Dugaan kekerasan itu mencuat di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan sejumlah persoalan di Kota Binjai, mulai dari kejelasan realisasi dana corporate social responsibility (CSR) bagi pedagang kaki lima (PKL), perbaikan jalan rusak, hingga evaluasi pemberhentian sejumlah kepala lingkungan (kepling).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan LMND, Ed Gurky diduga mengalami pemukulan pada bagian dada sebelah kiri dan didorong hingga terjatuh ketika aksi berlangsung. Namun, kronologi lengkap kejadian serta keterangan dari pihak Satpol PP Kota Binjai masih diperlukan untuk memastikan duduk persoalan secara utuh.

Dhani menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Menurutnya, pengamanan demonstrasi seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional, bukan tindakan yang berpotensi mencederai hak peserta aksi.

“Apakah demokrasi di negeri ini sudah kehilangan maknanya ketika mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi justru diduga mendapatkan tindakan kekerasan? Kami turun ke jalan bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menyampaikan suara rakyat yang harus didengar,” tegas Dhani Lubis.

Desak Evaluasi Personel Satpol PP

Dhani menilai, perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah seharusnya dijawab melalui dialog terbuka. Aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi juga dituntut menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak-hak warga negara.

Ia mengingatkan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi tidak boleh diabaikan dan perlu ditelusuri berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Jangan sampai mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru mendapatkan perlakuan yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Jika dugaan pemukulan dan tindakan mendorong hingga jatuh itu benar terjadi, maka peristiwa ini harus diusut secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Atas insiden tersebut, LMND Kota Binjai mendesak pimpinan Satpol PP Kota Binjai mengevaluasi pelaksanaan pengamanan aksi, menelusuri dugaan tindakan personel di lapangan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Satpol PP Perlu Berikan Klarifikasi

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, kronologi insiden dan dugaan keterlibatan personel Satpol PP perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Klarifikasi tersebut penting untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi saling dorong, tindakan yang dilakukan masing-masing pihak, serta prosedur pengamanan yang diterapkan saat demonstrasi berlangsung.

Pemeriksaan terhadap keterangan saksi, dokumentasi video, maupun bukti lain yang tersedia dapat membantu memperjelas peristiwa tersebut. Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindakan yang melanggar prosedur tidak hanya didasarkan pada keterangan salah satu pihak.

Dhani menegaskan, LMND tidak menginginkan dugaan kekerasan menjadi preseden buruk dalam penanganan demonstrasi di Kota Binjai. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat terkait menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus membuka ruang dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

“Demokrasi bukan sekadar slogan. Demokrasi harus dibuktikan melalui penghormatan terhadap hak rakyat untuk berbicara, mengkritik, dan menyampaikan pendapat. Jangan bungkam suara mahasiswa dengan tindakan kekerasan,” tutup Dhani Lubis.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Satpol PP Kota Binjai terkait dugaan pemukulan dan tindakan mendorong Ed Gurky belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Media membuka ruang bagi Satpol PP maupun Pemerintah Kota Binjai untuk memberikan klarifikasi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.(Tim)

Ketua GERAM Labuhanbatu Raya, Jepril Harefa, dalam keterangannya di Rantauprapat, Minggu (2/11/2025), menyampaikan bahwa pihaknya menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Menurutnya, aksi damai yang dilakukan mahasiswa seharusnya mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

“Kami mendukung setiap aksi damai yang sesuai dengan aturan hukum. Namun, jika ada dugaan penyimpangan atau tindakan di luar etika, kami mendorong agar hal itu ditelusuri secara hukum,” ujar Jepril.

Terkait informasi yang beredar di salah satu media daring mengenai dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Emplasmen, Jepril meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Labuhanbatu, untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan guna memastikan kebenarannya.

Selain itu, GERAM juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Jepril mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kepala desa perlu terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa agar tidak timbul dugaan-dugaan yang meresahkan,” tambahnya.

GERAM Labuhanbatu Raya menegaskan akan terus mengawal perkembangan isu ini dan berharap seluruh pihak menghormati proses hukum serta menjunjung asas praduga tak bersalah.(AGB)