Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sumut menilai kegiatan tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial di wilayah Medan Timur. Mereka menuding aparat kepolisian, khususnya jajaran Direktorat Intelkam Polda Sumut di bawah pimpinan Kombes Pol Decky Hendersono, S.I.K., M.Si., tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai terkait pelaksanaan acara tersebut.

Cipayung Plus mendesak Kapolri agar mengevaluasi kinerja Dirintelkam Polda Sumut. Mereka menilai aparat kurang cermat dalam membaca dinamika sosial yang muncul, terutama pada kegiatan keagamaan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan reaksi dari kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok mahasiswa ini juga menyampaikan ancaman akan turun langsung ke lapangan untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila aparat tidak mengambil langkah tegas. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “tanggung jawab moral” untuk menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat. Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran adanya potensi gesekan menjelang hari pelaksanaan, baik di kalangan warga sekitar maupun kelompok sosial lainnya.

Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai respons dan profesionalisme aparat keamanan dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan keyakinan dan keragaman agama. Cipayung Plus Sumut menegaskan bahwa tekanan terhadap kepolisian akan terus dilakukan agar penanganan persoalan ini dilakukan secara profesional, transparan, dan mempertimbangkan aspek keamanan masyarakat secara menyeluruh.

Mereka juga menyoroti bahwa di tengah berbagai bencana yang sedang melanda Sumatera Utara, kegiatan berskala nasional tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi sosial. Karena itu, mereka mendesak aparat untuk lebih responsif dan tidak mengabaikan potensi gangguan keamanan.

Cipayung Plus Sumut menutup pernyataan mereka dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal perkembangan situasi dan siap mengambil langkah-langkah lanjutan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di Sumatera Utara.(Arif)

“Insiden salah tangkap terhadap Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, di Bandara Kualanamu pada 15 Oktober 2025, telah menimbulkan kegaduhan publik dan mempermalukan institusi kepolisian.iskandar ST diturunkan secara paksa dari pesawat oleh empat personel Polrestabes Medan yang tengah memburu pelaku penipuan online, namun tanpa dasar hukum yang jelas.”

“Anggota Partai Nasdem dan juga Anggota Ormas KOMBAT, Andi Samosir juga sangat menyesalkan kesalahan fatal tersebut. Perlu adanya Tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini bisa jadi momentum untuk perbaikan citra polisi yang dianggap buruk di mata masyarakat”

“Pak Iskandar adalah tokoh panutan yang sangat dihormati. Kejadian ini benar-benar melukai hati kader, apalagi mereka dikenal sangat militan dan loyal terhadap kepemimpinan beliau,” tambahnya

“Kasus ini bukan hanya soal salah tangkap, tapi juga persoalan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian suatu kita Ketika prosedur dilanggar, bahkan dengan niat baik sekalipun, hasilnya bisa merusak reputasi dan menimbulkan trauma. Semoga insiden ini menjadi momentum untuk reformasi internal dan peningkatan profesionalisme aparat,” tutup Andi Samosir(red)

Sumber :Andi Samosir

Nasmaul Hamdani

Sekretaris Umum Germanas

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS – Info telah beredar dari kalangan masyarakat Kec natal Pemkab Mandailing Natal, Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Ranah Nata (LABRN) hari ini memenuhi panggilan penyidik Jatanras Polda Sumatera Utara. Pemanggilan itu terkait laporan salah satu pimpinan perusahaan perkebunan sawit, PT. GLP (gruti lestari pratama), atas pemasangan spanduk tuntutan plasma yang dianggap sebagai bentuk hasutan.

Padahal, belum pernah terjadi aksi demonstrasi ataupun tindakan yang bersifat anarkis. Spanduk tersebut hanyalah ungkapan hati masyarakat yang telah lama berjuang menuntut haknya — hak atas kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 98 Tahun 2013, yaitu kewajiban perusahaan membangun kebun plasma masyarakat sebesar 20 persen dari luas lahan yang dikelolanya.

Perjuangan itu lahir bukan karena kebencian, melainkan karena rasa kehilangan. Tanah yang dulunya menjadi ladang dan sawah orang tua mereka kini berubah menjadi perkebunan yang hasilnya tak lagi dinikmati oleh warga sekitar.

Pengurus Germanas: Kami Berdiri Bersama Rakyat Ranah Nata

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Mahasiswa Ikappenas (Germanas) menyampaikan dukungan moril dan solidaritas kemanusiaan kepada masyarakat Ranah Nata dan LABRN.

“Kami memahami betapa berat perjuangan ayahanda serta para abang kami di kecamatan Natal. Mereka bukan sedang melawan, tapi sedang memperjuangkan hak yang sudah dijamin oleh aturan negara,hal itu menyentuh hati nurani kami untuk bergerak bersama” ujar Sutan firmansyah Ketua Germanas.

Bagi Germanas, perjuangan LABRN dan Tim Nata Bersatu bukanlah tindakan melanggar hukum, melainkan bentuk partisipasi rakyat dalam menegakkan keadilan sosial. Suara mereka seharusnya didengar, bukan diintimidasi.

Menyerukan Ketegasan Pemerintah dan Keadilan Sosial

Germanas juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menengahi persoalan ini. Sesuai Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan No. 98 Tahun 2013, pemerintah daerah berwenang memberikan peringatan tertulis hingga tiga kali, dan mencabut izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma.

“Kami percaya, Bupati Mandailing Natal memiliki keberanian moral untuk menegakkan aturan ini dengan adil. Pengawasan dan ketegasan adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat,” lanjut Sekretaris Umum Germanas.

Germanas menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Ranah Nata harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan agraria — sebuah cita-cita luhur bangsa yang memastikan tanah dan hasilnya memberi manfaat bagi banyak orang, bukan segelintir pihak.

Dukungan Tanpa Kekerasan, Solidaritas Tanpa Batas

Germanas menolak segala bentuk kekerasan dan mengajak semua pihak untuk tetap menempuh jalur damai dan dialogis. Perjuangan yang dilakukan masyarakat Ranah Nata, menurut mereka, adalah bentuk keberanian moral yang harus dihormati.

“Kami mahasiswa hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk memperkuat semangat damai dan keberanian rakyat kecil yang mencari keadilan. Kami percaya, suara mereka akan sampai — karena kebenaran tak bisa dibungkam,” tutur salah satu pengurus Germanas.

Harapan di Tengah Perjuangan

Germanas mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga adat, organisasi mahasiswa, dan pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dan adil. Dukungan moral ini adalah wujud kepedulian agar perjuangan Ranah Nata tetap berada di jalur yang damai, bermartabat, dan konstitusional.
“Kami percaya, dari Ranah Nata akan lahir pelajaran berharga: bahwa keadilan harus diperjuangkan, tetapi dengan hati yang tenang dan niat yang tulus,” tutup sekretaris umum Germanas. (RED)

PERS.NEWS – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah melakukan pendalaman terkait rentetan kasus siswa yang mengalami keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim ke sejumlah lokasi terjadinya kasus keracunan.

“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” ujar Listyo di Mabes Polri, Jumat, 26 September 2025.

Ia hanya memastikan bahwa perkembangan penyelidikan akan diumumkan secara terbuka.

“Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan,” imbuhnya. (*)