Menurut Irham Tajhi, persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, khususnya di dua desa di Kecamatan Sei Suka.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Batu Bara untuk bersama-sama peduli dan menyuarakan kebenaran. Ini menyangkut hak hidup dan lingkungan kita bersama,” tegas Irham.

Ia menjelaskan bahwa dugaan alih fungsi sungai untuk kepentingan perusahaan telah menyebabkan berbagai kerugian, mulai dari banjir, pencemaran lingkungan, hingga rusaknya ekosistem sungai yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Banyak nelayan kehilangan mata pencaharian akibat matinya ekosistem sungai. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.

Irham juga mendesak Bupati Batu Bara agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami menegaskan bahwa Bupati Batu Bara harus bertanggung jawab. Jangan ada pembiaran terhadap persoalan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian dan langkah nyata, PW IPA Sumut turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada:

• Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026

• Lokasi: Depan Mapolda Sumatera Utara

Aksi tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi secara damai, sekaligus mendorong penegakan hukum dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MNA maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Pers yang berlaku.(Red)