Menurut Fauzan, menjaga kebersihan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat di tingkat kecamatan hingga lingkungan tempat tinggal dinilai penting untuk menciptakan Kota Medan yang bersih, nyaman, dan indah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Gerakan ASRI Partai Gerindra Sumatera Utara yang digelar di Medan Islamic Center (MIC), Medan Labuhan, Sabtu (26/9/2026).

“Kita harapkan masyarakat ikut menjaga kebersihan di seluruh Kota Medan supaya kota ini bersih, nyaman, dan indah. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, tetapi kita bersama-sama sebagai masyarakat Kota Medan harus menjaga kebersihan lingkungan di masing-masing kecamatan,” ujar Fauzan.

Ia menilai kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun melalui kesadaran bersama. Menurutnya, kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Fauzan juga mengatakan, Gerakan ASRI dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan.

“Kalau masyarakat ikut bergerak dan peduli terhadap lingkungan, tentu upaya menjaga kebersihan Kota Medan akan lebih mudah dilakukan,” katanya.

Kegiatan Gerakan ASRI tersebut juga menjadi ruang silaturahmi bagi kader, anggota legislatif, organisasi sayap partai, badan, simpatisan, serta pendukung Partai Gerindra Sumatera Utara.

Kegiatan dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo, S.H., M.H., M.M., anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, anggota DPRD Kota Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir, S.Pd., M.A., serta anggota DPRD Kota Medan Tia Ayu Anggraini, S.Kom., M.H.

Hadir pula H. M. Husni, S.E., M.M., bersama jajaran kader dan organisasi sayap Partai Gerindra Sumatera Utara.

Gerakan tersebut menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Kepedulian terhadap kebersihan dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik kota, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat dalam merawat ruang hidup bersama.

Dari Medan Labuhan, Fauzan mengajak masyarakat menjadikan kebersihan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat.

Ia berharap semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan dapat terus tumbuh dan melibatkan masyarakat di seluruh kecamatan di Kota Medan.(Red)

Salah satu narasumber yang ditemui awak media mengungkap, pemberian uang disebut terjadi ketika UMR datang ke lokasi pemuatan. Bahkan, menurut narasumber tersebut, sebagian aktivitas pemuatan kayu disebut dilakukan pada malam hingga dini hari untuk menghindari kehadiran petugas.

“Biasanya seribu, kalau dia datang mengeluh, di belakang lagi yang bakase doi. Ini makanya biasa ada yang muat tengah malam supaya menghindari dia, supaya dia tidak dapat,” ujar narasumber tersebut.

Keterangan itu kemudian mendapat penguatan dari NWR, yang ditemui awak media secara terpisah pada 19 Agustus 2026. NWR mengklaim mengetahui aktivitas para pemain kayu di wilayah tersebut dan menyebut UMR mengetahui keberadaan sejumlah pelaku yang disebutnya sebagai pemain besar.

“Pemain di sana itu banyak yang besar, cuma pura-pura miskin saja. Kami semua saling tahu dengan UMR,” kata NWR.

Dua keterangan tersebut menjadi dasar munculnya dugaan adanya persoalan dalam pengawasan aktivitas kayu di wilayah Bolano Lambunu. Namun, sejauh ini informasi tersebut masih berupa keterangan narasumber dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.

Upaya konfirmasi kepada UMR telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun, respons yang diterima hanya berupa “Walaikumsalam”, tanpa penjelasan substantif mengenai dugaan pemberian uang maupun aktivitas pemuatan kayu yang disebut oleh para narasumber.

Kondisi tersebut membuat dugaan yang beredar belum mendapatkan penjelasan dari pihak yang disebut. Karena itu, diperlukan klarifikasi dari UMR maupun institusi terkait untuk memastikan apakah tudingan tersebut memiliki dasar atau justru merupakan informasi yang tidak benar.

Di sisi lain, dugaan praktik pemberian uang kepada petugas dalam aktivitas penebangan kayu ilegal menjadi persoalan serius apabila nantinya terbukti. Sebab, pengawasan kehutanan semestinya memastikan setiap aktivitas pemanfaatan hasil hutan berlangsung sesuai ketentuan, bukan membiarkan pelanggaran berjalan tanpa pengawasan.

Kini perhatian tidak hanya tertuju pada siapa yang menebang dan mengangkut kayu, tetapi juga pada bagaimana pengawasan di lapangan dijalankan. Jika benar terdapat transaksi sebagaimana diungkapkan narasumber, pertanyaannya adalah sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu mendeteksi dan menindak praktik tersebut.

