Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting di bidang kepemiluan dan akademisi. Salah satu narasumber utama adalah Dr. Aminuddin yang menekankan pentingnya peran kampus sebagai pusat edukasi politik yang kritis, objektif, dan berintegritas.

Dalam pemaparannya, Dr. Aminuddin menyampaikan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi “rumah besar literasi politik” yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter demokratis. “Jika mahasiswa apatis, maka demokrasi akan kehilangan arah. Namun jika mahasiswa aktif dan cerdas, maka demokrasi akan menemukan masa depannya,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tantangan pemilu ke depan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kualitas partisipasi publik dan literasi politik. Maraknya disinformasi dan politik identitas menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama. “Kampus harus hadir sebagai penjernih informasi. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi hoaks dan kepentingan sesaat,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Agus Arifin, yang hadir sebagai tamu undangan. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap sinergi antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Turut hadir pula Suhadi Sukendar Situmorang sebagai representasi dari lembaga pengawas pemilu. Kehadiran Bawaslu memperkuat perspektif pengawasan dalam diskusi, khususnya terkait pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam pandangannya sebagai Direktur Pusat Kajian Politik dan Pemerintahan, Dr. Aminuddin juga menyoroti dinamika tahapan pemilu yang akan datang serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR RI. Ia berharap kalangan akademisi dapat dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut. “Akademisi harus ikut serta memberikan masukan yang objektif dan berbasis kajian ilmiah, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan akademisi penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, diisi oleh figur-figur yang memiliki kapasitas analisis kuat terhadap persoalan di lapangan, mulai dari tahapan awal hingga penetapan pasca pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya terjaga secara prosedural, tetapi juga substantif.

Diskusi ini turut dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta pegiat literasi yang aktif berdialog mengenai isu demokrasi dan kepemiluan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan selama sesi berlangsung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara kampus, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia. “Demokrasi yang sehat tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses pendidikan yang panjang dan konsisten. Di sinilah kampus mengambil peran strategis sebagai penjaga nilai dan arah bangsa,” tutup Dr. Aminuddin.

Di bawah terik matahari pada bulan Ramadhan, ratusan massa aksi menyampaikan aspirasi mereka terkait dugaan pelanggaran Perda oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk usaha Crown Textile dan Tailor di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Koordinator aksi FMRSU, Sakat, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah.

“Kami menilai masih terjadi pembiaran terhadap sejumlah pelanggaran Perda. Kondisi ini berpotensi merugikan daerah, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Sakat di hadapan massa aksi.

Sempat Memanas
Aksi demonstrasi sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha memasuki area Kantor Wali Kota Medan yang dijaga petugas Satpol PP. Gerbang kantor yang sempat ditutup membuat sebagian demonstran memanjat pagar dan masuk ke halaman depan kantor wali kota.

Puluhan personel Satpol PP dan aparat kepolisian yang berjaga kemudian melakukan pendekatan persuasif untuk meredam situasi. Dialog antara perwakilan massa dan petugas berlangsung cukup alot sebelum massa akhirnya menyampaikan orasi di halaman kantor wali kota.

Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap pemerintah kota terkait pengawasan dan penegakan Perda. Sementara di luar gerbang kantor wali kota, sejumlah demonstran melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa bergerak mendekati pintu utama kantor wali kota dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas. Namun situasi berhasil dikendalikan setelah aparat keamanan melakukan pendekatan persuasif sehingga bentrokan lebih besar dapat dihindari.

Desak Evaluasi Satpol PP
Salah satu peserta aksi, Rapa, mengatakan pihaknya mendesak Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Satpol PP Medan.

“Kami meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Kasatpol PP karena penegakan Perda kami nilai belum berjalan maksimal,” ujarnya.

Menurut Rapa, dugaan pelanggaran Perda yang disoroti massa antara lain terkait pembangunan tembok serta pemanfaatan trotoar dan bahu jalan oleh pelaku usaha di kawasan Jalan Iskandar Muda.

Selain itu, massa juga menyoroti sikap DPRD Kota Medan yang dinilai belum memberikan respons terhadap persoalan tersebut.

“Kami berharap DPRD dapat memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka dan ditemukan solusi,” kata Rapa.

Aksi demonstrasi tersebut akhirnya berakhir dengan tertib setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Medan maupun Satpol PP Medan belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa tersebut(Red)

Aksi tersebut merupakan bentuk kritik mahasiswa terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas, yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di Kota Medan.

