Dalam kunjungan tersebut, Kasdim 0203/Langkat Mayor Inf Hasanuddin Batubara bersama jajaran disambut Ketua DPD KNPI Kota Binjai Randi Permana, S.AP., beserta jajaran pengurus KNPI Kota Binjai.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban melalui dialog serta coffee morning. Meski dikemas secara informal, pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepemudaan, kebersamaan, serta pentingnya membangun hubungan yang baik antara TNI dan organisasi kepemudaan.

Dalam dialog tersebut, keberadaan pemuda dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi kepemudaan juga menjadi salah satu wadah untuk membangun komunikasi, mempererat kebersamaan, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat.

Kunjungan jajaran Kodim 0203/Langkat ke KNPI Binjai juga menjadi bagian dari rangkaian komunikasi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara unsur TNI dan pemuda di Kota Binjai.

Sinergi antara TNI dan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk terus dibangun melalui komunikasi dan silaturahmi yang berkelanjutan. Dengan hubungan yang semakin baik, berbagai potensi kolaborasi antara unsur TNI dan pemuda dapat dikomunikasikan secara terbuka sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Ketua DPD KNPI Kota Binjai Randi Permana bersama jajaran pengurus turut menyambut baik kunjungan tersebut. Pertemuan antara jajaran Kodim 0203/Langkat dan KNPI Kota Binjai diharapkan tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi serta kebersamaan antara TNI dan generasi muda.

Bagi KNPI, komunikasi dengan berbagai unsur di daerah merupakan bagian penting dalam membangun jejaring kepemudaan. Sementara bagi TNI, hubungan yang baik dengan organisasi kepemudaan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

Kegiatan coffee morning tersebut kemudian berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Jajaran Kodim 0203/Langkat dan pengurus KNPI Binjai terlihat berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kepemudaan serta hubungan sosial kemasyarakatan.

Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk silaturahmi yang diharapkan dapat terus berlanjut. Semangat kebersamaan antara TNI dan pemuda diharapkan semakin kuat, khususnya dalam menyambut HUT TNI serta menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis di Kota Binjai.(Red)

SK bernomor 032/KPTS/KNPI-SU/VIII/2026 tersebut diserahkan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara, Aldi Syahputra Siregar, melalui Sekretaris DPD KNPI Sumut, M. Tarmizi, kepada Randi Permana dalam sebuah pertemuan di salah satu kafe di Kota Medan, Rabu (19/8/2026) malam.

Penyerahan SK turut disaksikan Sekretaris DPD KNPI Kota Binjai Hendry Napitupulu, Bendahara Dhani Aulia Rahman Lubis, serta sejumlah jajaran pengurus KNPI Sumatera Utara dan Kota Binjai.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan DPD KNPI Kota Binjai periode 2026-2029 secara resmi memperoleh pengesahan dan legalitas organisasi.

Randi Permana menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak proses awal hingga dirinya dipercaya memimpin organisasi kepemudaan tersebut.

Menurut Randi, terbitnya SK definitif bukan merupakan hasil kerja individu, melainkan buah dari proses dan perjuangan bersama para rekan, sahabat, serta senior yang terus memberikan pendampingan.

<span;>> “Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung saya hingga akhirnya saya dapat terpilih untuk memimpin DPD KNPI Kota Binjai. Terima kasih atas kerja keras dan perjuangan seluruh rekan-rekan. Teruslah saling mengingatkan dalam menjalankan amanah KNPI ini,” ujar Randi.

Ia menjelaskan, proses penerbitan SK dilakukan melalui sejumlah tahapan dengan mengikuti mekanisme serta ketentuan organisasi yang berlaku.

Randi menegaskan bahwa seluruh persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan telah dipenuhi sehingga kepengurusan DPD KNPI Kota Binjai periode 2026-2029 memiliki dasar legalitas organisasi yang jelas.

<span;>> “Ini kita awali secara bertahap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Jadi pencapaian ini sudah sah secara hukum,” tegasnya.

Setelah proses pemilihan selesai, Randi mengajak seluruh elemen pemuda di Kota Binjai untuk mengakhiri perbedaan dan kembali menyatukan langkah.

Menurutnya, energi pemuda harus diarahkan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

<span;>> “Mengingat kompetisi pemilihan telah usai, mari kita pemuda bersatu, menjaga kedamaian dan memberikan pandangan positif demi membangun Kota Binjai yang kita cintai,” pungkasnya.

Sementara itu, jajaran KNPI Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD KNPI Kota Binjai periode 2026-2029. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kepengurusan baru untuk menjalankan program organisasi sekaligus memperkuat peran pemuda di Kota Binjai.

