<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebijakan Energi Nasional &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/kebijakan-energi-nasional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 11:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.9</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>Kebijakan Energi Nasional &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MME: Masyarakat Jangan Terjebak Polemik Kursi Wapres, Fokus Kawal Pembahasan RUU Migas</title>
		<link>https://pers.news/2026/11/21/mme-masyarakat-jangan-terjebak-polemik-kursi-wapres-fokus-kawal-pembahasan-ruu-migas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Energi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[kedaulatan energi]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat melek energi]]></category>
		<category><![CDATA[MME]]></category>
		<category><![CDATA[Nugra Ferdino]]></category>
		<category><![CDATA[Oligarki]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi publik]]></category>
		<category><![CDATA[Pasal 33 UUD 1945]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[RUU Migas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=15475</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN &#124; PERS.NEWS– Koordinator Masyarakat Melek Energi (MME), Nugra Ferdino, mengingatkan masyarakat agar tidak larut...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN | PERS.NEWS–</strong> Koordinator Masyarakat Melek Energi (MME), Nugra Ferdino, mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam polemik pengisian kursi Wakil Presiden. Ia menilai, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada pengawasan kebijakan strategis nasional, khususnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurut Nugra, persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur melalui mekanisme konstitusional. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Jangan sampai perhatian masyarakat terlalu banyak tersita oleh polemik kursi Wakil Presiden, sementara pembahasan regulasi yang menyangkut kekayaan alam dan hajat hidup orang banyak justru luput dari pengawasan. Kita perlu lebih serius mengawal RUU Migas karena dampaknya akan menentukan masa depan pengelolaan energi nasional,&#8221; ujar Nugra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia menjelaskan, RUU Migas bukan sekadar regulasi teknis sektor industri, melainkan menyangkut penguasaan negara atas sumber daya alam, posisi strategis BUMN, tata kelola kontrak kerja sama, penerimaan negara, hingga kepentingan masyarakat sebagai pengguna energi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, MME menilai proses pembahasan RUU Migas masih membutuhkan perhatian serius dari publik, terutama menyangkut keterbukaan informasi dan ruang partisipasi masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Kami melihat pembahasan RUU Migas masih perlu didorong agar lebih terbuka dan dapat diawasi publik secara luas. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui hasil akhirnya ketika keputusan sudah diambil. Publik berhak mengetahui arah pembahasan, substansi perubahan pasal, serta siapa saja kepentingan yang diperjuangkan dalam regulasi tersebut,&#8221; tegasnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurut Nugra, keterbukaan menjadi penting agar proses pembentukan undang-undang tidak hanya didominasi pemerintah, parlemen, maupun kelompok pelaku usaha yang memiliki akses terhadap pengambil kebijakan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia juga mengingatkan agar RUU Migas tidak menjadi instrumen untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite ekonomi dan oligarki yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan energi nasional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Jangan sampai RUU Migas justru menjadi karpet merah bagi kepentingan oligarki. Regulasi ini harus dibentuk untuk kepentingan bangsa, bukan untuk mempermudah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Kita tidak ingin kekayaan migas Indonesia hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pihak, sementara rakyat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya,&#8221; ujarnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nugra menegaskan, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi migas. Penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara serta sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atas dasar itu, MME mendorong agar pembahasan RUU Migas memperhatikan sejumlah agenda strategis, di antaranya memperkuat posisi negara dalam pengelolaan migas, memastikan peran strategis Pertamina sebagai BUMN energi nasional, meningkatkan transparansi kontrak kerja sama, memperkuat industri dan teknologi nasional, serta menjamin distribusi manfaat sumber daya energi bagi masyarakat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, MME meminta DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton dalam pembentukan undang-undang yang menyangkut masa depan kekayaan alam Indonesia. Kami ingin RUU Migas dibahas secara transparan, melibatkan masyarakat, dan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,&#8221; tambah Nugra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di akhir pernyataannya, Nugra mengajak masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen bangsa untuk tetap fokus mengawasi proses legislasi nasional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Jabatan politik bisa menjadi perdebatan hari ini, tetapi undang-undang akan menentukan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Karena itu, jangan hanya ramai membicarakan kursi Wakil Presiden. Mari kawal RUU Migas dan pastikan kedaulatan energi tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok,&#8221; tutup Nugra Ferdino.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
