MBG

MBG Prasmanan di SDN 2 Sawah Brebes Tuai Antusias, Siswa Nikmati Menu Lebih Segar

redaksi — Tue, 31 Mar 2026 04:12:15 +0000

PERS.NEWS | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Bandar Lampung melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan di SDN 2 Sawah Brebes, Selasa, 31 Maret 2026. Uji coba ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para penerima manfaat.
Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung Eka Afriana, S.Pd, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jakob Tilukai, S.I.K., M.Si, serta Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung Fera Alfret Tilukay. Kehadiran mereka turut menyemangati para siswa yang tampak antusias mengikuti program tersebut.

Kepala Disdikbud, Eka Afriana, mengatakan bahwa metode prasmanan dipilih sebagai inovasi dalam penyajian MBG guna memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa.
“Uji coba MBG dengan metode prasmanan ini merupakan upaya memberikan layanan terbaik kepada penerima manfaat di Bandar Lampung,” ujarnya, di SDN 2 Sawah Brebes, Selasa.
Menurutnya, sistem prasmanan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pola sebelumnya yang menggunakan omprengan atau makanan kemasan. Selain memungkinkan interaksi langsung dengan siswa, metode ini juga memastikan makanan disajikan dalam kondisi lebih segar.
“Selama ini ada keluhan karena makanan dikemas beberapa jam sebelumnya. Dengan prasmanan, makanan lebih fresh saat dikonsumsi,” jelasnya.
Ia berharap, inovasi ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi keluhan sekaligus meningkatkan kepuasan penerima manfaat. Antusiasme siswa pun menjadi indikator awal keberhasilan uji coba tersebut.
“Anak-anak terlihat lebih menikmati karena nasi masih hangat dan lauk dalam kondisi segar,” tambahnya yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung itu.
Sementara itu, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung, Fera Alfret Tilukay, turut berinteraksi langsung dengan para siswa. Ia menanyakan pendapat mereka terkait menu yang disajikan.
“Bagaimana anak-anakku rasa makanan yang disajikan dengan cara prasmanan, lebih enak bukan,” tanyanya kepada sejumlah siswa penerima MBG dan dijawab dengan kompak bahwa makanan yang disajikan sangat lezat dan nikmat.
Di sisi lain, Kepala SPPG Polresta Bandar Lampung wilayah Tanjungkarang Timur 3, Leti Kristia Melania, menyebutkan bahwa metode prasmanan memberikan banyak keunggulan dibandingkan pola sebelumnya.

“Di sekolah ini terdapat 568 penerima manfaat MBG, dan Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan pola ini,” ujarnya.
Hasil uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam menentukan sistem penyajian MBG ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pemenuhan gizi bagi siswa di Kota Bandar Lampung. (***)

Cipayung Plus Sumut Soroti Pelaksanaan Program MBG, Dorong Evaluasi dan Transparansi

redaksi — Wed, 11 Mar 2026 19:30:41 +0000

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program yang merupakan bagian dari program nasional tersebut. Mereka menilai masih terdapat beberapa persoalan di lapangan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung yang dinilai belum merata hingga pengawasan distribusi makanan yang dianggap perlu diperkuat.

Koordinator aksi, Bana, dalam orasinya menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai kualitas makanan yang diterima siswa di beberapa daerah. Menurutnya, laporan tersebut perlu ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat,” ujar Bana.

Aliansi Cipayung Plus Sumut juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara anggaran program dengan kualitas makanan yang diterima siswa. Selain itu, mereka meminta adanya klarifikasi dari pihak pengelola terkait laporan masyarakat mengenai temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa wilayah.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelola program di daerah, termasuk meminta adanya transparansi data terkait rantai distribusi dan pengelolaan program MBG di Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan publik, Cipayung Plus Sumut memperkenalkan inisiatif “Kawasan Bebas Mengadu”, yaitu layanan pengaduan masyarakat melalui nomor WhatsApp 088277009897. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan terkait kualitas makanan maupun pelaksanaan program MBG di lapangan.

