Mahkamah Konstitusi – Pers News

Jondamay Sinurat: Putusan MK tentang Pendidikan Gratis Sejalan dengan Amanat UUD 1945

redaksi — Thu, 28 May 2026 05:57:20 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Permohonan Nomor 3/PUU-XXII/2024. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Fhoto : Jondamay Sinurat, S.H..

Kuasa hukum para pemohon, Jondamay Sinurat, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak memungut biaya ataupun membiarkan orang tua siswa menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dasar.

Menurutnya, praktik yang masih membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat merupakan bentuk constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan berpotensi menggeser praktik ketatanegaraan menuju rule of power, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi lembaga yudisial.

Pengalihan Anggaran Pendidikan ke MBG

Jondamay Sinurat juga menyoroti ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ia menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan gratis. Namun, menurutnya, pemerintah justru mengalihkan sebagian anggaran tersebut ke program MBG.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Lebih lanjut, Jondamay Sinurat menekankan bahwa putusan MK tersebut sejalan dengan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing global demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah taat hukum dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan dalam sidang pleno. Dengan demikian, tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi, dan seluruh lembaga negara, termasuk pemerintah (eksekutif) serta DPR (legislatif), wajib mematuhinya.(Red)

“Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Permohonan Uji Materil Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024”

redaksi — Fri, 17 Oct 2025 13:15:04 +0000

JAKARTA-|PERS.NEWS-Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Kuasa Hukum Perkara 181/PUU-XXII/2024, Jondamay Sinurat:

“Kami ingin memberitahukan kepada masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan takut. Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan untuk memanfaatkan hasil hutan asalkan tidak untuk tujuan komersial.”

Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga mengatakan bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Dengan putusan ini, masyarakat yang tinggal di dalam hutan tidak perlu khawatir tentang tindakan kekerasan, persekusi, diskriminasi, intervensi, maupun intimidasi dan tindakan anarkis. Mereka dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa takut dikenakan sanksi.(Red)

SUMBER:Jondamay Sinurat

Panglima Dipanggil MK Terkait Uji Materi UU TNI

redaksi — Sat, 11 Oct 2025 13:09:28 +0000

PERS.NEWS – Kepala Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes) TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan, institusinya siap memberikan keterangan uji materi Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan Freddy menanggapi panggilan MK terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memberikan keterangan dalam uji materi UU TNI dengan nomor perkara 68 dan 92/PUU-XXIII/2025 yang akan digelar pada 23 Oktober 2025.

“Prinsipnya, TNI siap memberikan keterangan sesuai kebutuhan dan undangan resmi MK, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang ditunjuk sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Freddy, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Dia mengatakan, kehadiran Panglima TNI dalam pemanggilan tersebut akan disesuaikan dengan agenda resmi dari negara, sehingga belum bisa dipastikan apakah Panglima akan hadir secara langsung atau melalui perwakilan.

“Terkait agenda sidang tersebut, kehadiran Panglima TNI akan menyesuaikan dengan agenda resmi negara dan koordinasi antara pemerintah dengan Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Sebagai informasi, MK memanggil Panglima TNI dalam perkara uji materi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025. Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

“Ada permintaan pihak terkait dari Panglima TNI, oleh karena itu tadi majelis hakim sudah memutuskan untuk menerima keterangannya sebagai pihak terkait pemberi keterangan dan akan dijadwalkan pada sidang yang akan datang mendengar keterangan dari Panglima TNI,” kata Suhartoyo.

Adapun sidang uji materi UU TNI dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 menyoal beberapa pasal yang dinilai bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan karena keterlibatan TNI dalam ranah sipil.

Perkara 68 mendalilkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI disinyalir dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan atas pengangkatan prajurit TNI pada jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan.

Kemudian, perkara 82 menyebut Pasal 7 ayat 2 angka 9 dan angka 15, serta Pasal 47 ayat 1 UU TNI membangkitkan kembali dwi fungsi TNI. Namun, permohonan ini telah dicabut oleh prinsipal.

Perkara terakhir, nomor 92, mendalilkan Pasal 53 ayat 4 UU TNI berpotensi membuka penyalahgunaan wewenang eksekutif.

Sebab, tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan atas keputusan Presiden dalam memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang.

Dengan demikian, norma a quo dinilai melanggar asas due process of law dan transparansi, karena pemberian perpanjangan bersifat sepihak tanpa melibatkan persetujuan legislatif. (*)