Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Hal itu disampaikan Lamsiang usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Ia menegaskan persoalan itu berkaitan dengan penguasaan rumah yang telah ditempati keluarga terdakwa selama puluhan tahun.

“Menurut pendapat saya ini bukan perkara korupsi. Ini murni sengketa perdata antara terdakwa dengan PTPN,” ujar Lamsiang.

Ia menjelaskan, keluarga Eslo Simanjuntak telah menempati rumah yang menjadi objek perkara selama lebih dari 51 tahun sejak orang tua terdakwa yang merupakan mantan Dandim Pematangsiantar diberikan rumah tersebut.

Karena itu, Lamsiang menilai persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui proses pidana korupsi.

Dalam persidangan, pihak terdakwa juga menghadirkan ahli tindak pidana korupsi, Prof. Youngky Fernando, yang menyebut keuangan BUMN bukan lagi termasuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN terbaru.

Sementara itu, sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai  Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dengan agenda pemeriksaan ahli.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak, majelis hakim menunda sidang dan akan melanjutkan pemeriksaan dengan agenda keterangan terdakwa yang akan dilanjutkan pada Senin (25/5). (Red)

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung baru-baru ini, Ketua Panitia, Lamsiang Sitompul, menegaskan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan festival ini terus mengalir dari berbagai kalangan. Menurutnya, antusiasme tersebut menjadi indikator kuat bahwa festival ini memiliki daya tarik besar, baik sebagai ajang promosi kuliner khas maupun sebagai ruang pertemuan lintas budaya.

“Respon yang kami terima sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa festival ini punya potensi besar untuk menjadi agenda tahunan yang dinanti, sekaligus memperkuat identitas kuliner dan budaya,” ungkapnya.

Tidak hanya berfokus pada skala lokal dan nasional, panitia juga mulai mengarahkan perhatian pada keterlibatan internasional. Hal ini ditegaskan oleh Murniati Tobing yang menyatakan komitmennya dalam memperluas jaringan melalui konsolidasi bersama diaspora di berbagai negara. Langkah ini diyakini mampu menarik partisipasi pelaku kuliner mancanegara serta memperluas gaung festival di kancah global.

“Kolaborasi dengan diaspora menjadi kunci untuk membuka akses internasional. Kami ingin festival ini dikenal luas dan menghadirkan keberagaman cita rasa dari berbagai negara,” ujarnya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan panitia lainnya seperti Hasudungan Siahaan, Michael Siregar, serta Fozuwoloo Tafonao. Dalam diskusi yang berlangsung produktif, berbagai hal strategis dibahas secara mendalam, termasuk kurasi peserta, penyusunan agenda acara, konsep hiburan, hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi yang lebih efektif dan luas.

Selain itu, panitia juga mulai merancang konsep festival yang tidak hanya berfokus pada kuliner, tetapi juga menggabungkannya dengan pertunjukan seni dan budaya. Dengan demikian, pengunjung nantinya tidak hanya disuguhkan aneka hidangan, tetapi juga pengalaman budaya yang kaya dan beragam.

Dengan koordinasi yang semakin solid serta dukungan dari berbagai pihak, Festival Kuliner Babi Internasional Agustus 2026 diharapkan dapat terselenggara dengan sukses. Lebih dari sekadar acara kuliner, festival ini ditargetkan menjadi ikon baru yang mampu mengangkat nama Medan sebagai destinasi wisata kuliner dunia, sekaligus mempererat jejaring budaya antarbangsa.(Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kanwil ImiPas) Sumatera Utara melalui penyaluran ribuan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB).

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor DPP HBB yang berada di Jalan SM Raja/Jalan Saudara Nomor 31, Medan, pada Sabtu pagi (14/3/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional bertajuk “Ramadan Berbagi Bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang digelar serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Kanwil ImiPas Sumatera Utara, Andi Ariawan, hadir mewakili kementerian untuk menyerahkan bantuan secara simbolis kepada jajaran pengurus dan perwakilan anggota HBB.

Andi Ariawan menyampaikan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mempererat rasa kebersamaan di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah.

“Mewakili Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami menyerahkan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Walaupun nilainya tidak besar, kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan memperkuat rasa kebersamaan,” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh para pengurus dan anggota HBB yang hadir. Mereka menilai bantuan ini sangat membantu masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat.

Perwakilan anggota HBB juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami dari HBB dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” ungkap salah satu perwakilan anggota.

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul SH MH, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Kanwil ImiPas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama keluarga besar HBB.

