Menurut Suharis, penilaian itu tidak objektif. Dalam tata kelola pemerintahan, tindakan pejabat publik tidak boleh diukur hanya dari simbol, tapi harus dilihat dari konteks, prosedur, kewenangan, dan konsekuensi hukumnya.

“Kehati-hatian gubernur sebelum menandatangani dokumen justru cermin due process of law_ dan akuntabilitas. Jangan sikap hati-hati itu ditafsirkan sebagai arogansi,” tegas Suharis, Selasa 28/7/2026.

Legitimasi Hukum Harus Utama

Suharis menegaskan setiap keputusan politik dan administratif wajib punya legitimasi. Legitimasi bukan hanya soal hadir fisik di rapat, tapi terpenuhinya syarat formal dan prosedural agar keputusan itu sah secara hukum.

Ia juga menolak jika persoalan ini diarahkan menjadi serangan personal ke Bobby Nasution.

“Jangan sampai persoalan prosedur dipersonalisasi. Kritik boleh, tapi harus pakai fakta, nalar, dan pemahaman utuh. Bukan asumsi atau kesimpulan prematur,” ujarnya.

Dasar Hukum Syar’i: Amanah dan Musyawarah

Suharis mengingatkan, dalam Islam seorang pemimpin adalah pemegang amanah. Sikap teliti dan tidak tergesa-gesa justru diperintahkan.

Dasar syar’i nya:

1. QS. An-Nisa: 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…”

Menandatangani dokumen tanpa cermat sama dengan mengkhianati amanah.

2.Prinsip at-ta’annikehati-hatian

Rasulullah bersabda: “Kehati-hatian itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan”HR. Baihaqi

Seorang pemimpin wajib tabayyun dan tidak mengambil keputusan dengan emosi.

3. Prinsip Musyawarah

QS. Asy-Syura: 38* ” dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah…”

Namun musyawarah tetap harus berpijak pada aturan dan prosedur yang sah.

“Kalau boleh kami katakan: jangan asbun. Politik boleh dinamis, tapi pemerintahan harus berpijak pada hukum, prosedur, dan akuntabilitas,” kata Suharis.

Ia berharap dinamika eksekutif-legislatif di Sumut tidak berubah jadi perang retorika. Perbedaan pendapat wajar dalam demokrasi, tapi harus dijaga adab dan kualitasnya.

“Yang kita butuhkan hari ini bukan perang narasi, tapi kedewasaan berdemokrasi. Kritik harus mencerdaskan publik, bukan memperkeruh,” pungkasnya. (Red)