Ketua DPD GMNI Kepri, Heri Purba, melalui pernyataan sikap organisasinya, menyoroti dampak blackout yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga tidak hanya kehilangan cahaya. Mereka kehilangan kepastian. Air sulit didapat, internet terganggu, usaha terhenti, sementara masyarakat dibiarkan bertanya-tanya: apa yang sebenarnya terjadi, kapan listrik pulih, dan siapa yang harus bertanggung jawab?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika PT PLN Batam menyebutkan bahwa indikasi awal gangguan dipicu oleh masuknya hewan liar ke area Gardu Induk Sungai Harapan.

GMNI Kepri mempertanyakan apakah satu insiden hewan liar benar-benar cukup untuk membuat tiga wilayah di Kepulauan Riau tenggelam dalam blackout. Jika gangguan memang bermula dari insiden tersebut, persoalannya tidak berhenti pada bagaimana hewan liar bisa masuk ke area gardu induk. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa gangguan itu dapat menjalar begitu luas hingga berdampak pada Batam, Bintan, dan Tanjungpinang?

Hewan liar mungkin saja menjadi pemicu awal. Namun, penjelasan itu tidak serta-merta menjawab keseluruhan persoalan. Hewan apa yang masuk? Di titik mana insiden terjadi? Komponen apa yang mengalami kerusakan? Mengapa sistem proteksi tidak mampu membatasi dampak gangguan? Dan mengapa persoalan di satu titik dapat meluas hingga memadamkan listrik di tiga wilayah?

Bagi Heri Purba dan DPD GMNI Kepri, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian penting dari persoalan yang harus dijelaskan kepada publik. Sebab, tanpa penjelasan mengenai rangkaian kejadian dan mekanisme penjalaran gangguan, penyebutan hewan liar sebagai pemicu awal belum cukup untuk menjelaskan krisis kelistrikan sebesar ini.

GMNI Pertanyakan Kemungkinan Keterkaitan dengan Commissioning Test Data Centre
Di tengah ketidakjelasan mengenai rangkaian penyebab blackout, muncul pertanyaan lain yang tidak boleh diabaikan: apakah gangguan tersebut berkaitan dengan pengujian beban besar atau commissioning test pada industri pusat data (data centre)?

Pertanyaan ini bukan muncul dari ruang hampa. Pusat data merupakan infrastruktur yang membutuhkan pasokan daya sangat besar. Penarikan maupun pemutusan beban dalam jumlah besar secara tiba-tiba berpotensi mengganggu keseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi listrik. Apabila tidak dikelola dengan baik, gangguan frekuensi atau tegangan dapat memicu pelepasan proteksi secara berantai, mulai dari pembangkit dan gardu induk hingga interkoneksi antarwilayah.

Hingga pernyataan sikap DPD GMNI Kepri disusun, belum ada konfirmasi resmi bahwa commissioning test pusat data menjadi penyebab blackout. Namun, ketiadaan konfirmasi tersebut tidak menghapus pentingnya pertanyaan mengenai kesiapan sistem kelistrikan dalam menghadapi pertumbuhan beban industri.

Melalui pernyataan sikapnya, Heri Purba mendesak PT PLN Batam agar memberikan penjelasan teknis yang menyeluruh. Jika dugaan keterkaitan dengan pengujian pusat data tidak benar, persoalan tersebut harus dijelaskan berdasarkan data teknis. Jika terdapat faktor lain yang memicu atau memperparah gangguan, faktor tersebut juga perlu diterangkan secara terbuka.

Publik tidak seharusnya dibiarkan terjebak dalam spekulasi, sementara persoalan mendasar mengenai keandalan listrik belum terjawab secara memadai.

Jika kemudian ditemukan kegagalan dalam pengelolaan risiko dalam jaringan listrik, blackout ini tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai musibah teknis. Peristiwa tersebut akan menjadi peringatan bahwa sistem kelistrikan Batam, Bintan, dan Tanjungpinang harus benar-benar siap menanggung pertumbuhan beban industri, dengan dukungan cadangan yang memadai, pengamanan sistem yang andal, dan komunikasi darurat yang cepat kepada masyarakat.
Batam tidak boleh menambah beban industri tanpa memastikan bahwa infrastruktur dasarnya mampu menopang pertumbuhan tersebut. Investasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang harus ditanggung masyarakat.

