Berdasarkan informasi yang diterima awak media, kegiatan parkir di lokasi tersebut diduga direkomendasikan oleh Manager Mr. DIY William Iskandar, Mujib Kurniawan, dan disebut mendapat persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang dipimpin Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si. Namun, dasar perizinan, bentuk persetujuan, serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan parkir tersebut masih perlu diklarifikasi.

Persoalan ini menjadi penting karena trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Apabila area tersebut digunakan untuk parkir kendaraan hingga menghalangi jalur pedestrian, masyarakat berpotensi kehilangan akses yang aman dan terpaksa berjalan di badan jalan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Diduga Ganggu Fungsi Trotoar dan Drainase

Penggunaan area di atas parit yang ditutup beton sebagai tempat parkir juga perlu ditinjau dari aspek fungsi drainase, akses pemeliharaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan tata ruang jalan. Penutupan saluran tidak serta-merta menjadikan area tersebut bebas dimanfaatkan untuk kepentingan parkir.

Secara regulasi, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Sementara itu, Pasal 275 ayat (1) mengatur sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Penerapan ketentuan tersebut terhadap kondisi di lokasi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian otoritas berwenang. Selain itu, penggunaan ruang milik jalan dan area drainase perlu diperiksa berdasarkan ketentuan teknis serta peraturan daerah yang berlaku.

Bapenda Medan Diminta Buka Dasar Pengelolaan Parkir

Keberadaan kegiatan parkir di kawasan usaha tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan lokasi, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta mekanisme penetapan dan pemungutan retribusi atau pajak yang relevan.

Bapenda Kota Medan perlu memberikan penjelasan mengenai apakah terdapat persetujuan atau rekomendasi resmi terkait kegiatan tersebut, apa dasar hukumnya, dan apakah lokasi parkir telah melalui pemeriksaan instansi teknis yang berwenang.

Klarifikasi ini penting agar tidak muncul dugaan bahwa fasilitas publik dapat dialihfungsikan untuk kepentingan usaha tanpa prosedur dan pengawasan yang jelas.

Konfirmasi Belum Mendapat Tanggapan

Pada 10 Oktober 2026, awak media mengaku telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, serta Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian S., S.TP., M.Si., terkait dugaan penggunaan trotoar dan area di atas parit sebagai tempat parkir tersebut.

Hingga berita ini disusun, menurut keterangan awak media, kedua pihak belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan. Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan yang diberitakan.

Awak media juga perlu meminta penjelasan langsung dari Mujib Kurniawan selaku Manager Mr. DIY William Iskandar mengenai dugaan rekomendasi penggunaan lokasi parkir, termasuk dasar pertimbangan dan perizinan yang dimiliki.

Publik menunggu penjelasan terbuka dari pihak Mr. DIY, Bapenda Kota Medan, dan instansi teknis terkait. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan area tersebut sesuai aturan, tidak mengganggu fungsi drainase, serta tetap menjamin hak dan keselamatan pejalan kaki.

Berita ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya meminta transparansi atas penggunaan fasilitas publik. Hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebutkan tetap terbuka untuk dimuat sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang.(Tim)