Hal tersebut berdasarkan sejumlah dokumen Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima pelapor.

Tiga laporan tersebut masing-masing tercatat dengan nomor:

1. LP/B/66/I/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 13 Januari 2022.
2. LP/B/521/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 7 April 2026.
⁠
3. LP/B/663/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDASU, tertanggal 6 Mei 2026.

Dalam memperjuangkan hak hukumnya, Hartati Zuraidah Rangkuti didampingi oleh kuasa hukumnya, Halomoan Panjaitan, S.H.

Laporan Sejak Tahun 2022 Masih Mendapatkan Perkembangan

Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah laporan dengan nomor LP/B/66/I/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, yang telah dibuat sejak 13 Januari 2022.

Berdasarkan SP2HP tertanggal 6 Mei 2026, penyidik menyampaikan telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, termasuk meminta keterangan terhadap pelapor dan sejumlah saksi serta pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Dokumen perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkara yang telah dilaporkan sejak tahun 2022 masih mendapatkan penanganan dan perkembangan dari pihak kepolisian.

Dua Laporan Tahun 2026 Juga Dalam Penyelidikan

Selain laporan tahun 2022, terdapat dua laporan lainnya yang dibuat pada tahun 2026.

Dalam laporan nomor LP/B/521/V/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA, penyidik disebut telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk cek tempat kejadian perkara, pemeriksaan sejumlah pihak serta pelaksanaan Berita Acara Wawancara.

Sementara dalam laporan nomor LP/B/663/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDASU, berdasarkan surat perkembangan yang diterima, perkara tersebut telah dilimpahkan kepada penyidik pembantu untuk melanjutkan proses penyelidikan.

Penyidik juga merencanakan tindakan lanjutan berupa pemanggilan dan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dinilai memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Kuasa Hukum Soroti Kepastian Hukum

Kuasa hukum Hartati Zuraidah Rangkuti, Halomoan Panjaitan, S.H., memberikan perhatian serius terhadap perkembangan penanganan ketiga laporan tersebut.

Menurutnya, setiap laporan yang telah masuk dan sedang ditangani aparat penegak hukum harus mendapatkan kepastian melalui proses yang profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halomoan Panjaitan menilai, pelapor memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.

Terlebih, salah satu laporan telah dibuat sejak tahun 2022 dan hingga tahun 2026 masih terdapat perkembangan proses penyelidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen SP2HP.

“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun tentunya kami juga berharap adanya kepastian hukum dan penanganan yang profesional, transparan serta objektif terhadap seluruh laporan yang telah disampaikan,” demikian penegasan kuasa hukum Halomoan Panjaitan, S.H., Senin (14/9/2026).

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh proses hukum yang berkaitan dengan kliennya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Harapan Adanya Kepastian Hukum

Terbitnya sejumlah SP2HP menunjukkan bahwa laporan-laporan tersebut telah mendapatkan perkembangan penanganan dari penyidik. Namun demikian, masyarakat dan pelapor tentunya berharap proses penyelidikan dapat terus berjalan secara maksimal hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

Pihak kuasa hukum juga berharap seluruh fakta dan keterangan yang diperoleh selama proses penyelidikan dapat didalami secara objektif.

Hingga berita ini diterbitkan, berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, proses penanganan perkara masih berada dalam tahapan penyelidikan. Belum terdapat informasi dalam dokumen tersebut mengenai penetapan tersangka.

Seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai adanya kepastian hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Red)

Melalui kuasa hukum pelapor, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., LBH Tonakodi mengajukan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melalui Yanduan Propam Polri.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 15/ADUAN/LBH-TNK/VIII/2026 tertanggal 22 Agustus 2026.

LBH Tonakodi menegaskan, pengaduan itu tidak dimaksudkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya pihak yang dilaporkan dalam perkara pidana. Pengaduan ditujukan untuk meminta Propam memeriksa aspek profesionalitas, transparansi, prosedur, akuntabilitas, serta kepastian pelayanan dalam penanganan laporan masyarakat.

Dilaporkan Sejak 2024

Laporan polisi tersebut dibuat oleh Arman Maiwa terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.

Dalam dokumen pengaduan, pihak yang dilaporkan disebut bernama Tauhid. Lokasi kejadian diterangkan berada di Jalan Towua, Kota Palu. Peristiwa tersebut disebut diketahui pelapor pada April 2022 dengan nilai kerugian sekitar Rp34,5 juta.

Menurut keterangan yang dituangkan dalam pengaduan, perkara bermula dari informasi mengenai adanya unit rumah di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, yang disebut dapat ditempati atau dialihkan kepada pihak lain.

