Zulfikar menegaskan, GRIB Jaya tidak berada pada posisi berseberangan dengan masyarakat. Menurutnya, organisasi tersebut justru berkomitmen bersama masyarakat dan menolak segala bentuk tindakan anarkis.

Klarifikasi itu disampaikan Zulfikar di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD GRIB Jaya Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Augusta, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (29/8/2026).

“GRIB Jaya adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah pasti bersama-sama masyarakat. Masyarakat yang mana? Ya masyarakat yang bukan melakukan tindakan-tindakan anarkis,” tegas Zulfikar.

Soroti Narasi yang Berkembang di Media Sosial

Zulfikar menyebut narasi yang beredar di TikTok, Instagram dan sejumlah platform lainnya perlu diluruskan agar masyarakat tidak menerima informasi secara sepihak.

Salah satu hal yang disorot adalah keterlibatan anggota GRIB Jaya sebagai PAM Swakarsa dalam pengamanan aksi beberapa waktu lalu.

Menurut Zulfikar, keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk membantu aparat keamanan membubarkan massa setelah batas waktu penyampaian demonstrasi berakhir. Ia menilai perlu dibedakan antara peserta aksi yang menyampaikan pendapat dengan pihak yang melakukan kerusuhan.

“Demonstrasi itu ada aturannya di negara kita ini. Berakhir dan harus bubar jam enam sore. Yang di siang hari teman-teman dari Pati itu sudah habis sudah pulang. Muncullah orang-orang para perusuh yang memang sengaja ingin membuat kerusuhan, melakukan pengrusakan fasilitas umum, merusak mobil pribadi orang yang lewat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tindakan yang menurutnya dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat pada malam hari. Dalam pernyataannya, Zulfikar mengaitkan pola tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “pola-pola yang dipakai oleh PKI”.

“Kalau hari ini ada orang yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat tapi membuat ketakutan di masyarakat di tengah malam, itu gerombolan PKI. Kita GRIB Jaya siap akan melawan mereka,” tegasnya.

Bantah GRIB Jaya Terlibat Kekerasan

Selain persoalan narasi di media sosial, Zulfikar turut memberikan klarifikasi mengenai informasi adanya korban meninggal yang disebut-sebut akibat dipukuli.

Ia membantah keterlibatan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya dalam kejadian tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di lokasi berbeda.

“Tidak ada itu yang mati dipukulin oleh kami. Itu oleh pendemo sendiri dan tempatnya juga berbeda,” katanya.

Zulfikar mengatakan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya tidak melakukan kekerasan. Namun, ia menyebut situasi di lapangan sempat memanas setelah anggota mendapat lemparan batu cetakan semen yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya.

Di sisi lain, ia menegaskan GRIB Jaya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang. Boleh, silakan. Tapi semua dibungkus dalam koridor undang-undang. Jangan alih-alih menuntut hak tapi melanggar hak orang lain. Itu namanya munafik,” ucapnya.

GRIB Jaya Diminta Buktikan Lewat Program

Di tengah isu yang berkembang, Zulfikar meminta seluruh jajaran GRIB Jaya tidak larut dalam polemik media sosial.

Ia justru mendorong kader dan pengurus membuktikan keberadaan organisasi melalui program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita tidak usah lemah, tidak usah khawatir. Kita berada di posisi yang benar. Mari kita sukseskan Rakerda ini dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita buktikan dengan tindakan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Zulfikar menambahkan, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules Rosario de Marshal, akan memberikan keterangan lebih lanjut secara langsung terkait isu yang tengah berkembang.

Dengan klarifikasi tersebut, GRIB Jaya menyatakan ingin mengedepankan kerja organisasi dan program kemasyarakatan di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial.(Red)

BINJAI |PERS.NEWS— Aksi penyerangan oleh orang tidak dikenal (OTK) menggunakan senjata tajam terjadi di Loket Simpati Star, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Senin (19/8/2026).

Seorang pria bernama Rido (25) menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, Rido bersama sejumlah rekannya tengah duduk di sekitar loket.

Menurut Rido, tiba-tiba sekelompok orang datang menggunakan satu unit mobil Toyota Calya berwarna putih dan sekitar lima sepeda motor. Para pelaku diduga membawa batu dan senjata tajam.

“Kami lagi duduk-duduk di loket, Bang. Tiba-tiba datang orang tak dikenal mengendarai mobil putih Calya dan lima sepeda motor dengan membawa batu serta senjata tajam,” ujar Rido.

Rido mengaku tidak mengetahui motif penyerangan tersebut. Para pelaku yang disebut mengenakan penutup wajah atau sebo kemudian menyerang dirinya dan sejumlah rekannya.

Akibat serangan tersebut, Rido mengalami luka bacok cukup serius di bagian punggung hingga mendapat 19 jahitan. Sementara salah seorang rekannya mengalami luka pada tangan kanan.

“Sudah enggak aman situasi Binjai ini, Bang. Aku enggak ada masalah, tiba-tiba diginikan,” tegasnya.

Usai kejadian, personel Unit I Pidum Satreskrim Polres Binjai mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan serta mengumpulkan informasi terkait peristiwa tersebut.

