“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini terdapat dinamika dan perbedaan pandangan di tingkat pusat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke dalam kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami. Pihaknya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang berkembang dan menyatakan merasa dirugikan oleh narasi yang beredar di ruang publik.

“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.

PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai komoditas politik.

Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Sumut juga menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan baik dan profesional. Menurut Irham, hal itu terlihat dari pelayanan publik maupun pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara humanis dan kondusif.

“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah sejumlah pihak yang membawa persoalan organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan adanya kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu mengaitkannya dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi dan menyelesaikan dinamika organisasi,” ujarnya.

Irham menilai narasi tersebut muncul akibat tidak dipahaminya mekanisme organisasi maupun substansi persoalan secara utuh. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila dinamika internal organisasi dijadikan dasar untuk menilai kinerja aparat kepolisian.

“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja dan langkah progresif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun dari konflik internal organisasi yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.

Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Sumut mengajak seluruh kader dan keluarga besar KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, dan menjaga marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk mengedepankan semangat ukhuwah, musyawarah, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Persatuan organisasi harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan keberlangsungan perjuangan KAMMI,” tutup Irham.

Versi ini lebih layak untuk dikirim ke media karena alurnya lebih rapi, kutipan tidak berulang, dan fokus pada tiga isu utama: legitimasi kepemimpinan, klarifikasi persoalan internal organisasi, serta penegasan dukungan terhadap kinerja Kapolrestabes Medan.(Red)

Muskerwil PW KAMMI Sumut tahun ini mengusung tema “Meneguhkan Peran KAMMI Sumatera Utara dalam Mengawal Arah Pembangunan Daerah dan Kepentingan Umat”, sebagai bentuk komitmen KAMMI dalam memperkuat kontribusi mahasiswa muslim terhadap pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai keumatan di Sumatera Utara.

Acara pembukaan diawali dengan sambutan Ketua PD KAMMI Dairi, Masnita Bancin, S.Pd, yang menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan Kabupaten Dairi sebagai tuan rumah Muskerwil. Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Muskerwil merupakan momentum konsolidasi ideologis dan organisatoris untuk memperkuat peran KAMMI sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan daerah serta memperjuangkan kepentingan umat.

Pemerintah Kabupaten Dairi turut memberikan apresiasi melalui sambutan Perwakilan Bupati Dairi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Yon Hendrik. Ia menilai KAMMI sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Muskerwil PW KAMMI Sumut secara resmi dibuka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Sumut, Dr. Ir. Mulyono, S.T.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan Gubernur Sumut agar KAMMI terus menjadi organisasi yang menjaga persatuan, nilai kebangsaan, serta aktif dalam pembangunan daerah.

Turut memberikan sambutan Ketua KNPI Kabupaten Dairi sekaligus Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan, Alfriansyah Ujung, S.T.

Ia mengajak kader KAMMI untuk terus mengambil peran aktif dalam ruang-ruang kebijakan dan pengabdian sosial demi kemajuan daerah.

Sebagai penutup rangkaian pembukaan, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh peserta Muskerwil. Ia berharap Muskerwil PW KAMMI Sumut dapat menghasilkan rumusan program kerja yang konstruktif serta melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan umat serta bangsa.

Muskerwil PW KAMMI Sumut di Kabupaten Dairi ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah gerak organisasi ke depan serta memperkuat peran KAMMI sebagai agen perubahan di Sumatera Utara.(Red)

Penyaluran bantuan dilaksanakan pada Selasa, 2 Desember 2025, bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara dan dipimpin langsung oleh Andi Oki, Deputy Islamic Ecosystem BSI RO 2 Medan.

Lokasi penyaluran bantuan dilakukan di Dusun Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, salah satu wilayah paling terdampak bencana. Hingga saat ini daerah tersebut masih tanpa aliran listrik dan jaringan internet, serta akses jalur darat terputus akibat banjir setinggi dada.

