Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Kongres IX SEMMI yang digelar di Gedung Bhara Daksa, kompleks Pusat Pendidikan Lalu Lintas Lemdiklat Polri, Jalan Bhayangkara Pusdik Lantas Nomor 1, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Menurut Gibran, amanah tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan organisasinya. Ia datang ke kongres sebagai kandidat termuda dalam bursa calon Ketua Umum PB SEMMI. Namun, setelah seluruh rangkaian forum selesai, ia justru dipercaya mengemban salah satu posisi paling strategis dalam kepemimpinan nasional organisasi.

Bagi Gibran, posisi sekretaris jenderal bukan sekadar jabatan administratif. Sekjen berperan sebagai penghubung antarlembaga, bidang, wilayah, dan cabang. Selain itu, posisi ini memiliki tanggung jawab menjaga ritme organisasi, memastikan keputusan kongres dijalankan, serta merawat komunikasi di tengah struktur SEMMI yang tersebar di berbagai daerah.

“Buat saya, ini bukan akhir dari sebuah kontestasi. Ini awal dari kerja yang sebenarnya. Saya datang membawa gagasan, pengalaman daerah, dan keinginan untuk membuat SEMMI lebih dekat dengan kader. Sekarang gagasan itu harus dibuktikan lewat kerja,” kata Gibran dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2026.

Perjalanan Gibran menuju jajaran pimpinan PB SEMMI ditempuh secara bertahap. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan periode 2022–2023. Pada 2022, ia juga dipercaya sebagai Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pengalaman tersebut berlanjut ketika ia mengemban amanah sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Sumatra Bagian Utara. Setelah berproses dalam gerakan mahasiswa, Gibran melanjutkan kiprahnya di SEMMI.

Ia pernah memimpin SEMMI Cabang Deli Serdang sebelum dipercaya menjadi Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Sumatra Utara. Dari tingkat wilayah, langkahnya kemudian berlanjut ke panggung nasional.

Rangkaian pengalaman tersebut membentuk Gibran sebagai kader yang tumbuh dari lingkungan kampus, cabang, wilayah, hingga akhirnya masuk ke jajaran pimpinan PB SEMMI. Ia juga membawa perspektif daerah yang kuat. Menurutnya, organisasi nasional tidak boleh hanya membaca persoalan dari Jakarta.

Dalam proses pencalonannya, Gibran mengusung gagasan bertajuk “SEMMI Kolaboratif: Kolaborasi Berdampak, Berakar dari Daerah.”

Gagasan tersebut menitikberatkan pada kaderisasi berbasis kompetensi, penguatan kemandirian ekonomi kader, pemberdayaan wilayah dan cabang, tata kelola organisasi yang transparan, perlindungan anggota, serta pengembangan kajian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia ingin PB SEMMI hadir lebih nyata dalam kehidupan kader, bukan hanya saat kongres, pelantikan, atau agenda nasional. Menurutnya, organisasi harus dirasakan melalui ruang belajar, mentoring, akses pengembangan kapasitas, dukungan terhadap usaha kader, perlindungan anggota, hingga pendampingan program di daerah.

“Daerah bukan hanya tempat pelaksanaan kegiatan. Daerah punya pengetahuan, pengalaman, dan potensi yang harus menjadi bagian dari arah organisasi. Tugas PB adalah membuka ruang dan memastikan semua itu terhubung,” ujarnya.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Gibran akan menghadapi sejumlah agenda strategis, mulai dari konsolidasi struktur organisasi, pembaruan basis data kader, penataan administrasi, penyusunan kalender kerja, hingga memastikan seluruh program antarlembaga berjalan secara terintegrasi.

Ia juga ingin mendorong pola kerja yang lebih terukur. Menurutnya, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta indikator hasil yang dapat dievaluasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya terlihat sibuk, tetapi benar-benar bergerak dan memberikan dampak nyata.

Terpilihnya Gibran sebagai Sekretaris Jenderal PB SEMMI juga menjadi pencapaian tersendiri bagi kader muda asal Sumatra Utara. Dari Medan, ia kini berada di jajaran pucuk pimpinan organisasi mahasiswa Islam tingkat nasional.

Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol ataupun kebanggaan pribadi.

“Menjadi anak muda dari Sumatra Utara yang dipercaya di tingkat nasional tentu sebuah kehormatan. Tapi kehormatan itu baru berarti kalau bisa diterjemahkan menjadi pelayanan, kesempatan, dan manfaat untuk kader di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, amanah tersebut harus dijalankan secara kolektif demi kemajuan organisasi.

“Amanah ini bukan milik saya sendiri. Ini tanggung jawab bersama. Saya ingin bekerja dengan terbuka dan sungguh-sungguh,” pungkasnya.(Red)

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika pasca Musda IV serta pelantikan kepengurusan yang masih menjadi perdebatan di kalangan kader. Menurut Yusuf, persoalan yang terjadi bukan sekadar perebutan legitimasi, melainkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi serta proses yang melahirkan kepemimpinan tersebut.

