LMND Sumut – Pers News

Ketua EW LMND Sumut Soroti Dugaan Praktik Mafia Solar Bersubsidi di Damar Wulan Deli Serdang

redaksi — Fri, 31 Jul 2026 11:56:59 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM Solar Bersubsidi di wilayah Damar Wulan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mendapat sorotan dari Ketua EW LMND Sumatera Utara, M. Sabda Erlangga.(31/ Juli/ 2026)

Keterangan : ilustrasi Dugaan Praktik Mafia Solar Bersubsidi di Damar Wulan Deli Serdang Disorot

Ia mengecam keras dugaan praktik penyelewengan solar subsidi yang dinilai dapat merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Menurut M. Sabda Erlangga, dugaan modus yang terjadi yakni pengisian solar subsidi secara berulang di SPBU menggunakan kendaraan pribadi yang telah dimodifikasi, seperti Toyota Kijang Innova dan kendaraan jenis double cabin. Solar tersebut diduga kemudian dikumpulkan untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak yang tidak berhak.

> “Solar bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika benar terjadi praktik penimbunan dan penjualan kembali kepada pihak industri atau pihak lain yang tidak sesuai peruntukan, maka hal tersebut telah merampas hak rakyat,” ujar M. Sabda Erlangga.

Ketua EW LMND Sumut itu menilai penyalahgunaan BBM subsidi dapat menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi solar di masyarakat. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan praktik yang merugikan rakyat tersebut terus berlangsung.

Ia juga menyebut dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam proses penyimpanan maupun penjualan BBM bersubsidi.

M. Sabda Erlangga turut mempertanyakan lambannya tindakan terhadap dugaan praktik tersebut.

> “Jika praktik ini benar terjadi dan terus berjalan, aparat harus segera melakukan penyelidikan untuk memastikan siapa saja yang terlibat, termasuk apabila ada pihak yang melindungi atau membiarkan,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, Ketua EW LMND Sumut mendesak **Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara** untuk melakukan penyelidikan serta penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Ia juga meminta kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut diamankan dan jaringan yang terlibat diusut.

Selain itu, ia meminta **BPH Migas dan Pertamina** melakukan evaluasi serta audit terhadap distribusi dan kuota solar subsidi di wilayah Percut Sei Tuan, termasuk memberikan tindakan tegas kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan.

> “Kami tidak membutuhkan janji, kami membutuhkan tindakan nyata. Solar subsidi adalah uang rakyat dan harus dipastikan tepat sasaran,” ujar M. Sabda Erlangga.

Hingga saat ini, pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Aparat terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan.(Red)

LMND Sumut Soroti Penanganan Kasus Tile, Desak Polda Sumut Sampaikan Perkembangan Perkara Secara Terbuka

redaksi — Sun, 14 Jun 2026 15:41:03 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara menyoroti perkembangan penanganan perkara narkotika yang sebelumnya pernah diumumkan Polres Asahan dan menyeret nama Hendra Syahputra Sitorus alias Tile. Ketua EW LMND Sumut, M. Sabda Erlangga, meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Sabda, perhatian publik terhadap kasus tersebut muncul karena pada konferensi pers yang digelar Polres Asahan pada Januari 2025, pihak kepolisian memaparkan konstruksi perkara, alat bukti yang diamankan, serta dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Tile.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saat itu, perkara bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial IM di wilayah Desa Bunut Seberang. Dari hasil pengembangan, penyidik kemudian mengungkap dugaan adanya keterkaitan dengan pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Asahan saat itu menjelaskan bahwa komunikasi antar-pihak yang diduga terlibat dilakukan melalui video call. Selain itu, penyidik juga menyampaikan adanya barang bukti elektronik, termasuk telepon genggam dan rekaman komunikasi yang menjadi bagian dari proses penyelidikan.

“Publik mendengar langsung penjelasan aparat penegak hukum saat konferensi pers. Karena itu, wajar jika masyarakat mempertanyakan bagaimana perkembangan penanganan perkara tersebut saat ini,” ujar Sabda.

LMND Sumut menilai keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Menurut Sabda, semakin lama perkembangan perkara tidak dijelaskan, semakin besar pula ruang munculnya berbagai asumsi di tengah publik.

“Kami tidak bermaksud mencampuri proses hukum. Namun masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang sebelumnya telah diumumkan secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Polda Sumut Diminta Beri Penjelasan

Sabda berharap Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada masyarakat, termasuk apabila terdapat kendala dalam proses penyidikan.

“Jika perkara masih berjalan, sampaikan kepada masyarakat. Jika ada hambatan, jelaskan secara terbuka. Publik membutuhkan kepastian agar tidak berkembang spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” katanya.

