Komisi A DPRD Sumatera Utara pada rapat pleno, Selasa (15/9/2026), menetapkan tujuh nama sebagai Komisioner KPID Sumut periode 2026–2029. Muhammad Yusron menjadi salah satu nama yang terpilih dengan memperoleh 15 suara. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Usman Jakfar.

Yusron sebelumnya juga tercatat dalam aktivitas politik yang berkaitan dengan PKS. ANTARA, misalnya, mencatat Yusron sebagai Bendahara Tim Pemenangan pasangan calon yang diusung PKS pada Pilkada 2024 di Sumatera Utara.

Sementara itu, Usman Jakfar merupakan Ketua Komisi A sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Informasi tersebut juga tercantum dalam pemberitaan resmi PKS Sumut dan situs DPRD Sumut.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai bagaimana proses seleksi dan penetapan calon KPID dapat dipastikan berlangsung independen serta bebas dari potensi konflik kepentingan.

Namun, keterkaitan politik antara seorang calon dengan partai tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi atau pengaturan hasil pemilihan . Untuk sampai pada kesimpulan tersebut diperlukan bukti dan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat.

Karena itu, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah transparansi proses serta mekanisme yang digunakan untuk memastikan seluruh calon memperoleh perlakuan yang sama.

Ketentuan UU Mensyaratkan Uji Kelayakan Secara Terbuka

Selain persoalan afiliasi politik, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut juga menjadi sorotan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan Secara terbuka.

Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi publik untuk mempertanyakan sejauh mana proses uji kelayakan calon KPID Sumut telah memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Apabila terdapat bagian dari proses yang dilaksanakan secara tertutup, Komisi A DPRD Sumut perlu menjelaskan dasar, alasan, serta mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Penjelasan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa proses seleksi lembaga pengawas penyiaran berlangsung tanpa pengawasan publik yang memadai.

Perubahan Agenda dan Walkout Empat Anggota Komisi A

Sorotan terhadap proses seleksi juga muncul dari internal Komisi A DPRD Sumut.

Pada 15 September 2026, empat anggota Komisi A melakukan walkout saat proses penetapan tujuh Komisioner KPID Sumut. Mereka mempersoalkan perubahan agenda yang dinilai tidak pernah dibahas atau direkomendasikan sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, bersama tiga anggota lainnya disebut meninggalkan ruang rapat dan tidak mengikuti proses voting penetapan tujuh komisioner.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi tahapan seleksi, khususnya mengenai perubahan agenda dari uji kelayakan dan kepatutan menuju proses pemilihan.

Di sisi lain, Komisi A tetap melanjutkan rapat pleno dan menetapkan tujuh nama melalui mekanisme voting. Hasilnya, tiga calon memperoleh 17 suara, dua calon 16 suara, dan dua calon lainnya 15 suara. Muhammad Yusron termasuk calon yang memperoleh 15 suara.

Publik Menunggu Penjelasan

Dengan adanya informasi mengenai latar belakang politik salah satu calon, posisi Ketua Komisi A dari partai yang sama, serta polemik perubahan agenda dan walkout sejumlah anggota Komisi A, publik tentu memiliki alasan untuk meminta penjelasan yang lebih terbuka.

Namun, seluruh persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional.

Afiliasi politik seseorang tidak otomatis membuktikan bahwa proses seleksi telah diintervensi. Begitu pula perubahan agenda dan adanya walkout tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hasil pemilihan tidak sah.

Yang menjadi penting adalah apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan apakah terdapat mekanisme yang memadai untuk mencegah maupun menangani potensi konflik kepentingan.

Karena itu, Komisi A DPRD Sumut, Muhammad Yusron, maupun pihak terkait lainnya penting memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses tersebut.

Keterbukaan menjadi semakin penting karena KPID merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyiaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, polemik ini tidak semestinya diarahkan untuk menyimpulkan adanya keberpihakan sebelum terdapat bukti yang memadai. Sebaliknya, pertanyaan publik mengenai transparansi, prosedur, dan independensi proses seleksi patut dijawab secara terbuka agar kepercayaan terhadap hasil pemilihan KPID Sumut tetap terjaga.(Red)

KAMMI Sumut mempertanyakan sejumlah hal dalam proses tersebut, mulai dari perubahan agenda, mekanisme pemilihan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait salah satu peserta seleksi.

Sorotan itu mengemuka setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai NasDem melakukan walk out (WO) dalam rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID Sumut di Gedung DPRD Sumut, Selasa (15/9/2026).

Sejumlah pemberitaan menyebut kedua fraksi mempersoalkan perubahan agenda yang sebelumnya disebut berfokus pada uji kelayakan dan kepatutan, kemudian dilanjutkan dengan agenda pemilihan atau penetapan calon.

