Menurut Sabda, lokasi yang disebut berada di samping sebuah toko perlengkapan sembahyang itu diduga beroperasi secara terbuka dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami menyikapi dengan serius maraknya dugaan aktivitas perjudian jenis tembak ikan dan roulette yang beroperasi secara terang-terangan di Jalan Tengku Fachrudin, Lubuk Pakam. Perjudian bukan sekadar tempat bermain, tetapi dapat menimbulkan dampak sosial yang merusak kehidupan keluarga dan memicu tindak kriminal,” ujar Sabda dalam keterangannya.

Sabda menyebut pihaknya menerima sejumlah pengaduan dari warga yang mengaku terdampak oleh aktivitas tersebut. Salah satunya disampaikan seorang warga bernama Sumarni yang mengaku suaminya diduga mengalami kecanduan judi hingga menjual barang-barang rumah tangga dan menggadaikan telepon genggam milik anaknya.

Selain itu, warga lain bernama Linda mengaku di lingkungan tempat tinggalnya kerap terjadi kehilangan tabung gas, peralatan pertanian, hingga tanaman yang hampir panen. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan maraknya praktik perjudian di wilayah tersebut. Namun, keterkaitan tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembuktian.

Sabda juga meminta aparat menelusuri apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum yang membekingi aktivitas perjudian tersebut. Ia menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang profesional.

EW-LMND Sumatera Utara menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, antara lain:

1. Meminta Kapolresta Deli Serdang dan Kapolda Sumatera Utara segera menyelidiki dugaan praktik perjudian di Jalan Tengku Fachrudin, menindak pengelola apabila terbukti melanggar hukum, serta mengusut dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan bukti.

2. Meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat upaya pemberantasan penyakit masyarakat melalui koordinasi lintas instansi.

3. Mendorong pemerintah menghadirkan solusi ekonomi dan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari upaya pencegahan praktik perjudian di masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polresta Deli Serdang maupun Polda Sumatera Utara terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan guna memenuhi prinsip keberimbangan.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan **Prastyo Cahyadi, M.Pd.** sebagai Ketua Pimpinan Daerah PERSIS Kabupaten Deli Serdang untuk Masa Jihad 2026–2030. Amanah yang diterima diharapkan menjadi energi baru dalam memperkuat gerakan dakwah, pendidikan, kaderisasi, serta pengabdian kepada umat dan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Acara pelantikan dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, DPRD, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta jajaran PERSIS dari berbagai tingkatan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, **Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP.**, yang hadir mewakili Bupati Deli Serdang. Turut hadir **Anwar Sadat Siregar** dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), **Kapten Inf. Sinaga** mewakili Dandim 0204/Deli Serdang, serta Ketua Pimpinan Wilayah PERSIS Sumatera Utara, **K.H. Muhammad Nuh, M.P.**

Dalam sambutan Bupati Deli Serdang yang dibacakan oleh Drs. Zainal Abidin Hutagalung, M.AP., Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan apresiasi atas kontribusi PERSIS yang selama ini konsisten membangun kehidupan keagamaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membina moral masyarakat. Pemerintah berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua PW PERSIS Sumatera Utara, **K.H. Muhammad Nuh, M.P.**, menegaskan bahwa kepengurusan di lingkungan PERSIS bukan sekadar menjalankan roda organisasi, melainkan mengemban amanah dakwah yang menuntut keikhlasan, integritas, dan keteladanan. Ia mengajak seluruh pengurus untuk terus istiqamah memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelayanan kepada umat.

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua PD PERSIS Kabupaten Deli Serdang, **Prastyo Cahyadi, M.Pd.** menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus menjadikan kepemimpinan ini sebagai ladang ibadah sekaligus pengabdian kepada Allah SWT.

Menurutnya, PERSIS harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip perjuangan yang diwariskan para pendahulu. Karena itu, kepengurusan Masa Jihad 2026–2030 akan memprioritaskan penguatan kaderisasi, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda, pemberdayaan umat, serta membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen bangsa.

Prosesi pelantikan ditutup dengan pembacaan ikrar pengurus sebagai simbol kesiapan menjalankan amanah organisasi. Suasana penuh kekhidmatan dan kebersamaan yang terbangun sepanjang acara mencerminkan kuatnya komitmen seluruh jajaran PERSIS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan karakter, moral, dan spiritual masyarakat.

Melalui kepemimpinan baru ini, Pimpinan Daerah PERSIS Kabupaten Deli Serdang diharapkan semakin kokoh menghadirkan dakwah yang mencerahkan, melahirkan kader-kader yang unggul, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Indonesia. (Red)

Medan|PERS.NEWS|Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.(23/10/25)

Menurut informasi yang diterima Ketua ISNU, sejumlah warga diminta membayar sekitar Rp125.000 untuk memperoleh NPWP. Padahal, sesuai ketentuan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerbitan NPWP merupakan layanan publik tanpa biaya alias gratis.

Ketua ISNU Kota Medan, Eriza Hudori, mengaku prihatin dengan adanya dugaan tersebut. Ia menilai praktik pungli dalam pelayanan publik tidak hanya mencoreng citra aparatur, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat serta menghambat agenda reformasi birokrasi pemerintah.

“Layanan pembuatan NPWP itu gratis. Tidak ada dasar bagi siapa pun memungut biaya dari masyarakat. Ketidaktahuan warga sering dijadikan celah oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, masyarakat harus berani menolak dan melapor bila menemui praktik semacam ini,” tegas Eriza di Medan, Kamis (23/10/2025).

Desak DJP dan Aparat Hukum Bertindak Tegas

ISNU mendorong Direktorat Jenderal Pajak bersama aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Menurut Eriza, tindakan cepat dan tegas sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Ia juga menilai, penguatan layanan digital dan kanal pengaduan publik yang transparan perlu terus dikembangkan agar potensi penyimpangan di lapangan dapat diminimalkan.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di slogan. Pemerintah harus menunjukkan langkah nyata dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta memastikan integritas layanan publik di semua tingkatan,” ujar Eriza.

Dorong Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Selain penindakan, ISNU juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi layanan publik, terutama di bidang perpajakan. Edukasi tentang hak dan kewajiban warga dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban praktik ilegal.

“Kalau masyarakat paham bahwa pembuatan NPWP tidak dipungut biaya, maka peluang bagi oknum untuk melakukan pungli akan semakin kecil,” tambahnya.

Peringatan Serius bagi Pemerintah

ISNU menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memperkuat sistem pengawasan internal dan menegakkan integritas aparatur. Ketegasan dalam menindak pelaku pungli, menurut Eriza, akan menjadi indikator sejauh mana keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.(IHB/TN)

Sumber :Ketua ISNU Medan