Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum sekaligus untuk menjamin hak setiap warga negara dalam menjalankan usaha secara aman, nyaman, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH., bersama Dr. Murniati Lumban Tobing, SE., M.Si., Michael Siregar, dan Trinov Sianturi, SH., menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum harus hadir dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Menurut mereka, tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak hanya merugikan para pedagang, tetapi juga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat serta mengganggu keharmonisan antarumat beragama yang selama ini terjaga di Kota Medan.

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencari nafkah dan menjalankan usaha. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme, intimidasi, maupun tindakan yang mengarah pada intoleransi,” tegas Lamsiang.

Ia menambahkan bahwa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, namun aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tegas.

Pernyataan tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak, yang menegaskan pihaknya siap menjamin keamanan masyarakat serta menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketenteraman di Kota Medan.

HBB berharap aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan proporsional dalam menangani persoalan ini. Dengan demikian, situasi keamanan di Kota Medan tetap kondusif dan semangat kebersamaan dalam keberagaman dapat terus terpelihara.

Selain itu, mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana damai, saling menghormati perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dapat merusak persatuan.

“Medan adalah kota yang dikenal dengan keberagamannya. Karena itu, mari kita jaga bersama nilai toleransi dan saling menghormati agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis,” tutupnya.(Red)

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul SH MH. Dengan suara lantang di hadapan massa, Lamsiang menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan yang melanda berbagai wilayah di Sumatera—khususnya Sumatera Utara—tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana biasa.

“Ini bukan sekadar banjir musiman. Ini bencana besar yang merenggut nyawa, menghancurkan rumah rakyat, memutus jalan dan jembatan, serta meluluhlantakkan sawah dan ladang. Jika negara tidak hadir secara serius, maka negara telah gagal melindungi rakyatnya,” tegas Lamsiang dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, Lamsiang didampingi sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, di antaranya Johan Merdeka (Ketua Umum Satu Betor), Ahmad Rizal (Ketua LSM Penjara Indonesia), Ustadz Martono dari FKIB, serta Wage Nainggolan, mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan luasnya dukungan publik terhadap tuntutan penetapan Bencana Nasional.

Kerugian Triliunan, Daerah Tak Mampu Menanggung

Lamsiang menguraikan secara rinci alasan mengapa penetapan Bencana Nasional menjadi keharusan. Ia mengutip rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan total kerugian akibat bencana di Sumatera mencapai Rp51 triliun.

“Kalau kita bagi secara kasar, Sumatera Utara saja menanggung sekitar Rp17 triliun. Pertanyaannya, dari mana uang sebesar itu bisa ditanggung daerah?” ujarnya.

Ia kemudian membandingkan angka kerugian tersebut dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Menurut Lamsiang, Dana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara hanya sekitar Rp100 miliar, sementara kabupaten dan kota terdampak seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga rata-rata hanya memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Kalau semuanya dikumpulkan, paling juga sekitar Rp150 miliar. Ditambah kemungkinan bantuan lain, andaikan menjadi Rp500 miliar, itu tetap tidak sebanding dengan kebutuhan puluhan triliun. Ini fakta, bukan opini,” katanya disambut sorak massa.

Tuntutan Keras BRR dan Usut Perusak Lingkungan

Atas dasar itu, Horas Bangso Batak menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana banjir di Sumatera sebagai Bencana Nasional. Kedua, meminta pembentukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti pada masa pasca-tsunami Aceh dan Nias, dengan alokasi anggaran sekitar Rp100 triliun.

“BRR adalah solusi yang pernah berhasil. Aceh dan Nias bisa bangkit karena ada BRR. Sumatera hari ini membutuhkan langkah luar biasa, bukan kebijakan setengah-setengah,” ujar Lamsiang.

Tuntutan ketiga adalah penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Lamsiang menegaskan bahwa bencana yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari praktik perusakan hutan dan lingkungan yang dibiarkan selama bertahun-tahun.