Redaksi masih melakukan penelusuran terhadap informasi yang dihimpun, termasuk berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Kehutanan dan pihak berwenang lainnya. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana.

Redaksi membuka ruang bagi UMR serta pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab secara proporsional.(TIM)

Sorotan mahasiswa mencakup dugaan persoalan lingkungan, penebangan pohon di area proyek, pengelolaan kayu hasil tebangan, transparansi pelaksanaan proyek, hingga potensi beban pembiayaan terhadap pemerintah daerah pada masa mendatang.

Proyek BRT Mebidang diketahui melibatkan konsorsium BUMN, yakni PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

Soroti Penebangan Pohon dan Pengelolaan Kayu

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah aktivitas penebangan pohon di sejumlah area yang terdampak pembangunan BRT.

Mahasiswa menilai penebangan dalam jumlah besar perlu disertai kajian dan pengelolaan lingkungan yang jelas, termasuk mengenai dampaknya terhadap ruang terbuka hijau (RTH), area resapan air, serta kondisi lingkungan di sekitar jalur pembangunan.

Selain itu, mereka mempertanyakan mekanisme pengelolaan kayu hasil tebangan, termasuk jumlah, lokasi penyimpanan, status kepemilikan, serta apakah seluruh proses pemanfaatan atau pemindahannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muncul pula dugaan bahwa sebagian kayu hasil tebangan memiliki nilai ekonomis. Namun, dugaan tersebut menurut mahasiswa perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kayu tersebut.

Karena itu, mereka meminta APH menelusuri seluruh rantai pengelolaan kayu, mulai dari proses penebangan, pengangkutan, penyimpanan hingga pemanfaatannya.

GMNI Sumut Minta APH Turun Tangan

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat dan mahasiswa.

“Pengrusakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penebangan pohon dalam proses pembangunan BRT harus dilakukan berdasarkan aturan dan kajian lingkungan yang jelas. Kami juga meminta dugaan pengelolaan atau komersialisasi kayu hasil tebangan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari aset atau hasil tebangan yang statusnya merupakan milik publik,” tegas Armando.

Ia juga mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut dan instansi terkait melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

KAMMI Soroti Transparansi dan Evaluasi Lingkungan

Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Saddani Rambe, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek transportasi massal tersebut.

Menurutnya, pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, lalu lintas, serta kepentingan masyarakat.

> “Pembangunan seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru. Kami meminta adanya transparansi mengenai pelaksanaan proyek, termasuk pengelolaan pohon dan kayu hasil tebangan serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pembangunan,” ujar Irham.

Ia meminta pemerintah dan pihak pelaksana melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.

KAMMI juga mendorong agar dokumen dan proses evaluasi lingkungan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh

GMNI dan KAMMI Sumut selanjutnya mendesak APH, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, diminta mencakup:

1. Pendataan dan penelusuran kayu hasil tebangan , termasuk volume, lokasi penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatannya.

2. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan tata kelola proyek, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemilik pekerjaan, kontraktor, konsorsium, serta pihak terkait lainnya.

4. Evaluasi dampak terhadap lalu lintas, drainase, RTH, dan lingkungan sekitar.

5. Audit terhadap penggunaan anggaran dan potensi kewajiban pemerintah daerah apabila terdapat pembiayaan atau subsidi operasional pada tahap selanjutnya.Mahasiswa menilai pemeriksaan diperlukan agar berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan data dan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi di lapangan.

Potensi Beban Pembiayaan Daerah

Selain persoalan konstruksi dan lingkungan, keberlanjutan operasional BRT juga menjadi perhatian.

Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan biaya operasional, subsidi, pemeliharaan infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah apabila sistem BRT nantinya membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Mereka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya harus dinilai dari keberhasilan tahap konstruksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Jika aspek integrasi transportasi, tata ruang, rekayasa lalu lintas, mitigasi banjir, serta pembiayaan operasional tidak direncanakan secara matang, mereka khawatir proyek tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Minta Semua Pihak Berikan Klarifikasi

Atas berbagai sorotan tersebut, GMNI dan KAMMI Sumut meminta pemerintah, instansi terkait, serta pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan.

