Menanggapi hal tersebut, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut memperketat penerapan higienitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Ketua DPD KNPI Labura melalui Wakil Ketua, Surya Dayan, mengatakan pengawasan terhadap makanan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

“Pengawasan tidak cukup setelah makanan siap saji saja. Semua tahapan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi peserta didik,” ujar Dayan, Kamis (17/9/2026).

Selain aspek kebersihan dan keamanan pangan, KNPI Labura juga menilai kondisi kesehatan masing-masing siswa perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Dayan, setiap anak memiliki kondisi tubuh dan riwayat kesehatan yang berbeda. Karena itu, koordinasi antara orang tua, pihak sekolah, dan SPPG dinilai penting, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai alergi atau kondisi kesehatan tertentu yang dimiliki siswa.

“SPPG harus benar-benar memperhatikan kebersihan dan keamanan makanan. Di sisi lain, kondisi kesehatan setiap anak juga perlu menjadi perhatian, karena setiap siswa memiliki kondisi tubuh yang berbeda,” katanya.

Dayan menambahkan, koordinasi antara orang tua, guru, pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan SPPG perlu diperkuat agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan, sekaligus memperhatikan aspek keamanan pangan.

“Program ini bukan hanya soal pemenuhan nutrisi, tetapi juga keamanan pangan dan kesesuaian dengan kondisi penerima manfaat. Kejadian di beberapa daerah harus menjadi bahan evaluasi bersama,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan KNPI Labura tersebut merupakan bentuk imbauan dan masukan terhadap pelaksanaan program MBG, bukan tudingan terhadap SPPG tertentu.(Red)

‎Sorotan tersebut bukan tanpa dasar. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah menyatakan bahwa tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

‎Dalam siaran pers BGN tertanggal 16 April 2026, Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah III Ranto menyatakan bahwa mitra dan yayasan SPPG berkewajiban mendaftarkan setiap tenaga relawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat itu, BGN mencatat masih terdapat 5.322 SPPG dengan total 278.614 relawan yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara nasional.

‎Fakta tersebut menjadi dasar bagi Rekan Indonesia Sumut untuk mempertanyakan sejauh mana implementasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan relawan MBG di Sumatera Utara.

‎Ketua KPW Rekan Indonesia Sumut, Ikoriansyah, meminta dinas dan instansi terkait tidak sekadar menerima laporan administratif dari pengelola SPPG, tetapi melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

‎ “Kami meminta pemerintah melakukan audit dan pendataan secara faktual. Berapa jumlah orang yang bekerja di setiap SPPG, bagaimana status mereka, dan apakah seluruhnya sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Jangan hanya berdasarkan laporan di atas kertas,” tegas Ikoriansyah.

‎

‎Menurutnya, Rekan Indonesia Sumut tidak ingin membuat tudingan tanpa dasar. Karena itu, yang didorong adalah audit terbuka dan verifikasi lapangan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan BGN benar-benar berjalan di setiap dapur MBG.

‎Hal ini semakin relevan karena pada 12 Mei 2026, BGN kembali menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bagi pegawai dan relawan SPPG merupakan bagian penting dari tata kelola program MBG. BGN menyebut bahwa sesuai Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, setiap yayasan wajib memastikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai dan relawan.

‎BUKAN SEKADAR ISU, BGN SENDIRI MENCATAT MASIH ADA YANG BELUM TERLINDUNGI

‎Ikoriansyah menilai data resmi BGN tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan pekerja MBG bukan sekadar asumsi atau isu yang dibangun oleh organisasi masyarakat.

‎“Ini bukan sekadar kami mengatakan ada masalah. BGN sendiri sudah mengeluarkan data bahwa masih ada ratusan ribu relawan SPPG yang belum terlindungi. Karena itu, kami ingin memastikan bagaimana kondisi sebenarnya di Sumatera Utara,” ujarnya.

‎Rekan Indonesia Sumut meminta data tersebut ditindaklanjuti dengan pemetaan khusus di Sumatera Utara, termasuk jumlah SPPG, jumlah relawan dan pekerja di setiap SPPG, serta jumlah yang telah dan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

‎

‎REKAN: JANGAN BERHENTI DI BPJS KETENAGAKERJAAN

‎

‎Selain BPJS Ketenagakerjaan, Rekan Indonesia Sumut juga meminta pemerintah memastikan aspek jaminan kesehatan para pekerja sesuai status dan ketentuan yang berlaku.

