Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diwarnai berbagai kritik terhadap persoalan penegakan hukum, narkoba, birokrasi, ekonomi hingga kebijakan pemerintah pusat.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan harus dibarengi dengan kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil serta jaminan kebebasan sipil.

> “Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Soroti Narkoba, Desak Kapolda Sumut Dicopot

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pencopotan **Kapolda Sumatera Utara**. Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumut belum mampu memutus mata rantai peredaran hingga ke jaringan yang mereka sebut sebagai kartel besar.

Mahasiswa juga mengutip data yang mereka klaim berasal dari survei BNN RI bersama BRIN dan BPS terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai penegakan hukum selama ini masih lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan yang lebih besar dinilai belum tersentuh secara maksimal.

> “Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” ujar perwakilan aliansi.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen  untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keberadaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.

Kritik Reshuffle Kabinet hingga Program Pemerintah

Tak hanya isu daerah, massa juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk rencana maupun pelaksanaan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Aliansi meminta proses pergantian kabinet tidak menjadi ruang kompromi politik maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sektor ekonomi, mahasiswa turut mempertanyakan skema pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mereka menilai pembiayaan dalam skala besar perlu diawasi secara transparan agar tidak menimbulkan risiko terhadap sektor jasa keuangan maupun menghambat pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal.

> “Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan massa.

Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyatakan penolakan terhadap wacana perluasan pelibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil maupun pengamanan kegiatan masyarakat.

Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 sebagai dasar pandangan mereka mengenai pembagian peran pertahanan dan keamanan.

Menurut aliansi, fungsi pertahanan negara merupakan ranah TNI, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

1. Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.

4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mendesak pencopotan Kapolda Sumut.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa kemudian membubarkan diri dengan menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka soroti melalui jalur advokasi dan aksi-aksi lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut merupakan sikap dan penilaian Aliansi Cipayung Plus Sumut. Pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik belum disertakan keterangannya dalam pernyataan aksi tersebut.(Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Pemerintah pusat baru-baru ini membuat publik terkejut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa 490 pemerintah daerah terancam kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) karena keterbatasan anggaran.

Persoalannya bukan semata-mata karena pemerintah daerah malas bekerja atau tidak mampu mengelola anggaran. Ada persoalan yang lebih besar: efek domino kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tanpa diikuti perhitungan kemampuan fiskal yang matang.

BABAK PERTAMA: PERINTAH DATANG DARI ATAS

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat meluncurkan berbagai program prioritas nasional. Tujuannya tentu baik di atas kertas.

Ada Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, renovasi rumah sakit, hingga program pembangunan tiga juta rumah.

Namun persoalannya muncul ketika pelaksanaan program-program tersebut ikut membebani anggaran daerah.

Beban itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyertaan modal, dana pendamping, hingga kebutuhan operasional di lapangan.

Dengan kata lain, programnya berasal dari pusat, tetapi sebagian bebannya harus ditanggung daerah.

Di sinilah persoalan mulai muncul.

BABAK KEDUA: RUANG FISKAL DAERAH MENYEMPIT

Bayangkan sebuah kabupaten dengan APBD sekitar Rp3–4 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah daerah harus memenuhi berbagai kebutuhan dasar: membayar gaji pegawai, membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, listrik, air, operasional kantor, hingga berbagai belanja wajib lainnya.

Jika kemudian muncul kewajiban atau kebutuhan pembiayaan tambahan untuk program nasional, ruang fiskal daerah otomatis semakin sempit.

Sementara itu, banyak daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Maka ketika terjadi keterlambatan pencairan, penyesuaian, atau pengurangan transfer, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah kas daerah.

Kas menipis. Belanja ditahan. Program ditunda.

Dan akhirnya, efek domino mulai berjalan.

BABAK KETIGA: GAJI PEGAWAI IKUT TERANCAM

Ketika kemampuan keuangan daerah semakin terbatas, pemerintah daerah biasanya akan melakukan penyesuaian belanja.

Belanja modal dapat ditunda. Pembangunan infrastruktur dikurangi. Perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak dipangkas. Pengadaan barang dan jasa dievaluasi kembali.

Namun persoalannya menjadi jauh lebih serius ketika kemampuan kas daerah mulai menyentuh belanja pegawai.

Sebab gaji merupakan kebutuhan wajib.

Jika kas benar-benar tidak mencukupi, pertanyaannya sederhana:

Gaji pegawai mau dibayar menggunakan uang dari mana?

Dampaknya bukan hanya dirasakan ASN.

Guru honorer dapat mengalami keterlambatan pembayaran. Tenaga kesehatan non-ASN dapat mempertanyakan haknya. Insentif aparatur desa bisa tersendat. Pelayanan publik pun berpotensi terganggu.

Ironisnya, pada saat yang sama, aparatur daerah tetap dituntut bekerja keras mendukung berbagai program nasional—mulai dari pendataan, verifikasi, pendampingan hingga pelaksanaan di lapangan.

INI BUKAN SEMATA-MATA KESALAHAN PEMDA

Tentu saja pemerintah daerah juga harus melakukan introspeksi.

Masih ada daerah yang belanjanya tidak efisien. Masih ditemukan proyek yang dipertanyakan manfaatnya. Masih ada potensi kebocoran anggaran yang harus dibenahi.

Namun persoalan fiskal daerah tidak bisa dilihat hanya dari sisi tersebut.

Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ketimpangan antara tanggung jawab dan kemampuan fiskal daerah.

Daerah memiliki banyak kewajiban pelayanan publik, tetapi kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri masih terbatas. Pada saat yang sama, sebagian besar sumber penerimaan negara tetap berada dalam kendali pemerintah pusat.

Akibatnya, ketika kebijakan baru muncul, daerah kembali harus menyesuaikan diri.

Setiap pergantian pemerintahan dapat membawa program prioritas baru. Daerah pun dituntut segera melaksanakan.

Pertanyaannya:

Apakah kemampuan anggaran daerah selalu ikut bertambah?

Kalau jawabannya tidak, maka program yang baik sekalipun dapat berubah menjadi beban apabila desain pembiayaannya tidak jelas.

JANGAN SAMPAI EFEK DOMINO INI TERJADI

Jika persoalan ini dibiarkan, efek dominonya bisa panjang:

Kas daerah menipis → belanja pembangunan dipangkas → pembayaran tenaga non-ASN tersendat → pelayanan publik terganggu → masyarakat kecewa → pemerintah daerah diprotes → pusat dan daerah saling menyalahkan.

Pada akhirnya, siapa yang paling dirugikan?

Masyarakat.

Masyarakat membutuhkan sekolah yang berjalan, puskesmas yang melayani, jalan yang layak, tenaga kesehatan yang tersedia, serta pemerintahan yang mampu bekerja secara optimal.

Karena itu, setiap program nasional harus dibarengi dengan desain pembiayaan yang jelas.

Jangan sampai pemerintah pusat membuat kebijakan, pemerintah daerah yang menanggung beban, sementara masyarakat menjadi pihak yang menerima dampaknya.

Anggaran boleh terbatas. Tetapi akal sehat dalam membuat kebijakan tidak boleh habis.(Red)