Pelapor kemudian memperoleh informasi tersebut dari seseorang bernama Sahwil dan mendatangi lokasi. Dalam prosesnya, pelapor disebut diarahkan untuk bertemu dengan Tauhid.

Berdasarkan keterangan pelapor, Tauhid disebut mengaku memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pembangunan Huntap Pombewe. Kepada pelapor kemudian disebutkan adanya sejumlah unit yang kosong karena penerima sebelumnya tidak menempati atau tidak mengambil unit tersebut.

Pelapor selanjutnya disebut ditawarkan untuk menempati atau menggantikan penerima sebelumnya dengan sejumlah pembayaran yang diklaim sebagai biaya administrasi, pengurusan perubahan nama sertifikat dan booking.

Dalam dokumen pengaduan, pembayaran yang disebut antara lain sekitar Rp15 juta untuk biaya administrasi atau pengurusan, Rp7,5 juta sebagai uang muka, serta sekitar Rp1 juta untuk booking.

Selain Arman Maiwa, sejumlah nama lain juga disebut dalam pengaduan sebagai pihak yang diduga mengalami kerugian, yakni Agus Maiwa, Hasrul Ahmad, Asbiati, Icvan Hermawan, Muthmainnah dan Hendra Pribadi.

Pernah Dipertemukan Penyidik

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut adalah adanya pertemuan antara pelapor dan terlapor pada 5 Agustus 2024 di ruang Harda Polresta Palu.

Menurut dokumen pengaduan, pertemuan tersebut kemudian menghasilkan surat pernyataan bersama yang pada pokoknya memuat kesanggupan pihak terlapor untuk mengembalikan uang kepada pelapor sebesar Rp34,5 juta secara tunai.

Namun, berdasarkan keterangan Arman Maiwa yang dituangkan dalam pengaduan, hingga kini uang tersebut disebut belum dikembalikan.

Atas kondisi tersebut, LBH Tonakodi meminta Propam memeriksa tindak lanjut penyidik setelah kesanggupan pengembalian uang tersebut tidak terlaksana, termasuk memastikan apakah proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.

Bukan Meminta Penetapan Tersangka

Firmansyah menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta Propam mengambil alih kewenangan penyidik dalam menentukan apakah telah terjadi tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama yang diadukan adalah belum adanya kepastian hukum yang memadai terhadap laporan polisi yang dibuat pada 7 Juni 2024 tersebut.

LBH Tonakodi meminta Propam memeriksa sejumlah hal, di antaranya apakah seluruh tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan telah dilakukan, pemeriksaan saksi telah lengkap, alat bukti telah dikumpulkan dan diperiksa, serta apakah telah dilakukan gelar perkara.

Selain itu, LBH Tonakodi mempertanyakan pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor secara berkala.

Apabila perkara belum ditingkatkan ke tahap penyidikan, pihaknya meminta alasan yuridis dan faktualnya dapat dijelaskan secara transparan. Sebaliknya, apabila penyidikan telah dilakukan, LBH Tonakodi meminta penjelasan mengenai perkembangan dan kendala yang menyebabkan perkara tersebut belum memperoleh kepastian hukum.

Minta Administrasi Perkara Diperiksa

Dalam pengaduannya, LBH Tonakodi juga meminta Propam memeriksa administrasi penanganan perkara.

Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup surat penerimaan laporan, SP2HP, surat panggilan, berita acara pemeriksaan, hasil gelar perkara, serta dokumen administrasi penyelidikan maupun penyidikan lainnya.

Menurut LBH Tonakodi, pemeriksaan administrasi penting untuk memastikan setiap tahapan penanganan laporan masyarakat telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menunggu Kepastian Hukum

LBH Tonakodi menyatakan memahami bahwa tidak setiap laporan polisi harus berakhir pada penetapan tersangka atau proses persidangan. Penyidik memiliki kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

Namun, menurut LBH Tonakodi, lamanya proses penanganan perkara tidak semestinya menghilangkan hak pelapor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan serta status laporan yang telah dibuat.

Karena itu, Propam diminta melakukan pemeriksaan secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat persoalan administrasi, kendala teknis, kelalaian, ketidakprofesionalan, ketidaktransparanan, atau dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam penanganan laporan tersebut.

“Pengaduan ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang dimohonkan adalah pemeriksaan terhadap aspek prosedur, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” demikian pokok sikap LBH Tonakodi sebagaimana tercantum dalam dokumen pengaduan.