Dengan diterbitkannya SK definitif tersebut, kepengurusan DPD KNPI Kota Binjai periode 2026-2029 merupakan kepengurusan yang memperoleh pengesahan berdasarkan keputusan tersebut.

Karena itu, pihak atau kelompok lain yang mengatasnamakan DPD KNPI Kota Binjai di luar susunan kepengurusan yang tercantum dalam SK tersebut tidak termasuk dalam kepengurusan yang memperoleh pengesahan berdasarkan SK definitif periode 2026-2029.(Red)

Randi menyoroti penetapan tersangka berinisial NG pada 17 Maret 2026. Menurutnya, penanganan perkara tersebut perlu terus didalami untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat diproses sesuai hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kami menilai proses hukum harus dilakukan secara transparan. Penetapan satu tersangka jangan sampai membuat pihak lain yang diduga terlibat luput dari penyelidikan apabila memang terdapat bukti yang mengarah kepada mereka,” ujar Randi.

Ia juga meminta penyidik tidak berhenti pada satu tersangka apabila dalam proses penyidikan ditemukan petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak berbeda.

Randi menyebut, berdasarkan informasi dan video yang beredar, terlihat adanya dugaan keterlibatan lebih dari satu orang dalam aksi penyerangan terhadap korban. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

“Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, tentu harus diusut berdasarkan bukti. Jangan sampai ada pihak yang belum tersentuh hukum apabila memang terbukti memiliki peran dalam peristiwa tersebut,” katanya.

Randi juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak yang diduga menginisiasi atau mengarahkan aksi tersebut. Menurutnya, dugaan mengenai adanya aktor lain tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Randi mengatakan semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

“Kita ingin hukum ditegakkan atas nama kemanusiaan. Jangan ada hukum yang bersifat diskriminatif maupun subjektif. Semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

KNPI Kota Binjai, lanjut Randi, mendorong Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hotdiatur Apri Wandi Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan menyampaikan perkembangan penanganannya kepada publik secara proporsional.

“Kami mendorong penuh Kasat Reskrim untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Kami akan melihat progres hukum yang berjalan. Jika nantinya terjadi stagnasi, kami akan mengambil langkah lain yang konstitusional untuk mendorong Polres Binjai agar perkara ini mendapat perhatian serius,” tutup Randi.

Hingga saat ini, berbagai dugaan yang disampaikan tersebut tetap perlu dikonfirmasi dan dibuktikan melalui proses penyelidikan serta penyidikan kepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka maupun dugaan keterlibatan pihak lain harus didasarkan pada alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.(Red)

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Di tengah upaya penertiban bangunan liar, kami melihat sisi humanis yang tetap dijaga. Kehadiran Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi, yang turun langsung menemui para pedagang kaki lima mewakili Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah merupakan langkah bijak untuk meredam potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Pendekatan persuasif seperti ini patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta berupaya mencarikan solusi agar para PKL tetap dapat berusaha secara layak tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara ketegasan dan dialog menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban kota yang berkeadilan sosial.

“KNPI Kota Binjai berharap pendekatan ini terus dikedepankan, sehingga penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan rakyatnya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.

“Mari kita jaga kondusivitas Kota Binjai, mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada keteraturan dan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun kota,” tutupnya.(Red)

Sikap ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Caretaker DPD KNPI Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi arah reformasi dan stabilitas nasional.

Menurut Ibrahim Bazhier Rafli, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang paling ideal untuk menjamin efektivitas, independensi, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Pengaturan tersebut dinilai telah sesuai dengan amanat konstitusi serta ketetapan lembaga negara pasca reformasi, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang profesional dan netral.

Ia menegaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi memperpanjang rantai komando dan melemahkan respons cepat aparat di lapangan. Dalam konteks keamanan nasional yang dinamis, Polri membutuhkan garis koordinasi yang tegas dan langsung dengan kepala pemerintahan agar kebijakan keamanan dapat dijalankan secara efektif dan terintegrasi secara nasional.

Lebih lanjut, KNPI Binjai memandang bahwa struktur Polri di bawah Presiden justru memperkuat prinsip supremasi sipil, sekaligus menjaga institusi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik praktis di ranah birokrasi kementerian. Dengan demikian, profesionalisme dan fokus Polri dalam melayani masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemuda, Ibrahim Bazhier Rafli menyerukan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan bangsa untuk tetap konsisten menjaga sistem ketatanegaraan yang telah disepakati pasca reformasi.

Menjaga marwah Polri di bawah kendali Presiden dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional serta memastikan negara hadir secara cepat dan tegas dalam menjawab tantangan keamanan, baik nasional maupun global.(EGS)