Kepala Sekolah Lembaga ONIPEDISTRA Nias (Yayasan ONIPEDISTRA)
Tokoh Penggerak Petani Muda Nias

MEDAN | PERS.NEWS —Coba bayangkan kita bangun pagi sepuluh tahun dari sekarang, membuka kulkas, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Bukan karena kulkasnya rusak, tetapi karena tidak ada lagi yang menanam padi. Sawahnya luas masih ada, teknologinya tersedia, tapi orangnya sudah tidak ada. Ini bukan adegan film. Ini proyeksi nyata dari data yang kita punya hari ini.

Setiap 24 September kita ramai-ramai memperingati Hari Tani. Upacara jalan, pidato dibacakan, penghargaan diserahkan. Tapi pertanyaan paling mendasar jarang sekali diajukan: siapa yang bakal melanjutkan pekerjaan ini? Siapa yang bakal memastikan kita tetap makan sepuluh, dua puluh tahun dari sekarang? Selama ini kita terlalu sibuk merayakan tanpa benar-benar memikirkan keberlanjutan profesi yang menghidupi seluruh bangsa ini. Kita menikmati nasi di meja makan tanpa pernah bertanya, siapa yang menanamnya, dan apakah orang itu masih ada sepuluh tahun lagi.

Biar angka yang berbicara sendiri. Mari kita lihat datanya tanpa dibungkus-bungkus. Sensus Pertanian 2023 yang dirilis BPS menunjukkan sekitar 70 persen petani Indonesia sudah berusia di atas 40 tahun. Generasi X masih mendominasi dengan porsi 42,39 persen, disusul Baby Boomers sebesar 27,61 persen. Sementara Generasi Z yang lahir antara 1997 sampai 2012 cuma menyumbang 2,14 persen. Artinya apa? Dari seratus petani di negeri ini, cuma sekitar dua orang yang berusia di bawah 25 tahun.

Data Kementerian Pertanian juga mencatat petani muda berusia 20 sampai 39 tahun hanya sekitar 8 persen atau setara 2,7 juta orang. Rata-rata usia petani Indonesia sudah menembus 50 tahun ke atas. Proyeksi BPS bahkan memperkirakan rata-rata usia petani Indonesia bisa mencapai 62 tahun pada 2033. Kalau tren ini dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam satu dekade ke depan kita benar-benar kehabisan petani. Bukan karena lahannya habis, bukan karena teknologinya tidak ada, tapi karena orangnya sudah tidak ada lagi yang mau turun ke sawah.

Ada juga data yang menunjukkan bahwa jumlah petani nasional terus menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret sebuah profesi yang perlahan ditinggalkan. Kelompok usia 45 sampai 54 tahun paling mendominasi profesi petani, disusul kelompok usia 55 sampai 64 tahun. Sebaliknya, petani berusia 25 sampai 34 tahun hanya menyumbang sekitar 10 persen, sementara usia 15 sampai 24 tahun tersisa sangat sedikit. Ini adalah potret sebuah profesi yang sedang menuju kepunahan jika tidak ada intervensi serius dari semua pihak.

Kenapa Anak Muda Ogah Turun ke Sawah?

Jawabannya bukan cuma soal uang, tapi jalinan banyak hal yang saling terkait. Yang pertama dan paling kentara adalah soal gengsi. Banyak anak muda menganggap bertani itu kotor, berat, dan tidak menjanjikan. Stigma bahwa petani itu pekerjaan tradisional dan kurang bergengsi masih sangat kuat. Seorang mahasiswa yang sedang magang di Yogyakarta bilang begini: “Di desa saya banyak lahan yang masih luas, tapi anak muda di desa saya kurang tertarik untuk jadi petani karena jadi petani tidak keren, penghasilannya juga tidak menentu.” Kata “tidak keren” itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Selama stigma ini masih tertanam di kepala generasi muda, selama itu pula pertanian akan terus ditinggalkan.

Kedua, soal uang yang tidak pasti. Pendapatan petani dianggap tidak menentu dan kurang menjanjikan dibanding bekerja di sektor industri atau kantoran. Risiko gagal panen, harga komoditas yang naik-turun, dan modal yang tidak selalu mudah didapat bikin anak muda ragu. Mereka lebih memilih pekerjaan yang terasa lebih stabil dan pasti. Padahal, seperti yang akan kita lihat nanti, ada banyak anak muda yang sudah membuktikan bahwa pertanian bisa jauh lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran.

