Oleh: Khoiruddin Harahap

ACEH|PERS.NEWS-Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu narasi besar dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan yang layak, target tersebut tentu menghadirkan harapan. Bagi generasi muda, terutama mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, peluang kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dikritisi: sejauh mana ambisi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa laju deforestasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Berbagai proyek investasi yang berorientasi pada ekspansi industri, pertambangan, dan pembukaan lahan sering kali menimbulkan konsekuensi terhadap kawasan hutan dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, janji jutaan lapangan kerja tidak boleh hanya dipahami sebagai keberhasilan ekonomi semata. Pembangunan harus dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada akhirnya akan menciptakan biaya lingkungan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya suhu global merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Ironisnya, kelompok masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dari berbagai krisis ekologis tersebut.

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya memandang bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keduanya bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, transparansi dalam pemberian izin usaha, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan. Penciptaan lapangan kerja memang penting, tetapi kualitas pembangunan jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang dibangun hari ini tidak berubah menjadi krisis di masa depan.

Bangsa ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Angka 19 juta lapangan kerja akan menjadi capaian yang membanggakan apabila tidak dibayar dengan hilangnya jutaan hektare hutan, rusaknya ekosistem, dan meningkatnya kerentanan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis hanya akan mewariskan masalah bagi generasi berikutnya.

Karena itu, pertanyaan yang harus terus diajukan bukan hanya berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan, tetapi juga lingkungan seperti apa yang akan diwariskan kepada anak cucu bangsa. Di titik inilah ekonomi dan ekologi harus dipertemukan dalam satu visi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan Indonesia.(Red)

Khoiruddin Harahap
Kader HMI Komisariat FISIP Universitas Malikussaleh.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan alih fungsi sungai yang dinilai berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur sungai, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Ini bukan hanya soal sungai, tetapi menyangkut masa depan masyarakat yang terdampak,” ujarnya dalam orasi.

Ia juga meminta Polda Sumut untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah dan perusahaan yang disebut-sebut dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, dugaan penutupan atau perubahan aliran sungai itu telah menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir dan gangguan ekosistem di wilayah sekitar. Namun, ia menilai persoalan tersebut belum mendapat penanganan yang maksimal.

Dalam orasinya, PW IPA Sumut juga meminta aparat kepolisian untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses tersebut, termasuk pihak perusahaan PT MNA serta pejabat daerah terkait. Namun, seluruh dugaan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi.

Massa aksi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial di Kabupaten Batu Bara. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Situasi sempat memanas, namun kembali kondusif hingga kegiatan selesai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun PT MNA terkait tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut.(Red)

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang menyatakan keprihatinannya atas maraknya eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan memadai.

“Lihat saja pertambangan pasir laut, sungai dan kali yang dikeruk, pertambangan emas dan nikel yang digali, serta hutan yang dibabat habis. Ini jelas pengrusakan lingkungan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan melekat, negeri ini akan menjadi gersang, gundul, tanpa resapan air. Dampaknya sudah kita rasakan: banjir dan kebakaran alam terjadi di mana-mana,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

SDA Indonesia Dikuras, Negara Dirugikan

Dalam catatan khusus selama 10 tahun terakhir, Prof. Sutan Nasomal menyebut terjadi pengurasan kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik di darat maupun laut, yang diduga dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum yang tidak tersentuh hukum.

Ia meminta Presiden RI memperketat pengawasan serta menindak tegas semua pihak yang terlibat.

“Jika WNA bisa mengeruk kekayaan SDA Indonesia, mustahil tanpa keterlibatan oknum pejabat pusat maupun daerah. Ini menjadi perhatian serius rakyat Indonesia dan dunia internasional,” ujarnya.

Contoh Kasus Kerugian Negara

Prof. Sutan Nasomal mengungkap sejumlah aduan masyarakat yang diterimanya, antara lain:

• Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh WNA di Kabupaten Keerom, Papua.

• Dugaan ekspor ilegal bijih nikel ke China sebanyak 5,3 juta ton periode 2020–2022, yang merugikan negara karena tidak membayar pajak dan royalti.

• Penambangan emas ilegal oleh WNA Tiongkok di Kalimantan Barat (Ketapang) dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat), dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah, termasuk potensi kerugian Rp1.020 triliun di Ketapang.