“Atas nama pengurus dan seluruh anggota HBB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ariawan beserta jajaran Kanwil ImiPas Sumut atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” kata Lamsiang.

Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan komunikasi antara Agus Andrianto dengan keluarga besar HBB telah terjalin cukup lama, bahkan sejak beliau bertugas di Sumatera Utara dalam berbagai posisi di Kepolisian.

Menurutnya, hubungan tersebut tetap terjaga dengan baik hingga saat ini, ketika Agus Andrianto menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kami merasakan bahwa sejak beliau menjabat sebagai Wakapolda Sumut, kemudian Kapolda Sumut, hingga menduduki berbagai jabatan penting di Kepolisian, komunikasi beliau dengan HBB tetap berjalan dengan baik hingga sekarang,” ujarnya.

Lamsiang berharap hubungan baik yang telah terjalin tersebut dapat terus dipelihara sehingga silaturahmi antara HBB dan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara semakin kuat di masa mendatang.

Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Agus Andrianto pernah memberikan dukungan kepada anggota dan pengurus HBB melalui program wisata rohani bagi umat Muslim maupun Kristen.

Di akhir sambutannya, Lamsiang mendoakan agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas serta amanah yang diemban.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan pengurus HBB, mulai dari tingkat DPP, DPD Sumatera Utara, sejumlah DPC, hingga Satgas HBB.

Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut, mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan.

Menurut Lamsiang, saat itu kondisi di lapangan sudah cukup tegang karena belum adanya titik temu antara massa pendemo dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terkait tuntutan penolakan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 yang menjadi polemik.

Ia mengatakan, pada saat aksi berlangsung, para pendemo bersikeras meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut, sementara pihak pemerintah kota dinilai masih mempertahankan kebijakan tersebut. Kondisi ini membuat suasana semakin panas dan berpotensi memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

“Situasi saat itu sudah sangat tegang. Massa meminta surat edaran segera dicabut, sementara pemerintah kota masih mempertahankan kebijakan itu. Dalam kondisi seperti itu tentu diperlukan langkah yang bisa menenangkan suasana,” ujar Lamsiang.

Ia menilai keputusan Kapolrestabes Medan untuk memimpin doa di tengah situasi tersebut justru menjadi langkah yang tepat. Menurutnya, pendekatan itu mampu menurunkan tensi emosi para pendemo sehingga suasana yang semula panas perlahan menjadi lebih kondusif.

“Dengan adanya doa yang dipimpin Kapolrestabes, suasana yang tadinya panas menjadi lebih sejuk. Pendemo yang tadinya sudah emosi menjadi lebih tenang. Secara psikologis juga, ketika suasana dibuat lebih khidmat, orang tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan anarkis,” katanya.

Lamsiang menegaskan bahwa langkah tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Menurutnya, pendekatan yang humanis seperti itu justru sering dilakukan aparat kepolisian untuk menjaga situasi tetap kondusif saat menghadapi aksi demonstrasi.

Ia mencontohkan beberapa waktu lalu ketika aparat kepolisian menyambut pendemo BEM UI di Mabes Polri dengan pendekatan yang menyejukkan, seperti mengenakan kopiah, sorban, bahkan ada yang memakai hijab.

“Pendekatan seperti itu tujuannya jelas, yaitu menciptakan suasana yang lebih damai dan tidak memancing emosi massa. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Kapolrestabes Medan sudah tepat,” jelasnya.

Di sisi lain, Lamsiang juga meminta Kapolda Sumatera Utara dan Kapolrestabes Medan untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga melakukan provokasi serta menyebarkan ujaran kebencian di media sosial terkait polemik tersebut.

Ia menilai belakangan ini banyak narasi provokatif yang beredar di media sosial, bahkan ada yang mengandung unsur SARA, ajakan konflik, hingga upaya menjelek-jelekkan agama tertentu.

“Saya meminta Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan agar menindak tegas oknum-oknum yang melakukan provokasi, baik atas nama pribadi maupun organisasi. Di media sosial banyak sekali narasi yang memecah belah, bahkan ada yang mengajak perang dan menjelek-jelekkan agama tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, narasi-narasi seperti itu sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi memperkeruh keadaan jika tidak segera ditindak.

“Jangan sampai ada sekelompok orang yang terus membuat narasi provokatif dan menggiring isu ke mana-mana. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu gejolak yang lebih besar di tengah masyarakat. Karena itu saya berharap aparat kepolisian bertindak tegas terhadap para provokator agar situasi tetap kondusif,” pungkasnya.(red)

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)