Ketiga, urbanisasi dan gaya hidup. Banyak pemuda memilih pindah ke kota karena dianggap lebih menjanjikan secara karier. Gaya hidup modern bikin pertanian di desa semakin ditinggalkan. Ditambah lagi, faktor keluarga juga sering jadi penghambat. Banyak orang tua yang justru tidak ingin anaknya menjadi petani, karena mereka sendiri tahu betapa beratnya hidup dari bertani. Mereka berharap anaknya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih terhormat di mata masyarakat. Ironisnya, harapan orang tua ini justru mempercepat proses kepunahan profesi yang selama ini menghidupi mereka sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bahkan pernah menyoroti bahwa anak muda saat ini lebih memilih berprofesi sebagai aparatur sipil negara. Ia mengatakan bahwa petani kita masih menderita, penghasilannya masih rendah, kesejahteraannya masih rendah, dan yang paling mengerikan adalah anak muda sudah tidak mau jadi petani. Mereka semua maunya jadi PNS. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan cerminan dari realitas yang harus segera kita hadapi bersama.

Tapi Tunggu Dulu, Sektor Ini Sebenarnya Keren

Ironinya, di saat anak muda menjauh, sektor pertanian justru menunjukkan performa yang luar biasa. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDB nasional mencapai 14,35 persen pada triwulan III-2025. Angka ini naik dari 13,83 persen di triwulan sebelumnya, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Nilai PDB sektornya mencapai Rp869,4 triliun, tumbuh 4,93 persen secara year-on-year.

Dan yang paling penting, pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Sekitar 28 persen dari total penduduk bekerja menggantungkan hidupnya di sektor ini. Ini bukan sektor yang mati. Ini sektor yang justru punya potensi luar biasa, tapi sayangnya belum tergarap maksimal karena kita kehilangan generasi penerus. Bayangkan, sektor yang menyerap hampir sepertiga tenaga kerja Indonesia justru kekurangan orang muda yang mau menggelutinya. Ini adalah paradoks yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

Ada juga fakta menarik bahwa sektor pertanian justru menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap pekerja, lebih tinggi dibanding sektor perdagangan dan industri pengolahan. Ini membuktikan bahwa pertanian bukan sektor yang mati. Ia adalah tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa mengandalkan sektor ini jika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan?

Ada Anak Muda yang Sudah Membuktikan

Kabar baiknya, sudah ada anak-anak muda yang mulai membuktikan bahwa pertanian bisa sangat menguntungkan. John, seorang petani cabe asal Maluku Tenggara yang sedang menempuh studi di Yogyakarta, bilang begini: “Siapa bilang jadi petani itu miskin, saya di kampung tanam cabe, modal saya buat beli bibit hanya 50 ribu sampai 100 ribu, tapi untungnya bisa sampai 500 ribu sampai 1 juta.”

Menteri Pertanian juga menyebut sudah ada puluhan ribu anak muda yang menjadi petani dengan pendapatan mencapai Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Mereka tersebar dari Merauke, Kalimantan, sampai Aceh. Pemerintah memberikan fasilitas dan alat pertanian hibah, sehingga mereka bisa langsung berproduksi dengan efisien. Ini adalah bukti nyata bahwa pertanian bukan sektor yang ketinggalan zaman. Pertanian adalah sektor yang bisa menjadi bisnis masa depan jika dikelola dengan cara yang tepat.

Ada juga program Brigade Pangan yang melibatkan lebih dari seribu anak muda untuk turun langsung mengelola lahan. Mereka pakai traktor roda empat, rice transplanter, drone pertanian, dan mesin panen modern. Pertanian bukan lagi soal cangkul dan lumpur. Pertanian sudah berubah jadi industri berbasis teknologi yang bisa jadi bisnis masa depan. Anak-anak muda ini adalah bukti hidup bahwa pertanian bisa menjadi pilihan karier yang menjanjikan, bukan sekadar pekerjaan warisan orang tua.

Tantangan struktural yang membelenggu, namun, potensi besar ini tidak akan pernah terwujud jika tantangan struktural tidak segera diatasi. Fragmentasi dan alih fungsi lahan menjadi masalah serius. Setiap tahun, ribuan hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur lainnya. Kualitas lahan juga terus menurun akibat degradasi dan praktik budidaya yang tidak ramah lingkungan.