Untuk memastikan bantuan tiba ke warga, tim BSI dan PW KAMMI Sumut menempuh perjalanan menggunakan perahu boat selama satu jam menuju desa terdampak.

Pernyataan BSI

Deputy Islamic Ecosystem BSI RO 2 Medan, Andi Oki, menyampaikan bahwa BSI akan selalu menjadi bagian dari solusi sosial masyarakat.

“BSI bukan hanya hadir dalam layanan finansial, tetapi juga berkewajiban menjadi bagian dari solusi masyarakat. Ketika saudara-saudara kita tertimpa bencana, kami terpanggil untuk hadir. Semoga bantuan ini meringankan beban masyarakat dan menjadi bukti bahwa BSI selalu dekat dan peduli terhadap kemanusiaan,” ujar Andi Oki.

Apresiasi PW KAMMI Sumut

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, memberikan apresiasi atas kecepatan dan kepedulian BSI dalam merespons situasi darurat ini.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BSI atas kepedulian dan gerak cepatnya dalam merespons bencana di Sumatera. Sinergi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen sosial dan kemanusiaan. KAMMI Sumut akan terus siap menjadi mitra dalam membantu masyarakat di titik-titik terdampak bencana.”

Penyaluran bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membantu percepatan pemulihan masyarakat terdampak. BSI RO 2 Medan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam aksi sosial sebagai bagian dari nilai keberlanjutan, keberkahan, dan kemaslahatan umat.(ARIF)

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai bahwa rekam jejak Soeharto selama memimpin Orde Baru sarat dengan pelanggaran HAM, praktik otoritarianisme, dan korupsi. Mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi mengaburkan sejarah serta mengabaikan pengalaman para korban.

Para perwakilan organisasi menyebut beberapa alasan penolakan, antara lain:

•Dugaan pelanggaran HAM pasca 1965 dan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

•Kontrol politik yang ketat, pembatasan kebebasan pers, serta manipulasi pemilu.

•Korupsi yang diduga terstruktur dan merugikan negara.

•Relevansi Reformasi 1998 sebagai bentuk penolakan publik terhadap praktik pemerintahan Orde Baru.

Cipayung Plus juga menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang mengatur bahwa penerima gelar tidak boleh memiliki rekam jejak tercela.

Tuntutan Cipayung Plus Sumut :

•Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

•Menolak segala bentuk glorifikasi Orde Baru.

•Meminta negara menghormati memori korban dan menjaga nilai Reformasi 1998.

,•Menegaskan pentingnya pendidikan sejarah yang kritis dan faktual.

Para ketua organisasi yang hadir juga menyampaikan pernyataan sikap masing-masing, umumnya menilai bahwa pemberian gelar tersebut melukai rasa keadilan dan berpotensi memutarbalikkan sejarah.

Cipayung Plus Sumut menyatakan siap menggelar aksi damai sebagai langkah konstitusional untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya langkah teknis energi, tetapi juga simbol perubahan paradigma menuju gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan berbasis etanol menunjukkan komitmen nyata bangsa ini untuk mandiri secara energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. KAMMI Sumut melihat ini sebagai momentum baik bagi kita semua untuk menata arah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Irham.

Selain itu, KAMMI Sumut juga mengapresiasi langkah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara yang mulai berbenah dalam pelayanan publik.

Beberapa SPBU kini menyediakan air minum gratis bagi konsumen serta fasilitas pembuangan sampah kendaraan, sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

“Ini adalah contoh sederhana tapi bermakna. Ketika SPBU bukan sekadar tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat menumbuhkan kesadaran kebersihan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

PW KAMMI Sumut berharap, inovasi pelayanan ini menjadi gerakan nasional yang menginspirasi untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan bersih, tetapi juga berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, KAMMI juga mendorong pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk terus menggandeng komunitas pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal implementasi energi hijau di lapangan, agar kebijakan etanol benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Energi hijau bukan hanya isu teknis, tapi juga gerakan moral. Kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal arah perubahan ini,” tutup Irham(ABG)