‎Ikoriansyah menegaskan bahwa perlindungan pekerja harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya ketika terjadi kecelakaan kerja.

‎

‎“Orang yang setiap hari bekerja di dapur MBG memiliki risiko. Mereka bisa mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau menghadapi kondisi lain yang membutuhkan perlindungan. Karena itu status dan jaminan sosialnya harus jelas,” katanya.

‎

‎Rekan Indonesia Sumut juga mengingatkan bahwa dokumen teknis BGN mengenai pengelolaan SPPG memasukkan upah relawan dan BPJS/asuransi sebagai bagian dari komponen biaya operasional MBG.

‎

‎Karena itu, Rekan Indonesia Sumut mendesak agar pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan komponen tersebut di lapangan.

‎DESAK AUDIT SELURUH SPPG DI SUMUT

‎Rekan Indonesia Sumut meminta:

‎Pertama, pemerintah melakukan audit kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seluruh pekerja dan relawan SPPG di Sumatera Utara.

‎Kedua, dilakukan pendataan jumlah pekerja di setiap dapur MBG beserta status dan bentuk hubungan kerjanya.

‎Ketiga, memastikan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditegaskan BGN benar-benar dilaksanakan oleh mitra dan yayasan pengelola SPPG.

‎Keempat, memastikan perlindungan kesehatan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Kelima, membuka kanal pengaduan bagi pekerja MBG yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

‎“Kami mendukung penuh program MBG. Tetapi dukungan terhadap program pemerintah bukan berarti kita menutup mata terhadap perlindungan orang-orang yang menjalankannya. Justru karena kami mendukung program ini, kami ingin tata kelolanya semakin baik dan pekerjanya terlindungi,” tutup Ikoriansyah.

‎Catatan sumber: Data mengenai kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan angka 278.614 relawan yang belum terlindungi merujuk pada keterangan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), 16 April 2026. Data tersebut merupakan data nasional pada saat keterangan diterbitkan, bukan angka khusus Sumatera Utara.(PR)

Aspirasi tersebut kemudian dibahas DPRD Karo melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah menerima surat dari Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP), wadah aspirasi para orang tua korban yang mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kepastian atas kasus tersebut.

Dalam RDP, para orang tua dan elemen masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta biaya pengobatan dan operasional ratusan pelajar terdampak di Kecamatan Berastagi sepenuhnya dijamin dan ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah.

Kedua, mereka meminta kepastian penanganan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap pihak penyedia MBG.

Ketiga, mereka meminta kejelasan status hukum Yayasan Manunggal Kartika Jaya. Keempat, mereka mendesak transparansi mengenai bentuk kerja sama yayasan tersebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya.

Kelima, mereka mempertanyakan tata kelola dan operasional dapur penyedia makanan serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi dan bagian akuntansi.

Keenam, mereka meminta hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel sisa makanan dibuka secara transparan.

Ketujuh, para orang tua meminta kejelasan mengenai zat atau bahan berbahaya yang diduga menyebabkan para siswa mengalami keracunan.

Sedangkan tuntutan kedelapan adalah penghentian pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karo.

Salah seorang orang tua mendesak agar program tersebut dihentikan karena anak-anak dinilai mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Ia menegaskan para orang tua masih sanggup memenuhi kebutuhan makan anak-anak mereka sendiri.

Orang Tua Khawatir Gejala Kembali

Persoalan yang dikhawatirkan para orang tua tidak berhenti pada biaya perawatan di rumah sakit. Mereka juga mempertanyakan langkah yang harus dilakukan apabila gejala kembali muncul setelah anak-anak diperbolehkan pulang.

Mereka meminta pemerintah memastikan adanya mekanisme penanganan lanjutan, termasuk posko pengaduan dan kontak darurat yang dapat dihubungi ketika kondisi korban kembali memburuk.

Kekhawatiran semakin meningkat karena hingga RDP berlangsung belum ada kepastian mengenai zat yang diduga menjadi penyebab keracunan. Para orang tua ingin anak-anak mereka mendapatkan diagnosis serta penanganan medis yang tepat apabila mengalami gejala lanjutan.

