JAKARTA|PERS.NEWS-Kemiskinan di Indonesia sering kali digambarkan sebagai konsekuensi dari nasib buruk, kurangnya pendidikan, atau minimnya kesempatan.

Namun kenyataan yang lebih pahit sering kali tersembunyi di bawah permukaan: kemiskinan bukanlah bawaan dari rakyat yang malas atau tidak berdaya, melainkan hasil dari sebuah sistem ekonomi yang tidak adil.

Sistem yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai Serakahnomics—sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas keserakahan struktural.

Serakahnomics bukan sekadar perilaku individu yang ingin menguasai lebih banyak kekayaan. Ia adalah sebuah pola, sebuah mesin yang bekerja rapi dan terorganisir dalam struktur ekonomi kita.

Ia hidup di dalam aktivitas rente yang menghambat kompetisi sehat. Ia bersembunyi di balik kartel yang menentukan harga kebutuhan pokok seolah mereka adalah penguasa tunggal perut rakyat.

Ia tumbuh subur ketika eksploitasi sumber daya alam hanya mengalirkan keuntungan pada segelintir orang, sementara masyarakat sekitar tetap miskin dan terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Dalam sistem seperti ini, rakyat kecil seakan hanya menjadi penonton dalam panggung ekonomi, bukan aktor utama yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan negeri. Kita dipaksa menerima bahwa ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin—dan itu dianggap wajar. Padahal, struktur inilah yang terus-menerus memproduksi kemiskinan secara sistematis.

Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu keberanian melihat akar persoalan, bukan hanya menghitung berapa banyak yang miskin atau berapa banyak bantuan sosial yang dibagikan.

Selama kebijakan ekonomi hanya mengobati gejalanya tanpa memutus sumber penyakitnya, maka kemiskinan akan terus beregenerasi dari waktu ke waktu—seperti pohon yang dipangkas daunnya namun akarnya dibiarkan kuat di tanah.

Mengakhiri Serakahnomics berarti :

• Menghentikan praktik ekonomi yang memonopoli akses pangan dan kebutuhan pokok

• Menindak para penguasa rente yang menghisap keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada perekonomian

• Mengembalikan sumber daya alam sebagai milik dan manfaat bagi rakyat banyak

• Membuat kebijakan anggaran negara yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan publik

• Memberdayakan ekonomi rakyat sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional

Namun membongkar sistem yang telah menggurita selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Ia membutuhkan kekuatan politik yang berpihak pada rakyat, keberanian moral untuk menghadapi kelompok-kelompok kepentingan besar, serta kesadaran kolektif bahwa kita layak mendapatkan masa depan yang lebih setara.

Indonesia adalah negeri yang kaya—kaya air, kaya tanah, kaya budaya, kaya tenaga manusia yang berjuang setiap hari. Yang selama ini miskin bukan kemampuan kita, melainkan akses kita terhadap kekayaan itu. Ketimpangan bukan terjadi karena rakyat kurang berusaha, tetapi karena kesempatan tidak dibagi secara adil.

Kini, kesadaran untuk mengubah arah pembangunan ekonomi mulai tumbuh. Semakin banyak pihak yang menuntut agar pembangunan tidak hanya menguntungkan konglomerasi, melainkan mengangkat harkat rakyat di desa dan kota.

Semakin kuat suara yang menyerukan agar pemerintah tidak lagi tunduk pada kepentingan para pelaku ekonomi yang rakus, melainkan benar-benar menjadi pelindung kepentingan bersama.

Mengatasi kemiskinan bukan sekadar menyuntik bantuan, melainkan membebaskan rakyat dari struktur yang mengekang mereka. Bukan sekadar memberi kail atau ikan, tetapi memastikan sungai dan lautnya tidak dikuasai para pemodal.

Indonesia hanya bisa maju jika semua rakyatnya terlibat dalam kemajuan itu. Kita hanya akan sejahtera jika sistem ekonomi yang dibangun mengalirkan kesejahteraan ke semua lapisan, bukan hanya mengumpulkannya di puncak piramida sosial.

Saatnya kita memandang kemiskinan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah struktur. Saatnya kita membangunkan kesadaran bahwa perubahan sejati lahir dari keberanian menantang ketidakadilan yang sudah dianggap biasa. Dan saatnya kita menata ulang fondasi ekonomi bangsa ini agar berpihak pada mereka yang selama ini hanya menjadi penyangga namun tak pernah ikut menikmati hasilnya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan rakyatnya tertinggal dalam penderitaan. Dengan menumbangkan Serakahnomics dari akar-akarnya, kita dapat membuka jalan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat—untuk semua, bukan hanya untuk segelintir.(red)

SUMBER : MUH.ISNAIN MUKADAR  KETUA UMUM EN-LMND

Ketua LBH KNPI Sumut, Adv. Radmad Mulia Hasibuan, S.H., menyampaikan bahwa lembaga ini hadir sebagai jawaban atas banyaknya warga yang menghadapi persoalan hukum namun terkendala biaya untuk membayar jasa advokat.

