Dukungan tersebut disampaikan Wong Chun Sen saat menerima audiensi jajaran DPP HBB bersama panitia Mubes dan pelantikan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (29/9/2026).

Rombongan HBB dipimpin langsung Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH, didampingi Ketua Panitia Mubes, Tomson Marisi Parapat, SH, serta sejumlah panitia dan pengurus organisasi.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran HBB menyampaikan persiapan pelaksanaan Mubes I sekaligus agenda pelantikan Pengurus DPP HBB. Audiensi juga dimanfaatkan untuk meminta arahan, bimbingan serta dukungan dari DPRD Kota Medan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Mubes I HBB yang akan digelar pada Oktober mendatang menjadi bagian dari agenda organisasi yang tengah dipersiapkan oleh panitia. Selain agenda musyawarah, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus DPP HBB.

Usai audiensi, Lamsiang Sitompul mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPRD Kota Medan untuk membangun komunikasi sekaligus meminta arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami meminta arahan dan dukungan untuk penyelenggaraan Mubes dan pelantikan pada 23 dan 24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba,” ujar Lamsiang.

Menurut Lamsiang, dukungan dan arahan dari berbagai pihak diperlukan agar agenda organisasi yang telah dipersiapkan panitia dapat terlaksana sesuai rencana.

Sementara itu, Ketua Panitia Mubes I HBB, Tomson Marisi Parapat, mengapresiasi sambutan yang diberikan Ketua DPRD Kota Medan bersama jajaran dalam menerima audiensi tersebut.

Tomson mengatakan, pertemuan berlangsung dengan baik dan pihak DPRD Kota Medan menyambut positif rencana pelaksanaan Mubes I dan pelantikan Pengurus DPP HBB.

“Ketua DPRD Kota Medan menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan siap bergotong-royong memajukan peran HBB di Kota Medan,” ucap Tomson.

Ia menilai dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi panitia dan jajaran pengurus HBB dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

Menurut Tomson, pelaksanaan Mubes tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi dalam menentukan dan menetapkan kepengurusan untuk periode berikutnya.

“Kami diterima dengan baik dan diberi support untuk pelaksanaan demokrasi. Semoga seluruh masyarakat Kota Medan dan seluruh Indonesia memberi dukungan doa agar kegiatan berjalan lancar,” tandas Tomson.

Tomson juga berharap seluruh persiapan yang dilakukan panitia dapat berjalan sesuai rencana hingga pelaksanaan Mubes dan pelantikan pada 23–24 Oktober 2026 mendatang.

Dengan adanya komunikasi dan dukungan dari DPRD Kota Medan, panitia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan lancar serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Deminar Nababan, M.Pd., Sekretaris Panitia Ojahan Lumban Tobing, Bendahara Panitia Poltak Tampubolon, S.H., M.Th., Ketua DPC HBB Medan Donald Lubis, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Aria Angkola, serta panitia Mubes I HBB Juliana, S.E. dan P. Sinurat.

Salah satu dukungan datang dari tokoh perempuan Batak sekaligus Politisi Partai NasDem Sumut, Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si.

Murniati menilai audiensi yang mempertemukan jajaran DPP HBB dengan para tokoh Batak di Sumatera Utara dapat menjadi ruang penting untuk bertukar pandangan sekaligus menyerap masukan bagi perjalanan organisasi ke depan.

“Ya, saya mendukung audiensi DPP HBB. HBB sangat berkontribusi di Bangso Batak,” ujar Murni kepada awak media, Jumat (18/9/2026).

Menurut Murniati, kontribusi HBB selama ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan organisasi, tetapi juga dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan harkat, martabat, adat, dan budaya Batak.

Ia menilai masukan dari para tokoh Batak melalui audiensi dapat menjadi bagian penting untuk memperkuat arah organisasi sekaligus mempertegas jati diri HBB.

“Masukan yang diterima saat audiensi akan membuat HBB semakin menunjukkan jati dirinya. Sudah banyak bukti bagaimana peran HBB,” katanya.

Soroti Sikap HBB di Tengah Persoalan Media Sosial

Murniati juga menyinggung sejumlah persoalan yang muncul di media sosial dan dinilai berkaitan dengan penghormatan terhadap budaya Batak.

Salah satunya ketika muncul berbagai pernyataan di media sosial yang menyinggung budaya Batak, termasuk terkait penggunaan topi Batak oleh Presiden Joko Widodo.

