Kondisi ini dinilai berpotensi menyimpang dari fungsi dasar kawasan yang sejatinya diperuntukkan sebagai pusat pembinaan dan pendidikan karakter generasi muda.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyampaikan bahwa Bumi Perkemahan Sibolangit merupakan aset strategis pembinaan kepemudaan yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Bumi Perkemahan Sibolangit sejatinya adalah ruang pembinaan generasi muda, ruang pendidikan karakter, dan pusat kegiatan kepramukaan. Namun berdasarkan informasi dan temuan yang beredar, kawasan ini diduga telah disalahgunakan akibat pengelolaan yang belum optimal serta lemahnya pengawasan,” ujar Irham.

PW KAMMI Sumut mendorong agar pengelolaan Bumi Perkemahan Sibolangit dievaluasi secara menyeluruh dan selanjutnya diserahkan kepada Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sumatera Utara, sebagai lembaga yang dinilai memiliki mandat, pengalaman, serta legitimasi dalam pembinaan kepemudaan.

“Kami berharap kawasan ini dapat dikelola langsung oleh Kwarda Pramuka Sumut agar fungsi pembinaan, pendidikan karakter, dan pengembangan generasi muda dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Irham menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi tumbuhnya aktivitas ilegal di kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi kawasan tersebut.

Di sisi lain, PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah aparat kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, yang telah melakukan penindakan terhadap dugaan aktivitas narkoba dan perjudian di kawasan tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Medan yang telah bertindak tegas. Ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga ruang publik dari dugaan tindak pidana narkotika dan perjudian,” kata Irham.

Meski demikian, PW KAMMI Sumut menekankan bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pengendali atau pemberi perlindungan, apabila terbukti secara hukum.

“Penegakan hukum yang menyeluruh dan adil sangat penting agar permasalahan ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegasnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, dengan harapan Bumi Perkemahan Sibolangit dapat kembali difungsikan sebagai kawasan yang aman, edukatif, dan bermartabat.(Red)