PC PMII Labuhanbatu Raya menegaskan bahwa pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat dan mobilisasi material proyek. Kerusakan tersebut memicu antrean kendaraan yang panjang, menghambat mobilitas warga, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Ketua PC PMII Labuhanbatu Raya, Riqi Itibar Siahaan, menegaskan bahwa pemerintah dan pihak pelaksana proyek tidak boleh menutup mata terhadap kesulitan yang dialami masyarakat setiap hari.

> “Kami tidak menolak pembangunan nasional. Namun, kami menolak pelaksanaan proyek yang mengabaikan keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas publik. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Atas dasar itu, PC PMII Labuhanbatu Raya mendesak agar pelaksanaan proyek dihentikan sementara pada ruas-ruas yang menimbulkan dampak serius hingga seluruh kerusakan jalan diperbaiki dan sistem pengamanan lalu lintas dipastikan berjalan dengan baik.

Adapun tuntutan yang disampaikan PC PMII Labuhanbatu Raya sebagai berikut:

* Pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek.

* Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas seluruh kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat aktivitas proyek.

* Segera melakukan perbaikan terhadap seluruh ruas jalan yang rusak sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.

* Kepolisian bersama instansi terkait memperketat pengawasan terhadap manajemen lalu lintas di lokasi proyek guna mencegah kemacetan dan kecelakaan.

* Seluruh pihak yang terlibat dalam proyek membuka ruang dialog dengan masyarakat serta organisasi kemahasiswaan untuk menyampaikan perkembangan proyek dan langkah-langkah penanganan dampaknya.

PC PMII Labuhanbatu Raya menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Apabila tuntutan masyarakat tidak segera direspons, PMII tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah-langkah konstitusional, seperti audiensi, penyampaian aspirasi, hingga aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan.

Menurut PMII, pembangunan nasional harus berpihak kepada rakyat, bukan justru menghadirkan penderitaan bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan, tetapi juga dari sejauh mana keselamatan, kenyamanan, serta hak-hak masyarakat tetap terlindungi selama proses pembangunan berlangsung.

“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! PMII Bergerak, Rakyat Berdaulat!”

Demikian pernyataan resmi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Labuhanbatu Raya.(Arif)

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu, Wiwi Malpino Hasibuan, menyebut peredaran narkotika terjadi secara masif di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan. Menurutnya, jaringan peredaran barang haram tersebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa.

“Lagu Siti Mawarni yang ramai di TikTok itu bukan sekadar hiburan. Itu cerminan getir. Narkoba sudah menjadi epidemi sosial yang masif, terstruktur, dan terasa dibiarkan,” ujar Wiwi kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Lapak Narkoba Viral Jadi Sorotan

Kritik GMNI dipicu oleh beredarnya video yang viral di media sosial terkait dugaan aktivitas peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam video tersebut disebutkan adanya bandar sabu yang diduga masih bebas beroperasi meski aktivitasnya diketahui masyarakat.

Menurut Wiwi, kondisi tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

“Bagi kami, ini bukti lemahnya pengawasan. Publik sudah tahu, masa aparat tidak tahu? Fakta bahwa bandar masih bisa beroperasi tanpa rasa takut menunjukkan ada yang perlu dibenahi dalam sistem penegakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, mudahnya akses narkoba bagi kalangan remaja berpotensi mengancam masa depan generasi muda di daerah tersebut.

“Ini bukan lagi sekadar kejahatan jalanan. Dampaknya sangat serius terhadap generasi muda. Labuhanbatu Raya terlalu sering menjadi sorotan karena persoalan narkoba. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah kasusnya viral,” tegasnya.

Soroti Efektivitas Posko Kampung Bebas Narkoba

GMNI juga menyoroti efektivitas program Posko Kampung Bebas dari Narkoba (KBN) yang kembali dibentuk oleh Polres Labuhanbatu di sejumlah wilayah.

Menurut Wiwi, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Kami mengapresiasi niat baiknya. Namun yang dibutuhkan masyarakat adalah keberlanjutan program dan dampak nyata di lapangan. Jika hanya sebatas pemasangan spanduk atau kegiatan simbolik, tentu tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku peredaran narkoba,” ujarnya.