“Kami minta perusahaan perusak lingkungan ditangkap, diadili, dan dihukum. Mereka juga harus mengganti kerugian rakyat dan negara. Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban,” katanya.

Kritik Keras Pernyataan Pejabat

Dalam orasinya, Lamsiang juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menyesalkan adanya anggapan bahwa bencana di Sumatera hanya “ramai di media sosial”.

“Faktanya, ribuan rumah hanyut dan hancur. Sawah dan ladang rusak. Jalan dan jembatan putus. Bahkan ribuan orang meninggal, tertimbun, hanyut, dan sampai hari ini belum ditemukan. Ini bukan cerita media sosial, ini tragedi kemanusiaan,” tegasnya.

DPRD Sumut Nyatakan Dukungan

Di hadapan ratusan massa aksi, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai NasDem, Pdt. Berkat Kurniawan Laoly, didampingi Fajri Akbar dari Partai Demokrat, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban bencana.

Pdt. Berkat menyatakan sepakat bahwa pemerintah pusat harus menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional dan mendukung pembentukan BRR untuk mempercepat pemulihan. Pernyataan politik yang disampaikannya di hadapan massa pun menjadi perhatian serius peserta aksi.

Aksi Damai, Tuntutan Ditandatangani

Meski diguyur hujan, aksi berjalan tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Di akhir kegiatan, perwakilan massa aksi dan anggota DPRD Sumut menandatangani dokumen tuntutan bersama yang berisi desakan penetapan Bencana Nasional, pembentukan BRR, serta penindakan tegas terhadap perusak lingkungan.

Setelah kesepakatan tersebut, ratusan massa Horas Bangso Batak dan elemen masyarakat lainnya membubarkan diri dengan tertib. Namun, satu pesan ditegaskan sebelum aksi berakhir: rakyat Sumatera akan terus bersuara hingga negara benar-benar hadir untuk korban bencana.(Red)

Tampak hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, SH, MH, yang didampingi oleh Humas DPD HBB Sumut, Martuani Situmorang,Ketua Bidang Advokasi Carledy Sinaga SH, Faisal Umri SH, Eva Situmorang Ketua Pemberdayaan Perempuan & Anak. Selain itu, hadir juga Ketua DPC HBB Deli Serdang, Mangapul Tindaon dan Jaster Sinurat, Sekretaris DPC  , sebagai pelantik kepengurusan yang baru.

Pengurus yang Dilantik”

“DPDS HBB Desa Helvetia” :
– Ketua: Rudy Anto Sijabat
– Sekretaris: Pariono Siringo-ringo
– Bendahara: Tarto Nababan

“DPK HBB Kecamatan Sunggal”
– Ketua: Alimin Sagala
– Sekretaris: Gibson M Harianja
– Bendahara: Rellus Sarusuk

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyampaikan selamat kepada pengurus BPH DPK Kecamatan Sunggal dan BPH DPDs Desa Helvetia yang baru dilantik. “Kami percaya bahwa pengurus yang baru dilantik akan membawa perubahan yang besar dan terkait dengan program-program yang sudah berjalan, yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi yang ada di Sumatera Utara, segera membangun kemitraan,” ucapnya.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Lamsiang Sitompul juga menyampaikan kritik terhadap PT TPL. “Kami meminta konsesi PT TPL diperiksa karena selalu bermasalah dengan masyarakat. Jika sudah menyengsarakan rakyat, dicabut saja izinnya,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi kehadiran Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST di lokasi pemblokiran akses jalan masyarakat.

“HKBP sebagai wadah suku Batak sudah sewajarnya menjadi garda terdepan membela hak-hak halak hita. Kehadiran Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST perlu dihargai dan dihormati,” pungkasnya.

Sekretaris DPC HBB Kota Medan, Amos Hutapea, SH, juga menyampaikan selamat kepada pengurus yang dilantik. “Kami percaya bahwa pengurus yang baru dilantik akan menjadi kekuatan baru yang terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Lanjut Mangapul Sitindaon, “Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik, semoga akan membawa dampak yang positif dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tutupnya.(IHB)

Sumber : Horas Bangso Batak