Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet.

“Sore hingga malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediaman Hambalang,” tulis Teddy, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan terkait sejumlah persoalan. Salah satunya mengenai penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

Selain itu, rapat membahas penanganan sejumlah bencana, di antaranya kondisi pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan dan Sumatra.

Presiden Prabowo juga meminta agar edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan diperkuat hingga tingkat desa.

Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) diharapkan turut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan dan lahan serta mencegah terjadinya karhutla.

“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” tutur Teddy.

Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan Presiden Prabowo bersama jajaran TNI dan sejumlah menteri terkait perkembangan sejumlah persoalan, baik terkait pertahanan maupun penanganan bencana dan pencegahan karhutla di Indonesia.(Red)

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diwarnai berbagai kritik terhadap persoalan penegakan hukum, narkoba, birokrasi, ekonomi hingga kebijakan pemerintah pusat.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan harus dibarengi dengan kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil serta jaminan kebebasan sipil.

> “Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Soroti Narkoba, Desak Kapolda Sumut Dicopot

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pencopotan **Kapolda Sumatera Utara**. Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumut belum mampu memutus mata rantai peredaran hingga ke jaringan yang mereka sebut sebagai kartel besar.

Mahasiswa juga mengutip data yang mereka klaim berasal dari survei BNN RI bersama BRIN dan BPS terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai penegakan hukum selama ini masih lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan yang lebih besar dinilai belum tersentuh secara maksimal.

> “Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” ujar perwakilan aliansi.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen  untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keberadaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.

Kritik Reshuffle Kabinet hingga Program Pemerintah

Tak hanya isu daerah, massa juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk rencana maupun pelaksanaan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Aliansi meminta proses pergantian kabinet tidak menjadi ruang kompromi politik maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sektor ekonomi, mahasiswa turut mempertanyakan skema pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mereka menilai pembiayaan dalam skala besar perlu diawasi secara transparan agar tidak menimbulkan risiko terhadap sektor jasa keuangan maupun menghambat pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal.

> “Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan massa.

Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyatakan penolakan terhadap wacana perluasan pelibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil maupun pengamanan kegiatan masyarakat.

Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 sebagai dasar pandangan mereka mengenai pembagian peran pertahanan dan keamanan.

Menurut aliansi, fungsi pertahanan negara merupakan ranah TNI, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

1. Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.

4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mendesak pencopotan Kapolda Sumut.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa kemudian membubarkan diri dengan menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka soroti melalui jalur advokasi dan aksi-aksi lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut merupakan sikap dan penilaian Aliansi Cipayung Plus Sumut. Pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik belum disertakan keterangannya dalam pernyataan aksi tersebut.(Red)