Kekecewaan salah seorang orang tua juga mencuat setelah anaknya disebut mengalami gangguan pada ginjal dan harus tiga kali menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia mengecam pihak penyelenggara dan mempertanyakan tanggung jawab Kepala SPPG.

“Anak saya lah yang kena ginjalnya. Dimana hati nurani kalian? Terutama Kepala SPPG, bapak punya anak atau tidak,” katanya.

Ia menyebut kondisi anaknya kini masih lemah di rumah setelah tiga kali keluar-masuk rumah sakit akibat insiden yang diduga berkaitan dengan makanan MBG.

Menurutnya, keselamatan anaknya telah dipertaruhkan. Ia juga mempertanyakan bagaimana makanan dalam program MBG dapat menyebabkan kondisi kesehatan anaknya memburuk.

Ia sebelumnya juga sempat mempertanyakan jenis racun pada ikan yang dikonsumsi, namun hingga kini mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai zat penyebab gangguan kesehatan yang dialami anaknya.

Karena itu, ia mendesak Kepala SPPG bertanggung jawab penuh atas persoalan tersebut.

Polisi Percepat Penyelidikan

Di tengah desakan para orang tua, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho memastikan kepolisian menangani kasus tersebut secara objektif dan mempercepat proses penyelidikan, termasuk dalam pengumpulan alat bukti.

“Kami akan berbuat seobjektif mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan percepatan,” ujar Pebriandi.

Dalam RDP, peserta juga mempertanyakan status dapur SPPG di lingkungan Kodim yang belum dipasangi garis polisi. Mereka juga mempertanyakan alasan pihak Yayasan Manunggal Kartika Jaya yang disebut belum diperiksa.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres meminta masyarakat turut mengawasi proses hukum agar berjalan transparan dan objektif.

Hingga RDP berakhir, penyebab pasti dugaan keracunan belum dapat disimpulkan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sampel sisa makanan.

Penanganan kesehatan para siswa terdampak pun tetap menjadi prioritas, sembari proses penyelidikan dan pemeriksaan untuk mengungkap penyebab kejadian masih berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Manunggal Kartika Jaya, dan pengelola SPPG terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan dan sorotan yang disampaikan para orang tua.(Red)

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut diwarnai berbagai kritik terhadap persoalan penegakan hukum, narkoba, birokrasi, ekonomi hingga kebijakan pemerintah pusat.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan harus dibarengi dengan kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil serta jaminan kebebasan sipil.

> “Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Soroti Narkoba, Desak Kapolda Sumut Dicopot

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah mendesak pencopotan **Kapolda Sumatera Utara**. Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumut belum mampu memutus mata rantai peredaran hingga ke jaringan yang mereka sebut sebagai kartel besar.

Mahasiswa juga mengutip data yang mereka klaim berasal dari survei BNN RI bersama BRIN dan BPS terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai penegakan hukum selama ini masih lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara jaringan yang lebih besar dinilai belum tersentuh secara maksimal.

> “Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” ujar perwakilan aliansi.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen  untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keberadaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara.

Kritik Reshuffle Kabinet hingga Program Pemerintah

Tak hanya isu daerah, massa juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk rencana maupun pelaksanaan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Aliansi meminta proses pergantian kabinet tidak menjadi ruang kompromi politik maupun praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sektor ekonomi, mahasiswa turut mempertanyakan skema pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mereka menilai pembiayaan dalam skala besar perlu diawasi secara transparan agar tidak menimbulkan risiko terhadap sektor jasa keuangan maupun menghambat pelaku usaha kecil dan ekonomi lokal.

> “Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan massa.

Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyatakan penolakan terhadap wacana perluasan pelibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil maupun pengamanan kegiatan masyarakat.

Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000 sebagai dasar pandangan mereka mengenai pembagian peran pertahanan dan keamanan.

Menurut aliansi, fungsi pertahanan negara merupakan ranah TNI, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:

1. Melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.

4. Membentuk TPF Independen untuk mengusut dugaan jaringan kartel narkoba di Sumatera Utara serta mendesak pencopotan Kapolda Sumut.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa kemudian membubarkan diri dengan menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka soroti melalui jalur advokasi dan aksi-aksi lanjutan.

