KAMMI – Pers News

“Sudahkah Rakyat Benar-Benar Merdeka? Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan dan Peran KAMMI”

redaksi — Mon, 17 Aug 2026 13:32:39 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan Sang Merah Putih, menyanyikan Indonesia Raya, melaksanakan upacara, serta mengenang jasa para pahlawan.

Namun, di tengah kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan, ada pertanyaan penting yang perlu terus kita renungkan: sudahkah seluruh rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan?

Secara historis, Indonesia telah merdeka sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah pemerintahan kolonial. Kita memiliki pemerintahan sendiri, konstitusi sendiri, dan hak untuk menentukan arah kehidupan bangsa.

Tetapi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik.

Kemerdekaan politik adalah pintu masuk menuju cita-cita yang lebih besar. Setelah terbebas dari penjajahan, perjuangan berikutnya adalah memastikan rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri.

Apakah rakyat sudah merdeka dari kemiskinan? Apakah setiap anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak? Apakah petani, nelayan, buruh, dan masyarakat kecil memiliki kesempatan ekonomi yang adil? Apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan ketimpangan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, hingga akses terhadap kesejahteraan.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanah yang luas, laut yang kaya, hutan, mineral, energi, serta berbagai potensi lainnya. Namun, kekayaan tersebut harus benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebab, apa arti kemerdekaan jika seseorang secara hukum bebas, tetapi secara ekonomi tidak memiliki pilihan?

Apa arti kemerdekaan jika seorang anak memiliki cita-cita tinggi, tetapi terhambat karena tidak mampu mengakses pendidikan?

Apa arti kemerdekaan jika petani menghasilkan pangan, tetapi kehidupannya masih sulit?

Apa arti kemerdekaan jika nelayan hidup di negeri maritim, tetapi kesejahteraannya belum layak?

Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai secara lebih luas. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga terbebas dari ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan.

Trisakti dan Cita-Cita Kemandirian Bangsa

Bung Karno pernah menawarkan gagasan Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gagasan tersebut tetap relevan untuk direnungkan 81 tahun setelah Proklamasi.

Berdaulat dalam politik berarti bangsa Indonesia mampu menentukan arah politiknya sendiri tanpa kehilangan kepentingan nasional.

Berdikari dalam ekonomi berarti Indonesia memiliki kemampuan membangun kekuatan ekonominya sendiri, mengelola sumber daya nasional untuk kemakmuran rakyat, serta tidak menggantungkan masa depan bangsa pada kekuatan ekonomi pihak lain.

Sementara berkepribadian dalam kebudayaan berarti pembangunan tidak boleh membuat bangsa kehilangan jati diri.

Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin Indonesia. Kemerdekaan juga menyangkut siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menikmati hasil pembangunan, dan apakah rakyat memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan ekonomi bangsa.

Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Mohammad Hatta juga meletakkan fondasi penting mengenai demokrasi ekonomi dan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya melahirkan segelintir kelompok yang kuat secara ekonomi.

Semangat tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional pada prinsip kebersamaan dan kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan ekonomi penting. Investasi penting. Infrastruktur penting. Industrialisasi juga penting.

Namun, semuanya harus bermuara pada satu pertanyaan: apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?

Jika ekonomi tumbuh tetapi kesenjangan semakin lebar, jika pembangunan menghasilkan angka-angka statistik tetapi sebagian rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, maka arah pembangunan harus terus dievaluasi.

Kemerdekaan ekonomi harus menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Anak Muda Tidak Boleh Menjadi Penonton

Dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar bangsa ini tidak pernah terlepas dari peran pemuda. Sumpah Pemuda 1928 hingga Reformasi 1998 menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Karena itu, generasi muda hari ini tidak boleh kehilangan keberanian sejarah tersebut.

Kita tidak boleh hanya menikmati hasil perjuangan para pendahulu tanpa merasa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkannya.

Anak muda tidak boleh menjadi penonton atas persoalan bangsanya sendiri.

KAMMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa Islam memiliki tanggung jawab untuk meneruskan tradisi tersebut. Mengisi kemerdekaan berarti mendekatkan diri dengan persoalan rakyat dan menghadirkan solusi nyata.

KAMMI harus hadir sebagai gerakan intelektual, sosial, dan kebangsaan yang mampu membaca persoalan, melakukan riset, membangun gagasan, melakukan pemberdayaan masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta menyampaikan kritik terhadap kekuasaan ketika kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Gerakan mahasiswa harus mampu mengubah kegelisahan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi gagasan, dan gagasan menjadi gerakan nyata.

KAMMI dan Tanggung Jawab Mengisi Kemerdekaan

Di Sumatera Utara, tantangan pembangunan masih begitu besar. Persoalan pendidikan, kemiskinan, narkoba, lapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan, lingkungan, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat membutuhkan perhatian bersama.

KAMMI Sumatera Utara harus mengambil bagian dalam menjawab persoalan tersebut.

Gerakan mahasiswa tidak boleh hanya muncul ketika ada momentum politik. Gerakan harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.

Kader KAMMI harus dipersiapkan menjadi manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Mereka harus mampu menjadi guru yang mencerdaskan, pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, birokrat yang melayani, akademisi yang menghasilkan gagasan, politisi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, serta pemimpin yang memiliki keberanian moral.

Inilah salah satu cara KAMMI mengisi kemerdekaan: mempersiapkan generasi yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Kaderisasi harus menjadi ruang untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu bekerja di berbagai sektor kehidupan bangsa tanpa kehilangan prinsip, integritas, dan keberpihakannya kepada rakyat.

Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga oleh siapa yang sedang dipersiapkan untuk memimpin Indonesia di masa depan.

Kritik Bukan Kebencian, Dukungan Bukan Pembenaran

Dalam menjalankan peran kebangsaan, gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensinya.

KAMMI harus mampu bekerja sama dengan pemerintah ketika kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. Namun, KAMMI juga harus berani mengkritik ketika kekuasaan keluar dari jalur kepentingan publik.

Kritik bukan berarti membenci pemerintah. Dukungan bukan berarti kehilangan sikap kritis.

Demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat. Pemerintah membutuhkan kritik agar kebijakan dapat terus diperbaiki. Sebaliknya, gerakan masyarakat juga harus mampu menawarkan solusi, bukan sekadar menyampaikan penolakan.

Karena itu, keberpihakan KAMMI harus selalu diukur dari kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

KAMMI tidak boleh menjadi organisasi yang mudah dibeli oleh kepentingan kekuasaan. Tetapi KAMMI juga tidak boleh menolak segala sesuatu hanya demi terlihat kritis.

Sikap kritis harus dibangun atas dasar pengetahuan, data, argumentasi, dan kepentingan publik.

Menuju Indonesia yang Benar-Benar Merdeka

Peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum evaluasi sekaligus titik tolak untuk melangkah lebih jauh.

Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia telah merdeka secara politik. Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, dan kebudayaan.

Kemerdekaan adalah proyek bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dunia usaha, pemuda, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab masing-masing.

KAMMI Sumatera Utara memilih untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut.

Kami percaya bahwa Indonesia yang besar tidak dibangun oleh generasi yang hanya pandai mengeluh. Indonesia dibangun oleh generasi yang mau belajar, bekerja, mengabdi, mengkritik dengan argumentasi, dan berjuang dengan ketulusan.

81 tahun Indonesia merdeka, tugas kita bukan sekadar mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Sebab, kemerdekaan yang sejati bukan sekadar ketika kita mampu mengibarkan Merah Putih setinggi-tingginya, tetapi ketika kita mampu menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat rakyat di bawah naungan Sang Merah Putih.

Kemerdekaan bukanlah garis akhir.

Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diisi.

Dan bagi generasi muda, termasuk KAMMI, amanah itu tidak boleh hanya dibicarakan.

Ia harus diperjuangkan.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Merdeka secara politik.
Berdaulat secara ekonomi.
Adil secara sosial.
Bermartabat sebagai bangsa.

