Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika pasca Musda IV serta pelantikan kepengurusan yang masih menjadi perdebatan di kalangan kader. Menurut Yusuf, persoalan yang terjadi bukan sekadar perebutan legitimasi, melainkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi serta proses yang melahirkan kepemimpinan tersebut.

“Jangan berbicara terlalu jauh soal legalitas jika proses yang melahirkannya masih dipertanyakan kader. Organisasi kader tidak dibangun di atas klaim, tetapi di atas aturan yang harus dihormati bersama,” tegas Yusuf.

Ia menyebut sejumlah kader sejak awal telah memberikan catatan terhadap pelaksanaan Musda IV. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika kritik yang muncul dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap organisasi, sebab yang dipersoalkan adalah mekanisme dan proses yang berlangsung.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf mengungkapkan bahwa para demisioner bersama unsur kepengurusan wilayah melakukan konsolidasi organisasi untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun stagnasi kaderisasi di tingkat daerah. Dari proses tersebut, lanjutnya, Rizqalsya Toyibi kemudian diberikan mandat untuk memimpin dan menjalankan roda organisasi.

“Mandat itu lahir dari konsolidasi, bukan dari ambisi pribadi. Tujuannya jelas, memastikan organisasi tetap berjalan, kaderisasi tetap hidup, dan gerakan tetap hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Yusuf juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih fokus membangun narasi kemenangan dibanding menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan kader. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sehat seharusnya mampu merespons kritik dengan argumentasi dan konstitusi, bukan sekadar klaim sepihak.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kader untuk kembali merujuk pada AD/ART serta memahami filosofi gerakan KAMMI secara utuh. Menurutnya, konstitusi organisasi harus menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya dijadikan alat pembenaran dalam perbedaan pandangan.

“Kader harus berani berpikir kritis. Jangan sampai loyalitas kepada kelompok mengalahkan loyalitas kepada konstitusi organisasi. Sebab yang harus dijaga bukan figur, melainkan marwah organisasi itu sendiri,” katanya.

Yusuf menegaskan bahwa sejarah organisasi akan menilai bukan siapa yang paling sering mengklaim legitimasi, melainkan siapa yang mampu menjaga kaderisasi, merawat persatuan kader, dan konsisten menjalankan organisasi sesuai nilai-nilai perjuangan.

Di tengah polemik tersebut, kubu Rizqalsya menyatakan akan tetap fokus menjalankan kaderisasi dan agenda pengabdian kepada masyarakat. Mereka menilai legitimasi sejati tidak lahir dari perdebatan di ruang publik, melainkan dari kepercayaan kader dan kerja nyata di lapangan.

“Pada akhirnya, kader akan menilai sendiri siapa yang menjaga konstitusi dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan klaim. Waktu akan menjawab semuanya,” tutup Yusuf.(Red)

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua PD KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, yang memperkenalkan kepengurusan baru dengan mengusung tema **”Energi untuk Indonesia”**. Dalam pemaparannya, Rizqalsya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus mengawal jalannya pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian administratif, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, KAMMI Tanjungbalai menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelayanan air bersih dan pasokan listrik yang masih menjadi keluhan sebagian warga.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik bukanlah persoalan kecil. Ketika pelayanan dasar masih menjadi keluhan yang berulang, maka perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rizqalsya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari manfaat nyata yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik harus mampu menyentuh persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, KAMMI Tanjungbalai juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Namun, apresiasi tersebut dibarengi harapan agar capaian itu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, menegaskan bahwa opini WTP kerap disalahpahami sebagai prestasi tertinggi pemerintahan. Padahal, pada hakikatnya WTP hanyalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

“WTP adalah kewajiban, bukan kemewahan. Pemerintah memang harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari laporan keuangan yang memperoleh predikat baik. Masyarakat juga berhak menilai sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Dalam audiensi itu, Tengku Eswin turut menyoroti persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Tanjungbalai. Sebagai daerah pesisir dengan posisi strategis, Tanjungbalai dinilai memiliki tantangan besar dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang terus mencari celah untuk berkembang.

Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah untuk membangun benteng sosial yang kuat.

“Ketika narkoba merusak generasi muda, yang hancur bukan hanya individu, tetapi masa depan daerah itu sendiri. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar agenda seremonial atau slogan yang diulang setiap tahun,” katanya.

Selain isu pelayanan publik dan narkoba, Ketua DPRD juga mengangkat pentingnya mengembalikan identitas Tanjungbalai sebagai **Kota Da’i**. Menurutnya, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter, moralitas, serta nilai-nilai keagamaan.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini, termasuk meningkatnya tantangan terhadap generasi muda, menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi moral masyarakat. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menghuninya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Tanjungbalai dan PD KAMMI Tanjungbalai. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.(Arif)

Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pengawasan penggunaan anggaran daerah sekaligus mendorong penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.

Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Tanjungbalai, Rizaqalsya Toyyibi, mengatakan pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai, serta pihak pelaksana proyek, PT Pratama Group Indonesia.

Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada proyek rekonstruksi jalan dimaksud.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada proyek tersebut. Seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab harus diperiksa tanpa pandang bulu demi tegaknya supremasi hukum,” ujar Rizaqalsya.

Ia menjelaskan, laporan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan.

Proyek Rekonstruksi Jalan Garuda Menuju PT Timur Jaya memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.964.912.169,86 dengan masa pelaksanaan 92 hari kalender, terhitung 1 Oktober hingga 31 Desember 2024, berdasarkan Kontrak Nomor 050/450/SPP/PJ-PUTR/APBD/2024.

Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 persen pada 31 Desember 2024 dan telah dilakukan serah terima melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 050/2226/PJ-PUTR/APBD/2024. Selain itu, telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp589.473.650,96 atau 30 persen dari nilai kontrak.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, uji lapangan pada 28 Februari 2025, serta pengujian laboratorium oleh Politeknik Negeri Medan yang melibatkan Inspektorat, PPK, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp811.292.997,87.

Temuan tersebut mencakup kekurangan ketebalan dan mutu pekerjaan pada lapis pondasi agregat (LPA) Kelas A, lapisan aspal AC-WC dan AC-BC, serta pekerjaan bahu jalan beton.

Rizaqalsya menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait agar dugaan tersebut dapat diungkap secara terang benderang,” ujarnya.

KAMMI Tanjungbalai menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas laporan tersebut hingga ada kejelasan dari aparat penegak hukum.

“Korupsi adalah musuh bersama. Kami akan terus mengawal proses ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutupnya.(Arif)