Dalam aksi itu, mahasiswa mengangkat satu pertanyaan besar yang mereka tujukan kepada Pemerintah Kota Medan:

“Apakah Medan benar-benar untuk semua, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang dan oknum tertentu?”

Mahasiswa Soroti Kinerja Pemerintah Kota
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Kota Medan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

Mahasiswa menilai berbagai persoalan mendasar masih belum mendapatkan penyelesaian secara serius, mulai dari banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah, kualitas pelayanan publik yang dinilai belum optimal, hingga persoalan pengelolaan sampah dan lingkungan.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan daerah, serta mendorong agar kebijakan ekonomi daerah lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat ekonomi lemah.

Persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda serta pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

Wali Kota Tidak Hadir, Aksi Sempat Memanas
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat berdialog langsung dengan Wali Kota Medan, Rico Waas, guna menyampaikan berbagai aspirasi secara terbuka.

Namun hingga aksi berlangsung, Wali Kota Medan tidak hadir menemui massa aksi yang telah berkumpul di depan Kantor Wali Kota Medan.

Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Situasi aksi pun sempat memanas dan terjadi ketegangan antara massa aksi dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di sekitar lokasi.

Sebagai bentuk protes simbolik terhadap sikap pemerintah kota yang dinilai tidak responsif, sejumlah massa aksi melempar telur busuk ke arah gerbang Kantor Wali Kota Medan.

Mahasiswa menyebut aksi tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak membuka ruang dialog secara langsung dengan mahasiswa dan masyarakat.

Mahasiswa Nilai Wali Kota Tidak Responsif terhadap Kritik
Ketua PC SEMMI Kota Medan, M. Andi Samudra Pinem, menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Wali Kota Medan dalam aksi tersebut.

Menurutnya, mahasiswa datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah.

“Kami sangat menyayangkan Wali Kota Medan tidak hadir menjumpai massa aksi hari ini. Mahasiswa datang untuk meminta penjelasan terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kota Medan. Seorang pemimpin seharusnya tidak menutup ruang dialog dengan masyarakat,” ujarnya.

Andi juga menyinggung bahwa sebelumnya Wali Kota Medan tidak menghadiri undangan debat terbuka evaluasi satu tahun kepemimpinan yang diselenggarakan oleh PC SEMMI Kota Medan, meskipun pihak protokoler sempat melakukan komunikasi terkait kegiatan tersebut.

Pemerintah Kota Diharapkan Membuka Ruang Dialog
Mahasiswa berharap Pemerintah Kota Medan dapat lebih terbuka terhadap kritik serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Menurut mereka, kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Mahasiswa Rencanakan Aksi Lanjutan
PC SEMMI Kota Medan bersama EK LMND Kota Medan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan (Aksi Jilid II) sebagai bentuk konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

Aksi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Tempat : Kantor Wali Kota Medan

Mahasiswa berharap dalam aksi selanjutnya Wali Kota Medan dapat hadir secara langsung untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat guna menjawab berbagai persoalan yang disampaikan.

“Gerakan ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan bahwa Kota Medan benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Andi.

Mahasiswa pun kembali menegaskan pertanyaan yang mereka tujukan kepada Pemerintah Kota Medan:

“Apakah Medan untuk semua, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang?”(Red)

Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai capaian Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mencatatkan surplus beras pada tahun 2025 merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pangan. Surplus beras yang dicapai Sumut menunjukkan kemampuan daerah ini dalam berkontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Irham dalam keterangannya.

Apresiasi tersebut semakin menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Sumatera Utara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pangan.

Penganugerahan tanda kehormatan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan pangan. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan nasional akan terus berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

PW KAMMI Sumut berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menjaga ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan rakyat.(Red)

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut kehadiran negara secara nyata melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan keselamatan masyarakat serta percepatan penanganan darurat di lapangan. Dalam konteks tersebut, Polda Sumut dinilai aktif mengambil peran strategis, mulai dari pengamanan wilayah terdampak, proses evakuasi korban, hingga pengawalan distribusi bantuan kemanusiaan.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menyampaikan bahwa kehadiran langsung Kapolda Sumut bersama jajaran di lokasi bencana memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dari sisi teknis penanganan, tetapi juga dari aspek psikologis dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Kami melihat Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan visioner dengan turun langsung ke lapangan dalam penanganan bencana. Ini menjadi bukti penting bahwa negara hadir ketika rakyat menghadapi situasi sulit,” ujar Irham.