“Saat banyak media sosial menjelekkan Budaya Batak, khususnya Topi Batak saat Bapak Jokowi memakainya, HBB tidak mentolerir hinaan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya, sikap organisasi dalam merespons persoalan tersebut menunjukkan perhatian terhadap upaya menjaga harkat dan martabat Bangso Batak.

Ia juga menyoroti persoalan penggunaan bahasa yang dinilai tidak pantas oleh sejumlah pegiat media sosial.

“Selanjutnya persoalan di media sosial oleh pegiat medsos yang selalu melakukan perkataan-perkataan kotor. HBB konsisten menjaga harkat dan martabat Bangso Batak,” tegasnya.

Bagi Murniati, tantangan dalam menjaga identitas dan kehormatan budaya tidak hanya muncul dalam kehidupan sosial secara langsung, tetapi juga berkembang di ruang digital. Karena itu, ia melihat konsistensi organisasi dalam merespons persoalan tersebut menjadi bagian dari peran HBB.

Tidak Hanya Soal Budaya

Dukungan Murniati terhadap HBB juga tidak terlepas dari perhatian organisasi terhadap sejumlah persoalan kebijakan di daerah.

Ia mencontohkan keluarnya Surat Edaran Wali Kota terkait perdagangan dan penjualan daging babi sebagai salah satu hal yang menurutnya menunjukkan adanya perhatian HBB terhadap persoalan yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat.

“Dan yang terakhir adalah keluarnya Surat Edaran Walikota terkait perdagangan penjualan daging babi. Itu bukti nyata,” ucap Murni.

Ia berharap ke depan HBB tidak hanya semakin kuat secara organisasi, tetapi juga mampu menjadi ruang yang mempertemukan berbagai kelompok dan puak Batak dalam semangat persatuan.

“Harapannya, HBB menjadi kekuatan mempersatukan Bangso Batak di manapun berada, karena Bangso Batak adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menjunjung tinggi adab dan adat,” pungkasnya.

Audiensi Menuju MUBES I HBB

Diketahui, audiensi dalam rangka MUBES I HBB dan pelantikan pengurus DPP HBB dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (26/9/2026) pukul 15.00 WIB di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Agenda tersebut menjadi salah satu rangkaian menuju pelaksanaan MUBES I HBB pada 23–24 Oktober 2026 mendatang.

Audiensi diharapkan menjadi ruang bagi HBB untuk mendengarkan pandangan, arahan, serta masukan dari para tokoh Batak sebelum memasuki agenda besar organisasi.

Ketua Panitia MUBES I HBB, Tomson Marisi Parapat, SH, mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari keterbukaan organisasi dalam menyerap aspirasi sekaligus meminta arahan dari para tokoh Batak.

“Sehubungan akan dilaksanakannya MUBES I HBB dan Pelantikan Pengurus DPP, kami sebagai organisasi kesukuan Batak yang mempunyai visi misi dalam mengangkat harkat dan martabat Bangso Batak, kiranya dapat menerima arahan, bimbingan dan saran sebagai bagian dari penghormatan dan keterbukaan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH, mengatakan MUBES I akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi dan Bangso Batak.

“MUBES I akan menjadi momentum konsolidasi besar Bangso Batak dari 6 puak, untuk memperkuat posisi HBB sebagai organisasi penjaga marwah dan kehormatan Bangso Batak,” tandasnya. (Red)

Audiensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Musyawarah Besar (Mubes) I DPP HBB yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2026.

Berdasarkan jadwal, audiensi akan digelar pada Sabtu (26/9/2026) di Deli Room, Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Maruli Siahaan menilai pertemuan dengan para tokoh Batak tersebut dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat persatuan sekaligus menyatukan visi dalam menjaga marwah dan meningkatkan harkat serta martabat Bangso Batak.

“Saya sangat mendukung audiensi ini. Ini wadah strategis untuk kita berdiskusi, menerima arahan para Natua-tua, dan menyatukan visi dalam menjaga marwah serta mengangkat harkat martabat Bangso Batak,” ujar Maruli Siahaan di Medan, Selasa (15/9/2026).

Politisi Partai Golkar itu juga berharap hasil audiensi nantinya tidak berhenti pada penguatan internal organisasi, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan bangsa.