Hingga berita ini ditulis, tuntutan mahasiswa tersebut merupakan sikap dan penilaian Aliansi Cipayung Plus Sumut. Pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik belum disertakan keterangannya dalam pernyataan aksi tersebut.(Red)

Aksi dipimpin Koordinator Aksi Ahmad Renaldi dengan Ronald Panjaitan sebagai Penanggung Jawab Aksi. Massa membawa spanduk dan poster serta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK agar dugaan yang mereka soroti mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dalam orasinya, Ronald Panjaitan mendesak KPK memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga. GPAK menduga Benny memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Simalungun, termasuk dalam kapasitasnya yang disebut sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun.

“Kami mendesak KPK bertindak secara profesional, independen, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tegas Ronald.

GPAK menyatakan dugaan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada KPK dengan membawa data dan informasi yang mereka miliki. Mereka berharap bahan tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi dan pendalaman sesuai mekanisme yang berlaku.

Ronald mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian GPAK terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

“Kami ingin memastikan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Meski demikian, tudingan mengenai dugaan korupsi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu tersebut masih merupakan pernyataan dari GPAK dan belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana maupun keterlibatan Benny Gusman Sinaga dan pihak lainnya masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penanganan oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Benny Gusman Sinaga maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun terkait tudingan yang disampaikan GPAK, Wartawan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

GPAK menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Ronald juga menyebut pihaknya siap kembali melakukan aksi apabila belum terdapat perkembangan konkret terkait laporan yang mereka sampaikan.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Kami berharap dugaan ini ditangani secara serius dan profesional tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang,” tutup Ronald.(Red)

Dalam kesempatan itu, seorang warga Medan Utara, Nurbaeti Harahap , menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar program MBG tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Mewakili suara para orang tua siswa, Nurbaeti mengungkapkan bahwa anaknya merupakan salah satu penerima manfaat program MBG. Ia merasakan secara langsung dampak positif yang diberikan program tersebut dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak selama menjalani proses belajar di sekolah.

“Karena anak saya masih sekolah dan masih mendapatkan manfaat dari MBG, saya mohon program ini jangan dihentikan,” ujar Nurbaeti di sela-sela aksi.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan program MBG tidak hanya membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut, para orang tua merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka setiap hari.

Sejumlah peserta aksi lainnya juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

Program tersebut dinilai berkontribusi dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Koordinator aksi dari LMP MBG menyebutkan bahwa kehadiran mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut para peserta aksi, investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Oleh karena itu, mereka berharap program MBG dapat terus berjalan dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak siswa di berbagai daerah.

Aksi tersebut menjadi bukti bahwa program MBG mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung. Warga berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka datang membawa berbagai spanduk bertuliskan pesan dukungan, seperti *”MBG Irit Jajan”* dan *”Yok Tata MBG”*.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dari atas mobil komando, Sekretaris LMP MBG, Said Siregar, mengajak peserta aksi menyuarakan dukungan terhadap program tersebut.

“MBG ayo lanjut, lanjut, lanjut,” seru Said yang disambut riuh peserta aksi.

Dalam orasinya, Said menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan Program Makan Bergizi Gratis dihentikan. Menurutnya, program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut perlu diperbaiki dan ditata agar pelaksanaannya semakin baik serta berkelanjutan.

Ia kemudian membacakan petisi yang berisi dukungan penuh terhadap MBG sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat bagi generasi muda dan masa depan bangsa.

“Kami mendukung MBG sepenuhnya agar berkelanjutan sebagai program strategis nasional. Kami juga meminta peningkatan tata kelola, pengawasan, transparansi, kualitas pelaksanaan, serta memastikan program ini semakin tepat sasaran,” ujar Said.

Selain itu, massa juga meminta agar berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dievaluasi secara objektif tanpa harus menghentikan program tersebut.

“Kami mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, tenaga kesehatan, UMKM, dan berbagai pihak lainnya dalam proses penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.

Aksi damai tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang hadir menemui para peserta aksi.

Dalam dialog bersama massa, Bobby menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak maupun orang tua.

“Hari ini, salah satu kriteria orang tua memilih sekolah untuk anak-anaknya adalah sekolah yang sudah ada program MBG-nya. Saya kalau ke daerah sering menanyakan bagaimana respons anak-anak dan orang tua yang menerima manfaat langsung, dan responsnya positif,” kata Bobby.

