Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Di tengah upaya penertiban bangunan liar, kami melihat sisi humanis yang tetap dijaga. Kehadiran Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi, yang turun langsung menemui para pedagang kaki lima mewakili Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah merupakan langkah bijak untuk meredam potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Pendekatan persuasif seperti ini patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta berupaya mencarikan solusi agar para PKL tetap dapat berusaha secara layak tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara ketegasan dan dialog menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban kota yang berkeadilan sosial.

“KNPI Kota Binjai berharap pendekatan ini terus dikedepankan, sehingga penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan rakyatnya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.

“Mari kita jaga kondusivitas Kota Binjai, mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada keteraturan dan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun kota,” tutupnya.(Red)

Sikap ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Caretaker DPD KNPI Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi arah reformasi dan stabilitas nasional.

Menurut Ibrahim Bazhier Rafli, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang paling ideal untuk menjamin efektivitas, independensi, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Pengaturan tersebut dinilai telah sesuai dengan amanat konstitusi serta ketetapan lembaga negara pasca reformasi, yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang profesional dan netral.

Ia menegaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi memperpanjang rantai komando dan melemahkan respons cepat aparat di lapangan. Dalam konteks keamanan nasional yang dinamis, Polri membutuhkan garis koordinasi yang tegas dan langsung dengan kepala pemerintahan agar kebijakan keamanan dapat dijalankan secara efektif dan terintegrasi secara nasional.

Lebih lanjut, KNPI Binjai memandang bahwa struktur Polri di bawah Presiden justru memperkuat prinsip supremasi sipil, sekaligus menjaga institusi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik praktis di ranah birokrasi kementerian. Dengan demikian, profesionalisme dan fokus Polri dalam melayani masyarakat dapat tetap terjaga.

Sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemuda, Ibrahim Bazhier Rafli menyerukan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan dan pemangku kepentingan bangsa untuk tetap konsisten menjaga sistem ketatanegaraan yang telah disepakati pasca reformasi.

Menjaga marwah Polri di bawah kendali Presiden dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional serta memastikan negara hadir secara cepat dan tegas dalam menjawab tantangan keamanan, baik nasional maupun global.(EGS)