Hingga berita ini disusun, berbagai tudingan mengenai dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan kayu hasil tebangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak mahasiswa yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PP, PT WEGE, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai apakah terdapat pelanggaran hukum, pelanggaran administratif, persoalan tata kelola, atau tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang ditudingkan.(Red)

Menurut Julfikar, karhutla menunjukkan masih kuatnya praktik penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam yang menempatkan kepentingan ekonomi segelintir pihak di atas keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Karhutla adalah bukti bahwa rakyat terus membayar mahal ongkos dari tata kelola sumber daya alam yang tunduk pada kepentingan modal. Negara tidak boleh menjadi pelayan korporasi. Negara harus berdiri di pihak rakyat dan merebut kembali kedaulatan atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Julfikar Hasan, Minggu (23/8/2026).

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai wajah “Serakahnomics”, yakni praktik ekonomi yang dinilainya mendorong eksploitasi alam demi akumulasi keuntungan, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya berupa asap, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, hingga ancaman kesehatan.

Julfikar mengapresiasi respons Presiden Prabowo dalam menghadapi karhutla. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus dilanjutkan dengan penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehutanan.

“Tidak cukup hanya memadamkan api. Pemerintah harus membongkar akar persoalannya, menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar hukum, dan menghentikan praktik penguasaan sumber daya alam yang mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Julfikar menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni perlu mempertanggungjawabkan kinerja kementeriannya. Menurutnya, pemerintah tidak boleh baru bergerak ketika karhutla telah berkembang menjadi krisis, tetapi harus memastikan pencegahan, pengawasan, perlindungan kawasan hutan, dan penegakan hukum berjalan sejak awal.

“Kalau negara serius menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dan melawan Serakahnomics, tidak boleh ada kompromi dengan kepentingan modal yang merusak lingkungan. Jika Raja Juli Antoni gagal menjalankan mandat melindungi hutan dan rakyat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Raja Juli Antoni harus mundur!” ujar Julfikar.

Ia menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ruang akumulasi keuntungan segelintir pemilik modal.

Julfikar pun menyerukan perlawanan terhadap praktik “Serakahnomics” dan dominasi modal dalam penguasaan sumber daya alam.

“Selamatkan hutan, tegakkan Pasal 33 UUD 1945, lawan dominasi modal, dan pastikan rakyat menjadi pemegang utama kedaulatan atas kekayaan alam Indonesia,” pungkasnya.(Red)

Konferensi pers bertema “Selamatkan Ekologi Danau Toba” ini menghadirkan sejumlah tokoh: Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, Rocky Pasaribu, Jhontoni Tarihoran, dan Lamsiang Sitompul SH MH.

Menagih Janji Gubernur

Pastor Walden mengingatkan bahwa ribuan masyarakat yang turun ke jalan bukan sekadar menyampaikan protes, tetapi membawa tuntutan serius terkait dampak kehadiran PT TPL.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan tiga poin penting: mengevaluasi izin dan operasional TPL secara menyeluruh, merekomendasikan penutupan jika ditemukan pelanggaran, serta turun langsung ke wilayah konflik seperti Sihaporas,” ujarnya.
“Namun sudah satu minggu berlalu, belum satu pun poin itu kami lihat dijalankan.”

Menurut Pastor Walden, jika dalam bulan ini tidak ada langkah nyata, Sekber siap kembali mengerahkan aksi lanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk masa depan masyarakat dan kelestarian alam Danau Toba. “Kami berpolitik, iya. Tapi politik untuk memperjuangkan hidup masyarakat dan keutuhan ciptaan,” tegasnya.

Sorotan Lamsiang Sitompul: Ekosistem, Tanah Adat, dan Konflik

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, menilai sejumlah persoalan yang harus segera direspons pemerintah. Salah satunya soal penanaman ekaliptus yang disebutnya tidak sesuai dengan ekosistem Danau Toba.

“Monokultur itu tidak sehat. Ekaliptus boros air, dan tidak mendukung keberagaman hayati yang menjadi dasar sebuah ekosistem yang sehat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung dugaan perampasan tanah-tanah milik masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan itu.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang tiba-tiba tidak punya tanah, sementara pendatang bisa mendapat hak atas tanah?” katanya.

Lamsiang menilai keberadaan TPL tidak hanya menimbulkan konflik agraria, tetapi juga memecah belah masyarakat Batak, bahkan memicu kriminalisasi. “Setiap ada konflik, selalu masyarakat yang ditangkap. Pihak perusahaan aman-aman saja,” ujarnya.

Ia menegaskan Sekber siap menyerahkan data dan bukti jika Gubernur membutuhkannya. “Kami yakin Pak Gubernur akan berani mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL.”

Rocky dan Jhontoni: Konflik Akan Terus Membesar
Rocky Pasaribu menilai jika pemerintah tidak bergerak cepat, konflik akan terus meruncing.
“Eskalasi kemarin baru puncak kecil dari gunung es,” ujarnya.

