Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.

PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak oleh terganggunya pasokan listrik.

“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada PLN. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan yang dihadapi rakyat merupakan wujud kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Irham.

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha, khususnya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerusakan peralatan akibat gangguan listrik yang terjadi,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara juga mendesak PLN agar tidak hanya memberikan penjelasan teknis mengenai penyebab pemadaman, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami mendesak PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang tidak maksimal serta kerugian yang dialami masyarakat,” lanjut Irham.

Selain itu, PW KAMMI Sumut meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan terkait penyebab gangguan, estimasi durasi perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PLN harus memastikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Irham.

PW KAMMI Sumatera Utara berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan yang terjadi.(Red)

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Elza Nazriansyah Ritonga, S.Pd, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Labuhanbatu Raya, resmi dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, mendampingi Irham Sadani Rambe, S.H selaku Ketua Umum terpilih.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergitas KAMMI Sumut Menuju Sumut Berkah: Integrasi Semangat Pemuda Mewujudkan Indonesia Jaya.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KAMMI se-Sumatera Utara, alumni, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati, tokoh muda, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam menggerakkan organisasi mahasiswa di tengah tantangan sosial saat ini.

“KAMMI Sumut harus tampil sebagai motor perubahan dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Elza Nazriansyah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah baru ini.

“Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperkuat gerakan KAMMI di Sumatera Utara. Fokus kami ke depan adalah memperkuat kaderisasi, mempererat sinergi antar daerah, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader,” tuturnya.

Ia juga menambahkan,

“Melalui jabatan ini, kami bertekad untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kebermanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya.”

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PW KAMMI Sumatera Utara periode 2025–2027 dapat menghadirkan inovasi dalam gerakan mahasiswa Muslim serta memperluas peran strategis KAMMI dalam pembangunan daerah dan nasional.