“Jangan berbicara terlalu jauh soal legalitas jika proses yang melahirkannya masih dipertanyakan kader. Organisasi kader tidak dibangun di atas klaim, tetapi di atas aturan yang harus dihormati bersama,” tegas Yusuf.

Ia menyebut sejumlah kader sejak awal telah memberikan catatan terhadap pelaksanaan Musda IV. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika kritik yang muncul dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap organisasi, sebab yang dipersoalkan adalah mekanisme dan proses yang berlangsung.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf mengungkapkan bahwa para demisioner bersama unsur kepengurusan wilayah melakukan konsolidasi organisasi untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun stagnasi kaderisasi di tingkat daerah. Dari proses tersebut, lanjutnya, Rizqalsya Toyibi kemudian diberikan mandat untuk memimpin dan menjalankan roda organisasi.

“Mandat itu lahir dari konsolidasi, bukan dari ambisi pribadi. Tujuannya jelas, memastikan organisasi tetap berjalan, kaderisasi tetap hidup, dan gerakan tetap hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Yusuf juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih fokus membangun narasi kemenangan dibanding menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan kader. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sehat seharusnya mampu merespons kritik dengan argumentasi dan konstitusi, bukan sekadar klaim sepihak.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kader untuk kembali merujuk pada AD/ART serta memahami filosofi gerakan KAMMI secara utuh. Menurutnya, konstitusi organisasi harus menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya dijadikan alat pembenaran dalam perbedaan pandangan.

“Kader harus berani berpikir kritis. Jangan sampai loyalitas kepada kelompok mengalahkan loyalitas kepada konstitusi organisasi. Sebab yang harus dijaga bukan figur, melainkan marwah organisasi itu sendiri,” katanya.

Yusuf menegaskan bahwa sejarah organisasi akan menilai bukan siapa yang paling sering mengklaim legitimasi, melainkan siapa yang mampu menjaga kaderisasi, merawat persatuan kader, dan konsisten menjalankan organisasi sesuai nilai-nilai perjuangan.

Di tengah polemik tersebut, kubu Rizqalsya menyatakan akan tetap fokus menjalankan kaderisasi dan agenda pengabdian kepada masyarakat. Mereka menilai legitimasi sejati tidak lahir dari perdebatan di ruang publik, melainkan dari kepercayaan kader dan kerja nyata di lapangan.

“Pada akhirnya, kader akan menilai sendiri siapa yang menjaga konstitusi dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan klaim. Waktu akan menjawab semuanya,” tutup Yusuf.(Red)

Memang sulit memisahkan persoalan pribadi dengan jabatan strategis yang diemban SW. Sebagai bendahara, ia memegang akses dan otoritas atas aliran dana organisasi. Karena itu, keterlibatannya dalam persoalan pinjol—apa pun latar belakangnya—tidak bisa dianggap sekadar urusan personal, melainkan menyentuh aspek integritas, tanggung jawab moral, dan kepercayaan publik organisasi.

Dalam organisasi kader seperti PII, posisi bendahara merupakan pusat amanah. Maka, kasus ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi cermin sistem kaderisasi dan mekanisme seleksi kepemimpinan. Jika pada level pimpinan wilayah masih ditemukan kelemahan dalam literasi dan ketahanan finansial, hal ini patut menjadi evaluasi serius bagi internal organisasi.

PW PII Sumsel perlu merespons secara terbuka, profesional, dan proporsional. Langkah pembenahan internal, penguatan tata kelola keuangan, serta peneguhan standar integritas menjadi penting agar kepercayaan publik tidak terkikis dan marwah organisasi tetap terjaga(red)

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Elza Nazriansyah Ritonga, S.Pd, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Labuhanbatu Raya, resmi dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, mendampingi Irham Sadani Rambe, S.H selaku Ketua Umum terpilih.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergitas KAMMI Sumut Menuju Sumut Berkah: Integrasi Semangat Pemuda Mewujudkan Indonesia Jaya.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KAMMI se-Sumatera Utara, alumni, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati, tokoh muda, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam menggerakkan organisasi mahasiswa di tengah tantangan sosial saat ini.

“KAMMI Sumut harus tampil sebagai motor perubahan dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Elza Nazriansyah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah baru ini.

“Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperkuat gerakan KAMMI di Sumatera Utara. Fokus kami ke depan adalah memperkuat kaderisasi, mempererat sinergi antar daerah, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader,” tuturnya.

Ia juga menambahkan,

“Melalui jabatan ini, kami bertekad untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kebermanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya.”

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PW KAMMI Sumatera Utara periode 2025–2027 dapat menghadirkan inovasi dalam gerakan mahasiswa Muslim serta memperluas peran strategis KAMMI dalam pembangunan daerah dan nasional.