Meski demikian, Bobby mengakui bahwa program tersebut masih membutuhkan berbagai penyempurnaan.

“Kita sepakat semua, baik yang hadir di sini maupun tidak, kalau perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, iya betul. Tapi jangan mengorbankan keperluan dan kebutuhan anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya selama ini,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Utara untuk berdialog lebih lanjut di Kantor Gubernur Sumut.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.(Red)

Situasi tersebut mendapat perhatian dari Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (GMP Sumut), Muhammad Idris Sarumpaet. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah publik.

“Ketika DPRD Sumut menerima tuntutan untuk mengevaluasi MBG, publik juga sedang mempertanyakan dugaan pengelolaan sejumlah dapur MBG yang dikaitkan dengan keluarga pejabat. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Idris.

Berdasarkan informasi yang beredar, Yayasan SRL diduga mengoperasikan sejumlah dapur MBG di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas. Dugaan tersebut kemudian dikaitkan dengan Hendri Yanto Sitorus. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang membuktikan adanya keterlibatan pihak yang bersangkutan.

Idris menilai polemik tersebut harus dijawab melalui proses hukum dan investigasi yang transparan. Menurutnya, program MBG yang menggunakan anggaran negara wajib terbuka terhadap pengawasan publik.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat diminta mendukung program, tetapi ketika ada dugaan yang berkembang justru tidak ada penjelasan yang terang. Aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

GMP Sumut juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan dapur MBG. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengungkap mekanisme penunjukan yayasan, proses pendaftaran titik dapur, hingga kemungkinan adanya aliran manfaat dari pelaksanaan program tersebut.

Idris menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG serta memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

“Publik melihat adanya ironi. Ketua DPRD Sumut menerima tuntutan penghentian MBG, sementara pada saat yang sama muncul dugaan sejumlah dapur MBG yang dikaitkan dengan abangnya. Karena itu, semua pihak perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, Hendri Yanto Sitorus belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pengelolaan sejumlah dapur MBG tersebut. Selain itu, belum terdapat pernyataan maupun hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum yang dapat mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.(Red)

Ketua EK-LMND Binjai, EW Gurky, S.Pd , menyampaikan bahwa langkah tersebut penting dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, kualitas bahan pangan yang disalurkan, hingga pelaksanaan operasional program di lapangan.

“Kami meminta agar seluruh SPPG di Kota Binjai diperiksa secara transparan dan profesional. Langkah ini penting untuk memastikan program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik penyimpangan,” ujar EW Gurky.

Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dilakukan hanya ketika muncul persoalan. Sebaliknya, pengawasan harus dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang maupun anggaran.

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal kebijakan publik, EK-LMND Binjai menyatakan siap berperan aktif dalam memberikan pengawasan serta masukan konstruktif guna mendorong tata kelola program pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut EW Gurky, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan pelaksanaannya berjalan optimal dan terbebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

EK-LMND Binjai berharap hasil pemeriksaan terhadap seluruh SPPG nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Binjai berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.(EGS)

Menurut Baginda, penetapan tersangka tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran program strategis nasional tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun pengusutan tidak boleh berhenti pada beberapa nama saja. Seluruh pihak yang diduga terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi harus diungkap secara transparan dan tuntas,” ujar Baginda, Rabu (3/6/2026).

Baginda menyoroti dua aspek yang dinilai rawan terjadi penyimpangan, yakni proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN serta dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau lokasi dapur MBG.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Jika benar terdapat praktik jual beli titik dapur maupun penyimpangan pengadaan, maka hal tersebut harus diusut secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya juga mendorong aparat penegak hukum dan instansi pengawasan untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk di wilayah Labuhanbatu Raya.

Audit tersebut, lanjut Baginda, perlu mencakup penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, distribusi makanan, hingga kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.

“Kami meminta audit dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Baginda menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang dibiayai oleh uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.

“HMI menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Program ini harus tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

HMI Cabang Labuhanbatu Raya, lanjut Baginda, berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara agar dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat mengambil langkah konkret untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi di seluruh tingkatan pelaksanaannya. (Arif)