Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (7/6/2026) di Sekretariat DPD JAGATARA Sumut, Jalan A.H. Nasution No. 86 Medan, dihadiri jajaran pengurus DPD JAGATARA Sumut, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, para penerima mandat DPC, serta sejumlah tokoh masyarakat yang mendukung pengembangan organisasi tersebut.

Penyerahan surat mandat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota agar mampu menjalankan program-program kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif.

Ketua DPD JAGATARA Sumatera Utara, Prof. Dr. Agus Purwoko, mengatakan bahwa penyerahan surat mandat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun organisasi yang solid dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Hari ini bukan sekadar penyerahan surat mandat, tetapi juga peneguhan komitmen bersama untuk membangun organisasi yang kuat, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Para penerima mandat diharapkan segera melakukan konsolidasi, menyusun kepengurusan yang representatif, serta merancang program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Prof. Agus Purwoko.

Menurutnya, JAGATARA harus menjadi wadah yang mampu menghimpun berbagai potensi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun pilihan politik. Semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi.

Prof. Agus juga menegaskan bahwa JAGATARA dibangun sebagai rumah besar kebangsaan yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“JAGATARA adalah organisasi yang menghimpun anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang. Anggotanya berasal dari lintas etnis, lintas agama, lintas profesi, lintas golongan, bahkan lintas pilihan politik. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan membangun Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, Prof. Dr. Heru Santosa, menegaskan bahwa organisasi tersebut memiliki orientasi perjuangan yang berfokus pada penguatan kedaulatan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor-sektor strategis nasional.

“JAGATARA hadir untuk ikut menjaga dan memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan bangsa harus dibangun dari masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” tegas Prof. Heru.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Selain penyerahan surat mandat secara simbolis kepada 10 DPC kabupaten/kota, acara juga diisi dengan diskusi organisasi serta pengarahan strategis terkait pengembangan JAGATARA di daerah.

Melalui penyerahan mandat ini, DPD JAGATARA Sumatera Utara optimistis seluruh DPC yang telah menerima mandat dapat segera melakukan konsolidasi organisasi dan menjadi motor penggerak pengabdian masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut sejalan dengan visi JAGATARA dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Arif)

Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kawasan peternakan unggulan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Populasi 2.721 Ekor Sapi

Sebelum penetapan dilakukan, tim verifikasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Pemkab Labuhanbatu melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan Desa Tebing Tinggi Pangkatan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Desa tersebut dinilai memiliki kesiapan lahan, potensi sumber daya yang memadai, serta dukungan kuat dari masyarakat. Dari total populasi 2.721 ekor sapi potong yang ada, sebanyak 1.769 ekor merupakan indukan produktif.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan Kawasan Pertanian Komoditas Peternakan di wilayah provinsi.

Fokus pada Penguatan Rantai Nilai

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu menegaskan bahwa pengembangan kawasan peternakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah populasi ternak, tetapi juga pada penguatan rantai nilai secara menyeluruh.

Mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, penggemukan, pengolahan hasil peternakan, hingga pemasaran akan dikembangkan secara terpadu.

“Sinergi antara Pemkab, Pemprov, Kelompok Tani Ternak, dan seluruh pemangku kepentingan harus berjalan optimal. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah ekonomi, serta daya saing daerah,” ujarnya.

Peluang Investasi melalui Integrasi Perkebunan dan Peternakan

Pengembangan kawasan ini juga mendukung konsep integrasi perkebunan dan peternakan yang dinilai memiliki prospek investasi menjanjikan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan dukungan areal perkebunan yang luas dan posisi wilayah yang strategis, sektor peternakan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Dorong Inovasi dan Pengelolaan Modern

Pemkab Labuhanbatu turut mendorong penerapan berbagai inovasi dalam pengelolaan kawasan peternakan, antara lain melalui pengembangan pakan berbasis sumber daya lokal, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk organik, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, kelompok tani ternak, dunia usaha, dan lembaga keuangan.

Proses penetapan kawasan ini turut dihadiri Kepala Dinas Peternakan, Kepala Bappeda, DPMPTSP, Camat Pangkatan, Plt Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan, jajaran Dinas Peternakan, serta anggota Kelompok Tani Ternak setempat.

Pemkab Labuhanbatu optimistis kolaborasi lintas sektor tersebut akan menjadikan Desa Tebing Tinggi Pangkatan sebagai percontohan kawasan peternakan modern di Sumatera Utara. Selain meningkatkan pendapatan peternak, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Arif)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai capaian Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan surplus beras pada tahun 2025 merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pangan. Surplus beras yang dicapai Sumut menunjukkan kemampuan daerah ini dalam berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Irham dalam keterangannya.

Apresiasi tersebut semakin menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Sumatera Utara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan.

Penganugerahan tanda kehormatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan pangan. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan terus berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

PW KAMMI Sumut berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.(Red)

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan