Kerusakan Lingkungan

Rakernas METI, Aktor, dan Proyek: Narasi Bersih yang Tak Pernah Bersih-Bersih

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 17:38:24 +0000

BANDUNG|PERS.NEWS— Di tengah Rakernas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi di Swiss-Belresort Heritage Dago. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, menegaskan bahwa narasi “transisi energi” dan “energi bersih” tidak boleh dijadikan tirai untuk menutup konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan dugaan persoalan serius dalam tata kelola proyek energi.

“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)

Dampak Pembukaan Hutan terhadap Kehidupan

redaksi — Tue, 23 Dec 2025 23:08:07 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS — Pembukaan hutan, baik untuk pertambangan maupun kepentingan lainnya, membawa dampak serius bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Aktivitas perambahan hutan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, terbukti memberikan konsekuensi negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan manusia.

Hutan merupakan sebuah ekosistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Kawasan hutan adalah habitat bagi beragam makhluk hidup serta pusat keanekaragaman hayati. Ketika satu komponen dalam ekosistem ini terganggu, maka komponen lainnya akan ikut terdampak. Inilah yang secara sederhana disebut sebagai keseimbangan ekosistem.

Dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara, hutan kerap dijadikan objek eksploitasi. Pembukaan lahan untuk pertambangan, perkebunan, kawasan industri, maupun kepentingan lainnya sering kali dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri. Padahal, dampak dari pengabaian tersebut justru memunculkan biaya pemulihan lingkungan (recovery cost) yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Ironisnya, pemberian izin konsesi hutan sering tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tidak jarang pula izin yang diberikan disalahgunakan, sehingga praktik penebangan dilakukan secara masif tanpa prinsip tebang pilih dan kaidah ekologis. Akibatnya, hutan dibabat habis dan kehilangan fungsinya sebagai penjaga keseimbangan alam.

Pada dasarnya, pembukaan hutan secara masif akan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang menjadikan hutan sebagai rumah. Ketika habitat yang aman dan nyaman itu dirusak, kehidupan mereka terancam, bahkan berujung pada kepunahan. Gangguan terhadap satu spesies akan berdampak pada spesies lain karena seluruh makhluk hidup berada dalam satu kesatuan rantai kehidupan yang saling bergantung.

Dampak kerusakan hutan tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga global. Hutan memiliki peran vital dalam menyediakan oksigen (O₂) bagi kehidupan. Diperkirakan satu pohon mampu menyediakan oksigen bagi dua orang. Semakin luas hutan ditebang, semakin besar pula pengurangan oksigen di atmosfer.

Selain itu, hutan berfungsi menyerap karbon dioksida (CO₂) yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Hilangnya hutan berarti meningkatnya emisi karbon di udara yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Pembukaan hutan juga berdampak langsung terhadap peningkatan suhu bumi. Panas matahari yang seharusnya diserap oleh pepohonan menjadi terperangkap di atmosfer, menyebabkan suhu daratan, lautan, dan udara semakin meningkat. Keberadaan hutan sejatinya menjadi penyeimbang alami suhu bumi.

Lebih jauh, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tata air. Akar pohon menyerap air hujan dan menyimpannya untuk dilepaskan secara perlahan saat musim kemarau. Ketika hutan ditebang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga air hujan langsung mengalir di permukaan tanah dan memicu banjir, erosi, serta longsor.

Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bukti nyata dampak buruk perambahan hutan. Tragedi tersebut seharusnya membuka mata kita semua bahwa kerusakan alam akan berimplikasi langsung terhadap keselamatan dan kehidupan manusia.

Semoga bencana-bencana tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa menjaga hutan berarti menjaga kehidupan itu sendiri.

Penulis:
Marwan Ashari Harahap
Direktur Eksekutif Yayasan Hayati Indonesia
Ketua Umum Lembaga Konservasi Indonesia

PW IPA Sumut Apresiasi Gubernur Bobby Nasution Tutup PT TPL, Dinilai Berpihak pada Rakyat dan Lingkungan

redaksi — Fri, 19 Dec 2025 15:45:28 +0000

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, S.H., S.Sos., menilai kebijakan tersebut merupakan keputusan berani dan progresif yang mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat serta perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara, khususnya di wilayah yang selama ini terdampak aktivitas operasional PT TPL.

“Kami dari PW IPA Sumut mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam penutupan PT TPL. Ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, lingkungan, dan masa depan generasi muda Sumatera Utara,” ujar Ahmad Irham Tajhi dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun, keberadaan PT TPL diduga telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga meningkatnya keresahan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut. Karena itu, keputusan penutupan dinilai sebagai langkah strategis dan visioner.

PW IPA Sumut juga berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada penutupan semata, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, upaya pemulihan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak.

Dukungan terhadap penutupan PT TPL turut disuarakan oleh masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan. Salah seorang warga menyampaikan rasa lega atas keputusan tersebut setelah lama merasakan dampak negatif aktivitas industri tersebut.

“Kami sudah lama merasakan dampaknya, mulai dari rusaknya hutan hingga berkurangnya sumber air. Dengan ditutupnya PT TPL, kami berharap lingkungan bisa pulih dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ungkap seorang warga setempat.

