Konferensi pers bertema “Selamatkan Ekologi Danau Toba” ini menghadirkan sejumlah tokoh: Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, Rocky Pasaribu, Jhontoni Tarihoran, dan Lamsiang Sitompul SH MH.

Menagih Janji Gubernur

Pastor Walden mengingatkan bahwa ribuan masyarakat yang turun ke jalan bukan sekadar menyampaikan protes, tetapi membawa tuntutan serius terkait dampak kehadiran PT TPL.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan tiga poin penting: mengevaluasi izin dan operasional TPL secara menyeluruh, merekomendasikan penutupan jika ditemukan pelanggaran, serta turun langsung ke wilayah konflik seperti Sihaporas,” ujarnya.
“Namun sudah satu minggu berlalu, belum satu pun poin itu kami lihat dijalankan.”

Menurut Pastor Walden, jika dalam bulan ini tidak ada langkah nyata, Sekber siap kembali mengerahkan aksi lanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk masa depan masyarakat dan kelestarian alam Danau Toba. “Kami berpolitik, iya. Tapi politik untuk memperjuangkan hidup masyarakat dan keutuhan ciptaan,” tegasnya.

Sorotan Lamsiang Sitompul: Ekosistem, Tanah Adat, dan Konflik

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, menilai sejumlah persoalan yang harus segera direspons pemerintah. Salah satunya soal penanaman ekaliptus yang disebutnya tidak sesuai dengan ekosistem Danau Toba.

“Monokultur itu tidak sehat. Ekaliptus boros air, dan tidak mendukung keberagaman hayati yang menjadi dasar sebuah ekosistem yang sehat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung dugaan perampasan tanah-tanah milik masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan itu.

“Bagaimana mungkin masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang tiba-tiba tidak punya tanah, sementara pendatang bisa mendapat hak atas tanah?” katanya.

Lamsiang menilai keberadaan TPL tidak hanya menimbulkan konflik agraria, tetapi juga memecah belah masyarakat Batak, bahkan memicu kriminalisasi. “Setiap ada konflik, selalu masyarakat yang ditangkap. Pihak perusahaan aman-aman saja,” ujarnya.

Ia menegaskan Sekber siap menyerahkan data dan bukti jika Gubernur membutuhkannya. “Kami yakin Pak Gubernur akan berani mengeluarkan rekomendasi penutupan TPL.”

Rocky dan Jhontoni: Konflik Akan Terus Membesar
Rocky Pasaribu menilai jika pemerintah tidak bergerak cepat, konflik akan terus meruncing.
“Eskalasi kemarin baru puncak kecil dari gunung es,” ujarnya.

Sementara Jhontoni Tarihoran memastikan bahwa perjuangan Sekber belum selesai. Aksi besar 10 November, katanya, adalah awal dari rangkaian upaya panjang untuk mempertahankan tanah leluhur dan melindungi lingkungan hidup.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menyuarakan hak masyarakat dan menjaga kelestarian Tanah Batak.”(red)

Aksi bertajuk “Selamatkan Hutan Labura! Tangkap dan Adili Mafia Illegal Logging dan Oknum Pembekingnya!” itu digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan hutan di Labura yang diduga kuat terjadi akibat praktik pembalakan liar yang terorganisir dan melibatkan sejumlah pihak.

Menurut massa aksi, dugaan aktivitas illegal logging tersebut terjadi di beberapa wilayah, seperti Desa Poldung, Desa Bulu Minyak, dan Desa Hatapang. Kegiatan itu diduga melibatkan jaringan mafia hutan yang bekerja sama dengan oknum aparat di tingkat lokal. Akibatnya, hutan di kawasan tersebut mengalami kerusakan parah, mengganggu ekosistem, serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Lima Tuntutan KALAMSU kepada Polda Sumut

Dalam orasinya, KALAMSU menyampaikan lima tuntutan utama kepada Polda Sumatera Utara:

Tangkap dan adili pelaku utama. Polda Sumut diminta segera menangkap dan menindak seluruh pelaku utama yang diduga menjadi bagian dari jaringan mafia perambahan hutan di wilayah Labura tanpa pandang bulu.

Usut tuntas oknum pembeking. KALAMSU mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap oknum aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum yang diduga kuat terlibat atau menjadi beking di balik praktik illegal logging tersebut.