Ruang Klarifikasi Aparat Penegak Hukum

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari Polda Sumatera Utara terkait perkembangan perkara dimaksud maupun status hukum terkini terhadap Hendra Syahputra Sitorus alias Tile.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Ditresnarkoba Polda Sumut guna mendapatkan penjelasan dan pandangan resmi terkait penanganan perkara tersebut. Apabila terdapat tanggapan atau perkembangan terbaru dari pihak kepolisian, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.

Pemberitaan ini disusun dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam perkara ini berhak memberikan klarifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(AMS)

LMND Sumut Tuntut PLN Berikan Kompensasi kepada Masyarakat atas Padamnya Listrik 24 Jam

redaksi — Sun, 24 May 2026 05:19:28 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Sumatera Utara mengecam keras terjadinya pemadaman listrik hingga 24 jam di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pemadaman tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan serta kerugian besar bagi masyarakat.

Ketua EW LMND Sumut, Risky Hasibuan, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern. Pemadaman dalam waktu yang lama berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat, terutama pedagang kecil, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat dipaksa menanggung kerugian akibat buruknya pelayanan. Makanan dan barang dagangan rusak, aktivitas usaha lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, bahkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena pompa tidak dapat digunakan. Ini bukan persoalan sepele,” tegasnya.

LMND Sumut menilai masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak, termasuk kompensasi atas kerugian akibat padamnya listrik berkepanjangan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya:

Pasal 4 huruf h, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 7 huruf g, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditegaskan bahwa:

Pasal 29 ayat (1) menyatakan konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, LMND Sumut menilai pihak penyedia layanan listrik tidak boleh hanya menyampaikan permintaan maaf tanpa adanya tanggung jawab nyata terhadap masyarakat yang dirugikan. Dalam kondisi ini, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi sekaligus penjelasan yang terbuka dan transparan mengenai penyebab terjadinya pemadaman massal.

Atas dasar itu, LMND Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan:

Mendesak pihak terkait untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik selama 24 jam.
Meminta penjelasan secara terbuka dan transparan terkait penyebab terjadinya pemadaman listrik massal.
Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan di Sumatera Utara.
Meminta pemerintah daerah turut hadir dan berpihak kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik berkepanjangan.

LMND Sumut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dikelola secara abai terhadap kepentingan rakyat. Negara dan seluruh penyelenggara layanan publik wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara layak dan berkeadilan.

“Jangan sampai rakyat terus dijadikan korban dari buruknya tata kelola pelayanan. Ketika masyarakat terlambat membayar listrik dikenakan sanksi, maka ketika pelayanan buruk merugikan rakyat, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban,” tutup Risky Hasibuan.(Red)

LMND Sumut Soroti Dugaan Praktik Pungli di Samsat Sekip Medan

redaksi — Sat, 23 May 2026 15:39:46 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Samsat Jalan Sekip, Medan, yang belakangan ramai diberitakan media.(23/5/26)

Dugaan tersebut muncul setelah adanya pengakuan mantan biro jasa terkait biaya tambahan di luar ketentuan resmi dalam pengurusan pajak kendaraan, pergantian pelat nomor, hingga STNK lima tahunan.

Ketua LMND Sumut menegaskan bahwa pelayanan administrasi kendaraan merupakan hak masyarakat dan tidak boleh dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu.

“Jika benar terjadi praktik pungli, maka ini mencederai pelayanan publik. Negara tidak boleh kalah oleh praktik calo dan mafia birokrasi,” ujarnya.

LMND Sumut menilai persoalan ini harus ditindak serius karena merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.

Karena itu, LMND Sumut mendesak aparat dan instansi terkait untuk:

melakukan investigasi secara terbuka;
menindak seluruh oknum yang terlibat;
mengevaluasi sistem pelayanan Samsat agar bebas dari pungli dan percaloan; serta
membuka kanal pengaduan yang aman bagi masyarakat.

LMND Sumut juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami dugaan pungli atau intimidasi dalam pengurusan administrasi kendaraan.(Red)

Pelantikan PW HIMA PERSIS Sumatera Utara Periode 2026–2028 Berlangsung Meriah, Siap Bangun Kolaborasi untuk Kemajuan Daerah

redaksi — Sun, 17 May 2026 09:34:09 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Kegiatan organisasi merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Selain menjadi wadah pengembangan generasi muda, organisasi juga memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik, saran, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, 16/05/26.

Pelantikan Pengurus Wilayah HIMA PERSIS Sumatera Utara Periode 2026–2028 yang dilaksanakan di Aula BBGTK Sumut berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari para tamu undangan serta peserta yang hadir. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat organisasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, guna mendorong pengembangan di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sumatera Utara, Rahmat Situmorang, menyampaikan ucapan selamat kepada Ahmad Rifaldi Siregar yang resmi terpilih sebagai Ketua PW HIMA PERSIS Sumatera Utara. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa semangat perubahan dan memperkuat gerakan kemahasiswaan yang aktif serta solutif bagi masyarakat.