“Kita butuh satu kesepakatan dan komitmen bersama. Bukan hanya untuk kemajuan HBB, tapi juga kontribusi Bangso Batak bagi Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dalam agenda tersebut, Panitia Mubes I HBB mengundang 10 unsur tokoh Batak untuk mengikuti audiensi. Unsur yang diundang antara lain ketua punguan marga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, ‘Raja Luat’, ‘Raja Panusunan’, Bius 6 Puak, hingga Ketua Lembaga Adat Batak.

Ketua Panitia Mubes I HBB, Tomson Marisi Parapat, SH, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh yang dipandang sebagai ‘natua-tua’ dalam budaya Batak.

“Kami butuh bimbingan para tetua untuk membangun HBB dan mengangkat harkat martabat Bangso Batak,” kata Tomson.

Sementara itu, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyambut dukungan yang diberikan Maruli Siahaan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi bagi organisasi dalam mempersiapkan Mubes I HBB.

“Audiensi ini harus menjadi ruang dialog untuk menyatukan langkah dan visi dalam membesarkan HBB,” tandasnya.

Dengan agenda tersebut, audiensi diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pengurus HBB dan para tokoh Batak untuk memperoleh arahan sekaligus menyatukan komitmen dalam pengembangan organisasi dan kontribusi Bangso Batak bagi Indonesia.(Red)

Rapat berlangsung di Sekretariat DPP HBB, Jalan Saudara No. 31, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

Rapat tersebut membahas berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan Mubes I dan pelantikan DPP HBB, mulai dari lokasi, rangkaian acara, peralatan, hiburan, keamanan, publikasi, transportasi hingga kesiapan masing-masing seksi.

Persiapan Mubes I dan Pelantikan

Rapat diawali dengan perkenalan para peserta yang hadir. Selanjutnya, Ketua Panitia Mubes I dan Pelantikan DPP HBB, Thomson Marisi Parapat, S.H., M.H., membacakan susunan kepanitiaan yang telah dipersiapkan.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pematangan berbagai kebutuhan kegiatan. Panitia melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, dapat berjalan tertib dan lancar.

Mubes I dan pelantikan DPP HBB dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba International, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sejumlah tokoh penting, pejabat daerah maupun pusat, serta para tamu undangan.

Rapat turut dihadiri Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., bersama jajaran DPP HBB dan Sekretaris DPP HBB Luhut Situmorang, S.H.

Hadir pula Ketua DPD HBB Sumut sekaligus Ketua Panitia Mubes I dan Pelantikan DPP HBB, Thomson Marisi Parapat, S.H., M.H.

Thomson didampingi Sekretaris Panitia Deminar Nababan, S.Pd., M.Pd., Wakil Sekretaris Donal Lubis, S.H., M.H., serta sejumlah panitia dan koordinator seksi lainnya.

Dari DPC HBB Kota Medan turut hadir Sekretaris Amos Hutapea, didampingi Wakil Bendahara Michael P. Manurung, S.H.

Ketua Umum Tekankan Kekompakan Panitia

Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul mengingatkan seluruh panitia agar mengedepankan kerja sama dan kekompakan dalam mempersiapkan pelaksanaan Mubes I dan pelantikan DPP HBB.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh panitia agar setiap tahapan persiapan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Lamsiang juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta rapat agar dapat menjalankan amanah dengan semangat kebersamaan.

Ia berharap seluruh panitia dapat bekerja secara maksimal sehingga Mubes I dan pelantikan DPP HBB dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Ketua Panitia Mubes I dan Pelantikan DPP HBB Thomson Marisi Parapat menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda besar yang berkaitan dengan marwah organisasi.

“Ini merupakan ajang besar dan menyangkut marwah kita. Karena itu, dibutuhkan kekompakan seluruh panitia agar kegiatan ini dapat sukses, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan seluruh rangkaian Mubes I dan pelantikan DPP HBB,” ujar Thomson.

Sejumlah Seksi Mulai Dipersiapkan

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia telah membentuk sejumlah seksi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Seksi Media dan Pers dikoordinasikan Cristianus K. Surbakti, didampingi Ilham Hazfi Batubara, S.Psi.

Seksi Dokumentasi dipercayakan kepada Martuani Situmorang, sedangkan Seksi Informasi dan Publikasi dikoordinasikan Aria Siregar.

Sementara Seksi Transportasi dikoordinasikan Dorman Gultom bersama Belman Purba, S.E.