Bentuk tim gabungan investigasi. Massa meminta Polda Sumut bersama Dinas Kehutanan membentuk tim gabungan untuk turun langsung ke lokasi hutan yang diduga menjadi pusat aktivitas perambahan, guna melakukan investigasi mendalam.

Sita dan hentikan total kegiatan ilegal. KALAMSU menuntut agar seluruh kegiatan illegal logging di Labura segera dihentikan, dan seluruh alat berat, kendaraan pengangkut kayu, serta hasil kayu olahan disita sebagai barang bukti.

Tunjukkan komitmen nyata. Kapolda Sumut diminta memperlihatkan komitmen tegas dalam pemberantasan mafia hutan dan pihak-pihak yang diduga terlibat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum demi menjaga kelestarian alam Sumatera Utara.

“Illegal Logging Adalah Kejahatan Kemanusiaan”

Koordinator aksi, Syahril Anwar Hasibuan, menegaskan bahwa dugaan praktik illegal logging di Labura merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Illegal logging bukan hanya kejahatan lingkungan, tapi juga kejahatan kemanusiaan. Dampaknya mengancam kehidupan rakyat kecil, menyebabkan banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat di sekitar hutan. Kami menuntut langkah nyata dari Polda Sumut untuk menghentikan kejahatan ini,” ujarnya dengan lantang.

Ia menambahkan, KALAMSU akan terus mengawal perkembangan penyelidikan atas dugaan illegal logging tersebut dan siap kembali turun ke jalan jika penegakan hukum tidak menunjukkan kemajuan.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Hidup rakyat! Hidup lingkungan!” tegasnya.(Red)

Sumber :Kalamsu Yang Sudah Terkonfirmasi

Aksi ini tidak sekadar unjuk rasa, tetapi menjadi seruan moral dan suara keadilan dari Tanah Batak — tanah yang disebut peserta aksi telah lama mengalami eksploitasi akibat kepentingan industri besar.

Ribuan massa aksi memulai perjalanan dari Lapangan Merdeka Medan dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur sambil menyerukan tuntutan utama:

“Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)! Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat Toba!”

Suara GMKI: Tuntut Tanggung Jawab Negara

Ketua GMKI Cabang Toba, Togi Sarmauli Siahaan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat dan lingkungan di kawasan Danau Toba.

“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi menuntut tanggung jawab negara. Pemerintah tidak bisa terus berdiam diri ketika rakyatnya menderita di tanahnya sendiri. Konflik antara masyarakat dan PT Toba Pulp Lestari sudah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang berpihak pada korban,” ujar Togi.

Ia menambahkan, eksploitasi yang dilakukan perusahaan telah meninggalkan luka ekologis dan sosial yang mendalam di kawasan Toba.

“Air menjadi tercemar, tanah kehilangan kesuburan, dan masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Ini bukan sekadar persoalan izin industri, tapi soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegasnya.

“Seruan Moral dari Tanah Batak”

Sementara itu, Sekretaris Cabang GMKI Toba menekankan bahwa gerakan ini merupakan panggilan moral dan spiritual.

“Sudah saatnya kita bersuara lantang. Tutup TPL bukan hanya tuntutan ekologis, tapi juga seruan moral agar pemerintah berhenti berpihak pada modal dan mulai berpihak pada rakyat. Gereja, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan bukan karena benci, tapi karena cinta — cinta terhadap tanah kelahiran yang kini terluka,” ucapnya.

“Empat Tuntutan Utama GMKI Cabang Toba”

1.Dalam pernyataannya, GMKI Cabang Toba menyampaikan empat poin sikap yang menjadi dasar perjuangan mereka:

2.Menolak segala bentuk eksploitasi alam yang merusak ciptaan Tuhan dan mengancam keberlanjutan kehidupan di Tanah Batak.

3.Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi serta mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari.

4.Menuntut kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Menyerukan penghentian intimidasi dan kriminalisasi rakyat, serta meminta perusahaan mengembalikan tanah adat kepada masyarakat.

Perjuangan Berlanjut

GMKI Cabang Toba menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen melanjutkan advokasi dan pendampingan bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk gerakan kasih dan keadilan.

“Kami akan terus berdiri bersama rakyat di garis depan, memperjuangkan keadilan ekologis, martabat manusia, dan kelestarian ciptaan Tuhan. Karena bagi kami, membela keadilan adalah bagian dari iman,” pungkas Togi.(ABG)

MEDAN|PERS.NEWS — Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Sumatera Utara menyuarakan permintaan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan.