Skandal Timah Bangka Belitung

Ia juga menyoroti praktik penyelundupan timah di Bangka Belitung. Sekitar 80 persen hasil timah diduga diselundupkan ke luar negeri. Sebanyak 12.000 ton timah dikirim secara ilegal, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Jika terbukti ada pejabat pusat atau daerah yang memfasilitasi, tangkap dan hukum berat, bahkan dimiskinkan,” tegasnya.

Misinvoicing dan Impor Ilegal

Kerugian negara juga terjadi melalui praktik misinvoicing ekspor-impor, yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Manipulasi nilai faktur ini menyebabkan penggelapan pajak dan bea masuk serta merusak daya saing industri nasional.

“Presiden harus tegas. Bila perlu, lembaga pengawasan yang gagal menjalankan fungsi harus dievaluasi atau dibubarkan,” kata Prof. Sutan Nasomal.

Deforestasi dan Illegal Logging

Negara juga dirugikan oleh maraknya illegal logging dan alih fungsi hutan yang tak terkendali. Berdasarkan data FAO, luas hutan Indonesia menyusut dari 118,5 juta hektare pada 1990 menjadi 92,1 juta hektare pada 2020—setidaknya 18 juta hektare hutan hilang.

Para pemerhati lingkungan mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hingga 10 juta hektare hutan. “Ini bukan angka kecil. Negara harus memanggil dan memeriksa oknum pejabat masa lalu yang terlibat dalam perusakan hutan,” tegasnya.

Pencurian Ikan Rugikan Rp300 Triliun per Tahun

Kerugian akibat illegal fishing mencapai Rp300 triliun per tahun, dan dalam 10 tahun terakhir total kerugian menembus Rp3.000 triliun.

“Angka itu cukup untuk membayar utang Indonesia ke seluruh dunia,” ujar Prof. Sutan Nasomal, seraya meminta Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto menindak tegas pihak-pihak yang merusak dan merugikan laut Indonesia.

Kekayaan Emas Indonesia

Ia juga mempertanyakan pengawasan negara terhadap kekayaan emas Indonesia yang sangat besar dan diperkirakan tidak akan habis hingga 300 tahun jika dikelola dengan benar. Indonesia memiliki sedikitnya 12 wilayah tambang emas utama, antara lain Mimika, DMLZ Papua, Pongkor, Banyuwangi, Batu Hijau, Dompu, Gosowong, Martabe, Aceh Tengah, Pohuwato, Kalimantan Tengah, dan Toka Tindung.

Pernyataan Mahfud MD

Prof. Sutan Nasomal mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD yang pernah menyampaikan informasi dari PPATK bahwa jika celah korupsi di sektor pertambangan ditutup, setiap warga Indonesia berpotensi menerima Rp20 juta per bulan tanpa bekerja.

Namun faktanya, kemiskinan justru semakin meluas.

Penutup

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta, kepada pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional, Selasa (16/12/2025), melalui sambungan telepon dari Jakarta.(PSN)

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tebing Tinggi menilai rangkaian kasus tersebut menjadi indikator serius bahwa integritas dan sistem pengawasan internal pemerintah daerah perlu diperkuat. Organisasi mahasiswa nasionalis itu memberikan peringatan keras agar seluruh pejabat OPD bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel.

“Bangkai yang disimpan pasti tercium baunya,” tegas Ketua DPC GMNI Tebing Tinggi, Rio Samuel Manurung.
Ia menambahkan bahwa setiap bentuk penyimpangan anggaran pada akhirnya akan terungkap.

Tiga Kasus yang Mencuat: Sorotan Tajam Publik

Berikut rangkuman kasus dugaan korupsi yang ramai diberitakan oleh berbagai media dan saat ini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum.

1. Pengadaan Smartboard Rp 13 Miliar: Mantan Kadis Pendidikan Ditahan

Kasus pertama menyangkut dugaan penyimpangan pengadaan 93 unit smartboard untuk sekolah tingkat SMP.

• Nilai proyek: Rp 13 miliar

• Dugaan kerugian negara: sekitar Rp 6 miliar

• Status hukum: Mantan Kadis Pendidikan, IK, telah ditetapkan sebagai tersangka

Penyidik menduga adanya mark-up dan rekayasa harga satuan barang. Publik mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan bisa gagal mendeteksi penyimpangan pada proyek pendidikan bernilai besar.

2. BPBD dan Dokumen Perencanaan Fiktif Rp 611 Juta

Kasus kedua muncul dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

• Objek kasus: Penyusunan 13 dokumen perencanaan

• Dugaan kerugian negara: Rp 611 juta

• Temuan: Hasil dokumen dinilai tidak memiliki output yang jelas

• Status hukum: Mantan Kepala BPBD dan seorang Kabid ditetapkan sebagai tersangka

Ironinya, anggaran kebencanaan yang seharusnya melindungi masyarakat justru diduga disalahgunakan.