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari DPRD Sumut.

“Kami melihat ada persoalan yang perlu dijelaskan. Ketika agenda yang sebelumnya ditetapkan melalui mekanisme Bamus kemudian muncul agenda pemilihan yang dipersoalkan dan bahkan sampai menyebabkan dua fraksi melakukan walk out, maka ini perlu dijelaskan secara terbuka,” kata Irham.

Menurutnya, apabila memang terdapat perubahan agenda, DPRD Sumut perlu menjelaskan dasar, waktu, serta forum yang digunakan untuk menetapkan perubahan tersebut.

“Pertanyaannya sederhana: apa dasar agenda pemilihan itu? Kapan diputuskan? Melalui forum apa? Siapa yang memutuskan? Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses tersebut berlangsung,” ujarnya.

KAMMI Persoalkan Prosedur

Irham mengatakan proses pemilihan anggota lembaga publik semestinya berjalan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang jelas.

Menurut dia, persoalan prosedural perlu diselesaikan terlebih dahulu agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar administrasi dan legitimasi yang kuat.

“Kalau memang ada persoalan prosedur, periksa dan benahi terlebih dahulu. Jangan sampai proses terus berjalan sementara keberatan mengenai mekanismenya belum mendapatkan penjelasan,” katanya.

KAMMI, lanjut Irham, tidak mempersoalkan keberadaan proses seleksi maupun hak DPRD menjalankan kewenangannya. Namun, pihaknya meminta seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan terbuka kepada publik.

Aduan Masyarakat Diminta Ditindaklanjuti

Selain persoalan agenda, PW KAMMI Sumut juga menyoroti tindak lanjut terhadap surat yang sebelumnya mereka sampaikan kepada Komisi A DPRD Sumut.

Surat tersebut, menurut KAMMI, berisi permintaan peninjauan dan klarifikasi terhadap salah satu peserta seleksi, termasuk informasi mengenai dugaan keterkaitan dengan partai politik.

“Kami sudah menyampaikan surat secara resmi. Karena itu kami meminta agar laporan tersebut diverifikasi dan diberikan jawaban secara resmi,” kata Irham.

Ia menegaskan KAMMI tidak ingin menjatuhkan seseorang hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Kalau laporan kami tidak terbukti, silakan disampaikan berdasarkan hasil verifikasi. Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Yang kami minta adalah proses pemeriksaan yang objektif,” ujarnya.

Minta Dugaan Politik Uang Diverifikasi

KAMMI Sumut juga meminta pihak berwenang memeriksa informasi mengenai dugaan politik uang dalam proses penjaringan maupun pemilihan calon anggota KPID Sumut.

Irham menegaskan pihaknya tidak menyatakan bahwa praktik tersebut telah terbukti.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada informasi atau dugaan politik uang, kami meminta agar diverifikasi. Kalau benar, tentu harus ditindak sesuai ketentuan. Kalau tidak benar, juga harus dijelaskan agar tidak menjadi rumor,” katanya.

Persoalkan Independensi Muhammad Yusron

KAMMI Sumut juga meminta proses verifikasi terhadap calon anggota KPID bernama Muhammad Yusron dilakukan secara objektif, khususnya terkait informasi mengenai dugaan keterlibatan dengan partai politik.

“Kami tidak meminta Yusron dihukum berdasarkan rumor. Tetapi kalau hasil verifikasi resmi membuktikan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan independensi, tentu harus diproses sesuai ketentuan,” ujar Irham.

Menurutnya, aspek independensi menjadi hal penting dalam proses seleksi anggota KPID karena lembaga tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.

KAMMI Minta Hasil Pemilihan Dikaji

KAMMI Sumut menyatakan akan menempuh langkah somasi dan meminta peninjauan terhadap proses pleno pemilihan anggota KPID Sumut periode 2026–2029.

Sikap tersebut disampaikan setelah Komisi A DPRD Sumut menggelar rapat pleno pada Selasa (15/9/2026) dan menetapkan tujuh nama calon anggota KPID Sumut. Rapat tersebut disebut dihadiri 17 dari 21 anggota Komisi A.

Tujuh nama yang diberitakan terpilih adalah Ahmad Arfah Fansuri Lubis, Mulyadi, Mutiah Ulfa, Iswanda Situmorang, Muhammad Ridwan, Hendrik Fernandes Naipospos, dan Muhammad Yusron.

KAMMI meminta proses dan dasar pengambilan keputusan tersebut dibuka secara transparan, terutama terhadap keberatan yang sebelumnya disampaikan.

Irham juga meminta pimpinan DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan seluruh keberatan yang ada sebelum proses selanjutnya dilakukan.

“Kami meminta semua keberatan dan persoalan prosedural diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai persoalan baru muncul setelah seluruh proses selesai,” katanya.