Menurut sejumlah warga, perubahan bentang alam dan berkurangnya tutupan hutan dinilai berdampak pada ketersediaan air serta lahan pertanian masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan. Kami ingin ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Sabda, aktivis sumatera Utara, Selasa (11/11/2025).

Kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba menjadi perhatian banyak kalangan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dinilai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah ulayat. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan empat poin usulan kepada pemerintah, yaitu:

1.Melakukan evaluasi terhadap izin dan dampak operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

2.Melaksanakan program pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba.

3.Menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4.Mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.(MSE)

Dalam aksinya, mereka mendesak agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup dan diusir dari Tanah Batak.

Koordinator Aksi, Rokki Pasaribu, dalam orasinya dari atas mobil komando menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Menurut Rokki, Gubernur dinilai di duga menunjukkan itikad politik yang lebih memihak kepada perusahaan TPL ketimbang kepada masyarakat.

“Melalui MedanBisnis kita membaca berita, Gubernur justru berpihak kepada perusahaan,” ujar Rokki lantang, disambut teriakan ribuan peserta aksi.

Ia menegaskan, Gubernur tidak boleh hanya melihat persoalan ini dari sisi hukum semata. Bobby, kata Rokki, seharusnya juga mempertimbangkan aspek historis bahwa masyarakat sudah secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut.

“Oleh karena itu, kawan-kawan, kita ingin meminta komitmen Gubernur Sumut. Apa komitmennya terhadap tuntutan kita, yaitu tutup TPL!” tegas Rokki.

Rokki menambahkan, aksi ini menjadi momentum untuk menguji keberpihakan Gubernur.

“Apakah beliau berpihak kepada masyarakat atau lebih mementingkan perusahaan? Jika ternyata tidak berpihak kepada rakyat, maka kita akan katakan: Gubernur ini adalah Gubernur TPL! Biarkan saja dia memimpin TPL, tidak usah memimpin kita,” ujarnya disambut sorak massa.

Rokki juga menyinggung berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap masyarakat, baik di Tapanuli Utara maupun Tapanuli Selatan.

“Di Sipirok, kawan-kawan kita yang Muslim, pohon-pohon karet mereka ditebang dan diganti dengan pohon eukaliptus,” katanya.

Ia menegaskan, gerakan Tutup TPL bukan semata milik kelompok tertentu, melainkan gerakan kesadaran kolektif masyarakat lintas agama dan suku, yang menjadi korban atas kebijakan perusahaan tersebut.

Aksi Damai di Depan Kantor Gubernur

Sekitar pukul 10.30 WIB, gelombang massa mulai berdatangan ke depan Kantor Gubernur Sumut.

Gelombang pertama terdiri dari pendeta, rohaniawan Katolik, dan jemaat gereja dari berbagai denominasi yang datang dari arah Gereja HKBP Uskup Agung.

Gelombang kedua datang dari arah Jalan Cut Meutia. Mereka sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka, disusul gelombang ketiga yang juga datang dari arah yang sama.

Sementara itu, gelombang keempat diisi oleh ratusan mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen (UHN).

Selain itu, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda turut ambil bagian dalam aksi, di antaranya PMKRI, GAMKI, dan GMNI.

Semua massa aksi membaur dan bersama-sama menyerukan tuntutan utama mereka: “Tutup TP(Red)

Medan|PERS.NEWS- Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. M. Yusuf Hanafi Sinaga, S.Sos., M.Sos., Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf yang ditemui awak media di bilangan Jakarta (20/10/2025).

“Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia akan terus mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya,” lanjut Yusuf.

“Melalui momentum ini, MAPEL juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, _basic concern focus issues_ MAPEL itu soal lingkungan, pendidikan, dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tutup Yusuf.

Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:

“Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.

” Penghapusan Kredit Macet UMKM”

Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali “bankable”. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 7,69 triliun.

“Swasembada Pangan dan Pertanian”

Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.

“Paket Stimulus Ekonomi”

Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.

“Bidang Pertahanan dan Keamanan”

Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).

“Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat”

TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

“Perubahan Seragam TNI”

Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.

“Bidang Hukum dan Birokrasi”

Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.

“Arah Kebijakan Hukuman Mati”

Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

“Pengembalian Kerugian Negara”

Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.(IHB)