Ketika Blackout Beriringan dengan Persoalan Air Batam
Bagi GMNI Kepri, persoalan pembangunan pusat data tidak berhenti pada kebutuhan listrik. Ada persoalan lain yang tidak boleh dipisahkan dari pembahasan ini, yakni ketersediaan air di Batam.

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Kepri menyoroti laporan bahwa Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nongsa hanya beroperasi pada tingkat 18,75 persen akibat menurunnya elevasi air baku di Waduk Nongsa. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya ketahanan pasokan air bagi kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Pada saat yang sama, BP Batam menyatakan bahwa setiap pusat data wajib membangun instalasi seawater reverse osmosis (SWRO) agar tidak mengambil air waduk yang menjadi sumber air masyarakat. BP Batam juga menyatakan bahwa pusat data di Nongsa tidak memperoleh pasokan dari Waduk Nongsa maupun Waduk Duriangkang.

Pernyataan itu menempatkan persoalan pada satu pertanyaan mendasar: jika kebutuhan air pusat data tidak diambil dari waduk yang menjadi sumber air masyarakat, bagaimana kebutuhan tersebut dipenuhi, dan sejauh mana infrastruktur alternatif yang disyaratkan benar-benar tersedia?

DPD GMNI Kepri mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan. Lokasi SWRO yang telah beroperasi, kapasitas produksinya, serta volume air yang benar-benar disalurkan kepada pusat data yang sudah berjalan merupakan informasi penting untuk menjelaskan tata kelola kebutuhan air industri di Batam.

Klaim tanpa data hanya akan memperdalam kecurigaan publik. Terlebih, air bukan sekadar kebutuhan pendukung industri. Air adalah kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kehidupan sehari-hari, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Karena itu, pertumbuhan pusat data harus dibicarakan bersama persoalan ketahanan air Batam. Pembangunan tidak boleh hanya menghitung besarnya investasi yang masuk, tetapi mengabaikan daya dukung infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Industri Padat Karya Jangan Menjadi Korban Ketidakpastian Infrastruktur
Blackout yang melanda tiga wilayah Kepri juga mengirimkan pesan serius kepada pelaku industri padat karya. Di Batam, keandalan listrik bukan sekadar persoalan kenyamanan operasional, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi dan kepastian usaha.

Gangguan listrik dapat menghentikan proses produksi, menunda pengiriman barang, meningkatkan biaya operasional, memicu risiko sanksi kontrak, hingga menggerus kepercayaan pelanggan. Apabila ketidakpastian tersebut terus berulang, dampaknya dapat meluas dari perusahaan menuju pekerja, rantai pasok, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Heri Purba dan DPD GMNI Kepri menempatkan persoalan ini dalam konteks arah pembangunan Batam. Kota ini tidak hanya menjadi kawasan tujuan investasi industri digital, tetapi juga menjadi pusat kegiatan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kedua sektor tersebut membutuhkan infrastruktur yang andal agar dapat tumbuh dan bertahan.

Pertanyaannya, untuk siapa pembangunan itu sebenarnya diarahkan jika pertumbuhan satu sektor industri justru berlangsung di tengah ketidakpastian pasokan listrik dan air bagi masyarakat serta pelaku usaha lain yang menopang hajat hidup orang banyak?.

Batam tidak boleh menjadi kota yang gelap di tengah ambisinya menjadi pusat data. Jika pembangunan digital harus dibayar dengan kekeringan, kegelapan, dan ketidakpastian bagi industri padat karya yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja, maka persoalannya bukan lagi sekadar seberapa besar investasi yang masuk, melainkan siapa yang menikmati manfaat pembangunan dan siapa yang harus menanggung risikonya.

Lima Tuntutan DPD GMNI Kepri
Atas rangkaian persoalan tersebut, DPD GMNI Kepri menyampaikan lima tuntutan kepada instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelistrikan, pengelolaan air, dan perencanaan pembangunan industri.