Seksi Kesehatan dikoordinasikan drg. Piter Sitorus.

Seksi Kerohanian dikoordinasikan Pdt. Krisman Saragih bersama Ustad Martono, S.Pd., S.H.

Selanjutnya, Seksi Hukum dan Legalitas dikoordinasikan Josmar Silaban, S.H., M.A., M.Kn., Seksi Konsumsi oleh Juli Yana Silaban, S.E., serta Seksi Peralatan dan Hiburan oleh AKP Purn. Samsudin Sipahutar, S.H.

Seksi Keamanan dikoordinasikan Kardiaman Silalahi.

Seksi Penerima Tamu dikoordinasikan Magdalena Henny F. br. Hutabarat, sementara Seksi Dana dikoordinasikan Kondios Pasaribu, S.H., M.H.

Untuk Penggerak Massa dikoordinasikan Jalamser Sihombing.

Sementara Seksi Acara dikoordinasikan Deminar Nababan, S.Pd., M.Pd., dengan Eddy Simanjuntak sebagai Master of Ceremony (MC).

Pembagian tugas tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya panitia memastikan seluruh kebutuhan Mubes I dan pelantikan DPP HBB dapat dipersiapkan secara terkoordinasi.

Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian pematangan persiapan panitia menjelang pelaksanaan Mubes I dan pelantikan DPP HBB pada 23–24 Oktober 2026.

Untuk memperkuat persiapan, panitia akan kembali menggelar rapat lanjutan pada Sabtu, 5 September 2026, guna membahas dan merampungkan berbagai persiapan yang masih diperlukan.(Red)

Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan massa dalam dialog bersama pihak Polda Sumut. Sebanyak 10 perwakilan diterima untuk menyampaikan sejumlah keberatan terkait proses penanganan kedua perkara tersebut.

Dalam pertemuan itu, massa meminta Polda Sumut tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan di tingkat polres.

Salah satu perkara yang dibawa ke Polda Sumut berkaitan dengan kematian Boy Simamora di wilayah Tapanuli Tengah. Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumut , tertanggal 1 Juni 2026.

Keluarga korban bersama pendamping hukum menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengungkapan penyebab kematian Boy.

Perkara lainnya menyangkut kematian Hiras, seorang ibu dan ASN, dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan perkara tersebut tercatat dengan nomor LP/A/75/III/2026/SPKT.SAT LANTAS/Polres Sergai/Polda Sumut , tertanggal 10 Maret 2026.

Persoalan yang dipertanyakan massa antara lain mengenai posisi korban dalam perkara tersebut. Massa meminta proses hukum dilakukan secara objektif dengan memperhatikan seluruh rangkaian kejadian dan pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab.

Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, mengatakan pihaknya telah menyampaikan permintaan agar kedua perkara tersebut ditangani langsung Polda Sumut.

“Kami sudah bertemu dan menyampaikan agar kedua perkara ini ditarik ke Polda Sumut. Karena kasus di Polres Tapteng ini tidak sulit. Di kasus Boy Simamora semua unsurnya ada, baik korban, saksi dan lainnya,” ujar Lamsiang.

Menurutnya, pihak keluarga membutuhkan kepastian hukum sehingga proses penanganan perkara tidak berlarut-larut.

Kuasa hukum keluarga korban, Parlaungan Silalahi, SH, MH, menambahkan bahwa pihaknya juga sedang berupaya membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.

Sementara itu, persoalan kecelakaan yang menewaskan Hiras juga menjadi perhatian HBB. Lamsiang mempertanyakan proses hukum yang berjalan setelah korban meninggal dunia akibat kecelakaan.

“Juga perkara di Polres Sergai di mana seorang ibu meninggal karena kecelakaan. Ia masuk lubang galian di jalan dan dilindas truk, namun di laporan kepolisian korban ini jadi terlapor,” katanya.

Ia meminta kepolisian mendalami peran pengemudi truk maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau kondisi jalan yang diduga berkaitan dengan kecelakaan tersebut.

Di sisi lain, Polda Sumut belum memberikan kepastian apakah kedua perkara tersebut akan langsung ditarik ke tingkat Polda.

AKBP Kamdani, S.Ag., M.H., yang menerima perwakilan massa, mengatakan tuntutan yang disampaikan telah diterima dan selanjutnya akan dibahas oleh pihak terkait.