Irham Sadani Rambe
Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara

Cipayung Plus Sumatera Utara Gelar Rapat Rakyat Melawan Narkoba, Libatkan 500 Mahasiswa dan Pelajar

redaksi — Fri, 07 Aug 2026 17:27:05 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar Rapat Rakyat Melawan Narkoba sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung pada 7 Agustus 2026 tersebut diikuti sekitar 500 peserta, terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA se-Kota Medan.

Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara merupakan gabungan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Dalam rapat rakyat tersebut, para peserta menegaskan bahwa persoalan narkoba telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Peredaran narkotika dinilai tidak lagi menyasar kelompok tertentu, melainkan telah merambah lingkungan pendidikan, kawasan permukiman, hingga berbagai ruang sosial yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Melalui forum ini, Cipayung Plus Sumatera Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam memerangi narkoba. Upaya pemberantasan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan, pencegahan, pengawasan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.

Perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal dari gerakan yang serius, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Cipayung Plus Sumatera Utara mencanangkan kampanye akbar bertajuk “Perang Total Melawan Narkoba” sebagai gerakan moral dan sosial yang akan terus dikonsolidasikan di berbagai daerah di Sumatera Utara.

“Perang melawan narkoba tidak boleh berhenti pada slogan. Ini adalah gerakan rakyat yang serius untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan tidak memberikan sedikit pun ruang bagi jaringan peredaran narkoba. Kami menyatakan perang total terhadap narkoba demi melindungi generasi muda Sumatera Utara,” tegas perwakilan Cipayung Plus Sumatera Utara.

Rapat rakyat tersebut menghasilkan sejumlah poin sikap, antara lain mendorong penguatan edukasi mengenai bahaya narkoba di sekolah dan perguruan tinggi, memperluas kampanye pencegahan hingga ke tingkat masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkotika, serta mengajak seluruh pemuda untuk aktif menjadi bagian dari gerakan penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Melalui momentum konsolidasi lintas organisasi kepemudaan ini, Cipayung Plus Sumatera Utara berharap Kampanye Akbar “Perang Total Melawan Narkoba” dapat terus berlanjut melalui berbagai aksi edukatif, advokasi kebijakan, pengawasan publik, serta kolaborasi nyata dalam mendukung pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.(Red)

Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Labuhanbatu Raya Apresiasi Bupati Labusel, Perkuat Sinergi Membangun Daerah

redaksi — Fri, 24 Jul 2026 09:26:49 +0000

KOTA PINANG|PERS.NEWS– Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara kelompok Cipayung Plus Labuhanbatu Raya yang terdiri atas PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan KAMMI dengan Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, S.H., di Ruang Kerja Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis (23/7/26).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh dialog. Momentum ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara organisasi kepemudaan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Cipayung Plus Labuhanbatu Raya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fery Sahputra Simatupang atas dedikasi, komitmen, dan sinerginya dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mereka juga menilai Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus menunjukkan keterbukaan dengan menyediakan ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda.

Cipayung Plus Labuhanbatu Raya menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan, kritik yang konstruktif, serta solusi nyata demi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, mengajak seluruh organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Labuhanbatu Raya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun, menjaga, dan merawat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan selalu membuka ruang bagi setiap aspirasi yang disampaikan secara konstruktif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

> “Apa yang harus dibenahi, apa yang mesti diubah, apa yang harus dikerjakan, apa yang memang menjadi kebutuhan, dan apa yang menjadi persoalan hari ini, mari kita perjuangkan dan suarakan bersama. Pemerintah selalu terbuka untuk berdialog demi kemajuan Labuhanbatu Selatan,” ujar Fery.