“LBH KNPI Sumut hadir sebagai rumah keadilan bagi masyarakat kecil. Kami akan memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Radmad menjelaskan, kehadiran LBH KNPI Sumut merupakan bagian dari komitmen organisasi kepemudaan dalam memperjuangkan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Peradan Sumut, Adv. Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai penasehat LBH KNPI Sumut, menegaskan bahwa pihaknya akan selalu berpihak pada masyarakat marjinal.

“Kita hadir untuk kaum marjinal — mereka yang sering dianggap memiliki status sosial ekonomi rendah dan kerap tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak dasarnya,” tegas Paulus.

Dengan semangat solidaritas dan keadilan sosial, LBH KNPI Sumut berkomitmen menjadi wadah perjuangan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang ekonomi.(ABG)

Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi seruan moral dan suara keadilan dari Tanah Batak — tanah yang disebut peserta aksi telah lama mengalami eksploitasi akibat kepentingan industri besar.

Ribuan massa aksi memulai perjalanan dari Lapangan Merdeka Medan dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur sambil menyerukan tuntutan utama:

“Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)! Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat Toba!”

Suara GMKI: Tuntut Tanggung Jawab Negara

Ketua GMKI Cabang Toba, Togi Sarmauli Siahaan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi menuntut tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa terus berdiam diri ketika rakyatnya menderita di tanahnya sendiri. Konflik antara masyarakat dan PT Toba Pulp Lestari sudah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang berpihak pada korban,” ujar Togi.

Ia menambahkan, eksploitasi yang dilakukan perusahaan telah meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam di kawasan Toba.

“Air menjadi tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Ini bukan sekadar persoalan izin industri, tapi soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegasnya.

“Seruan Moral dari Tanah Batak”

Sementara itu, Sekretaris Cabang GMKI Toba menekankan bahwa gerakan ini merupakan panggilan moral dan spiritual.

“Sudah saatnya kita bersuara lantang. Tutup TPL bukan hanya tuntutan ekologis, tapi juga seruan moral agar pemerintah berhenti berpihak pada modal dan mulai berpihak pada rakyat. Gereja, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena cinta — cinta terhadap tanah kelahiran yang kini terluka,” ucapnya.

“Empat Tuntutan Utama GMKI Cabang Toba”

1.Dalam pernyataannya, GMKI Cabang Toba menyampaikan empat poin sikap yang menjadi dasar perjuangan mereka:

2.Menolak segala bentuk eksploitasi alam yang merusak ciptaan Tuhan dan mengancam keberlanjutan kehidupan di Tanah Batak.

3.Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari.

4.Menuntut kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Menyerukan penghentian intimidasi dan kriminalisasi rakyat, serta meminta perusahaan mengembalikan tanah adat kepada masyarakat.

Perjuangan Berlanjut

GMKI Cabang Toba menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen melanjutkan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk gerakan kasih dan keadilan.

“Kami akan terus berdiri bersama rakyat di garis depan, memperjuangkan keadilan ekologis, martabat manusia, dan kelestarian ciptaan Tuhan. Karena bagi kami, membela keadilan adalah bagian dari iman,” pungkas Togi.(ABG)

MEDAN|PERS.NEWS — Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Sumatera Utara menyuarakan permintaan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan.

Menurut sejumlah warga, perubahan bentang alam dan berkurangnya tutupan hutan dinilai berdampak pada ketersediaan air serta lahan pertanian masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan. Kami ingin ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Sabda, aktivis sumatera Utara, Selasa (11/11/2025).

Kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba menjadi perhatian banyak kalangan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dinilai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah ulayat. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan empat poin usulan kepada pemerintah, yaitu:

1.Melakukan evaluasi terhadap izin dan dampak operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

2.Melaksanakan program pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba.

3.Menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4.Mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.(MSE)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)

MEDAN| PERS.NEWS —Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan. Slogan itu bergema di podium politik, tercantum di undang-undang, dan diulang dalam pidato kenegaraan. Namun di balik kalimat-kalimat megah itu, ada kenyataan yang jauh dari ideal: penyandang disabilitas masih berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci.(11/10/25)

Mereka tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan sistem yang cacat — bukan secara tubuh, melainkan secara moral dalam memberikan kesempatan.