Irham menambahkan, pola kepemimpinan yang ditunjukkan Kapolda Sumut juga tercermin dari sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara Polda Sumut dengan TNI, pemerintah daerah, relawan kemanusiaan, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

PW KAMMI Sumut berharap pola respons cepat dan kepemimpinan kolaboratif yang telah ditunjukkan Kapolda Sumut dapat terus dipertahankan dan menjadi standar penanganan bencana di masa mendatang, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

“Penanganan darurat memang sangat penting, namun ke depan kami juga mendorong adanya langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan. PW KAMMI Sumut siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi seluruh pihak dalam upaya kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara,” tutup Irham. (Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Palang Merah Indonesia (PMI) berkomitmen untuk merespons bencana dalam waktu maksimal enam jam. Ini merupakan langkah ambisius sekaligus penting di tengah meningkatnya risiko bencana di Indonesia.

Pendekatan tersebut menandai perubahan dari pola penanganan yang reaktif menuju respons yang cepat, terlatih, dan berbasis sistem. Namun, komitmen ini tidak boleh berhenti sebagai pernyataan formal; dibutuhkan kesiapan nyata di lapangan, terutama di wilayah berisiko tinggi.

Urgensi respons cepat terlihat dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir November hingga Desember 2025. Berdasarkan data BNPB yang dikutip DetikNews pada 1 Desember 2025, banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan 442 orang meninggal dan 402 orang masih hilang. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana dan menegaskan bahwa kecepatan respons sangat menentukan keselamatan banyak orang.

Di Sumatera Utara, sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga termasuk wilayah yang paling sulit dijangkau akibat jalan terputus karena longsor. Kondisi geografis tersebut membuat target “6 jam tiba di lokasi” menjadi lebih dari sekadar capaian logistik; ini merupakan ujian bagi kapasitas organisasi serta koordinasi antarlembaga. Tanpa ketersediaan transportasi, relawan terlatih, peralatan evakuasi, dan jaringan komunikasi yang memadai, target tersebut bisa menjadi slogan tanpa makna bagi masyarakat terdampak.

PMI telah melakukan berbagai inovasi, seperti penyediaan alat penyelamatan vertikal, peralatan evakuasi air, penyaring air darurat, serta edukasi simulasi iklim. Namun, semua inovasi ini hanya akan bermakna jika mampu menjangkau masyarakat paling rentan—mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, atau wilayah terpencil dengan akses terbatas. Tantangan utama bukan semata teknologi, melainkan pemerataan manfaat. Banyak komunitas di daerah berisiko masih kekurangan pengetahuan kebencanaan, dan banyak keluarga belum mampu melakukan evakuasi mandiri ketika bencana datang tiba-tiba.

Karena itu, komitmen 6 jam harus dilihat sebagai langkah awal membangun ketahanan berbasis masyarakat. Respons cepat memang dapat menyelamatkan nyawa, tetapi dibutuhkan upaya mitigasi jangka panjang untuk mengurangi jumlah korban. Edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, pengembangan jalur aman, serta penguatan relawan lokal perlu menjadi prioritas. Evaluasi berkala terhadap infrastruktur dan kondisi lingkungan juga dibutuhkan, mengingat kerusakan ekologi sering memperburuk dampak bencana seperti yang terjadi di Sumatera.

Sebagai mahasiswa yang mengikuti isu kemanusiaan dan kebencanaan, saya melihat PMI telah berada di jalur positif melalui berbagai inovasi dan peningkatan kapasitas. Meski begitu, keberhasilan sejati akan terlihat ketika masyarakat di wilayah terpencil dan berisiko dapat merasakan kehadiran PMI yang cepat, terlatih, dan tepat sasaran. Ketahanan bukan hanya hak kota-kota besar, tetapi hak semua warga negara.

Akhirnya, komitmen 6 jam bukan sekadar ukuran kecepatan bertindak, melainkan juga wujud dari keadilan. Ini adalah pedoman moral bahwa setiap individu, tanpa memandang siapa dan di mana mereka tinggal, berhak mendapatkan pertolongan segera ketika bencana terjadi.(Red))