Konflik Agraria

Rakernas METI, Aktor, dan Proyek: Narasi Bersih yang Tak Pernah Bersih-Bersih

redaksi — Sat, 31 Jan 2026 17:38:24 +0000

BANDUNG|PERS.NEWS— Di tengah Rakernas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi di Swiss-Belresort Heritage Dago. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, menegaskan bahwa narasi “transisi energi” dan “energi bersih” tidak boleh dijadikan tirai untuk menutup konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan dugaan persoalan serius dalam tata kelola proyek energi.

“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)

Kapolres Labuhanbatu: Pengamanan Eksekusi Merupakan Misi Kemanusiaan

redaksi — Wed, 28 Jan 2026 14:33:54 +0000

LABUHANBATU|PERS.NEWS– Polres Labuhanbatu melaksanakan pengamanan eksekusi lahan di wilayah Padang Halaban pada Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata antara pihak pemohon eksekusi, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Padang Halaban, melawan pihak termohon eksekusi, Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS).

Eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan Putusan Nomor 65/Pdt.6/2013/PN Rap tanggal 23 Mei 2014, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pdt/2014/PT.Mdn tanggal 24 Maret 2015, serta juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3485K/Pdt/2015 tanggal 29 September 2016. Objek perkara berupa lahan seluas kurang lebih 78,2 hektare.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. memimpin apel kesiapan pengamanan. Dalam arahannya, Kapolres menekankan pentingnya sikap humanis dan pengendalian diri dalam menjalankan tugas di lapangan.

Kapolres menegaskan bahwa pengamanan eksekusi bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga merupakan misi kemanusiaan. Seluruh personel dilarang keras melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik verbal maupun fisik, meskipun menghadapi provokasi.

“Pengamanan ini adalah misi kemanusiaan. Tidak boleh ada kekerasan verbal maupun fisik. Walaupun dimaki dan didorong, jangan dibalas. Kedepankan sikap humanis dalam bertugas,” tegas Kapolres.

Dalam pelaksanaannya, sebagian masyarakat menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan secara sukarela membongkar rumah mereka sendiri serta mengamankan barang-barang milik mereka sebelum dilakukan penertiban.

Eksekusi berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan pengamanan dari Polri, dibantu unsur pemerintah daerah serta instansi terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Di tengah proses eksekusi, Kapolres Labuhanbatu juga menunjukkan kepedulian langsung kepada warga terdampak. Saat melihat seorang warga hampir pingsan akibat rumahnya dieksekusi, Kapolres segera memberikan air mineral dan menenangkan warga tersebut.

Tindakan ini mencerminkan kehadiran Polri tidak hanya sebagai pengaman jalannya eksekusi, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dengan pendekatan yang humanis.

Kapolres menegaskan komitmen Polri untuk terus mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri hadir untuk masyarakat. Dalam setiap kegiatan, kami mengutamakan keselamatan, ketertiban, serta sisi kemanusiaan,” tutup Kapolres Labuhanbatu.(Red)

Sumber: Humas Polres Labuhanbatu

PW IPA Sumut Apresiasi Gubernur Bobby Nasution Tutup PT TPL, Dinilai Berpihak pada Rakyat dan Lingkungan

redaksi — Fri, 19 Dec 2025 15:45:28 +0000

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, S.H., S.Sos., menilai kebijakan tersebut merupakan keputusan berani dan progresif yang mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat serta perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara, khususnya di wilayah yang selama ini terdampak aktivitas operasional PT TPL.

“Kami dari PW IPA Sumut mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam penutupan PT TPL. Ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, lingkungan, dan masa depan generasi muda Sumatera Utara,” ujar Ahmad Irham Tajhi dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun, keberadaan PT TPL diduga telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga meningkatnya keresahan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut. Karena itu, keputusan penutupan dinilai sebagai langkah strategis dan visioner.

PW IPA Sumut juga berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada penutupan semata, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, upaya pemulihan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak.

Dukungan terhadap penutupan PT TPL turut disuarakan oleh masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan. Salah seorang warga menyampaikan rasa lega atas keputusan tersebut setelah lama merasakan dampak negatif aktivitas industri tersebut.

“Kami sudah lama merasakan dampaknya, mulai dari rusaknya hutan hingga berkurangnya sumber air. Dengan ditutupnya PT TPL, kami berharap lingkungan bisa pulih dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” ungkap seorang warga setempat.

Ahmad Irham Tajhi menegaskan PW IPA Sumut akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, menjunjung nilai keadilan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sumatera Utara.(SPT)

LMND Peringati Hari HAM Sedunia: Soroti Korupsi SDA dan Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan Lingkungan

redaksi — Wed, 10 Dec 2025 12:31:54 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu 10 Desember 2025.

Aksi ini menjadi momentum bagi LMND untuk menyoroti berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mereka nilai belum dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola SDA berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator lapangan LMND, Marven Desto, menyampaikan bahwa masalah korupsi SDA tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan HAM masyarakat. Ia menilai bahwa eksploitasi SDA yang tidak transparan serta lemahnya pengawasan negara berpotensi membuka ruang bagi praktik rente dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam orasinya, Marven menegaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di banyak daerah tidak dapat dipisahkan dari pola tata kelola SDA yang memberi keuntungan besar kepada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar kerap menanggung dampak buruknya. Ia mencontohkan banjir bandang, pencemaran air, hilangnya ruang hidup, hingga konflik tanah yang terus berulang sebagai bagian dari konsekuensi buruk tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat.

LMND juga menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyimpangan yang mencuat di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai bahwa besarnya potensi kebocoran anggaran dari sektor ini dapat berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Karena itulah, LMND mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, menindak tegas pelaku korupsi, serta memastikan bahwa keuntungan dari SDA kembali sepenuhnya untuk rakyat.

Dalam aksinya, LMND mengusung slogan: “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila, Lawan Serakahnomics.” Slogan tersebut, menurut mereka, merupakan seruan untuk membangun tata kelola SDA yang lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Selain menyampaikan kritik, LMND juga membawa 10 tuntutan yang dianggap relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan agraria, perlindungan masyarakat sipil, penanganan konflik lingkungan, hingga penguatan payung hukum bagi kelompok rentan. LMND menilai bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan ini penting untuk memastikan keadilan sosial serta perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun sepuluh tuntutan tersebut meliputi:

1.Pengesahan RUU PPRT dan optimalisasi pelaksanaan UU TPKS

2.Percepatan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria

3.Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil

4.Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi rakyat miskin

5.Pengesahan RUU Perampasan Aset

6.Pelaksanaan P5 HAM bagi korban penggusuran

7.Penghentian perampasan tanah serta implementasi Pasal 33 UUD 1945

8.Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera dan Aceh

9.Penindakan terhadap mafia tanah dan tambang ilegal

10.Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan secara damai dan tertib. Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan disampaikan kepada perwakilan dari Kementerian ESDM.

LMND berharap pemerintah menindaklanjuti aspirasi mereka dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, terutama komunitas yang terdampak langsung oleh persoalan SDA.(MSE)