LMND

Resmi Dilantik, Eksekutif Wilayah LMND Sumut Siap Jalankan Agenda Perjuangan

redaksi — Sat, 25 Apr 2026 12:36:37 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — 25 April 2026 Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi secara resmi melantik jajaran Eksekutif Wilayah Sumatera Utara dalam sebuah rangkaian kegiatan yang dirangkaikan dengan Pendidikan Dasar Organisasi (PDO). Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kesbangpol Sumatera Utara dan berlangsung dengan khidmat serta penuh semangat perjuangan mahasiswa.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Claudion Kaniaga Sare selaku Ketua Umum Eksekutif Nasional. Dalam kesempatan tersebut, ditetapkan Risky Fauzi sebagai Ketua Eksekutif Wilayah, Rahmat Situmorang sebagai Sekretaris, serta Soeandi Malik Pratama sebagai Bendahara.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum, Boby Lovers Aspiadi Nasution. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Ia menyampaikan bahwa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi harus tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap rakyat.

Dalam pidatonya, Claudion Kaniaga Sare menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam mengorganisir gerakan mahasiswa di tingkat wilayah. Ia juga menegaskan bahwa PDO merupakan fondasi penting dalam membentuk kader yang ideologis, militan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah terpilih, Risky Fauzy Hasibuan, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas basis gerakan mahasiswa di Sumatera Utara. Ia juga mengajak seluruh kader untuk aktif terlibat dalam advokasi isu-isu kerakyatan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan PDO yang dilaksanakan setelah pelantikan bertujuan untuk membekali para kader dengan pemahaman mengenai ideologi organisasi, sejarah gerakan mahasiswa, serta strategi perjuangan dalam konteks sosial-politik. (Red)

LMND Minta Penertiban Bangunan Liar dan Tabo Tuak di Binjai Dilakukan Tanpa Tembang Pilih

redaksi — Thu, 09 Apr 2026 13:02:01 +0000

BINJAI|PERS.NEWS— Ketua EK LMND Binjai, EW Gurky, menyoroti penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Binjai terkait dugaan bangunan liar dan aktivitas usaha ilegal. Ia menekankan pentingnya penertiban yang adil dan merata tanpa tebang pilih.

Menurut EW Gurky, jika pemerintah ingin menata kota secara efektif, seluruh bentuk pelanggaran sebaiknya ditindak, termasuk dugaan keberadaan lapo atau tabo tuak yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Ia menilai beberapa lokasi yang diduga ilegal masih beroperasi terbuka dan belum tersentuh penertiban.

“Kalau mau bicara penegakan aturan, jangan setengah-setengah. Bangunan liar dan tempat-tempat yang meresahkan masyarakat, termasuk tabo tuak, perlu ditertibkan juga,” ujarnya.

EW Gurky mendorong Wali Kota Amir Hamzah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Arief Sihotang, untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang tegas dalam menertibkan lokasi-lokasi tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan tabo tuak di sejumlah titik dapat menimbulkan keresahan, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan lingkungan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kota Binjai maupun Satpol PP belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana penertiban lokasi-lokasi tersebut.

EW Gurky berharap penertiban yang dilakukan bersifat menyeluruh dan adil, sehingga masyarakat melihat bukti nyata bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus mendukung terciptanya Kota Binjai yang tertib, aman, dan berkeadilan.(Red)

LMND Nilai Tragedi Anak di NTT Tak Boleh Dipolitisasi, Dorong Solusi Konkret Pendidikan

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 15:35:17 +0000

LMND menilai tragedi tersebut tidak boleh dipolitisasi dengan narasi yang menyimpulkan seolah-olah kebijakan pendidikan nasional gagal total dan negara abai terhadap pemenuhan hak anak.

Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menegaskan bahwa pihaknya memiliki sikap yang sama dalam mengecam tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, menurutnya, menyalahkan kebijakan nasional secara langsung tanpa melihat data dan konteks yang utuh justru berpotensi menyesatkan publik.

“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Namun, jangan menjadikan penderitaan anak sebagai alat politik dengan narasi bahwa negara tidak peduli pendidikan. Itu tidak sesuai dengan data,” ujar Julfikar, Jumat (7/2/2026).

Julfikar memaparkan bahwa berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Anggaran tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan dialokasikan untuk berbagai program strategis, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru, serta dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jika melihat angka APBN, jelas pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Yang perlu dikritisi secara serius adalah persoalan implementasi dan pengawasan di daerah, bukan dengan menyederhanakan masalah dan menyalahkan kebijakan nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, LMND menilai tragedi di NTT harus dijawab dengan solusi konkret agar tidak terulang di masa depan. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penguatan konsep Sekolah Rakyat sebagai sistem pendidikan yang benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.