Silaturahmi tersebut menjadi simbol kuatnya semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan generasi muda. Dengan komunikasi yang terus terjalin serta kolaborasi yang semakin erat, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama demi mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang maju, harmonis, dan semakin sejahtera.(Arif)

GMNI, IMM, dan KAMMI Sumut Desak Wali Kota hingga Sekda Padangsidimpuan Segera Diperiksa Kejati Sumut

redaksi — Wed, 15 Jul 2026 11:55:21 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Sorotan publik terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan kembali menguat. Pada Selasa, 14 Juli 2026, aliansi mahasiswa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan.

Aksi lanjutan tersebut membawa tuntutan yang lebih tegas. Massa mendesak Kejati Sumut agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan segera memanggil serta memeriksa Wali Kota, Wakil Wali Kota (Wawako), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan terkait berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Irwandi Sembiring, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara apabila para pejabat tersebut terus tidak tersentuh proses pemeriksaan.

“Kami datang hari ini bukan sekadar seremonial. Kami datang menuntut keadilan yang nyata. Ada indikasi kuat keterlibatan elite birokrasi mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga Sekda Padangsidimpuan dalam lingkaran dugaan korupsi yang menyengsarakan masyarakat. Kejati Sumut jangan impoten. Segera panggil, periksa, dan tetapkan status hukum mereka secara transparan,” tegas Irwandi dalam orasinya.

Aliansi mahasiswa menilai lambannya proses penanganan dugaan kasus tersebut menimbulkan persepsi adanya upaya saling melindungi di antara para pemangku kebijakan. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga aparat penegak hukum menunjukkan langkah nyata.

Selain mendesak Kejati Sumut, massa aksi juga menyoroti peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menilai pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, belum menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan.

Menurut mereka, apabila dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan terus dibiarkan tanpa tindakan administratif yang tegas, hal tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Bagaimana mungkin dugaan kebobrokan birokrasi dan praktik korupsi dibiarkan terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari pemerintah pusat? Mendagri terkesan tutup mata dan gagal menjalankan fungsi pembinaan terhadap kepala daerah. Ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar perwakilan aliansi.

Di akhir aksi, aliansi GMNI, IMM, dan KAMMI Sumatera Utara memberikan ultimatum kepada Kejati Sumut. Mereka menyatakan, apabila dalam waktu dekat belum ada langkah konkret berupa pemanggilan resmi terhadap Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Padangsidimpuan, mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, termasuk menduduki Kantor Kejati Sumut hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti.(Red)

Muktamar XIV di Ambon, KAMMI Pilih Amri Akbar Pimpin Periode 2026–2028, Usung Visi Indonesia Maritim Berkeadilan

redaksi — Sat, 27 Jun 2026 06:45:21 +0000

AMBON|PERS.NEWS– Muktamar XIV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang digelar di Asrama Haji Ambon pada 22–28 Juni 2026 resmi menetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAMMI periode 2026–2028.

Muktamar mengusung tema “Meneguhkan Kepemimpinan Mahasiswa Muslim untuk Indonesia Maritim yang Berkeadilan dan Berdaulat.” Tema tersebut menjadi landasan arah gerak organisasi dalam menjawab tantangan kebangsaan dan kemaritiman Indonesia ke depan.

Mekanisme Sidang: Formatur dan MPP Terbentuk

Penetapan Amri Akbar sebagai Ketua Umum PP KAMMI dipimpin oleh Hamzan selaku pimpinan sidang. Selain memilih ketua umum, forum Muktamar juga menetapkan empat Mide Formatur, yaitu Syafrul Ardi, Nugra Ferdino, Herianto, dan Imron.

Sementara itu, untuk Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), peserta Muktamar memberikan amanah kepada Wira Putra, M. Fachry, dan Fathiyakan Abdullah.

Pidato Perdana: KAMMI Harus Sehat dan Inklusif

Dalam pidato perdananya, Amri Akbar menyebut Muktamar XIV sebagai babak baru perjalanan organisasi. Ia menegaskan bahwa KAMMI harus menjadi wadah yang sehat, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kader untuk berkembang serta berkontribusi.

“KAMMI harus menjadi wadah yang sehat, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kader untuk berkembang serta berkontribusi,” tegas Amri.