Sementara Jhontoni Tarihoran memastikan bahwa perjuangan Sekber belum selesai. Aksi besar 10 November, katanya, adalah awal dari rangkaian upaya panjang untuk mempertahankan tanah leluhur dan melindungi lingkungan hidup.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menyuarakan hak masyarakat dan menjaga kelestarian Tanah Batak.”(red)

Aksi bertajuk “Selamatkan Hutan Labura! Tangkap dan Adili Mafia Illegal Logging dan Oknum Pembekingnya!” itu digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan hutan di Labura yang diduga kuat terjadi akibat praktik pembalakan liar yang terorganisir dan melibatkan sejumlah pihak.

Menurut massa aksi, dugaan aktivitas illegal logging tersebut terjadi di beberapa wilayah, seperti Desa Poldung, Desa Bulu Minyak, dan Desa Hatapang. Kegiatan itu diduga melibatkan jaringan mafia hutan yang bekerja sama dengan oknum aparat di tingkat lokal. Akibatnya, hutan di kawasan tersebut mengalami kerusakan parah, mengganggu ekosistem, serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Lima Tuntutan KALAMSU kepada Polda Sumut

Dalam orasinya, KALAMSU menyampaikan lima tuntutan utama kepada Polda Sumatera Utara:

Tangkap dan adili pelaku utama. Polda Sumut diminta segera menangkap dan menindak seluruh pelaku utama yang diduga menjadi bagian dari jaringan mafia perambahan hutan di wilayah Labura tanpa pandang bulu.

Usut tuntas oknum pembeking. KALAMSU mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap oknum aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum yang diduga kuat terlibat atau menjadi beking di balik praktik illegal logging tersebut.

Bentuk tim gabungan investigasi. Massa meminta Polda Sumut bersama Dinas Kehutanan membentuk tim gabungan untuk turun langsung ke lokasi hutan yang diduga menjadi pusat aktivitas perambahan, guna melakukan investigasi mendalam.

Sita dan hentikan total kegiatan ilegal. KALAMSU menuntut agar seluruh kegiatan illegal logging di Labura segera dihentikan, dan seluruh alat berat, kendaraan pengangkut kayu, serta hasil kayu olahan disita sebagai barang bukti.

Tunjukkan komitmen nyata. Kapolda Sumut diminta memperlihatkan komitmen tegas dalam pemberantasan mafia hutan dan pihak-pihak yang diduga terlibat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum demi menjaga kelestarian alam Sumatera Utara.

“Illegal Logging Adalah Kejahatan Kemanusiaan”

Koordinator aksi, Syahril Anwar Hasibuan, menegaskan bahwa dugaan praktik illegal logging di Labura merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Illegal logging bukan hanya kejahatan lingkungan, tapi juga kejahatan kemanusiaan. Dampaknya mengancam kehidupan rakyat kecil, menyebabkan banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat di sekitar hutan. Kami menuntut langkah nyata dari Polda Sumut untuk menghentikan kejahatan ini,” ujarnya dengan lantang.

Ia menambahkan, KALAMSU akan terus mengawal perkembangan penyelidikan atas dugaan illegal logging tersebut dan siap kembali turun ke jalan jika penegakan hukum tidak menunjukkan kemajuan.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Hidup rakyat! Hidup lingkungan!” tegasnya.(Red)

Sumber :Kalamsu Yang Sudah Terkonfirmasi

Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi seruan moral dan suara keadilan dari Tanah Batak — tanah yang disebut peserta aksi telah lama mengalami eksploitasi akibat kepentingan industri besar.

Ribuan massa aksi memulai perjalanan dari Lapangan Merdeka Medan dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur sambil menyerukan tuntutan utama:

“Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)! Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat Toba!”

Suara GMKI: Tuntut Tanggung Jawab Negara

Ketua GMKI Cabang Toba, Togi Sarmauli Siahaan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi menuntut tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa terus berdiam diri ketika rakyatnya menderita di tanahnya sendiri. Konflik antara masyarakat dan PT Toba Pulp Lestari sudah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang berpihak pada korban,” ujar Togi.

Ia menambahkan, eksploitasi yang dilakukan perusahaan telah meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam di kawasan Toba.

“Air menjadi tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Ini bukan sekadar persoalan izin industri, tapi soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegasnya.

“Seruan Moral dari Tanah Batak”

Sementara itu, Sekretaris Cabang GMKI Toba menekankan bahwa gerakan ini merupakan panggilan moral dan spiritual.

