Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hasil investigasi internal organisasi serta aduan mahasiswa yang diterima PW IPNU Sumut terkait dugaan penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama program bantuan pendidikan tersebut.

Ketua PW IPNU Sumut, Sarwani Siagian, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan harus dikelola secara adil, transparan, serta akuntabel.

“Program KIP Kuliah pada dasarnya bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Ketika muncul dugaan ketidaktepatan dalam penyalurannya, maka hal tersebut perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Sarwani dalam keterangannya.

PW IPNU Sumut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I Sumut. Selain itu, organisasi pelajar ini juga meminta agar data penerima KIP Kuliah dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, PW IPNU Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi sistem verifikasi penerima bantuan guna memastikan asas keadilan dan objektivitas benar-benar diterapkan dalam program tersebut.

Sebagai langkah organisasi, PW IPNU Sumut menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang hingga komisariat untuk tetap solid dan mengikuti arahan kepemimpinan. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila tidak terdapat penjelasan dan perbaikan dari pihak terkait.

PW IPNU Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan demi memastikan hak mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat terpenuhi sesuai tujuan program KIP Kuliah.(Red)