Konsep Sekolah Rakyat dinilai perlu mencakup pendidikan gratis dan inklusif, penyediaan perlengkapan sekolah oleh negara, pengembangan sekolah berbasis komunitas dan asrama di wilayah ekstrem, serta integrasi pendidikan dengan perlindungan sosial, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan anak.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara secara nyata. Tidak boleh ada lagi anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan keterbatasan wilayah,” tegas Julfikar.

LMND juga mendorong UNICEF untuk berperan secara konstruktif, khususnya dalam mendampingi implementasi kebijakan pendidikan di wilayah 3T serta mengawasi distribusi bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

Menurut LMND, tragedi kemanusiaan harus dijadikan momentum evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan yang justru mengaburkan jalan keluar.

“Kritik harus berbasis data dan solusi. Negara sedang berbenah, dan proses ini perlu dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini patut diapresiasi dan didukung bersama. Tantangan utama justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan yang harus terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

“Indonesia adalah negara gotong royong. Keberhasilan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu dikawal bersama agar benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tutupnya(Red)

LMND Dorong Pemprov Sumut Transparan Sikapi Dugaan Pelanggaran Etika Dirut BUMD

redaksi — Tue, 03 Feb 2026 17:26:57 +0000

BINJAI|PERS.NEWS-Isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum berinisial AW, selaku Direktur Utama BUMD Provinsi Sumatera Utara PT Dhirga Surya, yang diduga menghamili seorang perempuan berinisial SN, menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai respons. Meski hingga saat ini informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum terbukti secara hukum, isu ini dinilai tidak dapat dipandang sepele mengingat posisi strategis yang diemban oleh yang bersangkutan sebagai pejabat publik.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Binjai, Edward Gurky Sembiring, menyampaikan bahwa pimpinan BUMD memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, tidak hanya dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga dalam menjaga perilaku personal. Menurutnya, dugaan pelanggaran etika, meskipun belum terbukti, berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah dan BUMD yang dipimpinnya.

“Prinsip praduga tak bersalah tentu harus dikedepankan. Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkewajiban menjaga integritas dan marwah BUMD dengan melakukan evaluasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Edward.

Sementara itu, Sekretaris LMND Binjai, Angga Tarigan, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan penghakiman terhadap individu mana pun. Ia menilai, langkah evaluatif yang dilakukan pemerintah justru penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk bersikap transparan dan objektif. Evaluasi ini bukan bentuk vonis, melainkan upaya menjaga profesionalisme pengelolaan BUMD serta kepercayaan publik,” kata Angga.

Angga juga menambahkan bahwa dugaan tersebut, apabila terbukti, berpotensi bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menegaskan bahwa direksi wajib memiliki akhlak, moral, dan reputasi yang baik. Oleh karena itu, kejelasan sikap dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai penting agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

LMND Binjai berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas dan terukur sesuai mekanisme yang berlaku guna menjaga integritas institusi, akuntabilitas pejabat publik, serta rasa keadilan di tengah masyarakat.(EGS)

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak AW maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait isu yang berkembang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan, sesuai dengan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Aksi LMND di Depan Kedubes Amerika: Tolak Imperialisme AS dan Intervensi Terhadap Venezuela

redaksi — Wed, 07 Jan 2026 17:04:45 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS– Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh. Isnain Mukadar, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap tindakan sepihak pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan Ibu Negara Cilia Flores. Isnain menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan politik yang mencerminkan wajah imperialisme modern yang masih terus merajalela di dunia internasional.

Menurut Isnain, Indonesia sebagai bangsa yang pernah merasakan langsung pahitnya penjajahan memiliki komitmen moral dan historis untuk menentang segala bentuk intervensi asing dalam urusan internal negara lain. Mengingat sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, LMND menyatakan penolakan keras terhadap segala upaya yang melemahkan kedaulatan negara lain, termasuk yang terjadi di Venezuela.

“Tindakan sepihak ini tidak hanya mencederai prinsip kedaulatan, tetapi juga menunjukkan keserakahan imperialisme Amerika Serikat. Venezuela, dengan cadangan minyak yang melimpah, telah menjadi sasaran eksploitasi oleh kekuatan asing yang ingin menguasai sumber daya alam negara-negara Global South,” tegas Isnain.

Ia juga mengkritik kebijakan Amerika Serikat yang dinilai merugikan rakyat Venezuela dan stabilitas internasional. Sanksi koersif, blokade ekonomi, dan berbagai tekanan politik disebut sebagai bentuk lawfare dan perang ekonomi yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang tidak tunduk pada kepentingan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, LMND menuntut Pemerintah Amerika Serikat untuk:

Membebaskan tanpa syarat Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores dari penahanan yang dinilai ilegal.
Menghentikan seluruh bentuk intervensi imperialis terhadap Republik Bolivarian Venezuela, termasuk sanksi, blokade ekonomi, dan penyitaan aset.
Menghormati kedaulatan Venezuela serta menghentikan praktik eksploitasi sumber daya alam negara-negara Global South.

LMND juga menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk melawan kebijakan imperialisme dan mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil. “Kedaulatan setiap bangsa adalah hak mutlak. Setiap negara berhak menentukan jalan politik dan ekonominya sendiri tanpa intervensi asing. Perjuangan ini harus terus dilakukan demi keadilan dan perdamaian dunia,” tegas Isnain.

Menutup pernyataannya, Isnain mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus melawan imperialisme dan memperjuangkan kedaulatan serta kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia dan dunia.

Hidup Rakyat! Viva Venezuela! Viva Nicolás Maduro!

Sumber : Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), Muh. Isnain Mukadar,

LMND Peringati Hari HAM Sedunia: Soroti Korupsi SDA dan Desak Pemerintah Wujudkan Keadilan Lingkungan

redaksi — Wed, 10 Dec 2025 12:31:54 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu 10 Desember 2025.

Aksi ini menjadi momentum bagi LMND untuk menyoroti berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mereka nilai belum dikelola secara adil dan berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, praktik korupsi dan penyimpangan tata kelola SDA berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator lapangan LMND, Marven Desto, menyampaikan bahwa masalah korupsi SDA tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan HAM masyarakat. Ia menilai bahwa eksploitasi SDA yang tidak transparan serta lemahnya pengawasan negara berpotensi membuka ruang bagi praktik rente dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam orasinya, Marven menegaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di banyak daerah tidak dapat dipisahkan dari pola tata kelola SDA yang memberi keuntungan besar kepada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar kerap menanggung dampak buruknya. Ia mencontohkan banjir bandang, pencemaran air, hilangnya ruang hidup, hingga konflik tanah yang terus berulang sebagai bagian dari konsekuensi buruk tata kelola yang tidak berpihak kepada rakyat.

LMND juga menyinggung sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyimpangan yang mencuat di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai bahwa besarnya potensi kebocoran anggaran dari sektor ini dapat berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

Karena itulah, LMND mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, menindak tegas pelaku korupsi, serta memastikan bahwa keuntungan dari SDA kembali sepenuhnya untuk rakyat.

Dalam aksinya, LMND mengusung slogan: “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila, Lawan Serakahnomics.” Slogan tersebut, menurut mereka, merupakan seruan untuk membangun tata kelola SDA yang lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Selain menyampaikan kritik, LMND juga membawa 10 tuntutan yang dianggap relevan dengan kondisi sosial dan politik saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan agraria, perlindungan masyarakat sipil, penanganan konflik lingkungan, hingga penguatan payung hukum bagi kelompok rentan. LMND menilai bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan ini penting untuk memastikan keadilan sosial serta perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun sepuluh tuntutan tersebut meliputi:

1.Pengesahan RUU PPRT dan optimalisasi pelaksanaan UU TPKS

2.Percepatan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria

3.Penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil

4.Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi rakyat miskin

5.Pengesahan RUU Perampasan Aset

6.Pelaksanaan P5 HAM bagi korban penggusuran

7.Penghentian perampasan tanah serta implementasi Pasal 33 UUD 1945

8.Pengungkapan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera dan Aceh

9.Penindakan terhadap mafia tanah dan tambang ilegal

10.Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan secara damai dan tertib. Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan disampaikan kepada perwakilan dari Kementerian ESDM.

LMND berharap pemerintah menindaklanjuti aspirasi mereka dan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, terutama komunitas yang terdampak langsung oleh persoalan SDA.(MSE)

Membangun Indonesia dari Akar Masalah: Saatnya Mengakhiri Serakahnomics dan Menata Ulang Kesejahteraan Bangsa

redaksi — Wed, 26 Nov 2025 13:54:21 +0000

Oleh : MUH.ISNAIN MUKADAR

JAKARTA|PERS.NEWS-Kemiskinan di Indonesia sering kali digambarkan sebagai konsekuensi dari nasib buruk, kurangnya pendidikan, atau minimnya kesempatan.

