Kritik tersebut muncul setelah PB HMI melakukan serangkaian kajian, dialog internal, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan kepemudaan yang dinilai belum menunjukkan capaian optimal.

Dalam hasil kajian tersebut, PB HMI menilai bahwa hambatan dalam implementasi program kepemudaan berkaitan erat dengan lemahnya koordinasi dan kinerja di tingkat Deputi I Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Posisi Deputi I dianggap sebagai salah satu jabatan strategis yang berperan langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan terkait pelayanan generasi muda di seluruh Indonesia.

Menurut PB HMI, berbagai agenda kepemudaan yang seharusnya berjalan progresif justru terhambat oleh minimnya inovasi dan efektivitas kebijakan.

Organisasi mahasiswa nasional itu menilai bahwa kondisi tersebut akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya pemberdayaan pemuda, baik dalam aspek partisipasi, kewirausahaan, maupun kepemimpinan.

Pengurus PB HMI, Nur Ghina Muslimah, menyampaikan bahwa desakan untuk mengevaluasi Deputi I bukan muncul secara tiba-tiba.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengamatan terhadap beberapa program strategis yang belum memberikan hasil sesuai harapan publik.
Menurutnya, “Kelemahan pelayanan kepemudaan sudah terlalu lama berlangsung.

Jika Deputi I belum mampu menghadirkan perubahan signifikan yang dapat dirasakan pemuda, maka Menteri perlu mempertimbangkan langkah evaluasi secara menyeluruh.”

Nur Ghina menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat di Kemenpora memiliki kapasitas dan komitmen dalam menjalankan mandat besar pelayanan pemuda.

Ia menyatakan bahwa kementerian tidak dapat terus mempertahankan pejabat yang dianggap tidak responsif terhadap dinamika kebutuhan pemuda di era perubahan cepat.

“Kemenpora membutuhkan figur yang kredibel, inovatif, dan mampu membaca arah perkembangan pemuda. Jika masalah yang sama terus berulang, publik berhak mempertanyakan efektivitas jajaran pimpinan,” ujarnya.

Lebih jauh, PB HMI menilai bahwa sikap tegas dari Menteri Pemuda dan Olahraga sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan perbaikan tersebut.

Menurut Nur Ghina, apabila Menteri tidak mengambil langkah korektif atau membiarkan kondisi stagnan berlangsung, maka publik dapat menilai bahwa persoalan tidak hanya berada pada level deputi, tetapi juga pada kemampuan Menteri dalam memilih pejabat yang tepat.

“Jika Menteri tidak memberi perhatian pada masalah ini, tentu publik bisa mempertanyakan kualitas kepemimpinan di tingkat kementerian. Pejabat strategis tidak boleh dipilih tanpa melihat rekam jejak dan kemampuannya menggerakkan institusi,” tambahnya.

PB HMI juga menyoroti bahwa pelayanan kepemudaan merupakan salah satu agenda besar pemerintah yang seharusnya menjadi motor utama dalam mempersiapkan generasi unggul.

Posisi Deputi I dinilai sangat menentukan arah kebijakan nasional, mulai dari pengembangan program kreativitas pemuda, penguatan kapasitas organisasi kepemudaan, hingga peningkatan partisipasi generasi muda dalam proses pembangunan.

Karena itu, menurut PB HMI, apabila pejabat di posisi tersebut tidak mampu menghadirkan perubahan maupun efektivitas kerja, maka hal tersebut dapat menghambat agenda besar pemberdayaan pemuda yang saat ini gencar dikampanyekan pemerintah.

“Kemenpora tidak boleh terhambat oleh figur yang tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemuda membutuhkan kebijakan yang selaras dengan tantangan aktual, bukan sekadar program yang bersifat administratif,” tutur Nur Ghina.

Di akhir pernyataan, PB HMI menekankan bahwa pembenahan struktural di Kemenpora merupakan langkah yang harus dilakukan apabila institusi tersebut ingin memulihkan kepercayaan publik, khususnya generasi muda. Evaluasi terhadap pejabat strategis, menurut mereka, merupakan bagian penting dari komitmen perbaikan pelayanan.

“Kemenpora harus menjadi lembaga yang progresif dan mampu bergerak cepat menjawab persoalan anak muda. Evaluasi jabatan bukan untuk melemahkan kementerian, tetapi justru memperkuatnya agar pelayanan kepemudaan lebih terarah, modern, dan berdampak nyata,” pungkasnya.(Red)

Sumber : PB HMI Nur Ghina

PERS.NEWS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengakhiri kerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan jajaran tim kepelatihannya.

“Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu Hadrian saat dihubungi, Kamis, 16 Oktober 2025.

Menurut Lalu, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat sekaligus menjawab keresahan publik atas performa tim nasional dalam beberapa laga terakhir.

Dia menegaskan, Komisi X akan terus mengawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional yang disusun PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” jelas Lalu Hadrian.

Terkait langkah ke depan, Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI untuk menentukan pelatih baru yang dianggap paling tepat memimpin skuad Garuda. “Semua keputusan ada di tangan PSSI. Silakan cari yang terbaik.

Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” tutur Lalu.

Politikus PKB itu menambahkan, Komisi X juga berencana membahas evaluasi performa Timnas Indonesia dalam rapat kerja mendatang bersama PSSI dan Kemenpora.

“Tentu dalam raker yang akan datang, salah satu yang akan kami tanyakan adalah terkait hal tersebut,” kata dia. (*)