Bagi generasi muda Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, akses sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK ibarat “barang mewah”. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis Nias sebagai kawasan terluar Sumut. Karena itu, hadirnya kebijakan sekolah gratis menjadi secercah harapan bagi ribuan pelajar yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Dengan nada penuh optimisme, Stefanus—yang juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Sumut—menyampaikan dukungannya.

“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga Gubernur Sumut memberi perhatian kepada daerah kami. Kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” ujar Stefanus, Jumat (21/11/2025), di sebuah gerai kopi di Medan.

Stefanus, kader GMKI Medan, menegaskan bahwa dukungan ini bukan bentuk pencitraan. Ia melihat secara objektif bahwa dimulainya sekolah gratis dari Nias dapat menjadi langkah efektif memutus rantai angka putus sekolah yang selama ini cukup tinggi.

Menurut data akhir 2024, Kabupaten Nias menghadapi banyak faktor penyebab putus sekolah, seperti buruknya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan, listrik yang belum merata, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai di daerah terpencil, kompetensi guru yang belum optimal, hingga tingginya angka kemiskinan.

Akibatnya, dari sekitar 150 ribu penduduk Kabupaten Nias, rata-rata tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SD—sebuah indikator ketertinggalan yang akut.

Karena itu, kata Stefanus, langkah Gubernur Bobby yang terlebih dulu membenahi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan terobosan besar.

“Sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan akses menuju sekolah. Ini langkah visioner. Sebelumnya belum pernah terjadi,” tegasnya.

Mulai awal 2026, lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani biaya SPP—beban yang selama ini tidak hanya menekan ekonomi orangtua, tetapi juga memengaruhi psikologis siswa.

Program PUBG dibuat Bobby Nasution sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” pungkas Stefanus.

Sementara itu, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa setelah zona Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke wilayah lainnya di Sumut. Zona Pantai Barat dijadwalkan menyusul pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur selesai pada 2029.

Alexander menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PUBG untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri akan dibiayai sepenuhnya dari APBD Sumut. Perhitungan anggaran diklaim dilakukan secara matang agar tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan.

Penilaian tersebut disampaikan tokoh pemuda Nias, Verona Stefanus Gulo, Rabu (19/11/2025), menanggapi pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang mulai diterapkan pada tahun depan.

Menurut Stefanus, Kepulauan Nias selama ini masih berada dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Sumut. Karena itu, ia menilai kebijakan Gubernur Sumut memulai program tersebut dari wilayah Nias merupakan keputusan yang tepat.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah tanpa dipungut biaya SPP. Pada tahun pelaksanaannya nanti, program ini akan mencakup 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan alokasi anggaran sebesar Rp21,48 miliar per semester.

“Program ini wajib kita dukung. Tepat sekali dimulai dari Nias karena akan meringankan para orang tua yang selama ini kesulitan menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK,” ujar Stefanus.

Tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara KNPI Sumut itu mengatakan, pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Stefanus juga mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam mempercepat upaya pengentasan ketertinggalan. Ia menyebut bahwa penyebab ketertinggalan tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, produktivitas pengelolaan sumber daya alam, demografi dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah daerah, hingga investasi daerah.

“Semua faktor itu harus dibenahi bersama. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara bupati/walikota, gubernur, dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dengan dimulainya program sekolah gratis dari Kepulauan Nias, ia berharap kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan dan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah.(Red)