Ahmad Irham Tajhi menegaskan PW IPA Sumut akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, menjunjung nilai keadilan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sumatera Utara.(SPT)

PROF SUTAN NASOMAL: KEBOCORAN SDA INDONESIA RUGIKAN NEGARA RIBUAN TRILIUN, TAMBANG DAN ALAM DIJARAH

redaksi — Wed, 17 Dec 2025 10:06:04 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS — Kegiatan pertambangan di Indonesia dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dan mendalam oleh pemerintah pusat dan daerah. Presiden RI diminta memerintahkan seluruh aparat berwenang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sektor pertambangan yang selama ini identik dengan perusakan lingkungan dan ekosistem alam.

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang menyatakan keprihatinannya atas maraknya eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan memadai.

“Lihat saja pertambangan pasir laut, sungai dan kali yang dikeruk, pertambangan emas dan nikel yang digali, serta hutan yang dibabat habis. Ini jelas pengrusakan lingkungan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan melekat, negeri ini akan menjadi gersang, gundul, tanpa resapan air. Dampaknya sudah kita rasakan: banjir dan kebakaran alam terjadi di mana-mana,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

SDA Indonesia Dikuras, Negara Dirugikan

Dalam catatan khusus selama 10 tahun terakhir, Prof. Sutan Nasomal menyebut terjadi pengurasan kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik di darat maupun laut, yang diduga dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum yang tidak tersentuh hukum.

Ia meminta Presiden RI memperketat pengawasan serta menindak tegas semua pihak yang terlibat.

“Jika WNA bisa mengeruk kekayaan SDA Indonesia, mustahil tanpa keterlibatan oknum pejabat pusat maupun daerah. Ini menjadi perhatian serius rakyat Indonesia dan dunia internasional,” ujarnya.

Contoh Kasus Kerugian Negara

Prof. Sutan Nasomal mengungkap sejumlah aduan masyarakat yang diterimanya, antara lain:

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh WNA di Kabupaten Keerom, Papua.
Dugaan ekspor ilegal bijih nikel ke China sebanyak 5,3 juta ton periode 2020–2022, yang merugikan negara karena tidak membayar pajak dan royalti.
Penambangan emas ilegal oleh WNA Tiongkok di Kalimantan Barat (Ketapang) dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat), dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah, termasuk potensi kerugian Rp1.020 triliun di Ketapang.

Skandal Timah Bangka Belitung

Ia juga menyoroti praktik penyelundupan timah di Bangka Belitung. Sekitar 80 persen hasil timah diduga diselundupkan ke luar negeri. Sebanyak 12.000 ton timah dikirim secara ilegal, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Jika terbukti ada pejabat pusat atau daerah yang memfasilitasi, tangkap dan hukum berat, bahkan dimiskinkan,” tegasnya.

Misinvoicing dan Impor Ilegal

Kerugian negara juga terjadi melalui praktik misinvoicing ekspor-impor, yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Manipulasi nilai faktur ini menyebabkan penggelapan pajak dan bea masuk serta merusak daya saing industri nasional.

“Presiden harus tegas. Bila perlu, lembaga pengawasan yang gagal menjalankan fungsi harus dievaluasi atau dibubarkan,” kata Prof. Sutan Nasomal.

Deforestasi dan Illegal Logging

Negara juga dirugikan oleh maraknya illegal logging dan alih fungsi hutan yang tak terkendali. Berdasarkan data FAO, luas hutan Indonesia menyusut dari 118,5 juta hektare pada 1990 menjadi 92,1 juta hektare pada 2020—setidaknya 18 juta hektare hutan hilang.

Para pemerhati lingkungan mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hingga 10 juta hektare hutan. “Ini bukan angka kecil. Negara harus memanggil dan memeriksa oknum pejabat masa lalu yang terlibat dalam perusakan hutan,” tegasnya.

Pencurian Ikan Rugikan Rp300 Triliun per Tahun

Kerugian akibat illegal fishing mencapai Rp300 triliun per tahun, dan dalam 10 tahun terakhir total kerugian menembus Rp3.000 triliun.

“Angka itu cukup untuk membayar utang Indonesia ke seluruh dunia,” ujar Prof. Sutan Nasomal, seraya meminta Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto menindak tegas pihak-pihak yang merusak dan merugikan laut Indonesia.

Kekayaan Emas Indonesia

Ia juga mempertanyakan pengawasan negara terhadap kekayaan emas Indonesia yang sangat besar dan diperkirakan tidak akan habis hingga 300 tahun jika dikelola dengan benar. Indonesia memiliki sedikitnya 12 wilayah tambang emas utama, antara lain Mimika, DMLZ Papua, Pongkor, Banyuwangi, Batu Hijau, Dompu, Gosowong, Martabe, Aceh Tengah, Pohuwato, Kalimantan Tengah, dan Toka Tindung.

Pernyataan Mahfud MD

Prof. Sutan Nasomal mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD yang pernah menyampaikan informasi dari PPATK bahwa jika celah korupsi di sektor pertambangan ditutup, setiap warga Indonesia berpotensi menerima Rp20 juta per bulan tanpa bekerja.

