“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Karena itu, sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun saat ini terdapat dinamika dan perbedaan pandangan di tingkat pusat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke dalam kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami. Pihaknya membantah tuduhan pengeroyokan sebagaimana yang berkembang dan menyatakan merasa dirugikan oleh narasi yang beredar di ruang publik.

“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.

PW KAMMI Sumut menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai komoditas politik.

Dalam kesempatan yang sama, PW KAMMI Sumut juga menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan baik dan profesional. Menurut Irham, hal itu terlihat dari pelayanan publik maupun pengamanan berbagai kegiatan masyarakat yang berlangsung secara humanis dan kondusif.

“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga menyoroti langkah sejumlah pihak yang membawa persoalan organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan adanya kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu mengaitkannya dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi mengenai pencopotan Kapolrestabes Medan. Hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi dan menyelesaikan dinamika organisasi,” ujarnya.

Irham menilai narasi tersebut muncul akibat tidak dipahaminya mekanisme organisasi maupun substansi persoalan secara utuh. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila dinamika internal organisasi dijadikan dasar untuk menilai kinerja aparat kepolisian.

“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja dan langkah progresif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun dari konflik internal organisasi yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.

Di akhir pernyataannya, PW KAMMI Sumut mengajak seluruh kader dan keluarga besar KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, dan menjaga marwah organisasi.

“Kami mengajak seluruh kader untuk mengedepankan semangat ukhuwah, musyawarah, dan kedewasaan dalam berorganisasi. Persatuan organisasi harus menjadi prioritas bersama demi menjaga marwah dan keberlangsungan perjuangan KAMMI,” tutup Irham.

Versi ini lebih layak untuk dikirim ke media karena alurnya lebih rapi, kutipan tidak berulang, dan fokus pada tiga isu utama: legitimasi kepemimpinan, klarifikasi persoalan internal organisasi, serta penegasan dukungan terhadap kinerja Kapolrestabes Medan.(Red)

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika pasca Musda IV serta pelantikan kepengurusan yang masih menjadi perdebatan di kalangan kader. Menurut Yusuf, persoalan yang terjadi bukan sekadar perebutan legitimasi, melainkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi serta proses yang melahirkan kepemimpinan tersebut.

“Jangan berbicara terlalu jauh soal legalitas jika proses yang melahirkannya masih dipertanyakan kader. Organisasi kader tidak dibangun di atas klaim, tetapi di atas aturan yang harus dihormati bersama,” tegas Yusuf.

Ia menyebut sejumlah kader sejak awal telah memberikan catatan terhadap pelaksanaan Musda IV. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika kritik yang muncul dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap organisasi, sebab yang dipersoalkan adalah mekanisme dan proses yang berlangsung.

Di tengah dinamika tersebut, Yusuf mengungkapkan bahwa para demisioner bersama unsur kepengurusan wilayah melakukan konsolidasi organisasi untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun stagnasi kaderisasi di tingkat daerah. Dari proses tersebut, lanjutnya, Rizqalsya Toyibi kemudian diberikan mandat untuk memimpin dan menjalankan roda organisasi.

“Mandat itu lahir dari konsolidasi, bukan dari ambisi pribadi. Tujuannya jelas, memastikan organisasi tetap berjalan, kaderisasi tetap hidup, dan gerakan tetap hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Yusuf juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih fokus membangun narasi kemenangan dibanding menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan kader. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sehat seharusnya mampu merespons kritik dengan argumentasi dan konstitusi, bukan sekadar klaim sepihak.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kader untuk kembali merujuk pada AD/ART serta memahami filosofi gerakan KAMMI secara utuh. Menurutnya, konstitusi organisasi harus menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya dijadikan alat pembenaran dalam perbedaan pandangan.

“Kader harus berani berpikir kritis. Jangan sampai loyalitas kepada kelompok mengalahkan loyalitas kepada konstitusi organisasi. Sebab yang harus dijaga bukan figur, melainkan marwah organisasi itu sendiri,” katanya.

Yusuf menegaskan bahwa sejarah organisasi akan menilai bukan siapa yang paling sering mengklaim legitimasi, melainkan siapa yang mampu menjaga kaderisasi, merawat persatuan kader, dan konsisten menjalankan organisasi sesuai nilai-nilai perjuangan.

Di tengah polemik tersebut, kubu Rizqalsya menyatakan akan tetap fokus menjalankan kaderisasi dan agenda pengabdian kepada masyarakat. Mereka menilai legitimasi sejati tidak lahir dari perdebatan di ruang publik, melainkan dari kepercayaan kader dan kerja nyata di lapangan.

“Pada akhirnya, kader akan menilai sendiri siapa yang menjaga konstitusi dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan klaim. Waktu akan menjawab semuanya,” tutup Yusuf.(Red)