Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Baginda Sagala, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung tersebut. Menurutnya, penanganan kasus MBG harus menyasar hingga ke daerah karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut justru banyak ditemukan di tingkat daerah.

“Kami mendukung instruksi Kejaksaan Agung kepada jajaran kejaksaan di daerah agar turut menampung dan mengusut kasus MBG. Kami melihat banyak persoalan dalam pelaksanaan program ini terjadi di daerah,” ujar Baginda.

Ia menyoroti dugaan praktik jual beli titik dapur yang menyebabkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah menjadi tidak proporsional dan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Ini persoalan serius. Dugaan jual beli titik terjadi di daerah, sehingga jumlah dapur di kawasan perkotaan menjadi berlebih, sementara wilayah terpencil masih belum terlayani secara maksimal,” katanya.

Selain itu, Baginda juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum petugas atau Kepala SPPG yang ikut berbisnis dengan menjual bahan baku makanan untuk program MBG. Menurutnya, petugas atau Kepala SPPG yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam aktivitas jual beli bahan makanan program tersebut.

“Oknum Kepala SPPG jangan ikut menjual bahan baku makanan. Tugas mereka adalah memastikan operasional dapur berjalan dengan baik dan program MBG terlaksana sesuai aturan,” tegasnya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya berharap Kejaksaan dapat serius dan profesional dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mengingat program ini merupakan salah satu program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami percaya kejaksaan mampu menuntaskan persoalan ini. Karena itu, kami berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah agar program yang baik ini tidak tercoreng oleh ulah oknum tertentu,” pungkas Baginda.(Arif)

Sekretaris LMP MBG, Said Siregar , yang memimpin orasi tersebut, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pemangku jabatan di Sumatera Utara, mulai dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, hingga Pangdam. Ia meminta agar petisi yang mereka bawa dapat segera diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Di mana makan bergizi gratis ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah Badan Gizi Nasional (BGN)-nya, orangnya yang diganti, bukan program MBG-nya yang ditutup!” tegas Said Siregar di hadapan massa aksi.

Menurut Said, program MBG memiliki manfaat yang sangat besar dan langsung dirasakan oleh generasi muda, mulai dari anak-anak di tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Ia juga menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, baik melalui program MBG itu sendiri maupun melalui pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam orasinya, Said juga memberikan peringatan keras agar program mulia ini tidak ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak.

Ia secara khusus menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk membuka mata dan telinga, serta turut mengawal agar program ini dapat terus berjalan.

“Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor”

Lebih lanjut, Said Siregar menyoroti peran krusial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mendukung keberlangsungan program ini secara finansial. Ia mendesak agar wakil rakyat segera menuntaskan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.

“Kepada yang duduk di DPR sana, wakil rakyat Republik Indonesia, agar kiranya MBG ini dapat diteruskan, koruptor dapat dituntaskan. Caranya, Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi harus diselesaikan!” serunya.

Ia memperingatkan bahwa jika regulasi perampasan aset ini tidak disahkan oleh dewan, maka program MBG tidak akan bisa berjalan maksimal.

Menutup orasinya, Said mengingatkan kembali amanat konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

“Hidup MBG Hidup Bapak Prabowo ” tutupnya, disambut sorak sorai dukungan dari para peserta aksi.(Red)

Dalam kesempatan itu, seorang warga Medan Utara, Nurbaeti Harahap , menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar program MBG tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Mewakili suara para orang tua siswa, Nurbaeti mengungkapkan bahwa anaknya merupakan salah satu penerima manfaat program MBG. Ia merasakan secara langsung dampak positif yang diberikan program tersebut dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak selama menjalani proses belajar di sekolah.

“Karena anak saya masih sekolah dan masih mendapatkan manfaat dari MBG, saya mohon program ini jangan dihentikan,” ujar Nurbaeti di sela-sela aksi.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan program MBG tidak hanya membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut, para orang tua merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka setiap hari.

Sejumlah peserta aksi lainnya juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

Program tersebut dinilai berkontribusi dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Koordinator aksi dari LMP MBG menyebutkan bahwa kehadiran mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut para peserta aksi, investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Oleh karena itu, mereka berharap program MBG dapat terus berjalan dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak siswa di berbagai daerah.

Aksi tersebut menjadi bukti bahwa program MBG mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung. Warga berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka datang membawa berbagai spanduk bertuliskan pesan dukungan, seperti *”MBG Irit Jajan”* dan *”Yok Tata MBG”*.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dari atas mobil komando, Sekretaris LMP MBG, Said Siregar, mengajak peserta aksi menyuarakan dukungan terhadap program tersebut.

“MBG ayo lanjut, lanjut, lanjut,” seru Said yang disambut riuh peserta aksi.

Dalam orasinya, Said menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan Program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Menurutnya, program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut perlu diperbaiki dan ditata agar pelaksanaannya semakin baik serta berkelanjutan.

Ia kemudian membacakan petisi yang berisi dukungan penuh terhadap MBG sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

“Kami mendukung MBG sepenuhnya agar berkelanjutan sebagai program strategis nasional. Kami juga meminta peningkatan tata kelola, pengawasan, transparansi, kualitas pelaksanaan, serta memastikan program ini semakin tepat sasaran,” ujar Said.

Selain itu, massa juga meminta agar berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dievaluasi secara objektif tanpa harus menghentikan program tersebut.

“Kami mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, tenaga kesehatan, UMKM, dan berbagai pihak lainnya dalam proses penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.

Aksi damai tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang hadir menemui para peserta aksi.

Dalam dialog bersama massa, Bobby menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak maupun orang tua.

“Hari ini, salah satu kriteria orang tua memilih sekolah untuk anak-anaknya adalah sekolah yang sudah ada program MBG-nya. Saya kalau ke daerah sering menanyakan bagaimana respons anak-anak dan orang tua yang menerima manfaat langsung, dan responsnya positif,” kata Bobby.

Meski demikian, Bobby mengakui bahwa program tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

“Kita sepakat semua, baik yang hadir di sini maupun tidak, kalau perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, iya betul. Tapi jangan mengorbankan keperluan dan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya selama ini,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara untuk berdialog lebih lanjut di Kantor Gubernur Sumut.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.(Red)

Menurut Baginda, penetapan tersangka tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran program strategis nasional tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun pengusutan tidak boleh berhenti pada beberapa nama saja. Seluruh pihak yang diduga terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi harus diungkap secara transparan dan tuntas,” ujar Baginda, Rabu (3/6/2026).

Baginda menyoroti dua aspek yang dinilai rawan terjadi penyimpangan, yakni proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN serta dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lokasi dapur MBG.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jika benar terdapat praktik jual beli titik dapur maupun penyimpangan pengadaan, maka hal tersebut harus diusut secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi pengawasan untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk di wilayah Labuhanbatu Raya.

Audit tersebut, lanjut Baginda, perlu mencakup penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, distribusi makanan, hingga kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.

“Kami meminta audit dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Baginda menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang dibiayai oleh uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.

“HMI menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Program ini harus tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya, lanjut Baginda, berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara agar dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi di seluruh tingkatan pelaksanaannya. (Arif)