Menurutnya, masa depan KAMMI bukan hanya milik segelintir orang, melainkan seluruh kader yang terus berkarya di berbagai daerah. Karena itu, ia menargetkan lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang siap mengambil peran strategis bagi umat, bangsa, dan negara.

### Jaga Persatuan, Perkuat Kaderisasi

Amri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah beragam pandangan yang berkembang dalam organisasi.

“Keberagaman cara pandang adalah kekuatan selama kita memegang tujuan perjuangan yang sama,” ujarnya.

Ia berkomitmen membangun kepemimpinan yang terbuka serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi kader di seluruh tingkatan. Selain itu, penguatan kaderisasi menjadi salah satu fokus utama kepemimpinannya.

Amri mengajak seluruh kader untuk menghidupkan kembali tradisi kepemimpinan KAMMI di kampus-kampus sebagai upaya mencetak generasi pemimpin yang berintegritas dan berpihak kepada rakyat.

### Ajak Tinggalkan Perbedaan, Bangun KAMMI yang Lebih Besar

Menutup pidatonya, Amri mengajak seluruh kader untuk meninggalkan perbedaan yang muncul selama proses Muktamar dan kembali bersatu membangun organisasi.

“Sudah saatnya kita bersatu membangun KAMMI yang lebih besar, lebih relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan gagasan serta karya nyata,” pungkasnya.

Muktamar XIV KAMMI di Ambon menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus peneguhan arah perjuangan KAMMI dalam menyiapkan kepemimpinan mahasiswa Muslim yang berkontribusi bagi Indonesia yang berkeadilan dan berdaulat.(Arif)

Kapolres Labusel dan Cipayung Plus Pererat Kolaborasi, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

redaksi — Fri, 19 Jun 2026 14:46:11 +0000

LABUSEL|PERS.NEWS– Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, M.Si., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Cipayung Plus Labuhanbatu Raya di Lobby Polres Labuhanbatu Selatan, Senin (15/6/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan organisasi mahasiswa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Labuhanbatu Selatan Kompol Moch. Guntur Pryantoko, S.H., M.H., para Pejabat Utama Polres Labuhanbatu Selatan, serta perwakilan organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Labuhanbatu Raya, di antaranya PMII, GMKI, GMNI, KAMMI, dan HMI.

Dalam sambutannya, AKBP Aditya Sembiring menyampaikan apresiasi atas kunjungan para aktivis mahasiswa dan pemuda yang selama ini turut menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial sekaligus agen perubahan yang mampu memberikan edukasi dan informasi positif kepada masyarakat.

“Polres Labuhanbatu Selatan berharap kita dapat terus bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Mahasiswa merupakan agen perubahan dan bagian dari kontrol sosial yang sangat penting. Kami membutuhkan dukungan serta masukan dari rekan-rekan semua demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Kapolres.

AKBP Aditya juga mengajak seluruh elemen Cipayung Plus untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian, khususnya dalam penyampaian aspirasi di muka umum.

“Kami berharap teman-teman Cipayung Plus tetap kritis sebagai mitra pembangunan. Namun apabila hendak menyampaikan aspirasi, mari dilakukan secara damai, tertib, dan tetap berkoordinasi dengan Polres Labuhanbatu Selatan. Polri akan selalu hadir memberikan pengamanan dan menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Suasana dialog berlangsung penuh keakraban. Perwakilan Cipayung Plus Labuhanbatu Raya menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Polres Labuhanbatu Selatan dalam membangun komunikasi dengan kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Mereka menilai berbagai langkah yang dilakukan Polres Labuhanbatu Selatan dalam menjaga keamanan daerah, mengungkap berbagai kasus kriminal, serta memberantas peredaran narkoba telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Labuhanbatu Selatan yang telah menerima audiensi dan silaturahmi kami. Cipayung Plus sangat mengapresiasi kinerja Polres Labuhanbatu Selatan dalam menciptakan situasi yang kondusif serta upaya pengungkapan berbagai kasus yang selama ini kami ikuti melalui media sosial,” ungkap salah seorang perwakilan Cipayung Plus.

Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung tugas-tugas kepolisian serta siap memberikan informasi terkait perkembangan situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut mereka, kolaborasi antara mahasiswa dan kepolisian menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian plakat dari Cipayung Plus kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.

Silaturahmi tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Pertemuan itu sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Polres Labuhanbatu Selatan dan organisasi kepemudaan untuk terus menjaga stabilitas keamanan daerah serta membangun komunikasi yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.

Melalui dialog yang hangat dan terbuka, Polres Labuhanbatu Selatan berharap sinergi dengan kalangan mahasiswa dan pemuda dapat terus terjalin, sehingga berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan mengedepankan semangat persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.(Arif)

PW KAMMI Sumut Desak Evaluasi Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Usai Kenaikan Pertamax

redaksi — Thu, 11 Jun 2026 14:03:07 +0000

MEDAN |PERS.NEWS– Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menyampaikan kritik terhadap kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli.(10/6/26)

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat seharusnya disertai sosialisasi serta penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

“Kenaikan Pertamax dalam jumlah yang cukup besar bukan sekadar perubahan angka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi,” ujar Irham.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait energi agar masyarakat memahami alasan dan urgensi dari keputusan tersebut.

PW KAMMI Sumut juga menilai kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir dampaknya akan meluas terhadap harga berbagai komoditas, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti potensi meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan BBM tertentu apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumut mendesak Presiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sektor energi nasional, termasuk terhadap jajaran pimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi serta membangun komunikasi publik yang baik,” tegas Irham.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur demokratis yang dijamin konstitusi.

“Jika suara rakyat tidak didengar, maka aspirasi harus terus disuarakan secara terbuka, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sebagai bentuk sikap organisasi, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Irham Sadani Rambe.(Red)

Madrasah KAMMI Klasikal 1 di UNIVA Labuhanbatu, Elza Tekankan Pentingnya Literasi Tulisan bagi Kader Dakwah

redaksi — Sat, 06 Jun 2026 16:05:03 +0000

LABUHANBATU|PERS.NEWS— Kader KAMMI Labuhanbatu Raya didorong untuk memperkuat kemampuan literasi melalui kegiatan Madrasah KAMMI Klasikal 1 yang digelar di Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Labuhanbatu, Sabtu (6/6/2026) pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini mengangkat tema “Gerakan Dakwah Melalui Karya Tulis Ilmiah”.

Ketua Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Labuhanbatu Raya, Elza Nazriansyah Ritonga, menegaskan bahwa kader perlu menguasai keterampilan menulis agar dakwah dapat disampaikan secara lebih terstruktur dan berdampak luas.

Ia menyampaikan bahwa literasi tulis merupakan bagian penting dalam pengembangan kader.

“Menuntut ilmu dan menyebarkannya pahalanya tidak putus. Kader KAMMI Labuhanbatu Raya tidak boleh gagap menulis. Dakwah yang cerdas lahir dari pemikiran yang dituangkan menjadi karya nyata. Madrasah ini menjadi ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas kader,” ujar Elza.

Menurutnya, Madrasah KAMMI Klasikal 1 juga menjadi wadah silaturahmi lintas komisariat untuk memperkuat semangat keilmuan dan gerakan organisasi.

Sementara itu, materi kegiatan disampaikan oleh *Wahyu Azhar Ritonga, S.Si., M.Si.*, yang merupakan alumni Ketua Umum KAMMI Garuda Universitas Negeri Medan 2014 sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dosen di Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu.