Aliansi tersebut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap serta ajakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan program.(Red)

Zulhas Cerita Dapat 27 Perintah Prabowo : Tinjau MBG-Koperasi Desa

redaksi — Sat, 14 Feb 2026 10:55:23 +0000

JAKARTA | PERS NEWS – Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bercerita mendapatkan 27 perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara PANFest di Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026). Mulanya, Zulhas mengatakan banyak anak-anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi.

“Banyak sekali anak-anak kita yang makannya kurang gizi, banyak. Ada yang telur dibelah delapan, ada yang tahu tempe, ada yang nggak ada, ini pakai garam doang, ada yang pakai kecap,” ujar Zulhas dalam sambutannya.

Menurutnya, dengan tercapainya swasembada pangan di Indonesia, pemenuhan gizi anak-anak akan semakin baik. Zulhas juga menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah konkret untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang baik.

“Oleh karena itu, kalau kita sudah swasembada pangan, ikan banyak, protein banyak, telur banyak, ayam banyak, beras banyak, kita kasih makan anak-anak Indonesia. Namanya MBG, ya, makan bergizi gratis. Sekarang anak-anak SMP sudah tahu chicken teriyaki. Uh, saya keliling terus,” ucapnya.

Zulhas kemudian berbagi pengalamannya sebagai Menko Pangan, yang harus melaksanakan banyak tugas. Dalam sehari, Zulhas mengaku bisa menghadiri 18 acara.

“Ini yang ngomong Menko Pangan. Ya, tanggung jawabnya banyak, dapat 27 perintah dari Bapak Presiden. Saya masih bisa turun satu hari 12 sampai 18 acara. Tuh, sampai kurus badannya tuh. Bisa turun ke rakyat 18, sampai 12 sampai 18 acara. Ini karena setengah hari, saya dapat 5 acara. Kalau sampai sore, 12,” ucapnya.

Zulhas menjelaskan kunjungan program MBG penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya membangun ekonomi desa melalui koperasi desa.

“Apa yang saya kunjungi? Anak-anak penerima MBG, aman nggak? Ya kan? Petani-petani kita bagaimana pendapatannya sekarang? Nelayan, kampung nelayan sudah dibangun apa belum? Ya. Kita akan membangun setiap desa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, namanya Kopdes. Kita cek tiap desa, sudah dibangun apa belum,” jelasnya.

“Ya, saya turun ke daerah 4 hari, satu minggu. Satu hari keliling 12 sampai 18 acara. Ini Menko Pangan lho, yang sibuknya banyak, kerjaannya banyak. Jadi kalau anggota DPR enggak sempat turun, keterlaluan kata Rhoma Irama. Terlalu! Betul enggak?,” imbuhnya. (DTK)

Prabowo Klaim Hasil Efisiensi Rp 300 T buat MBG, Serap 1 Juta Tenaga Kerja

redaksi — Sat, 14 Feb 2026 03:38:50 +0000

JAKARTA|PERS NEWS – Presiden Prabowo Subianto mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Efisiensi dilakukan dengan memangkas program-program tidak produktif.

Hasil penghematan anggaran dialihkan untuk program produktif, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG memang menjadi salah satu program prioritas milik Prabowo.

“Di tahun pertama pemerintahan kita, kita telah menghemat sangat besar, 300 triliun lebih penghematan kita. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya,” ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (13/2/2026).

“Uang penghematan itulah yang dipakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif,” sambung Prabowo

Beberapa kegiatan tidak produktif di antaranya perjalanan luar negeri, seremoni yang tidak perlu, rapat, seminar, hingga forum group discussion (FGD).

Prabowo juga meminta untuk mengurangi kajian dan analisa yang dinilai berlebihan.

“Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD dan sebagainya. Kajian-kajian analisa-analisa sudah tidak perlu banyak kajian dan analisa. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa, Rp 308 triliun kita hemat, US$ 18 miliar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi,” beber Prabowo.

Menurut Prabowo, pada tahap puncaknya MBG ditargetkan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat. Untuk mendukung cakupan tersebut, jumlah dapur akan ditingkatkan menjadi sekitar 30 ribu unit.