Tiga Tuntutan GMNI

Dalam pernyataannya, GMNI Labuhanbatu menyampaikan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pertama, meminta Kapolres Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Satuan Reserse Narkoba hingga tingkat Polsek.

“Kami meminta adanya evaluasi internal secara serius agar tidak ada ruang bagi oknum yang berpotensi menghambat pemberantasan narkoba,” kata Wiwi.

Kedua, GMNI mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus membongkar jaringan dan menangkap bandar besar narkotika.

“Penindakan terhadap pengguna maupun kurir tetap penting, tetapi yang lebih utama adalah memutus mata rantai peredaran dengan menindak para bandar dan pengendalinya,” ujarnya.

Ketiga, GMNI mendesak pemerintah daerah di tiga kabupaten se-Labuhanbatu Raya untuk lebih aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pendekatan sosial, budaya, dan pendidikan.

Menurut Wiwi, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan di tingkat desa dan kelurahan serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pencegahan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Polisi dan BNN tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Siap Kawal Persoalan Narkoba

GMNI menegaskan akan terus mengawal persoalan narkoba di Labuhanbatu Raya dan mendorong langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini sudah menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama. Kami tidak akan tinggal diam melihat generasi muda Labuhanbatu Raya terancam oleh peredaran narkoba,” pungkas Wiwi.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Labuhanbatu, Polres Labuhanbatu Selatan, serta pemerintah daerah di wilayah Labuhanbatu Raya belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan yang disampaikan DPC GMNI Labuhanbatu.(Arif)

Ketua Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Labuhanbatu Raya, Elza Nazriansyah Ritonga, menegaskan bahwa kader perlu menguasai keterampilan menulis agar dakwah dapat disampaikan secara lebih terstruktur dan berdampak luas.

Ia menyampaikan bahwa literasi tulis merupakan bagian penting dalam pengembangan kader.

“Menuntut ilmu dan menyebarkannya pahalanya tidak putus. Kader KAMMI Labuhanbatu Raya tidak boleh gagap menulis. Dakwah yang cerdas lahir dari pemikiran yang dituangkan menjadi karya nyata. Madrasah ini menjadi ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas kader,” ujar Elza.

Menurutnya, Madrasah KAMMI Klasikal 1 juga menjadi wadah silaturahmi lintas komisariat untuk memperkuat semangat keilmuan dan gerakan organisasi.

Sementara itu, materi kegiatan disampaikan oleh *Wahyu Azhar Ritonga, S.Si., M.Si.*, yang merupakan alumni Ketua Umum KAMMI Garuda Universitas Negeri Medan 2014 sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dosen di Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu.

Dalam pemaparannya, ia membahas teknik penulisan ilmiah secara praktis yang dapat diterapkan oleh kader dalam aktivitas akademik maupun gerakan organisasi.(Arif)

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan komisariat HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Formatur Ketua Umum Terpilih HMI Cabang Labuhanbatu Raya Periode 2025–2026 Baginda Sagala, serta narasumber Kanda Al-Ustadz Sabaruddin Pohan, S.Sos., dan Kanda Doly Ahmad Tarmizi Simanjuntak, ST., MM. Hadir pula Ketua Umum HMI Komisariat Sekawasan Cabang Labuhanbatu Raya serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HMI Komisariat Al-Kautsar Sabilillah Periode 2025–2026, Dharma Yuda, menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan narasumber. Ia mengajak peserta untuk menyimak materi dengan baik serta menjadikannya refleksi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Formatur Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya Terpilih, Baginda Sagala, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya dialog publik tersebut. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah dinamika yang wajar dan menjadi bagian dari kedewasaan organisasi. “Perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah, tetapi menjadi keindahan yang mematangkan kita dalam mencapai tujuan HMI,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, doa, dan penutup.(Arif)

Ribuan buruh ini merupakan beberapa pekerja dari Perusahaan Perkebunan Asian Agri Group seperti PT. SMA, PT. ISJ, PT. RSK, PT. HSJ dan PT. Andalas yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara.

