Desakan itu disampaikan GMP Sumut melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Massa meminta KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sejumlah pihak yang mereka sebut diduga mengetahui atau berkaitan dengan proses pengadaan proyek.

Dalam tuntutannya, GMP meminta KPK memeriksa oknum Pokja berinisial B, ASN berinisial M, Kepala BMBK berinisial CD, serta Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB.

Koordinator aksi, M. Idris Sarumpaet, mengatakan pengadaan proyek pascabencana perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemulihan infrastruktur dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

> “Proyek ini bukan sekadar pekerjaan konstruksi; ia adalah bagian krusial dari pemulihan infrastruktur, kehidupan sosial, dan stabilitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” ujar M. Idris Sarumpaet.

### Soroti Proyek Turap dan Talud di Kepulauan Nias

GMP Sumut menyoroti dugaan pengondisian proyek pembangunan turap dan talud di Kepulauan Nias. Menurut mereka, dugaan tersebut perlu ditelusuri sejak tahap penyusunan persyaratan lelang, evaluasi administrasi dan teknis, proses komunikasi antarpihak, hingga penetapan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

GMP meminta KPK menguji apakah terdapat pola tertentu dalam proses pengadaan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan negara.

“Kami minta KPK bongkar tuntas mekanisme yang diduga merampas anggaran publik dan merampas hak masyarakat atas infrastruktur berkualitas,” kata perwakilan GMP Sumut.

### Minta Peran Oknum Pokja dan ASN Ditelusuri

Salah satu pihak yang menjadi sorotan GMP adalah B, yang menurut mereka diduga memiliki peran dalam proses pengadaan sebagai bagian dari Pokja ULP.

GMP meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa hasil akhir tender, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengadaan, termasuk penyusunan dokumen persyaratan, evaluasi peserta, komunikasi antarpihak, serta hubungan antara pihak internal dan perusahaan peserta tender.

Selain itu, GMP meminta KPK menelusuri dugaan keterlibatan ASN berinisial M. Mereka menilai komunikasi dan koordinasi M dengan Pokja, pejabat dinas, maupun kontraktor perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.

Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB juga diminta diperiksa. GMP meminta KPK menelusuri hubungan KB dengan kontraktor yang memenangkan proyek, termasuk kesesuaian nilai proyek serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Sementara itu, Kepala BMBK Cipta Karya Sumut berinisial CD diminta dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan dan tata kelola pengadaan di lingkungan yang dipimpinnya.

Menurut GMP, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan internal berjalan dan apakah terdapat kelalaian maupun pelanggaran dalam proses pengadaan.

### Proyek Pascabencana Diminta Diawasi Ketat

GMP Sumut juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap proyek-proyek pascabencana di Sumatera Utara.

Mereka menilai anggaran pemulihan seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat serta mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak.

“Proyek pascabencana seharusnya menjadi prioritas pengawasan, bukan ladang mark-up,” ujar koordinator aksi.

GMP juga meminta aparat penegak hukum mengantisipasi kemungkinan modus penyimpangan dalam proses tender, seperti pengaturan peserta, dugaan manipulasi dokumen evaluasi, hingga penggunaan perusahaan yang disebut sebagai perusahaan cangkang.

GMP Beri Ruang Penegak Hukum Membuktikan

GMP Sumut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta penegak hukum menindaklanjuti laporan maupun informasi yang mereka sampaikan.

Namun, seluruh tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak GMP Sumut. Kebenaran mengenai ada atau tidaknya pengaturan proyek, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan anggaran perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.

GMP meminta KPK mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sekaligus mengumumkan perkembangan penanganannya kepada publik.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa keputusan Gubernur Sumut berkantor langsung di Kepulauan Nias merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih berkantor di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Irham.

Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun Kepulauan Nias membutuhkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Irham berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi diikuti dengan percepatan realisasi program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah mendukung penuh kebijakan ini sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Nias dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang turun langsung ke daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.(Red)

Penilaian tersebut disampaikan tokoh pemuda Nias, Verona Stefanus Gulo, Rabu (19/11/2025), menanggapi pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang mulai diterapkan pada tahun depan.

Menurut Stefanus, Kepulauan Nias selama ini masih berada dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut. Karena itu, ia menilai kebijakan Gubernur Sumut memulai program tersebut dari wilayah Nias merupakan keputusan yang tepat.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah tanpa dipungut biaya SPP. Pada tahun pelaksanaannya nanti, program ini akan mencakup 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,48 miliar per semester.

“Program ini wajib kita dukung. Tepat sekali dimulai dari Nias karena akan meringankan para orang tua yang selama ini kesulitan menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK,” ujar Stefanus.

Tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara KNPI Sumut itu mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Stefanus juga mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mempercepat upaya pengentasan ketertinggalan. Ia menyebut bahwa penyebab ketertinggalan tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, produktivitas pengelolaan sumber daya alam, demografi dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah daerah, hingga investasi daerah.

“Semua faktor itu harus dibenahi bersama. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara bupati/walikota, gubernur, dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dengan dimulainya program sekolah gratis dari Kepulauan Nias, ia berharap kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan dan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah.(Red)