M Sabda Erlangga Dalam Keterangan Pers Nya Kepada awak Media Pada Hari Selesa Tanggal (4/3/26)

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlunya jaminan keamanan bagi para pedagang babi agar dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa adanya tekanan, gangguan, maupun intimidasi dari pihak tertentu.

Ketua EW LMND Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi Sumut, M. Sabda Erlangga menyampaikan bahwa negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Menurutnya, rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya menyangkut ketertiban umum, tetapi juga berkaitan dengan hak setiap individu untuk bekerja dan mencari nafkah secara bebas tanpa ancaman.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok atau individu yang merasa memiliki hak untuk mengganggu usaha orang lain.

“Dalam kehidupan yang penuh keberagaman, kita harus saling menghormati. Tidak ada ruang bagi tindakan intimidasi ataupun premanisme. Semua warga memiliki hak yang sama untuk menjalankan usaha dan mencari penghidupan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang mengarah pada intoleransi,” ujar M. Sabda Erlangga.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, hal tersebut berpotensi memicu konflik sosial serta merusak keharmonisan yang selama ini terjaga di Kota Medan.

M. Sabda Erlangga juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa peran kepolisian sangat penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan profesional.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak, yang sebelumnya menyatakan kesiapan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan serta menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Selain itu, ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu atau provokasi yang dapat memecah persatuan.

Menurutnya, toleransi yang telah terbangun selama ini harus terus dijaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan kondusif.

“Medan adalah tempat hidup bersama bagi berbagai perbedaan. Justru dari keberagaman itu kita bisa memperkuat persatuan dan saling menghargai. Mari kita jaga toleransi agar kota ini tetap aman dan damai untuk semua,” tutupnya. (Red)

“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Kalau di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang sedang kita saksikan bukan transisi yang adil, tapi pemindahan beban ke rakyat,” tegas Ronal.

Dalam pernyataannya, Gerakan Pemuda Energi secara khusus menyinggung tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara terbuka.

Pertama, proyek-proyek di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, merusak infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, terutama dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga berkaitan dengan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta diduga menimbulkan dampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA/PLTM di Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga terkait sengketa lahan, diduga melibatkan praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Ronal menegaskan, “Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Kalau konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan pada agenda transisi energi runtuh.”

Gerakan Pemuda Energi menyatakan momentum Rakernas METI seharusnya menjadi titik balik untuk membuka evaluasi, audit, dan penegakan hukum secara transparan terhadap proyek-proyek energi yang diduga bermasalah, bukan sekadar panggung klaim dan pencitraan.(Arif)