Kebijakan tegas yang diambil oleh Wali Kota Binjai dalam menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belakangan ini menuai polemik di tengah masyarakat, termasuk di kalangan anggota DPRD Kota Binjai.

Ketua DPD KNPI Kota Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, menilai bahwa dinamika yang berkembang seharusnya disikapi dengan pendekatan komunikasi yang sehat antar lembaga. Ia mendorong anggota DPRD Kota Binjai untuk menjalin koordinasi yang harmonis dengan Pemerintah Kota Binjai guna menghasilkan solusi terbaik, khususnya bagi para pedagang yang terdampak penertiban.

“Langkah penertiban ini perlu dilihat sebagai bagian dari upaya penataan kota. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan solusi yang manusiawi bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya persepsi di tengah masyarakat terkait ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif akibat perbedaan sikap yang disampaikan ke ruang publik.

Lebih lanjut, KNPI Binjai menyayangkan pola komunikasi yang dinilai kurang bijak, terutama yang disampaikan melalui media sosial oleh sejumlah pihak, termasuk pernyataan yang dikaitkan dengan Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar.

“Penyampaian pendapat di ruang publik, terlebih melalui media sosial, seharusnya tetap mengedepankan etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Hal ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat serta memperkeruh situasi,” tambahnya.

DPD KNPI Kota Binjai berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan lebih mengutamakan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, demi menjaga kondusivitas serta kepentingan masyarakat Kota Binjai secara luas.(Red)