Namun, di tengah kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan, ada pertanyaan penting yang perlu terus kita renungkan: sudahkah seluruh rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan?

Secara historis, Indonesia telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah pemerintahan kolonial. Kita memiliki pemerintahan sendiri, konstitusi sendiri, dan hak untuk menentukan arah kehidupan bangsa.

Tetapi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik.

Kemerdekaan politik adalah pintu masuk menuju cita-cita yang lebih besar. Setelah terbebas dari penjajahan, perjuangan berikutnya adalah memastikan rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri.

Apakah rakyat sudah merdeka dari kemiskinan? Apakah setiap anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak? Apakah petani, nelayan, buruh, dan masyarakat kecil memiliki kesempatan ekonomi yang adil? Apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan ketimpangan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, hingga akses terhadap kesejahteraan.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang luas, laut yang kaya, hutan, mineral, energi, serta berbagai potensi lainnya. Namun, kekayaan tersebut harus benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebab, apa arti kemerdekaan jika seseorang secara hukum bebas, tetapi secara ekonomi tidak memiliki pilihan?

Apa arti kemerdekaan jika seorang anak memiliki cita-cita tinggi, tetapi terhambat karena tidak mampu mengakses pendidikan?

Apa arti kemerdekaan jika petani menghasilkan pangan, tetapi kehidupannya masih sulit?

Apa arti kemerdekaan jika nelayan hidup di negeri maritim, tetapi kesejahteraannya belum layak?

Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai secara lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga terbebas dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan.

Trisakti dan Cita-Cita Kemandirian Bangsa

Bung Karno pernah menawarkan gagasan Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gagasan tersebut tetap relevan untuk direnungkan 81 tahun setelah Proklamasi.

Berdaulat dalam politik berarti bangsa Indonesia mampu menentukan arah politiknya sendiri tanpa kehilangan kepentingan nasional.

Berdikari dalam ekonomi berarti Indonesia memiliki kemampuan membangun kekuatan ekonominya sendiri, mengelola sumber daya nasional untuk kemakmuran rakyat, serta tidak menggantungkan masa depan bangsa pada kekuatan ekonomi pihak lain.

Sementara berkepribadian dalam kebudayaan berarti pembangunan tidak boleh membuat bangsa kehilangan jati diri.

Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin Indonesia. Kemerdekaan juga menyangkut siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menikmati hasil pembangunan, dan apakah rakyat memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan ekonomi bangsa.

Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Mohammad Hatta juga meletakkan fondasi penting mengenai demokrasi ekonomi dan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya melahirkan segelintir kelompok yang kuat secara ekonomi.

Semangat tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional pada prinsip kebersamaan dan kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan ekonomi penting. Investasi penting. Infrastruktur penting. Industrialisasi juga penting.

Namun, semuanya harus bermuara pada satu pertanyaan: apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?

Jika ekonomi tumbuh tetapi kesenjangan semakin lebar, jika pembangunan menghasilkan angka-angka statistik tetapi sebagian rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, maka arah pembangunan harus terus dievaluasi.

Kemerdekaan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Anak Muda Tidak Boleh Menjadi Penonton

Dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar bangsa ini tidak pernah terlepas dari peran pemuda. Sumpah Pemuda 1928 hingga Reformasi 1998 menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Karena itu, generasi muda hari ini tidak boleh kehilangan keberanian sejarah tersebut.

Kita tidak boleh hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu tanpa merasa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkannya.

Anak muda tidak boleh menjadi penonton atas persoalan bangsanya sendiri.

KAMMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab untuk meneruskan tradisi tersebut. Mengisi kemerdekaan berarti mendekatkan diri dengan persoalan rakyat dan menghadirkan solusi nyata.

KAMMI harus hadir sebagai gerakan intelektual, sosial, dan kebangsaan yang mampu membaca persoalan, melakukan riset, membangun gagasan, melakukan pemberdayaan masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menyampaikan kritik terhadap kekuasaan ketika kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Gerakan mahasiswa harus mampu mengubah kegelisahan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi gagasan, dan gagasan menjadi gerakan nyata.

