Menurutnya, narasi yang dibangun pemerintah terkesan menutup mata terhadap realitas di lapangan yang masih sarat ketimpangan.

“Jangan bungkus ketidakadilan dengan kata ‘dialog’. Faktanya, penertiban di lapangan masih cenderung menyasar rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang lebih besar justru kerap dibiarkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa yang turun menemui pedagang bukanlah pimpinan tertinggi daerah.

“Seharusnya Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, yang turun langsung menemui pedagang. Jangan hanya diwakilkan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat kecil,” ujarnya.

EW Gurky menilai kehadiran Hasanul Jihadi tidak cukup jika tidak diikuti keputusan konkret dan keberpihakan yang jelas.

“Turun ke lapangan itu bukan sekadar formalitas. Kalau hanya diwakilkan tanpa solusi nyata, ini menunjukkan kurangnya keseriusan,” lanjutnya.

Ia kemudian menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap sejumlah tempat usaha yang dinilai melanggar aturan.

“Tempat seperti Tuak Tabo, Mahkota Ponsel yang menggunakan trotoar, hingga Neo Cafe yang diduga berdiri di daerah aliran sungai (DAS), apakah sudah ditertibkan dengan tegas? Atau justru dibiarkan?” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan aturan.

“Kalau PKL cepat ditindak, tapi pelanggaran lain dibiarkan, ini tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mendahulukan solusi sebelum penertiban.

“Relokasi dan solusi harus ada sebelum penertiban, bukan setelah rakyat kecil menangis karena digusur,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil.

“Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh keadilan yang nyata,” tutupnya.(Red)

Surya menyampaikan, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Warung Bundo, pihak UMKM tersebut telah menyewa lahan milik PT KAI Divre I Sumut sejak tahun 2022 dengan masa kontrak selama lima tahun hingga 2027. Namun, belakangan ini pihak PT KAI Divre I Sumut disebut telah beberapa kali mendatangi pemilik usaha untuk menyampaikan rencana pemutusan sewa sebelum masa kontrak berakhir.

Menurut Surya, rencana tersebut menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM. Ia menilai membangun usaha rumah makan membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan pelanggan, sehingga kebijakan pemutusan kontrak dinilai merugikan pedagang kecil.

“Pelaku UMKM tentu sangat keberatan. Usaha itu dibangun perlahan, dari nol, dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang,” ujarnya, Selasa (8/12/25).

Surya menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan yang selama ini digunakan pedagang rumah makan tersebut direncanakan akan dialihkan kepada pengusaha lapangan padel yang berada di sekitar lokasi.

Ia menyoroti ketentuan sewa aset PT KAI yang menyebutkan bahwa pemutusan sewa sebelum masa kontrak berakhir dapat dilakukan apabila aset tersebut digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan perusahaan.

“Kalau memang untuk kepentingan negara, mungkin masih bisa dipahami. Namun jika pemutusan sewa itu dilakukan demi kepentingan bisnis tertentu, apalagi yang lebih menguntungkan pengusaha besar, maka ini patut dipertanyakan,” kata Surya.

Ketua DPC GMNI Medan periode 2022–2024 itu juga mempertanyakan kebijakan Kepala PT KAI Divre I Sumut yang dinilainya tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil.

“PT KAI adalah perusahaan milik negara. Setiap kebijakan yang diambil pejabatnya akan berdampak pada persepsi publik. Jangan sampai negara justru dianggap lebih memihak kepada pemodal besar dibandingkan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dugaan negatif di tengah masyarakat dan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap BUMN.

Atas dasar itu, Surya meminta Direktur Utama PT KAI serta Kepala Badan Pembinaan BUMN untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk dengan memanggil dan memeriksa Kepala PT KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah.

“Kepala BP BUMN harus bertindak cepat. Dengan begitu, publik akan melihat bahwa negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan biarkan persoalan ini merusak citra pemerintah,” pungkasnya.(Red)

Sumber :GMNI MEDAN

Berdasarkan data resmi @kemenhaj.ri, rata-rata BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87.409.365 per jamaah reguler, turun dari Rp89.410.259 pada 2025. Dari total tersebut, jamaah hanya membayar Rp54.193.807, sementara sisanya ditanggung melalui nilai manfaat haji sebesar Rp33.215.559 yang dikelola BPKH.

“Penurunan ini langkah nyata yang berpihak kepada umat. Dengan biaya sekitar Rp54 juta per jamaah, pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat tanpa menurunkan kualitas pelayanan ibadah,” ujar Amri, Jumat (31/10).

Amri menilai kebijakan ini menunjukkan hasil positif dari reformasi tata kelola haji dan umrah, yang kini lebih transparan dan efisien. Ia juga menyambut baik rencana Program Umrah Mandiri, yang dinilainya membuka ruang partisipasi masyarakat untuk beribadah lebih fleksibel.

“Program ini bisa menjadi bentuk pemberdayaan jamaah, asalkan pemerintah tetap memastikan edukasi, bimbingan, dan perlindungan agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Amri menegaskan bahwa PP KAMMI akan terus mendukung kebijakan publik yang berpihak pada umat serta mendorong digitalisasi layanan haji dan umrah guna mewujudkan tata kelola yang profesional dan berkeadilan.(AGB)

Sumber : PIMPINAM PUSAT KAMMI