Dalam pemaparannya, ia membahas teknik penulisan ilmiah secara praktis yang dapat diterapkan oleh kader dalam aktivitas akademik maupun gerakan organisasi.(Arif)

Cipayung Plus Sumut Minta Relawan Politik Jaga Etika dan Stabilitas Pemerintahan

redaksi — Wed, 20 May 2026 19:37:49 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari KAMMI, IMM, GMNI, PMII, dan PMKRI memberikan tanggapan terkait pernyataan Relawan Bobylovers Sumut mengenai dugaan praktik monopoli proyek pengadaan meubelair di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Cipayung Plus Sumut menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumatera Utara. Menurut mereka, setiap dugaan penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan harus diusut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, mereka mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk relawan politik, tidak membangun opini liar maupun stigma negatif yang dapat mencederai jalannya pemerintahan Bobby Nasution tanpa disertai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami sepakat bahwa setiap tindak pidana KKN harus diusut tuntas. Namun, penyampaian tuduhan di ruang publik harus didukung data dan bukti yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah serta kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar perwakilan Cipayung Plus Sumut.

Cipayung Plus juga mengingatkan seluruh elemen relawan dan kelompok pendukung pemerintah untuk tetap menjaga etika dalam komunikasi publik. Kritik dan pengawasan dinilai sebagai bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif, proporsional, dan tidak tendensius.

“Kami berharap Relawan Bobylovers Sumut tetap tenang dan bijak dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa ada pihak-pihak yang berbicara secara vulgar di media hanya karena kepentingan tertentu tidak terpenuhi. Kami percaya relawan Bobylovers memiliki komitmen menjaga marwah pemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Selain itu, Cipayung Plus Sumut menilai kinerja Alexander Sinulingga dalam memimpin Dinas Pendidikan Sumatera Utara sejauh ini cukup baik dan menunjukkan adanya berbagai upaya pembenahan di sektor pendidikan.

Menurut mereka, sejumlah program dan langkah pembenahan tata kelola pendidikan yang dilakukan saat ini perlu diapresiasi secara objektif. Karena itu, kritik terhadap Dinas Pendidikan Sumut diharapkan tidak diarahkan menjadi serangan personal maupun pembentukan opini yang belum terbukti kebenarannya.

“Kami melihat ada upaya-upaya perbaikan di tubuh Dinas Pendidikan Sumut di bawah kepemimpinan Alexander Sinulingga. Tentu jika ada dugaan pelanggaran harus diproses secara hukum, tetapi jangan sampai terjadi pembunuhan karakter ataupun framing negatif yang belum tentu benar,” tegas Cipayung Plus Sumut.(Red)

KAMMI, Tanjungbalai, Musda IV, Peran Pemuda, Pembangunan Daerah

redaksi — Mon, 16 Feb 2026 13:57:00 +0000

Mengusung tema “Dari Pemuda untuk Pembangunan yang Menyelaraskan dengan Visi Misi Wali Kota Tanjungbalai”, Musda IV menegaskan komitmen KAMMI untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Tanjungbalai. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui gagasan, gerakan sosial, serta kolaborasi strategis lintas sektor.

Ketua Umum PD KAMMI Tanjungbalai periode 2024–2026, Muhammad Yusuf, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil harus hadir sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis. Kolaborasi adalah kunci agar visi besar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa KAMMI sebagai organisasi pergerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal arah pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan daerah. KAMMI harus hadir dengan gagasan yang solutif, gerakan yang terukur, serta sikap konstruktif dalam menyikapi setiap kebijakan,” lanjutnya.

Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan forum tertinggi di tingkat daerah untuk merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan. Ia berharap kepengurusan selanjutnya mampu memperkuat peran advokasi, pengkaderan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pesan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Bobon Robiana, SH., MH., yang disampaikan melalui perwakilannya, turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan.

Dalam pesannya, Kejari menegaskan bahwa pembangunan harus dilandasi semangat kebersamaan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jika tujuannya untuk membangun, maka kolaborasi adalah hal yang sangat penting. Pemerintah, mahasiswa, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus berjalan seiring, terutama dalam menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba dan memiliki kesiapan teknologi untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” demikian pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak hanya berkutat pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia.

“Perang masa depan adalah perang kualitas SDM. Anak-anak muda harus dibekali literasi digital, kemampuan adaptasi teknologi, serta karakter yang kuat agar tidak mudah terjerumus pada hal-hal negatif,” tutupnya.