“Selaku penerima tuntutan dari rekan-rekan, terkait penanganan kasus selama ini, telah diterima pihak Krimum dan nanti kami akan evaluasi apakah ditarik atau tidak ke Polda Sumut,” ujarnya.

Kamdani menegaskan keputusan tersebut nantinya akan mempertimbangkan aspek teknis yang menjadi kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

“Untuk kasus ini ditarik atau tidak melihat pertimbangan teknis dari Krimum nantinya,” tandasnya.

Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam aksi HBB dan TGAPH&K. Sebab, untuk sementara, tuntutan pengambilalihan kedua perkara belum mendapat keputusan final dari Polda Sumut dan masih menunggu hasil evaluasi internal.

Aksi kemudian berakhir setelah perwakilan massa memperoleh tanggapan dari pihak kepolisian. Massa membubarkan diri secara tertib sambil menyatakan akan kembali menyuarakan tuntutan apabila tidak ada perkembangan berarti dalam penanganan kedua perkara tersebut.(Red)

HBB menyoroti dua perkara, yakni kasus kematian Boy Simamora yang ditangani Polres Tapanuli Tengah serta kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang perempuan, Hiras Boru Sibarani, di wilayah hukum Polres Sergai.

Kasus kematian Boy Simamora tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumut, tertanggal 1 Juni 2026. HBB menyebut korban diduga meninggal akibat tindak kekerasan dan mempertanyakan proses penyidikan yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai penyebab kematian korban.

Sementara itu, kasus kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/75/III/2026/SPKT.SAT LANTAS/Polres Sergai/Polda Sumut, tertanggal 10 Maret 2026. Kasus tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Hiras Boru Sibarani, seorang aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul SH MH, mengecam penanganan kedua perkara tersebut. HBB bahkan berencana menggelar aksi di depan Mapolda Sumut pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Kami bersama keluarga para korban akan menggelar aksi pada Hari Kamis (13/8/2026), sekira pukul 10.00 WIB di depan Polda Sumut,” ujar Lamsiang, Selasa (11/8/2026).

Kasus Kematian Boy Simamora

Menurut Lamsiang, salah satu tuntutan dalam aksi tersebut berkaitan dengan penanganan kasus kematian Boy Simamora yang dinilai belum memberikan kejelasan.

“Awalnya diduga korban meninggal karena diterkam buaya, tapi hasil visum tidak mendukung,” ungkapnya.

Lamsiang juga mengklaim terdapat dugaan upaya merintangi proses penyidikan karena lima dari sembilan saksi disebut sudah tidak berada di tempat.

“Kami melihat ada upaya merintangi penyidikan karena lima dari sembilan saksi saat ini tidak ada lagi di tempat. Diduga ada orang yang mengintervensi kasus yang sudah cukup lama ini,” katanya.

Ia menegaskan, penyelidikan dan penyidikan semestinya dilakukan untuk membuat terang suatu perkara dan menemukan pihak yang bertanggung jawab.

“Esensi penyelidikan dan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana. Ini malah penyidik membuat kasus ini menjadi kabur. Harusnya dicari siapa pelakunya,” tegas Lamsiang.

Soroti Kecelakaan yang Menewaskan ASN

Selain kasus Boy Simamora, HBB juga menyoroti penanganan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Hiras Boru Sibarani pada Maret 2026 di Jalan Medan–Tebingtinggi.

Lamsiang menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, korban mengendarai sepeda motor dan diduga masuk ke lubang pekerjaan perbaikan jalan yang disebut tidak dilengkapi marka atau rambu yang memadai.

Korban kemudian kehilangan keseimbangan. Sepeda motornya disebut terlempar ke kiri, sementara korban terjatuh ke arah kanan dan kemudian terlindas truk milik PT SSSS hingga meninggal dunia.

“Kami menuntut dan meminta Polda Sumut agar mengambil alih penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Hiras pada bulan Maret 2026 di Jalan Medan–Tebingtinggi,” jelasnya.

HBB juga mempertanyakan tindakan pengemudi truk setelah kecelakaan. Menurut Lamsiang, pengemudi disebut tidak langsung berhenti dan memberikan pertolongan, melainkan meninggalkan lokasi sebelum akhirnya dihentikan setelah diteriaki warga di sekitar Polsek Perbaungan.