Kita terlalu sering memandang disabilitas lewat kacamata belas kasihan, bukan keadilan. Mereka digambarkan sebagai sosok lemah yang harus dibantu, bukan sebagai individu dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih harus menunduk menghadapi trotoar tanpa ramp, sekolah tanpa sistem inklusif, dan tempat kerja yang menutup pintu hanya karena mereka “berbeda”.

Padahal, perbedaan bukanlah penghalang — ia adalah potensi.

Sayangnya, potensi itu sering terkubur di bawah tumpukan stigma dan kebijakan setengah hati. Berapa banyak anak disabilitas yang berhenti sekolah karena dianggap “tidak produktif”? Berapa banyak lulusan disabilitas yang ditolak kerja bahkan sebelum diwawancarai? Jawabannya terlalu sering sama: terlalu banyak.

Argumentasi Sosial: Sistem yang Menyisakan

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat niat buruk individu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

Ketika sekolah tak punya guru pendamping, transportasi umum tak bisa diakses kursi roda, dan perusahaan memandang disabilitas sebagai “beban produksi” — di situlah disability of opportunity menjadi nyata.

Data menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih di bawah 60%. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pintu kesempatan dikunci dari dalam. Bahkan, program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu sering kali berakhir sebagai formalitas: sekadar angka dalam laporan, bukan perubahan dalam kehidupan.

Ada ironi pahit di sini: mereka yang disebut “cacat” justru sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar lebih keras, berjuang lebih lama, dan bertahan lebih kuat daripada banyak dari kita yang mengaku “normal”.

Sementara itu, sebagian dari kita justru pincang dalam empati, tuli terhadap jeritan sesama, dan buta terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Dari Belas Kasihan ke Pengakuan Hak

Dalam diam, banyak penyandang disabilitas menatap dunia yang menolak menatap balik. Mereka menulis mimpi di dinding kebijakan yang dingin, berharap ada tangan yang mengetuk dari sisi lain.

Kesetaraan bukanlah hadiah belas kasihan — ia adalah hak asasi manusia.

Negara sebenarnya sudah memiliki payung hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya masih jauh dari kata adil. Fasilitas publik belum ramah disabilitas, dunia kerja masih diskriminatif, dan kesadaran sosial berjalan di tempat. Kita masih sibuk memotret simpati di depan kamera, tetapi lupa menanam empati dalam kebijakan nyata.

Refleksi Akhir

Jika negara ingin maju, ia tidak boleh membiarkan sebagian warganya tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan.

Keadilan sosial tidak akan lahir dari belas kasihan — ia tumbuh dari pengakuan hak dan akses yang setara.

Pada akhirnya, perjuangan menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk mereka yang disabilitas, tetapi juga untuk kita semua yang ingin tetap manusia.

Sebab nilai sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan dari seberapa rendah ia mau menunduk untuk merangkul yang tertinggal.

Pertanyaannya kini:

Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan — atau diam, menjadi bagian dari disability of opportunity itu sendiri?(NA)

Audiensi ini menyoroti dua persoalan penting: realisasi kebun plasma PT Gruti Lestari Pratama (GLP) dan pembentukan Perda Adat untuk wilayah Pantai Barat.

“Kami datang bukan untuk menggugat, tapi mengingatkan bahwa rakyat punya hak atas plasma. Ini amanat hukum, bukan kemurahan hati perusahaan,” tegas Ali Anapiah.

Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh terus menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. “Kami ingin pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai kesejahteraan hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.

Selain isu plasma, LABRN juga mendorong DPRD menyusun Perda Adat sebagai pengakuan formal terhadap sistem adat yang menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

“Adat bukan sekadar warisan leluhur, tapi fondasi kebersamaan yang tak boleh diabaikan,” ujar salah satu anggota Majelis Pemangku Adat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menyatakan dukungannya.

“Kami menghargai langkah LABRN dan masyarakat yang menempuh jalur dialog. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini bersama pemerintah daerah dan pihak terkait,” ujarnya.

Langkah LABRN dan Team Nata Bersatu dinilai sebagai contoh perjuangan bermartabat—mengutamakan musyawarah tanpa konflik. Gerakan ini menegaskan bahwa semangat masyarakat adat masih hidup dan terus memperjuangkan hak atas tanah serta martabat budaya Mandailing di Pantai Barat.

“Dengan niat baik dan komitmen bersama, keadilan sosial dan kesejahteraan adat pasti menemukan jalannya,” tutup Ali Anapiah penuh keyakinan.(NH)