Akses terhadap modal, lahan, dan teknologi bagi generasi muda juga masih sangat terbatas. Keterbatasan modal, minimnya akses lahan bagi generasi muda di desa, serta kurangnya dukungan keluarga menjadi hambatan dalam mendorong regenerasi petani. Banyak orang tua yang justru berharap anaknya tidak mengikuti jejak menjadi petani, karena mereka tahu betapa beratnya hidup sebagai petani. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera diputus.

Apa yang Harus Dilakukan?

Kalau kita serius ingin menyelamatkan sektor ini, ada beberapa hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Pertama, ubah cara pandang. Wakil Ketua DPR RI pernah bilang, “Pertanian itu bukan sekadar cangkul dan lumpur, tapi juga soal inovasi, teknologi, dan data. Dengan pendekatan digital farming, anak muda pasti mau kembali ke lahan.” Ini bukan sekadar jargon. Sudah banyak contoh petani muda yang pakai drone untuk pemupukan, sensor tanah untuk pengairan, dan aplikasi digital untuk memantau hasil panen. Pertanian modern adalah pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Kedua, ciptakan ekosistem yang mendukung. Anak muda butuh akses ke lahan, modal, dan pasar. Program “Petani Keren” yang digagas pemerintah bersama berbagai pihak sudah mulai berjalan, melatih anak-anak muda tentang smart farming dan agribisnis. Tapi program seperti ini harus diperluas dan didukung kebijakan yang berpihak. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung percepatan swasembada pangan, namun kebijakan ini harus diikuti dengan akses pembiayaan yang mudah, lahan produktif, dan kemitraan usaha bagi petani muda.

Ketiga, dan ini yang paling penting, kita semua perlu berhenti melihat pertanian sebagai pilihan terakhir. Selama stigma itu masih ada, selama orang tua masih melarang anaknya jadi petani, selama anak muda masih malu mengaku bertani, regenerasi tidak akan pernah terjadi. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa pertanian adalah urusan semua orang. Anak muda perlu melihat pertanian sebagai bisnis masa depan, bukan pilihan terakhir. Orang tua perlu didorong untuk tidak menghalangi anaknya menjadi petani modern. Masyarakat perlu menghargai profesi petani sebagai profesi yang bermartabat.

Hari Tani bukan cuma soal mengenang jasa para petani. Hari Tani adalah tentang memastikan profesi ini tetap hidup. Ketika petani menua dan regenerasi terhenti, kita sedang mempertaruhkan kedaulatan pangan bangsa. Data sudah cukup jelas: hanya sekitar 2 persen petani yang berusia di bawah 25 tahun, sementara mayoritas sudah berusia di atas 40 tahun. Proyeksi rata-rata usia petani yang bisa mencapai 62 tahun pada 2033 bukanlah hal yang mustahil jika tidak ada intervensi serius dari semua pihak.

Sektor pertanian menyumbang 14,35 persen PDB dan menyerap hampir sepertiga tenaga kerja. Ini bukan sektor yang bisa dibiarkan mati perlahan. Ini adalah fondasi kehidupan bangsa. Sudah saatnya kita berhenti hanya mengucapkan terima kasih kepada petani di atas panggung, dan mulai membangun sistem yang memastikan profesi ini tetap hidup dan berkembang. Karena pada akhirnya, bangsa yang tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang kehilangan kedaulatannya.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang bakal menanam padi untuk kita makan esok hari? Kalau kita tidak bisa menjawabnya hari ini, jangan harap kita bisa makan esok lusa.(Red)

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (7/6/2026) di Sekretariat DPD JAGATARA Sumut, Jalan A.H. Nasution No. 86 Medan, dihadiri jajaran pengurus DPD JAGATARA Sumut, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, para penerima mandat DPC, serta sejumlah tokoh masyarakat yang mendukung pengembangan organisasi tersebut.

Penyerahan surat mandat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota agar mampu menjalankan program-program kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif.