“Sudah saatnya kita bersuara lantang. Tutup TPL bukan hanya tuntutan ekologis, tapi juga seruan moral agar pemerintah berhenti berpihak pada modal dan mulai berpihak pada rakyat. Gereja, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena cinta — cinta terhadap tanah kelahiran yang kini terluka,” ucapnya.

“Empat Tuntutan Utama GMKI Cabang Toba”

1.Dalam pernyataannya, GMKI Cabang Toba menyampaikan empat poin sikap yang menjadi dasar perjuangan mereka:

2.Menolak segala bentuk eksploitasi alam yang merusak ciptaan Tuhan dan mengancam keberlanjutan kehidupan di Tanah Batak.

3.Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari.

4.Menuntut kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Menyerukan penghentian intimidasi dan kriminalisasi rakyat, serta meminta perusahaan mengembalikan tanah adat kepada masyarakat.

Perjuangan Berlanjut

GMKI Cabang Toba menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen melanjutkan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk gerakan kasih dan keadilan.

“Kami akan terus berdiri bersama rakyat di garis depan, memperjuangkan keadilan ekologis, martabat manusia, dan kelestarian ciptaan Tuhan. Karena bagi kami, membela keadilan adalah bagian dari iman,” pungkas Togi.(ABG)

MEDAN|PERS.NEWS — Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Sumatera Utara menyuarakan permintaan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan.

Menurut sejumlah warga, perubahan bentang alam dan berkurangnya tutupan hutan dinilai berdampak pada ketersediaan air serta lahan pertanian masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan. Kami ingin ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Sabda, aktivis sumatera Utara, Selasa (11/11/2025).

Kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba menjadi perhatian banyak kalangan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dinilai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah ulayat. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan empat poin usulan kepada pemerintah, yaitu:

1.Melakukan evaluasi terhadap izin dan dampak operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

2.Melaksanakan program pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba.

3.Menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4.Mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.(MSE)

Dalam aksinya, mereka mendesak agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup dan diusir dari Tanah Batak.

Koordinator Aksi, Rokki Pasaribu, dalam orasinya dari atas mobil komando menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Menurut Rokki, Gubernur dinilai di duga menunjukkan itikad politik yang lebih memihak kepada perusahaan TPL ketimbang kepada masyarakat.

“Melalui MedanBisnis kita membaca berita, Gubernur justru berpihak kepada perusahaan,” ujar Rokki lantang, disambut teriakan ribuan peserta aksi.

Ia menegaskan, Gubernur tidak boleh hanya melihat persoalan ini dari sisi hukum semata. Bobby, kata Rokki, seharusnya juga mempertimbangkan aspek historis bahwa masyarakat sudah secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, kawan-kawan, kita ingin meminta komitmen Gubernur Sumut. Apa komitmennya terhadap tuntutan kita, yaitu tutup TPL!” tegas Rokki.

Rokki menambahkan, aksi ini menjadi momentum untuk menguji keberpihakan Gubernur.

“Apakah beliau berpihak kepada masyarakat atau lebih mementingkan perusahaan? Jika ternyata tidak berpihak kepada rakyat, maka kita akan katakan: Gubernur ini adalah Gubernur TPL! Biarkan saja dia memimpin TPL, tidak usah memimpin kita,” ujarnya disambut sorak massa.

Rokki juga menyinggung berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap masyarakat, baik di Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan.

“Di Sipirok, kawan-kawan kita yang Muslim, pohon-pohon karet mereka ditebang dan diganti dengan pohon eukaliptus,” katanya.

Ia menegaskan, gerakan Tutup TPL bukan semata milik kelompok tertentu, melainkan gerakan kesadaran kolektif masyarakat lintas agama dan suku, yang menjadi korban atas kebijakan perusahaan tersebut.

Aksi Damai di Depan Kantor Gubernur

Sekitar pukul 10.30 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke depan Kantor Gubernur Sumut.

Gelombang pertama terdiri dari pendeta, rohaniawan Katolik, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi yang datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung.

Gelombang kedua datang dari arah Jalan Cut Meutia. Mereka sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka, disusul gelombang ketiga yang juga datang dari arah yang sama.

Sementara itu, gelombang keempat diisi oleh ratusan mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen (UHN).

Selain itu, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda turut ambil bagian dalam aksi, di antaranya PMKRI, GAMKI, dan GMNI.

Semua massa aksi membaur dan bersama-sama menyerukan tuntutan utama mereka: “Tutup TP(Red)