LBH Tonakodi berharap pengaduan tersebut dapat menjadi pintu evaluasi terhadap proses penanganan laporan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelapor, tanpa mengurangi independensi penyidik dalam menjalankan tugas berdasarkan hukum dan alat bukti.

Seluruh uraian mengenai dugaan penipuan, kerugian, pembayaran dan tindakan pihak terlapor dalam berita ini bersumber dari dokumen pengaduan dan keterangan yang disampaikan pihak pelapor. Status hukum pihak yang dilaporkan tetap mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.(Red)

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: LP/1584/X/2020/SPK-T/RES-LB, laporan tersebut dibuat pada Senin, 26 Oktober 2020. Pelapornya adalah Sordit Hasibuan, seorang petani warga Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pengusahaan sebidang tanah tanpa izin dari pihak yang berhak.

Baru Terima Kuasa, Langsung Datangi Polres

Kuasa hukum pelapor, Halomoan Panjaitan, S.H., mengatakan pihaknya baru menerima kuasa dari Sordit Hasibuan pada Selasa (19/8/2026).

“Karena terlalu lama, hampir enam tahun tidak ada kejelasan, maka hari ini Pak Sordit meminta bantuan hukum kepada kami,” ujar Halomoan.

Setelah menerima kuasa, Halomoan bersama tim langsung mendatangi Polres Labuhanbatu untuk mempertanyakan perkembangan laporan yang dibuat kliennya tersebut.

Namun, pihak Polres menyampaikan bahwa Juru Perkara (Juper) yang sebelumnya menangani laporan tersebut telah berganti. Juper lama disebut telah pindah tugas ke Polres Labuhanbatu Selatan.

“Pihak Polres meminta waktu untuk mengecek dan memastikan siapa Juper pengganti yang sekarang menangani perkara ini,” jelas Halomoan.

Masyarakat Berhak Mendapat Kepastian Hukum

Halomoan menyoroti lamanya proses penanganan laporan tersebut. Menurutnya, hampir enam tahun merupakan waktu yang cukup panjang bagi pelapor untuk mendapatkan kejelasan mengenai status laporannya.

“Persoalannya bukan soal siapa benar atau salah. Tapi masyarakat dan pelapor berhak mendapat kepastian hukum. Hampir enam tahun ini waktu yang sangat panjang,” tegasnya.

Ia meminta Polres Labuhanbatu memberikan penjelasan secara transparan mengenai status laporan tersebut.

“Apakah masih di tahap penyelidikan, sudah naik ke penyidikan, sudah SP3, atau ada kendala hukum? Itu harus disampaikan terang-terangan kepada pelapor,” ujarnya.

Menurut Halomoan, kepastian hukum diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa laporan masyarakat dibiarkan tanpa perkembangan yang jelas.

“Kalau tidak memenuhi unsur, jelaskan dasar hukumnya. Kalau masih berproses, sampaikan perkembangannya sampai di mana. Jangan biarkan pelapor bertanya-tanya selama bertahun-tahun,” lanjutnya.

Menunggu Penunjukan Juper Baru

Dalam STTLP disebutkan bahwa laporan tersebut diterima untuk diproses lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Labuhanbatu masih melakukan pengecekan terkait penanganan laporan tersebut, termasuk memastikan dan menunjuk Juper yang akan melanjutkan perkara.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu penjelasan resmi dari Polres Labuhanbatu.(Red)

Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan massa dalam dialog bersama pihak Polda Sumut. Sebanyak 10 perwakilan diterima untuk menyampaikan sejumlah keberatan terkait proses penanganan kedua perkara tersebut.

Dalam pertemuan itu, massa meminta Polda Sumut tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan di tingkat polres.

Salah satu perkara yang dibawa ke Polda Sumut berkaitan dengan kematian Boy Simamora di wilayah Tapanuli Tengah. Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumut , tertanggal 1 Juni 2026.

Keluarga korban bersama pendamping hukum menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengungkapan penyebab kematian Boy.

Perkara lainnya menyangkut kematian Hiras, seorang ibu dan ASN, dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan perkara tersebut tercatat dengan nomor LP/A/75/III/2026/SPKT.SAT LANTAS/Polres Sergai/Polda Sumut , tertanggal 10 Maret 2026.

Persoalan yang dipertanyakan massa antara lain mengenai posisi korban dalam perkara tersebut. Massa meminta proses hukum dilakukan secara objektif dengan memperhatikan seluruh rangkaian kejadian dan pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, mengatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan agar kedua perkara tersebut ditangani langsung Polda Sumut.

