Menurutnya, masyarakat berharap para legislator tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga aktif menyuarakan keresahan warga yang belakangan ini semakin sering dihadapkan pada persoalan keamanan lingkungan.

“Di Dapil II ini ada sembilan anggota dewan yang dipercaya masyarakat. Harapannya tentu mereka bisa menjadi penyambung suara warga, terutama saat masyarakat menghadapi persoalan serius seperti tawuran dan begal yang meresahkan,” ujar Ketua MDS Rijalul Ansor dalam keterangannya kepada media, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai, hingga saat ini masyarakat masih menunggu langkah konkret dari para wakil rakyat untuk mendorong solusi yang lebih nyata, baik melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun koordinasi dengan pihak eksekutif dan aparat keamanan.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa penanganan persoalan keamanan bukan semata tanggung jawab satu pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta wakil rakyat dinilai sangat diperlukan agar persoalan tawuran dan kejahatan jalanan dapat ditangani secara komprehensif.

“Kritik ini bukan untuk menyalahkan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada para wakilnya. Mereka ingin didengar dan ingin melihat upaya nyata untuk menciptakan rasa aman,” katanya.

Ia berharap para anggota DPRD dari Dapil II dapat lebih aktif turun ke tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan warga, sekaligus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat keamanan lingkungan di Medan Utara.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran dan kepedulian. Ketika wakil rakyat hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi warga, di situlah kepercayaan publik bisa terjaga,” tutupnya.(Red)

Dalam keterangannya kepada media, Zulkifly menilai kepemimpinan Kapolres Belawan perlu ditinjau kembali, khususnya terkait penanganan dugaan laporan palsu yang melibatkan seorang oknum pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berinisial RD. Oknum tersebut diduga membuat laporan kehilangan kendaraan yang sebelumnya disebut telah dijual dan masih berada dalam status pembiayaan leasing.

Zulkifly menyatakan pihaknya bersama sejumlah elemen pemuda telah dua kali menggelar aksi damai sebagai bentuk pengawalan terhadap proses hukum kasus tersebut. Namun, ia menilai hingga saat ini belum terlihat perkembangan signifikan dalam penanganannya.

“Sebagai tokoh pemuda, kami telah melakukan aksi damai sebanyak dua kali untuk mengawal dugaan laporan palsu tersebut. Kami berharap ada langkah konkret dari aparat penegak hukum agar persoalan ini menjadi terang,” ujar Zulkifly.

Selain itu, ia juga menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Belawan yang menurutnya perlu perhatian lebih serius. Ia berharap adanya perbaikan kinerja dan transparansi dalam penanganan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik.

Zulkifly menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana kembali menggelar aksi sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Ia menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kapolres Belawan AKBP Rosef Efendi belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut. Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi internal guna memastikan pelayanan dan kinerja institusi berjalan optimal.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan narasumber dan masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.(Red)