Pertama, PT PLN Batam wajib menjelaskan secara teknis bagaimana blackout di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang dapat terjadi dengan pemicu awal yang disebut sebagai masuknya hewan liar. PLN harus menjelaskan kronologi lengkap, titik gangguan, komponen yang rusak, urutan pelepasan sistem, serta alasan gangguan dapat menjalar hingga Bintan dan Tanjungpinang.

Kedua, BP Batam wajib membuka informasi mengenai sumber air yang digunakan pusat data yang telah beroperasi di Batam. Informasi tersebut harus mencakup lokasi, kapasitas, dan bukti operasional SWRO yang diklaim menyuplai kebutuhan air pusat data, sehingga pengelolaan air industri dapat dinilai dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wajib membentuk tim audit independen untuk menyelidiki penyebab blackout, membuka data operasional yang relevan, dan memublikasikan hasil penyelidikan secara utuh kepada publik.

Keempat, Kementerian ESDM bersama BP Batam wajib melakukan audit terbuka terhadap ketahanan listrik Kepulauan Riau sebelum menyetujui atau menambah beban industri baru, termasuk pusat data. Pertumbuhan beban industri harus diikuti kesiapan sistem kelistrikan, bukan justru menambah kerentanan yang risikonya ditanggung masyarakat dan dunia usaha.

Kelima, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama BP Batam wajib melakukan audit terbuka terhadap ketahanan air Batam sebelum menyetujui atau menambah beban industri baru, termasuk pusat data. Ketersediaan air bagi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan kawasan industri.

Bagi Heri Purba selaku Ketua DPD GMNI Kepri, persoalan blackout dan ketersediaan air tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan sesaat setelah krisis terjadi. Yang dipertaruhkan adalah keandalan infrastruktur, keberlangsungan industri, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan arah pembangunan Kepulauan Riau ke depan.

Publik tidak menuntut keajaiban. Publik menuntut kejujuran, data, dan tanggung jawab. Kekurangan air di Batam dan kegelapan yang melanda Batam, Tanjungpinang, serta Bintan harus segera dijawab, bukan dengan pernyataan tanpa bukti, melainkan dengan penjelasan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red)

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua PD KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, yang memperkenalkan kepengurusan baru dengan mengusung tema **”Energi untuk Indonesia”**. Dalam pemaparannya, Rizqalsya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus mengawal jalannya pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian administratif, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, KAMMI Tanjungbalai menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelayanan air bersih dan pasokan listrik yang masih menjadi keluhan sebagian warga.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik bukanlah persoalan kecil. Ketika pelayanan dasar masih menjadi keluhan yang berulang, maka perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rizqalsya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari manfaat nyata yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik harus mampu menyentuh persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, KAMMI Tanjungbalai juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Namun, apresiasi tersebut dibarengi harapan agar capaian itu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, menegaskan bahwa opini WTP kerap disalahpahami sebagai prestasi tertinggi pemerintahan. Padahal, pada hakikatnya WTP hanyalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

“WTP adalah kewajiban, bukan kemewahan. Pemerintah memang harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari laporan keuangan yang memperoleh predikat baik. Masyarakat juga berhak menilai sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Dalam audiensi itu, Tengku Eswin turut menyoroti persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Tanjungbalai. Sebagai daerah pesisir dengan posisi strategis, Tanjungbalai dinilai memiliki tantangan besar dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang terus mencari celah untuk berkembang.

Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah untuk membangun benteng sosial yang kuat.

“Ketika narkoba merusak generasi muda, yang hancur bukan hanya individu, tetapi masa depan daerah itu sendiri. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar agenda seremonial atau slogan yang diulang setiap tahun,” katanya.

Selain isu pelayanan publik dan narkoba, Ketua DPRD juga mengangkat pentingnya mengembalikan identitas Tanjungbalai sebagai **Kota Da’i**. Menurutnya, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter, moralitas, serta nilai-nilai keagamaan.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini, termasuk meningkatnya tantangan terhadap generasi muda, menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi moral masyarakat. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menghuninya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Tanjungbalai dan PD KAMMI Tanjungbalai. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.(Arif)