Serap 1 Juta Tenaga Kerja.

Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Dengan skema tersebut, saat ini sudah lebih dari 1 juta orang bekerja dan berpotensi bertambah mencapai 1,5 juta orang.

“MBG ini hari ini sudah mencapai 23 ribu lebih dapur, SPPG. Pada puncaknya ini akan sampai 82 juta lebih penerima manfaat. Pada ujungnya akan mencapai 30 ribu dapur. Dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja. Tiap hari,” sebut Prabowo.

Tak hanya menyerap tenaga kerja langsung, dapur MBG juga memicu aktivitas ekonomi di sekitarnya. Prabowo menyebut tiap dapur melibatkan 5 hingga 10 pemasok, dan masing-masing pemasok melibatkan 3 hingga 5 petani.

Dampaknya dirasakan oleh petani sayur, petani ikan, peternak ayam, kambing, hingga produsen susu. Mereka mendapatkan kepastian pasar karena hasil produksi dibeli langsung untuk kebutuhan dapur MBG di wilayah masing-masing.

“Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5-10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3-5 petani bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, kambing, susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh karena di tiap kampung mereka punya pasar tetap pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah,” tutur Prabowo. (DTK)

Wujudkan Deli Serdang Sehat, PD IPA Deli Serdang Silaturahmi dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 11:34:57 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PD IPA) Deli Serdang menggelar silaturahmi dengan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Hanip Fahri, MM, M.Ked (KJ), di ruang kerjanya, Kamis (11/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PD IPA Deli Serdang Syahrul Khairi, yang didampingi jajaran pengurus, menyampaikan bahwa dr. Hanip Fahri bukanlah sosok asing di lingkungan keluarga besar Al Washliyah, khususnya Ikatan Pelajar Al Washliyah. Ia dikenal sebagai kader dan pengurus yang memiliki kedekatan historis serta emosional dengan organisasi pelajar tersebut.

Diketahui, sebelumnya dr. Hanip Fahri mengemban amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. H. Amri Tambunan. Ia kemudian dilantik dan dipercaya mengemban tugas baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (28/11) lalu.

“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diemban. Kehadiran kami hari ini bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan PD IPA Deli Serdang yang baru sekaligus menyatukan persepsi dalam mewujudkan Deli Serdang Sehat sebagaimana harapan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo,” ujar Syahrul.

Lebih lanjut, PD IPA Deli Serdang berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi awal kolaborasi strategis, khususnya dalam pengembangan UMKM serta penguatan unit kewirausahaan yang diinisiasi oleh PD IPA Deli Serdang sebagai upaya pemberdayaan pelajar dan generasi muda.

Selain itu, PD IPA Deli Serdang juga berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, dalam mengawal generasi muda agar menjaga kesehatan fisik dan mental, sekaligus menjadikan IPA sebagai lokomotif pembinaan pelajar agar terhindar dari berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal jalanan.

Tak hanya itu, PD IPA Deli Serdang menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan penyajian makanan yang halal, sehat, higienis, aman, serta memenuhi standar gizi seimbang.(SPT)

MBG Jalan Terus, Kecuali Ada Perintah Prabowo

redaksi — Thu, 02 Oct 2025 08:43:25 +0000

PERS.NEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, BGN akan terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski ada banyak desakan untuk menghentikans sementara atau moratorium program tersebut.

Dadan menegaskan, program MBG akan dijalankan sepanjang tidak ada arahan lain dari Presiden Prabowo Subianto.

“Di luar perintah itu (Presiden), saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” kata Dadan di Kemenkes Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Dadan mengaku diperintahkan langsung untuk melakukan percepatan penerima manfaat MBG oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, ia mengeklaim, ada banyak masyarakat yang menantikan program MBG dan ingin segera menikmati makanan tersebut.

“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis,” kata Dadan.

Sebelumnya, para ahli dan koalisi masyarakat sipil berharap Presiden Prabowo Subianto bersikap legawa untuk melakukan moratorium program MBG.