Lima Sikap KAMMI Sumut

Atas persoalan tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara menyampaikan lima sikap:

1. Meminta peninjauan terhadap proses pleno pemilihan calon anggota KPID Sumut periode 2026–2029 serta penjelasan terbuka mengenai dasar perubahan agenda yang dipersoalkan.

2. Meminta DPRD Sumut memastikan seluruh proses pemilihan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

3. Meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan seluruh persoalan prosedural sebelum menindaklanjuti hasil pemilihan.

4. Meminta dugaan politik uang dalam proses penjaringan dan pemilihan diverifikasi secara transparan dan objektif.

5. Meminta proses verifikasi terhadap Muhammad Yusron dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan, khususnya terkait persyaratan independensi dan dugaan keterikatan dengan partai politik.

Irham menegaskan KAMMI Sumut akan terus mengawal proses tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik.

“Kami akan terus mempertanyakan apabila ada prosedur yang menurut kami belum jelas, laporan masyarakat yang belum mendapatkan jawaban, maupun dugaan pelanggaran yang belum diverifikasi. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan langsung dari DPRD Sumut dalam naskah ini mengenai tanggapan atas seluruh keberatan yang disampaikan KAMMI Sumut.(Red)

Melalui surat tersebut, PW KAMMI Sumut meminta Komisi A DPRD Sumut bersama Tim Seleksi melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap salah satu peserta seleksi, Muhammad Yusron. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat terkait rekam jejak serta dugaan keterkaitan yang bersangkutan dengan partai politik.

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan benar atau tidaknya informasi tersebut. Menurutnya, verifikasi merupakan kewenangan lembaga yang menangani proses seleksi.

“Kami tidak sedang menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah. Yang kami minta adalah proses verifikasi yang terbuka dan objektif. Kalau memang tidak ada persoalan, tentu harus dijelaskan berdasarkan data. Tetapi kalau ternyata ada fakta yang bertentangan dengan persyaratan seleksi, maka harus ada tindakan sesuai aturan,” ujar Irham.

Menurut Irham, persoalan independensi perlu menjadi perhatian dalam proses seleksi calon anggota KPID karena lembaga tersebut memiliki tugas strategis dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran dan perlindungan kepentingan publik.

“Jabatan anggota KPID bukan sekadar jabatan administratif. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga independensi penyiaran. Karena itu, setiap calon harus benar-benar dipastikan memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki integritas serta independensi yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain dugaan keterkaitan dengan partai politik, PW KAMMI Sumut juga meminta rekam jejak Muhammad Yusron dalam aktivitas organisasi mahasiswa turut diperiksa.

KAMMI menyebut terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam dinamika organisasi mahasiswa yang disebut berkaitan dengan kepentingan atau kekuatan politik tertentu. Namun, KAMMI menekankan bahwa informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian berdasarkan fakta maupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada dugaan bahwa kekuatan politik praktis pernah digunakan untuk melakukan intervensi atau memecah organisasi mahasiswa, tentu ini menjadi hal yang patut diklarifikasi. Kami meminta lembaga yang berwenang untuk memeriksa, bukan kami yang mengambil kesimpulan sendiri,” tegas Irham.

Atas dasar itu, PW KAMMI Sumut meminta Komisi A DPRD Sumut dan Tim Seleksi KPID Sumut melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka sampaikan.

KAMMI juga meminta proses seleksi terhadap Muhammad Yusron dapat ditinjau kembali dan, apabila dipandang perlu oleh pihak berwenang, ditunda sementara hingga laporan atau informasi tersebut memperoleh kejelasan.

Apabila hasil verifikasi nantinya menemukan adanya fakta yang menyebabkan seorang peserta tidak memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPID, KAMMI meminta keputusan diambil sesuai mekanisme seleksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan bahwa proses seleksi berjalan begitu saja tanpa memeriksa informasi yang berkembang di masyarakat. Kami ingin proses ini menghasilkan anggota KPID yang benar-benar kredibel, independen dan memiliki integritas. Karena itu, semua peserta harus diperlakukan dengan standar pemeriksaan yang sama,” kata Irham.

PW KAMMI Sumut juga meminta hasil peninjauan dan verifikasi disampaikan kepada publik secara proporsional dan transparan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi serta peraturan perundang-undangan.

Irham kembali menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan calon tertentu.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka kepada calon tertentu. Ini menyangkut kredibilitas lembaga KPID dan kepercayaan publik. Kalau prosesnya bersih dan transparan, maka siapa pun yang terpilih nantinya akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat,” pungkasnya.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Muhammad Yusron, Komisi A DPRD Sumut, Tim Seleksi KPID Sumut, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan informasi dalam pemberitaan ini.(Red)