Ketua DPD JAGATARA Sumatera Utara, Prof. Dr. Agus Purwoko, mengatakan bahwa penyerahan surat mandat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun organisasi yang solid dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Hari ini bukan sekadar penyerahan surat mandat, tetapi juga peneguhan komitmen bersama untuk membangun organisasi yang kuat, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Para penerima mandat diharapkan segera melakukan konsolidasi, menyusun kepengurusan yang representatif, serta merancang program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Prof. Agus Purwoko.

Menurutnya, JAGATARA harus menjadi wadah yang mampu menghimpun berbagai potensi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun pilihan politik. Semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi.

Prof. Agus juga menegaskan bahwa JAGATARA dibangun sebagai rumah besar kebangsaan yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“JAGATARA adalah organisasi yang menghimpun anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang. Anggotanya berasal dari lintas etnis, lintas agama, lintas profesi, lintas golongan, bahkan lintas pilihan politik. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan membangun Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, Prof. Dr. Heru Santosa, menegaskan bahwa organisasi tersebut memiliki orientasi perjuangan yang berfokus pada penguatan kedaulatan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor-sektor strategis nasional.

“JAGATARA hadir untuk ikut menjaga dan memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan bangsa harus dibangun dari masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” tegas Prof. Heru.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Selain penyerahan surat mandat secara simbolis kepada 10 DPC kabupaten/kota, acara juga diisi dengan diskusi organisasi serta pengarahan strategis terkait pengembangan JAGATARA di daerah.

Melalui penyerahan mandat ini, DPD JAGATARA Sumatera Utara optimistis seluruh DPC yang telah menerima mandat dapat segera melakukan konsolidasi organisasi dan menjadi motor penggerak pengabdian masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut sejalan dengan visi JAGATARA dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Arif)

Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kawasan peternakan unggulan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Populasi 2.721 Ekor Sapi

Sebelum penetapan dilakukan, tim verifikasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Pemkab Labuhanbatu melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan Desa Tebing Tinggi Pangkatan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Desa tersebut dinilai memiliki kesiapan lahan, potensi sumber daya yang memadai, serta dukungan kuat dari masyarakat. Dari total populasi 2.721 ekor sapi potong yang ada, sebanyak 1.769 ekor merupakan indukan produktif.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan Kawasan Pertanian Komoditas Peternakan di wilayah provinsi.

Fokus pada Penguatan Rantai Nilai

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu menegaskan bahwa pengembangan kawasan peternakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah populasi ternak, tetapi juga pada penguatan rantai nilai secara menyeluruh.

Mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, penggemukan, pengolahan hasil peternakan, hingga pemasaran akan dikembangkan secara terpadu.

“Sinergi antara Pemkab, Pemprov, Kelompok Tani Ternak, dan seluruh pemangku kepentingan harus berjalan optimal. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah ekonomi, serta daya saing daerah,” ujarnya.

Peluang Investasi melalui Integrasi Perkebunan dan Peternakan

Pengembangan kawasan ini juga mendukung konsep integrasi perkebunan dan peternakan yang dinilai memiliki prospek investasi menjanjikan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan dukungan areal perkebunan yang luas dan posisi wilayah yang strategis, sektor peternakan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Dorong Inovasi dan Pengelolaan Modern

Pemkab Labuhanbatu turut mendorong penerapan berbagai inovasi dalam pengelolaan kawasan peternakan, antara lain melalui pengembangan pakan berbasis sumber daya lokal, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, kelompok tani ternak, dunia usaha, dan lembaga keuangan.

Proses penetapan kawasan ini turut dihadiri Kepala Dinas Peternakan, Kepala Bappeda, DPMPTSP, Camat Pangkatan, Plt Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan, jajaran Dinas Peternakan, serta anggota Kelompok Tani Ternak setempat.

Pemkab Labuhanbatu optimistis kolaborasi lintas sektor tersebut akan menjadikan Desa Tebing Tinggi Pangkatan sebagai percontohan kawasan peternakan modern di Sumatera Utara. Selain meningkatkan pendapatan peternak, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Arif)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai capaian Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan surplus beras pada tahun 2025 merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pangan. Surplus beras yang dicapai Sumut menunjukkan kemampuan daerah ini dalam berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Irham dalam keterangannya.

Apresiasi tersebut semakin menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Sumatera Utara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan.

Penganugerahan tanda kehormatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan pangan. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan terus berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

PW KAMMI Sumut berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.(Red)

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan