Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Rabu (19/8/2026). Melalui SEMA tersebut, MA juga mencabut SEMA Nomor 8 Tahun 2011.

Salah satu poin penting dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 berkaitan dengan kedudukan hukum putusan bebas. MA menegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum, baik berupa banding maupun kasasi.

Ketentuan itu menegaskan bahwa apabila dakwaan JPU tidak terbukti di persidangan dan terdakwa dinyatakan bebas, putusan tersebut tidak dapat kembali dipersoalkan melalui upaya hukum banding atau kasasi.

Aturan tersebut juga menekankan prinsip dasar hukum acara pidana bahwa ketika dakwaan tidak terbukti di hadapan persidangan, hak kemerdekaan terdakwa harus dipulihkan secara penuh.

Dengan demikian, terdakwa yang telah dinyatakan bebas tidak lagi berada dalam bayang-bayang proses hukum lanjutan melalui banding maupun kasasi atas putusan bebas tersebut.

Sementara itu, MA juga mengatur mengenai putusan lepas. Dalam perkara dengan putusan lepas, terdakwa yang masih berada dalam tahanan wajib dikeluarkan dari tahanan pada hari yang sama ketika putusan dibacakan di muka persidangan.

Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menjadi penegasan MA mengenai kedudukan putusan bebas dan lepas dalam proses hukum pidana sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011.(Red)