Rido bersama rekannya kemudian membuat laporan resmi ke SPKT Polres Binjai. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor STTLP/B/453/VIII/2026/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA.

Rido berharap pihak kepolisian segera mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Ia juga meminta aparat meningkatkan pengamanan agar situasi keamanan di Kota Binjai tetap kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Hingga berita ini diterbitkan, motif penyerangan maupun identitas para pelaku belum diketahui secara pasti. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak kepolisian.(Red)

KETERANGAN: Korban berinisial COT, warga Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat.

Peristiwa ini merupakan kejadian kedua yang melibatkan pengunjung THM Blue Night. Sebelumnya, seorang pria asal Kabupaten Deli Serdang juga meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan medis di RSUD Djoelham Binjai. Penyebab kematian saat itu juga disebut diduga terkait overdosis, namun masih dalam proses penanganan aparat berwenang.

Kapolres Binjai, AKBP Mirzal Maulana, saat dikonfirmasi pada Minggu (18/1/2026), menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

“Terima kasih informasinya. Saya akan segera berkoordinasi dengan jajaran, termasuk Satres Narkoba, untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, membenarkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim guna melakukan pengecekan dan pengumpulan informasi.

“Informasi sudah kami terima. Tim telah mendatangi rumah duka, rumah sakit, serta lokasi THM Blue Night,” kata Ismail.

Di sisi lain, sejumlah warga Kecamatan Sei Bingei menyampaikan harapan agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap operasional THM tersebut. Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai lokasi itu kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami berharap pemerintah tegas. Jika memang melanggar aturan, sebaiknya ditutup permanen karena sudah menimbulkan korban,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, pihak manajemen THM Blue Night disebut-sebut tengah berupaya melakukan komunikasi dengan keluarga korban. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen terkait hal tersebut.

Selain itu, beredar pula kabar bahwa korban memiliki hubungan keluarga dengan anggota Polri. Informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Satpol PP telah melayangkan Surat Peringatan Pertama kepada manajemen THM Blue Night karena diduga beroperasi tanpa izin. Surat tersebut tertanggal 6 Januari 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Langkat, Dameka Putra Singarimbun.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Tim Terpadu Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pembongkaran paksa apabila THM Blue Night tetap beroperasi tanpa mengantongi izin yang sah.

Hingga saat ini, proses penyelidikan terkait penyebab kematian korban masih berlangsung dan aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari pihak berwenang.(EGS)

Sejumlah warga mengaku merasa waswas saat beraktivitas, terutama pada malam hari.

“Sekarang kalau pulang kerja malam agak takut, jalanan sepi dan jarang terlihat patroli,” ujar Rudi, warga Marelan, saat ditemui, Senin (11/11).

Ungkapan serupa juga ramai disampaikan melalui media sosial. Warga berharap ada peningkatan pengawasan dan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan, seperti jalan utama, gang pemukiman, serta kawasan minim penerangan.

Warga Harapkan Respons Aparat dan Pemerintah

Beberapa warga mempertanyakan langkah antisipasi dari pihak terkait. Mereka berharap kepolisian dan pemerintah daerah segera memperkuat langkah pencegahan kejahatan di wilayah tersebut.

Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kota Medan, misalnya, menyampaikan imbauan agar aparat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat.

“Kami mengharapkan adanya peningkatan patroli dan koordinasi keamanan, serta menghidupkan kembali poskamling yang terintegrasi dengan aparat,” ujarnya.

Pihak Kepolisian Diminta Tanggapi Keluhan Warga

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait meningkatnya keluhan warga tersebut.

Namun, masyarakat berharap aparat kepolisian bersama pemerintah kota dapat segera meninjau kondisi di lapangan dan memastikan rasa aman bagi warga Medan Utara.

“Kami hanya ingin bisa beraktivitas dengan tenang,” kata seorang tokoh masyarakat di Belawan.

Harapan untuk Keamanan Kota

Warga berharap situasi keamanan di Medan Utara dapat segera pulih, dan kerja sama antara masyarakat serta aparat keamanan dapat ditingkatkan guna mencegah tindak kejahatan jalanan di masa mendatang.(Red)

Sumber :Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kota Medan

Medan|PERS.NEWS- Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. M. Yusuf Hanafi Sinaga, S.Sos., M.Sos., Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf yang ditemui awak media di bilangan Jakarta (20/10/2025).

“Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia akan terus mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya,” lanjut Yusuf.

“Melalui momentum ini, MAPEL juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, _basic concern focus issues_ MAPEL itu soal lingkungan, pendidikan, dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tutup Yusuf.

Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:

“Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.

” Penghapusan Kredit Macet UMKM”

Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali “bankable”. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 7,69 triliun.

“Swasembada Pangan dan Pertanian”

Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.

“Paket Stimulus Ekonomi”

Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.

“Bidang Pertahanan dan Keamanan”

Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).

“Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat”

TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

“Perubahan Seragam TNI”

Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.

“Bidang Hukum dan Birokrasi”

Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.

“Arah Kebijakan Hukuman Mati”

Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

“Pengembalian Kerugian Negara”

Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.(IHB)