Namun kenyataan yang lebih pahit sering kali tersembunyi di bawah permukaan: kemiskinan bukanlah bawaan dari rakyat yang malas atau tidak berdaya, melainkan hasil dari sebuah sistem ekonomi yang tidak adil.

Sistem yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai Serakahnomics—sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas keserakahan struktural.

Serakahnomics bukan sekadar perilaku individu yang ingin menguasai lebih banyak kekayaan. Ia adalah sebuah pola, sebuah mesin yang bekerja rapi dan terorganisir dalam struktur ekonomi kita.

Ia hidup di dalam aktivitas rente yang menghambat kompetisi sehat. Ia bersembunyi di balik kartel yang menentukan harga kebutuhan pokok seolah mereka adalah penguasa tunggal perut rakyat.

Ia tumbuh subur ketika eksploitasi sumber daya alam hanya mengalirkan keuntungan pada segelintir orang, sementara masyarakat sekitar tetap miskin dan terpinggirkan di tanahnya sendiri.

Dalam sistem seperti ini, rakyat kecil seakan hanya menjadi penonton dalam panggung ekonomi, bukan aktor utama yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan negeri. Kita dipaksa menerima bahwa ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin—dan itu dianggap wajar. Padahal, struktur inilah yang terus-menerus memproduksi kemiskinan secara sistematis.

Untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu keberanian melihat akar persoalan, bukan hanya menghitung berapa banyak yang miskin atau berapa banyak bantuan sosial yang dibagikan.

Selama kebijakan ekonomi hanya mengobati gejalanya tanpa memutus sumber penyakitnya, maka kemiskinan akan terus beregenerasi dari waktu ke waktu—seperti pohon yang dipangkas daunnya namun akarnya dibiarkan kuat di tanah.

Mengakhiri Serakahnomics berarti :

• Menghentikan praktik ekonomi yang memonopoli akses pangan dan kebutuhan pokok

• Menindak para penguasa rente yang menghisap keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada perekonomian

• Mengembalikan sumber daya alam sebagai milik dan manfaat bagi rakyat banyak

• Membuat kebijakan anggaran negara yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan publik

• Memberdayakan ekonomi rakyat sebagai fondasi kedaulatan ekonomi nasional

Namun membongkar sistem yang telah menggurita selama puluhan tahun bukan perkara mudah. Ia membutuhkan kekuatan politik yang berpihak pada rakyat, keberanian moral untuk menghadapi kelompok-kelompok kepentingan besar, serta kesadaran kolektif bahwa kita layak mendapatkan masa depan yang lebih setara.

Indonesia adalah negeri yang kaya—kaya air, kaya tanah, kaya budaya, kaya tenaga manusia yang berjuang setiap hari. Yang selama ini miskin bukan kemampuan kita, melainkan akses kita terhadap kekayaan itu. Ketimpangan bukan terjadi karena rakyat kurang berusaha, tetapi karena kesempatan tidak dibagi secara adil.

Kini, kesadaran untuk mengubah arah pembangunan ekonomi mulai tumbuh. Semakin banyak pihak yang menuntut agar pembangunan tidak hanya menguntungkan konglomerasi, melainkan mengangkat harkat rakyat di desa dan kota.

Semakin kuat suara yang menyerukan agar pemerintah tidak lagi tunduk pada kepentingan para pelaku ekonomi yang rakus, melainkan benar-benar menjadi pelindung kepentingan bersama.

Mengatasi kemiskinan bukan sekadar menyuntik bantuan, melainkan membebaskan rakyat dari struktur yang mengekang mereka. Bukan sekadar memberi kail atau ikan, tetapi memastikan sungai dan lautnya tidak dikuasai para pemodal.

Indonesia hanya bisa maju jika semua rakyatnya terlibat dalam kemajuan itu. Kita hanya akan sejahtera jika sistem ekonomi yang dibangun mengalirkan kesejahteraan ke semua lapisan, bukan hanya mengumpulkannya di puncak piramida sosial.

Saatnya kita memandang kemiskinan bukan sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah struktur. Saatnya kita membangunkan kesadaran bahwa perubahan sejati lahir dari keberanian menantang ketidakadilan yang sudah dianggap biasa. Dan saatnya kita menata ulang fondasi ekonomi bangsa ini agar berpihak pada mereka yang selama ini hanya menjadi penyangga namun tak pernah ikut menikmati hasilnya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan rakyatnya tertinggal dalam penderitaan. Dengan menumbangkan Serakahnomics dari akar-akarnya, kita dapat membuka jalan menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat—untuk semua, bukan hanya untuk segelintir.(red)

SUMBER : MUH.ISNAIN MUKADAR KETUA UMUM EN-LMND