3. Penyelewengan BBM Subsidi di DLH: Selisih Rp 300 Juta

Kasus ketiga melibatkan pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait penggunaan BBM subsidi dan pemeliharaan kendaraan operasional.

• Total anggaran: Rp 1,42 miliar

• Dugaan selisih/ketidaksesuaian data: sekitar Rp 300 juta

• Temuan penyidik: Perbedaan signifikan antara data pembelian BBM berbasis barcode dengan SPJ yang dilaporkan

Kasus ini memperlihatkan bahwa penyimpangan bisa terjadi bahkan pada level operasional harian.

GMNI: Tiga Kasus Ini Adalah Alarm Besar Integritas Pemerintahan

DPC GMNI menilai bahwa tiga perkara tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran, mulai dari:

• Perencanaan

• Pengadaan barang/jasa

• Pertanggungjawaban anggaran

“Anggaran publik harus digunakan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya individu atau kelompok. Ini persoalan moral, bukan hanya persoalan hukum,” ujar Rio.

Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Desakan: Penindakan Tanpa Tebang Pilih

GMNI Tebing Tinggi meminta aparat penegak hukum untuk:

• Menelusuri aliran dana

• Mengungkap jaringan keterlibatan

• Memeriksa pihak lain yang berpotensi terlibat

“Penegakan hukum harus komprehensif, bukan simbolis,” tegas Rio.

Menurutnya, proses hukum yang transparan dan tuntas akan menjadi peringatan bagi OPD lain agar tidak bermain-main dengan anggaran publik.

Ajakan untuk Publik: Perkuat Pengawasan Sosial

GMNI juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya pada sektor strategis:

• Pendidikan

• Kebencanaan

• Lingkungan hidup

Ketiga sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sehingga penyimpangan anggaran akan berdampak luas.

“Jika publik aktif mengawasi, ruang penyimpangan semakin kecil,” tutup Rio.
(Arif)

Aksi ini menjadi momentum bagi LMND untuk menyoroti berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mereka nilai belum dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola SDA berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator lapangan LMND, Marven Desto, menyampaikan bahwa masalah korupsi SDA tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan HAM masyarakat. Ia menilai bahwa eksploitasi SDA yang tidak transparan serta lemahnya pengawasan negara berpotensi membuka ruang bagi praktik rente dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam orasinya, Marven menegaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di banyak daerah tidak dapat dipisahkan dari pola tata kelola SDA yang memberi keuntungan besar kepada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar kerap menanggung dampak buruknya. Ia mencontohkan banjir bandang, pencemaran air, hilangnya ruang hidup, hingga konflik tanah yang terus berulang sebagai bagian dari konsekuensi buruk tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat.

LMND juga menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyimpangan yang mencuat di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai bahwa besarnya potensi kebocoran anggaran dari sektor ini dapat berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Karena itulah, LMND mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, menindak tegas pelaku korupsi, serta memastikan bahwa keuntungan dari SDA kembali sepenuhnya untuk rakyat.

Dalam aksinya, LMND mengusung slogan: “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila, Lawan Serakahnomics.” Slogan tersebut, menurut mereka, merupakan seruan untuk membangun tata kelola SDA yang lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Selain menyampaikan kritik, LMND juga membawa 10 tuntutan yang dianggap relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan agraria, perlindungan masyarakat sipil, penanganan konflik lingkungan, hingga penguatan payung hukum bagi kelompok rentan. LMND menilai bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan ini penting untuk memastikan keadilan sosial serta perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun sepuluh tuntutan tersebut meliputi:

1.Pengesahan RUU PPRT dan optimalisasi pelaksanaan UU TPKS

2.Percepatan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria

3.Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil

4.Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi rakyat miskin

5.Pengesahan RUU Perampasan Aset

6.Pelaksanaan P5 HAM bagi korban penggusuran

7.Penghentian perampasan tanah serta implementasi Pasal 33 UUD 1945

8.Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera dan Aceh

9.Penindakan terhadap mafia tanah dan tambang ilegal

10.Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan secara damai dan tertib. Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan disampaikan kepada perwakilan dari Kementerian ESDM.

LMND berharap pemerintah menindaklanjuti aspirasi mereka dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, terutama komunitas yang terdampak langsung oleh persoalan SDA.(MSE)