“Kami sudah bertemu dan menyampaikan agar kedua perkara ini ditarik ke Polda Sumut. Karena kasus di Polres Tapteng ini tidak sulit. Di kasus Boy Simamora semua unsurnya ada, baik korban, saksi dan lainnya,” ujar Lamsiang.

Menurutnya, pihak keluarga membutuhkan kepastian hukum sehingga proses penanganan perkara tidak berlarut-larut.

Kuasa hukum keluarga korban, Parlaungan Silalahi, SH, MH, menambahkan bahwa pihaknya juga sedang berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

Sementara itu, persoalan kecelakaan yang menewaskan Hiras juga menjadi perhatian HBB. Lamsiang mempertanyakan proses hukum yang berjalan setelah korban meninggal dunia akibat kecelakaan.

“Juga perkara di Polres Sergai di mana seorang ibu meninggal karena kecelakaan. Ia masuk lubang galian di jalan dan dilindas truk, namun di laporan kepolisian korban ini jadi terlapor,” katanya.

Ia meminta kepolisian mendalami peran pengemudi truk maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau kondisi jalan yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

Di sisi lain, Polda Sumut belum memberikan kepastian apakah kedua perkara tersebut akan langsung ditarik ke tingkat Polda.

AKBP Kamdani, S.Ag., M.H., yang menerima perwakilan massa, mengatakan tuntutan yang disampaikan telah diterima dan selanjutnya akan dibahas oleh pihak terkait.

“Selaku penerima tuntutan dari rekan-rekan, terkait penanganan kasus selama ini, telah diterima pihak Krimum dan nanti kami akan evaluasi apakah ditarik atau tidak ke Polda Sumut,” ujarnya.

Kamdani menegaskan keputusan tersebut nantinya akan mempertimbangkan aspek teknis yang menjadi kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

“Untuk kasus ini ditarik atau tidak melihat pertimbangan teknis dari Krimum nantinya,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam aksi HBB dan TGAPH&K. Sebab, untuk sementara, tuntutan pengambilalihan kedua perkara belum mendapat keputusan final dari Polda Sumut dan masih menunggu hasil evaluasi internal.

Aksi kemudian berakhir setelah perwakilan massa memperoleh tanggapan dari pihak kepolisian. Massa membubarkan diri secara tertib sambil menyatakan akan kembali menyuarakan tuntutan apabila tidak ada perkembangan berarti dalam penanganan kedua perkara tersebut.(Red)

Poin-poin yang disampaikan TGAPH&K dan HBB:

1. Aksi damai dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perjuangan kemanusiaan untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas kematian BS.

2. Kematian BS masih menimbulkan kontroversi. Sebagian masyarakat menduga korban meninggal akibat dimangsa buaya, sementara keluarga menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diungkap melalui penyelidikan kepolisian.

3. Berdasarkan keterangan tim, BS bersama sembilan pemuda lainnya diduga berada di perkebunan PT NS pada malam hari. Saat muncul cahaya senter yang diduga berasal dari keamanan perkebunan, kelompok tersebut melarikan diri.

4. Dalam pelarian, BS disebut  terpisah dari rombongan  dan terdengar suara seperti tercebur ke air. Setelah tiba di titik kumpul, BS tidak ditemukan.

5. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga malam hari di Sungai Sagamatua , hingga akhirnya jasad BS ditemukan terapung dengan sejumlah luka pada tubuh.

6. Keluarga mempertanyakan adanya pemberian uang duka sebesar Rp3 juta dari pihak Polsek Manduamas serta permintaan kepada keluarga untuk menandatangani surat pernyataan tidak melakukan tuntutan hukum.

7. Keluarga kemudian membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Res. Tapteng/Poldasu, tertanggal 1 Juni 2026 , yang dilanjutkan dengan proses ekshumasi untuk kepentingan pemeriksaan forensik.

8. Berdasarkan keterangan hasil  Visum et Repertum (VeR)  yang disampaikan dalam gelar perkara, ditemukan pasir pada saluran pernapasan atas dan lambung, sejumlah luka menganga menyerupai luka tusuk, serta patah tulang iga kiri dan kanan.

9. VeR tersebut juga disebut menyatakan penyebab luka  belum dapat dipastikan akibat serangan binatang buas . Korban diduga mengalami luka sebelum meninggal dunia.

10. Tim kuasa hukum mempertanyakan apakah BS masuk ke sungai karena menceburkan diri, diceburkan oleh orang lain, atau sebelumnya mengalami kekerasan sebelum akhirnya ditemukan di Sungai Sagamatua.