KAMMI dan Tanggung Jawab Mengisi Kemerdekaan

Di Sumatera Utara, tantangan pembangunan masih begitu besar. Persoalan pendidikan, kemiskinan, narkoba, lapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan, lingkungan, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian bersama.

KAMMI Sumatera Utara harus mengambil bagian dalam menjawab persoalan tersebut.

Gerakan mahasiswa tidak boleh hanya muncul ketika ada momentum politik. Gerakan harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.

Kader KAMMI harus dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Mereka harus mampu menjadi guru yang mencerdaskan, pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, birokrat yang melayani, akademisi yang menghasilkan gagasan, politisi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, serta pemimpin yang memiliki keberanian moral.

Inilah salah satu cara KAMMI mengisi kemerdekaan: mempersiapkan generasi yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Kaderisasi harus menjadi ruang untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu bekerja di berbagai sektor kehidupan bangsa tanpa kehilangan prinsip, integritas, dan keberpihakannya kepada rakyat.

Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga oleh siapa yang sedang dipersiapkan untuk memimpin Indonesia di masa depan.

Kritik Bukan Kebencian, Dukungan Bukan Pembenaran

Dalam menjalankan peran kebangsaan, gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensinya.

KAMMI harus mampu bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Namun, KAMMI juga harus berani mengkritik ketika kekuasaan keluar dari jalur kepentingan publik.

Kritik bukan berarti membenci pemerintah. Dukungan bukan berarti kehilangan sikap kritis.

Demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat. Pemerintah membutuhkan kritik agar kebijakan dapat terus diperbaiki. Sebaliknya, gerakan masyarakat juga harus mampu menawarkan solusi, bukan sekadar menyampaikan penolakan.

Karena itu, keberpihakan KAMMI harus selalu diukur dari kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

KAMMI tidak boleh menjadi organisasi yang mudah dibeli oleh kepentingan kekuasaan. Tetapi KAMMI juga tidak boleh menolak segala sesuatu hanya demi terlihat kritis.

Sikap kritis harus dibangun atas dasar pengetahuan, data, argumentasi, dan kepentingan publik.

Menuju Indonesia yang Benar-Benar Merdeka

Peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum evaluasi sekaligus titik tolak untuk melangkah lebih jauh.

Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia telah merdeka secara politik. Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, dan kebudayaan.

Kemerdekaan adalah proyek bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dunia usaha, pemuda, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab masing-masing.

KAMMI Sumatera Utara memilih untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut.

Kami percaya bahwa Indonesia yang besar tidak dibangun oleh generasi yang hanya pandai mengeluh. Indonesia dibangun oleh generasi yang mau belajar, bekerja, mengabdi, mengkritik dengan argumentasi, dan berjuang dengan ketulusan.

81 tahun Indonesia merdeka, tugas kita bukan sekadar mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Sebab, kemerdekaan yang sejati bukan sekadar ketika kita mampu mengibarkan Merah Putih setinggi-tingginya, tetapi ketika kita mampu menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat rakyat di bawah naungan Sang Merah Putih.

Kemerdekaan bukanlah garis akhir.

Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diisi.

Dan bagi generasi muda, termasuk KAMMI, amanah itu tidak boleh hanya dibicarakan.

Ia harus diperjuangkan.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Merdeka secara politik.
Berdaulat secara ekonomi.
Adil secara sosial.
Bermartabat sebagai bangsa.

Irham Sadani Rambe
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersama-sama.

“Kami mendukung penuh langkah Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di tempat-tempat hiburan malam yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tidak boleh ada toleransi terhadap jaringan narkoba yang merusak generasi bangsa,” tegas Irham.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

PW KAMMI Sumut juga mendorong jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pengawasan serta melakukan razia secara berkala terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

“Kami berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu. Apabila terdapat tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, maka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Irham.

Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan peredaran narkotika.

“PW KAMMI Sumut siap mendukung setiap langkah positif Polrestabes Medan dalam menciptakan Kota Medan yang aman, bersih dari narkoba, dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya praktik peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” tutup Irham.(Red)

Menurut Irwandi, pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi untuk mendukung pembangunan daerah serta mendorong pemberdayaan masyarakat Kabupaten Langkat.

Pelantikan Pengurus Daerah Matahari Pagi Indonesia Kabupaten Langkat dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia (PB MPI), Dahnil Anzar Simanjuntak, dan berlangsung di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Ketua DPW Matahari Pagi Indonesia Sumatera Utara dr. Donal Anjar Simanjuntak beserta jajaran pengurus, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Irwandi mengapresiasi Ketua PD MPI Kabupaten Langkat, Sribana Perangin-angin, S.E., yang dinilainya memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, rekam jejak Sribana di lembaga legislatif menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bunda Sribana Perangin-angin beserta seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik. Beliau memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang sudah teruji. Saya optimistis, di bawah kepemimpinan beliau, Matahari Pagi Indonesia Kabupaten Langkat akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujar Irwandi.

Sribana Perangin-angin sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat untuk sisa masa jabatan 2019–2024 sejak Mei 2021. Kepercayaan masyarakat dan partai politik kembali mengantarkannya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2024–2029, yang dilantik pada 19 November 2024.

Irwandi menilai pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Sribana dalam memimpin organisasi kemasyarakatan, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Irwandi berharap kepengurusan baru Matahari Pagi Indonesia Kabupaten Langkat dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan berbagai program sosial, pendidikan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat.

“DPD KNPI Kabupaten Langkat siap bersinergi dengan Matahari Pagi Indonesia dalam berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Semoga kepengurusan yang baru semakin solid, amanah, serta mampu menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” tutup Irwandi P. Sembiring.(Red)

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.

PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak oleh terganggunya pasokan listrik.

“PW KAMMI Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada PLN. Kehadiran pemerintah di tengah persoalan yang dihadapi rakyat merupakan wujud kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Irham.

Menurutnya, pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha, khususnya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan berbagai sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tidak bisa dianggap sepele. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerusakan peralatan akibat gangguan listrik yang terjadi,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara juga mendesak PLN agar tidak hanya memberikan penjelasan teknis mengenai penyebab pemadaman, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kami mendesak PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kompensasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pelayanan yang tidak maksimal serta kerugian yang dialami masyarakat,” lanjut Irham.

Selain itu, PW KAMMI Sumut meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan terkait penyebab gangguan, estimasi durasi perbaikan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

“Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PLN harus memastikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Irham.

PW KAMMI Sumatera Utara berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PLN dapat menghasilkan solusi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan yang terjadi.(Red)

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Elza Nazriansyah Ritonga, S.Pd, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Labuhanbatu Raya, resmi dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, mendampingi Irham Sadani Rambe, S.H selaku Ketua Umum terpilih.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergitas KAMMI Sumut Menuju Sumut Berkah: Integrasi Semangat Pemuda Mewujudkan Indonesia Jaya.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KAMMI se-Sumatera Utara, alumni, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati, tokoh muda, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam menggerakkan organisasi mahasiswa di tengah tantangan sosial saat ini.

“KAMMI Sumut harus tampil sebagai motor perubahan dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Elza Nazriansyah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah baru ini.

“Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperkuat gerakan KAMMI di Sumatera Utara. Fokus kami ke depan adalah memperkuat kaderisasi, mempererat sinergi antar daerah, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader,” tuturnya.

Ia juga menambahkan,

“Melalui jabatan ini, kami bertekad untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kebermanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya.”

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PW KAMMI Sumatera Utara periode 2025–2027 dapat menghadirkan inovasi dalam gerakan mahasiswa Muslim serta memperluas peran strategis KAMMI dalam pembangunan daerah dan nasional.