Namun faktanya, kemiskinan justru semakin meluas.

Penutup

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta, kepada pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional, Selasa (16/12/2025), melalui sambungan telepon dari Jakarta.(PSN)

Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 10:56:34 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penolakan ini disampaikan langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H, menyusul rangkaian bencana ekologis yang terus melanda wilayah Tapanuli dan kawasan Danau Toba.

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

Keterangan Pers Kepada Wartawan PERS.NEWS di Kantor DPP HBB(Horas Bangso Batak)Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Data Menurut DPP Horas Bangso Batak HBB Yang Bersumber Dari Satgas Khusus Tanggap Bencana (BNPB)

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Serukan Tanggung Jawab Pemerintah dan Reformasi Menyeluruh Usai Bencana Sumut

redaksi — Wed, 10 Dec 2025 11:53:56 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Bencana berencana menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Jumat, 12 Desember, pukul 14.00 WIB.

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, menyampaikan bahwa demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes atas penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.(10/12/25)

KETUA UMUM HORAS BANGSO BATAK (LAMSIANG SITOMPUL SH,MH)

Menurut Lamsiang, pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan tanggung jawab atas tingginya jumlah korban jiwa serta masih banyaknya warga yang belum ditemukan akibat banjir dan longsor tersebut.

“Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial untuk turun tangan dan bertanggung jawab atas bencana ini,” ujarnya.

Lamsiang juga mengekspresikan kekecewaannya atas belum ditetapkannya bencana tersebut sebagai bencana nasional, padahal ribuan warga menjadi korban dan dampaknya sangat luas bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bahwa situasi bencana “terkesan mencekam hanya di media sosial”. Menurutnya, pernyataan tersebut melukai perasaan para keluarga korban Dan Masyarakat Yang terdampak, hingga kini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya yang tertimbun longsor maupun hanyut akibat banjir.

Atas dasar itu, aliansi menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, bukan hanya di institusi kepolisian. “Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” tegas Lamsiang.

Sebagai tambahan, Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), juga mendesak adanya reformasi birokrasi, penindakan terhadap pengusaha yang merusak lingkungan, penutupan perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis, serta pemulihan kawasan yang telah terdampak eksploitasi.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mengganti Kepala BNPB, Basarnas, dan pejabat lain yang dianggap mengeluarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban,Mereka juga menyoroti adanya oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas perusakan hutan.(Red)

Sumber :Ketua Umum Horas Bangso Batak

Mandailing Natal di Persimpangan: Antara Emas, Hutan, Lahan, dan Harapan

redaksi — Sun, 16 Nov 2025 23:23:16 +0000

Oleh: Nasmaul Hamdani

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS —17 November 2025 khususnya Kecamatan Natal, merupakan daerah kaya sumber daya namun penuh ironi. Hutan tergerus, sungai keruh, dan laut yang dahulu menjadi penopang hidup nelayan kini terancam oleh aktivitas tambang dan alih fungsi lahan.

“Tambang dan Kerusakan Lingkungan”

Aktivitas tambang—baik rakyat maupun perusahaan—telah mengubah aliran Sungai Batang Natal menjadi keruh dan penuh sedimen. Abrasi pantai dan rusaknya mangrove semakin memperburuk kondisi pesisir. Sementara kerusakan meningkat, pemerintah daerah sering dianggap lebih fokus pada proyek jangka pendek daripada pemulihan lingkungan.

“Konflik Lahan dan Ketimpangan”

Di beberapa desa seperti Pardamean Baru, Kampung Sawah, dan Sikarakara, masyarakat menghadapi klaim lahan oleh perusahaan perkebunan dan tambang. Warga mempertanyakan transparansi kemitraan plasma dan proses sosialisasi yang dinilai tidak memadai. Konflik agraria terus muncul karena masyarakat merasa kehilangan tanah yang sudah digarap turun-temurun.

“Kemiskinan di Tengah Kekayaan”

Potensi laut dan perkebunan belum sepenuhnya mengangkat ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan menghadapi hasil tangkapan yang menurun, biaya operasional tinggi, dan infrastruktur minim. Pembangunan yang dijanjikan sering tidak sejalan dengan kebutuhan dasar warga.

“Pemerintah Daerah dan Arah Pembangunan”

Selama bertahun-tahun, kebijakan daerah dinilai belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pantai Barat. Izin tambang dan perkebunan terus bertambah, namun pengawasan dan evaluasi terhadap HGU, plasma, dan dampak ekologis masih lemah.

“Harapan dari Pesisir”

Di tengah persoalan itu, masyarakat mulai membangun inisiatif lokal: menanam mangrove, memperkuat kelompok nelayan, dan mengembangkan wisata berbasis budaya. Upaya kecil ini menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari akar rumput.

Mandailing Natal kini berada di persimpangan:

antara keberlanjutan dan eksploitasi, antara janji pembangunan dan kenyataan lapangan.

Pilihan ke depan akan menentukan apakah daerah ini dikenal sebagai tanah yang merawat alamnya, atau wilayah yang kehilangan masa depan karena kelalaian dan ketamakan.(NH)