11. TGAPH&K menegaskan bahwa pertanyaan tersebut menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengungkapnya secara objektif, profesional dan transparan .

12. Tim bersama keluarga telah melakukan audiensi dengan Polres Tapteng dan meminta Sembilan rekan korban diperiksa secara individual , termasuk menelusuri perjalanan kelompok sejak berangkat hingga kembali ke titik kumpul.

13. Tim juga meminta dilakukan rekonstruksi jalur kejadian, pemeriksaan ulang security PT NS serta saksi TS, mengingat perkara tersebut telah berlangsung lebih dari dua bulan namun belum memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.

14. Karena proses pengungkapan dinilai berlarut-larut, TGAPH&K dan HBB mendesak Poldasu mengambil alih atau memberikan atensi khusus terhadap penanganan perkara kematian BS.

15. Tim kuasa hukum menyatakan perjuangan tidak berhenti di Poldasu. Jika diperlukan, perkara akan diperjuangkan hingga Komisi III DPR RI, Mabes Polri dan Kompolnas .

16. TGAPH&K merupakan gabungan advokat dari tiga wilayah hukum:

Tapanuli Tenga, dikoordinatori Parlaungan Silalahi, S.H., M.H.— Contact Person: 0821-7265-5076.

Medan, terdiri dari enam advokat dan dikoordinatori Hendri Yeheskiel Simamora, S.H., M.H. — Contact Person: 0823-6457-8887 .

Tiar Simamora, S.H. — Contact Person:0812-9408-432 .

Jakarta , terdiri dari empat advokat dan dikoordinatori Ivan Lomalyn Simamora, S.H., M.H. — Contact Person: 0813-2007-4697 .

17. Keluarga BS menyampaikan terima kasih kepada HBB atas kepeduliannya dalam memperjuangkan nilai-nilai sosial, hak masyarakat dan kemanusiaan.

18. TGAPH&K dan HBB juga mengapresiasi insan pers yang turut menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

TGAPH&K dan HBB menegaskan bahwa perjuangan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kematian BS, serta meminta seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif dan transparan.

MEDAN|PERS.NEWS-Penolakan terhadap pembentukan koperasi baru pasca eksekusi lahan Register 40 perlu ditempatkan secara jernih, proporsional, dan objektif.(30/12/25)

Negara telah melakukan eksekusi lahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak saat itu, status tanah tidak lagi berada dalam penguasaan entitas lama, melainkan kembali sepenuhnya menjadi tanah negara. Dalam konteks ini, seluruh bentuk pengelolaan lama secara hukum telah berakhir. Maka, pembentukan koperasi baru oleh negara, atau atas persetujuan negara, bukanlah tindakan sewenang-wenang, tetapi konsekuensi logis dari perubahan status hukum tanah tersebut.

Menolak keberadaan koperasi baru tanpa dasar hukum yang sah sama artinya dengan menolak realitas hukum yang telah diputuskan pengadilan. Hukum tidak memberikan ruang bagi penguasaan abadi atas tanah negara hanya karena alasan historis atau kebiasaan lama.

Perlu ditegaskan, koperasi bukan hak turun-temurun yang melekat pada tanah. Koperasi adalah instrumen ekonomi, bukan alat klaim kepemilikan. Ketika status tanah berubah, maka wajar apabila negara menata ulang instrumen pengelolaannya. Menolak koperasi baru sambil mengabaikan fakta eksekusi negara adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, bukan perjuangan keadilan.

Lebih jauh, kehadiran koperasi baru justru menjadi sarana koreksi terhadap praktik lama yang selama ini dipersoalkan: ketertutupan, konflik internal, dan ketimpangan distribusi manfaat. Jika koperasi lama memang bekerja secara adil dan transparan, seharusnya tidak ada ketakutan untuk beradaptasi, berkompetisi secara sehat, atau bergabung dalam sistem baru yang dibentuk secara sah oleh negara.

Publik perlu waspada terhadap narasi penolakan yang dibungkus atas nama “hak rakyat”, tetapi pada kenyataannya hanya mempertahankan struktur lama yang sudah kehilangan dasar hukumnya. Perjuangan rakyat tidak boleh dijadikan tameng untuk menolak putusan hukum dan kewenangan negara. Hukum harus berdiri di atas emosi, dan keadilan harus berjalan seiring kepastian hukum.

Pada titik ini, koperasi baru bukanlah musuh rakyat. Sebaliknya, ia dapat menjadi pintu legal bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi secara sah di atas tanah negara, tanpa terus-menerus berada dalam bayang-bayang konflik dan pelanggaran hukum.(IHB)