“Kami meminta sopir ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia. Kami juga meminta pertanggungjawaban pihak yang menangani perbaikan jalan yang menggali jalan tersebut namun tidak memasang rambu dan tidak menempatkan petugas sehingga terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Korban Justru Jadi Terlapor

Lamsiang juga mempersoalkan adanya dokumen SPDP yang menurutnya mencantumkan korban sebagai terlapor dalam perkara tersebut.

“Penyidik tidak jelas. SPDP yang kami terima justru korban jadi terlapor. Ini aneh, korban penyebab dirinya meninggal dunia. Jangan-jangan nanti polisi sebut ia bunuh diri,” tandasnya.

Atas kedua perkara tersebut, HBB mendesak Polda Sumut mengambil alih penanganan dan melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Tapanuli Tengah dan Polres Serdang Bedagai.

“Kepada masyarakat yang simpati terhadap kezaliman dan ketidakadilan, mari kita bergabung. Kita tuntut polisi mengungkap tuntas kasus Boy Simamora dan Hiras,” pungkas Lamsiang.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Polres Tapanuli Tengah maupun Polres Serdang Bedagai terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan HBB. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait.(Red)

Rombongan DPP HBB dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH., MH. , dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DitjenPAS Sumatera Utara, Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Kanwil DitjenPAS Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD HBB Sumut Thomson Parapat, SH., Sekretaris DPD HBB Sumut Ganda Pasaribu, SH., Ketua DPC HBB Deli Serdang M. Sitindaon, Sekretaris DPC HBB Kota Medan Amos Hutapea, Wakil Bendahara HBB Kota Medan Michael P. Manurung, SH., serta Aria Angkola dari DPP HBB Bidang Media dan IT.

Kunjungan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pemasyarakatan dalam mendukung proses pembinaan warga binaan agar mampu kembali menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah pembinaan yang telah dilakukan DitjenPAS Sumut. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan saat ini menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin berorientasi pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“HBB melihat adanya perubahan yang nyata dalam pola pembinaan warga binaan. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya memberikan pembinaan mental dan spiritual, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat menjadi modal kehidupan setelah bebas nanti. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Lamsiang.

Ia menegaskan bahwa HBB sebagai organisasi sosial kemasyarakatan siap mendukung berbagai program pembinaan yang bertujuan menciptakan warga binaan yang mandiri, produktif, serta memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Sumut Yudi Suseno menyambut baik kunjungan DPP HBB dan mengapresiasi perhatian yang diberikan terhadap dunia pemasyarakatan.

Menurut Yudi, keberhasilan pembinaan warga binaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membantu mengubah stigma yang masih melekat terhadap warga binaan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani proses pembinaan,” ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dijalankan DitjenPAS telah menghasilkan banyak perubahan positif. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengajak HBB untuk ikut mendukung Program Desa Binaan dan berbagai program reintegrasi sosial lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan sosial setelah masa pidana berakhir.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan warga binaan yang memiliki kompetensi, rasa percaya diri, dan kemampuan beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah bertukar pikiran mengenai pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembinaan pemasyarakatan yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Melalui silaturahmi ini, HBB dan DitjenPAS Sumut berharap dapat membangun kerja sama yang lebih erat di masa mendatang, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta reintegrasi sosial warga binaan agar mampu kembali menjadi bagian yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya membina, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap warga binaan.(Red)

Hal itu disampaikan Lamsiang usai mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, perkara tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Ia menegaskan persoalan itu berkaitan dengan penguasaan rumah yang telah ditempati keluarga terdakwa selama puluhan tahun.

“Menurut pendapat saya ini bukan perkara korupsi. Ini murni sengketa perdata antara terdakwa dengan PTPN,” ujar Lamsiang.

Ia menjelaskan, keluarga Eslo Simanjuntak telah menempati rumah yang menjadi objek perkara selama lebih dari 51 tahun sejak orang tua terdakwa yang merupakan mantan Dandim Pematangsiantar diberikan rumah tersebut.

Karena itu, Lamsiang menilai persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui proses pidana korupsi.

Dalam persidangan, pihak terdakwa juga menghadirkan ahli tindak pidana korupsi, Prof. Youngky Fernando, yang menyebut keuangan BUMN bukan lagi termasuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN terbaru.

Sementara itu, sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai  Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dengan agenda pemeriksaan ahli.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak, majelis hakim menunda sidang dan akan melanjutkan pemeriksaan dengan agenda keterangan terdakwa yang akan dilanjutkan pada Senin (25/5). (Red)