Ribuan buruh yang menggunakan 12 bus dari Kabupaten Labuhanbatu Raya tiba di Kantor Asian Agri Group tepat pukul 10:00 wib juga membawa istri dan anak sebagai bukti bentuk penindasan yang dilakukan oleh Asian Agri Group.

Dalam Orasinya di depan gedung Uniland, Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Labuhanbatu Raya mengatakan bahwa Perbudakan yang dilakukan oleh Asian Agri Group merupakan tindakan yang sangat kejam.

“Lihat gedung yang tinggi ini kawan, lihat kita yang bekerja di Perusahaan mereka. Anak kita, Istri kita dipaksa bekerja untuk memenuhi target tetapi tidak menerima Upah. Sudah sangat kejam, Kalau dulu, dijaman penjajahan kita kerja hanya dibayar makan, tetapi hari ini, di Asian Agri Group kita bekerja tetapi tidak diberi upah bahkan tidak juga diberi makan” Koar Wardin selaku Ketua PC SPPK FSPMI Kabupaten Labuhanbatu.

Selain menuntut agar Asian Agri Group menghentikan penindasan terhadap buruh dan keluarganya, aksi ribuan buruh yang juga di hadiri oleh masa buruh dari Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Medan ini membawa beberapa tuntutan lain diantaranya :

1. Pisahkan pekerjaan memanen buah dengan mengutip brondolan.

2. Hentikan memanfaatkan istri dan anak pekerja pemanen yang bukan terdaftar sebagai pekerja untuk meningkatkan produksi perusahaan.

3. Naikkan premi sesuai perhitungan upah lembur.

4. angkat pekerja pupuk dan semprot menjadi PKWTT

5. PKWTT tidak adalagi masa percobaan dan hak-haknya harus diperlakukan sama dengan pekerja SKU.

6. berlakukan struktur skala upah di Perusahaan Asian Agri group,sesuai SK Gubernur tentang penetapan upah minimum

7. Copot KUPT pengawas ketenagakerjaan wilayah IV provinsi Sumatera Utara.

Lebih lanjut, setelah beberapa jam melakukan orasi dan atraksi di depan gedung Uniland, beberapa perwakilan buruh melakukan perundingan bersama management Asian Agri Group.

Budi sekretaris FSPMI ketika dikonfirmasi awak media, mengatakan Bahwa hari ini telah dilakukan negosiasi antara perwakilan buruh dan management Asian agri group tentang tuntutan aksi yang di mediasi oleh dinas tenaga kerja provinsi , Polda Sumut dan polres labuhanbatu namun negosiasi belum mendapatkan hasil kesepakatan dan buruh akan kembali melakukan aksi besok di kantor Asian agri group gedung uniland.

Sampai berita ini di tayangkan pihak management Asian agri group belum memberikan keterangan apapun kepada awak media.(Arif/IHB)

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Elza Nazriansyah Ritonga, S.Pd, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KAMMI Labuhanbatu Raya, resmi dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, mendampingi Irham Sadani Rambe, S.H selaku Ketua Umum terpilih.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergitas KAMMI Sumut Menuju Sumut Berkah: Integrasi Semangat Pemuda Mewujudkan Indonesia Jaya.” Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah KAMMI se-Sumatera Utara, alumni, pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sejumlah bupati, tokoh muda, serta organisasi kemahasiswaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe menekankan pentingnya soliditas dan integritas dalam menggerakkan organisasi mahasiswa di tengah tantangan sosial saat ini.

“KAMMI Sumut harus tampil sebagai motor perubahan dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Elza Nazriansyah menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah baru ini.

“Amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memperkuat gerakan KAMMI di Sumatera Utara. Fokus kami ke depan adalah memperkuat kaderisasi, mempererat sinergi antar daerah, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader,” tuturnya.

Ia juga menambahkan,

“Melalui jabatan ini, kami bertekad untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kebermanfaatan bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya.”

Dengan pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PW KAMMI Sumatera Utara periode 2025–2027 dapat menghadirkan inovasi dalam gerakan mahasiswa Muslim serta memperluas peran strategis KAMMI dalam pembangunan daerah dan nasional.