“Selamat atas terlaksananya pelantikan PW HIMA PERSIS Sumatera Utara. Kegiatan ini sangat luar biasa karena dihadiri banyak peserta dan tamu undangan dengan penuh antusias. Semoga kepengurusan baru dapat membawa organisasi semakin berkembang,” ujar Rahmat Situmorang.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan pengurus baru sebagai simbol kebersamaan serta semangat membangun organisasi yang lebih kuat dan progresif.

Sementara itu, Bendahara LMND Sumut, Soeandi Malik, turut menyampaikan rasa terima kasih atas undangan yang diberikan kepada pihaknya untuk hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada ketua terpilih dan seluruh panitia pelaksana yang telah mengundang kami dalam kegiatan pelantikan PW HIMA PERSIS Sumatera Utara. Kami siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan di tingkat Sumatera Utara demi kemajuan generasi muda dan daerah,” ungkapnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat sinergi antarorganisasi kemahasiswaan dalam membangun Sumatera Utara yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan masyarakat.(PR)

LMND Sumut Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

redaksi — Wed, 28 Jan 2026 17:02:17 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara menegaskan penolakannya terhadap wacana yang mengusulkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/01/2026), yang menegaskan bahwa Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Ketua Wilayah LMND Sumut, M. Sabda Erlangga, menegaskan sikap politik kebangsaan organisasinya dengan mendukung struktur ketatanegaraan yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden RI dan bukan di bawah kementerian mana pun.

“Polri merupakan institusi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus tetap berada di luar struktur kementerian agar dapat berdiri secara merdeka dan independen,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa Polri tidak seharusnya berada di bawah kementerian. Pertama, Polri memiliki tugas strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang menuntut independensi penuh. Jika Polri berada di bawah kementerian, maka institusi ini rentan terhadap intervensi politik sehingga berpotensi mengganggu profesionalitas dan efektivitas kerja.

Kedua, Polri telah memiliki struktur organisasi dan sistem kerja yang mapan, mulai dari sistem pendidikan dan pelatihan, hingga mekanisme promosi dan jenjang karier yang relatif transparan. Dengan sistem tersebut, Polri dinilai telah siap menjadi institusi yang mandiri dan profesional.

Ketiga, Polri memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai kasus besar dan kompleks, seperti terorisme, korupsi, serta kejahatan lintas negara. Pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa Polri mampu menjalankan tugas berat tanpa harus berada di bawah kementerian tertentu.

Keempat, Polri memiliki legitimasi dan dukungan yang luas dari masyarakat. Kepercayaan publik ini menjadi modal penting bagi Polri untuk tetap berdiri sebagai institusi negara yang independen dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Meski demikian, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa Polri perlu berada di bawah kementerian guna memperkuat pengawasan dan kontrol pemerintah. Menanggapi hal tersebut, LMND Sumut berpandangan bahwa mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tanpa harus menempatkan Polri di bawah kementerian.

“Pengawasan terhadap Polri tetap penting, namun tidak harus melalui subordinasi struktural ke kementerian. Mekanisme checks and balances sudah tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita,” tambahnya.

Sebagai penutup, LMND Sumut menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden RI sebagai institusi yang merdeka dan independen. Dengan tugas strategis, struktur yang mapan, pengalaman yang luas, serta dukungan masyarakat, Polri dinilai mampu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa intervensi politik maupun kepentingan tertentu.(MSE)

LMND Sumut Apresiasi Ketegasan Karutan Medan Pindahkan Napi Korupsi ke Nusakambangan

redaksi — Sun, 25 Jan 2026 12:15:15 +0000

Kader LMND Sumut, Dwiky Pratama, menilai pemindahan tersebut merupakan bentuk nyata penegakan tata tertib serta komitmen pihak Rutan Kelas I Medan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Ia menyebut, langkah ini sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang di media massa dan media sosial terkait dugaan adanya narapidana koruptor yang secara ilegal menyelundupkan telepon genggam ke dalam rutan.

“Pemindahan ini menunjukkan bahwa pihak Rutan Kelas I Medan bertindak tegas, profesional, dan konsisten dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” ujar Dwiky.

LMND Sumut juga menegaskan bahwa tindakan tersebut membantah tudingan adanya perlakuan khusus atau upaya perlindungan terhadap warga binaan tertentu. Menurut mereka, setiap pelanggaran yang dilakukan narapidana harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dwiky menambahkan, pemindahan ke Nusakambangan merupakan langkah tepat mengingat narapidana tersebut telah melanggar peraturan dengan menyelundupkan handphone secara diam-diam ke dalam rutan.

LMND Sumut meyakini bahwa langkah tegas ini dapat menjadi peringatan bagi seluruh warga binaan agar mematuhi tata tertib serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.(EGS)