Hal itu disampaikan Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, menyusul maraknya kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah yang jumlahnya telah menembus ribuan. (*)

Presiden Prabowo Perintahkan BGN Rekrut Koki Terlatih

redaksi — Sun, 28 Sep 2025 11:06:18 +0000

PERS.NEWS – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut koki terlatih untuk mengolah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tak ada lagi keracunan MBG.

Hal ini disampaikan Presiden saat memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Sabtu, 27 September 2025. Dalam siaran pers BGN, Kepala Negara menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis pemberian MBG.

“Presiden menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan,” demikian bunyi siaran BGN.

Presiden turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi ompreng atau food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya.

Sementara itu, kepada Presiden, Dadan Hindayana melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.

Dadan menjelaskan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, telah terbentuk 2.391 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus kejadian.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan.

Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat.

Dadan, yang merupakan ahli serangga dari IPB ini menambahkan faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Prabowo akui ada kekurangan di MBG

Sabtu kemarin, Prabowo tiba di Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kerja ke luar negeri, dia mengakui bahwa sebuah program sebesar MBG wajar menghadapi kendala di awal, tetapi menegaskan bahwa persoalan itu harus segera diselesaikan. “

Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Karena itu, ia berjanji akan segera menggelar rapat bersama Kepala BGN untuk mencari solusi.

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujar dia.

Presiden kembali mengingatkan tujuan utama program MBG, yakni memastikan anak-anak yang kerap kesulitan mendapatkan makanan bergizi bisa memperoleh asupan yang layak. (*)

Soal Keracuman MBG, Presiden Prabowo Bakal Panggil Kepala BGN

redaksi — Sat, 27 Sep 2025 12:47:56 +0000

PERS.NEWS – Setibanya di Tanah Air usai lawatan ke-4 negara selama tujuh hari, Presiden Prabowo Subianto merespons soal banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik belakangan ini.

Menurut Kepala Negara, MBG adalah program yang besar jadi pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya di awal.

Namun, Prabowo meyakini bahwa semua masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG bakal terselesaikan.

“Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengatakan, bakal segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyangkut masalah yang terjadi pada program MBG.

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo mengingatkan kembali bahwa tujuan MBG adalah memberikan makan gratis dan bergizi semua anak bangsa terutama yang mengalami kesulitan makan

“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makanya hanya nasi pakai garam ini yang harus kita kasih,” katanya. (*)

DPR Sahkan APBN 2026, MBG Rp 335 Triliun

redaksi — Tue, 23 Sep 2025 07:39:07 +0000

PERS.NEWS – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani mendengar sikap seluruh fraksi partai politik di DPR RI dalam pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026.

Pada rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026.

Berikut adalah rincian anggaran tersebut:

1. Ketahanan Energi Rp 402,4 triliun

Anggaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 335 triliun

Purbaya menyebut, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.

3. Pendidikan Rp 769,1 triliun

Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program seperti gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga pendidik. Lalu, beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Kemudian, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi.

4. Kesehatan Rp 244 triliun

Anggaran ini akan disalurkan pada penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.

5. Perlindungan Sosial Rp 508,2 triliun

Akan diarahkan dengan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

6. Penguatan Desa

Dilakukan dengan membangkitkan koperasi dan pemberdayaan UMKM. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Namun, Purbaya tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut.

7. Pertahanan

Program ini ditempuh dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), memperkuat Komando Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Namun, Purbaya tidak menyebutkan besaran program bidang ini. (*)

Anggota DPR RI Sarankan Publik Fokus Kritisi Program Prioritas Parbowo

redaksi — Sun, 21 Sep 2025 13:45:17 +0000

PERS.NEWS – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, memastikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu telah dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Ia meminta kepada publik agar tidak membuat kehebohan selama proses pembahasan revisi undang-undang tersebut.

“Itu sudah masuk prolegnas ya. Tahun 2026 nanti dibahas, termasuk jenengan para wartawan enggak usah terlalu apa ontran-ontransoal undang-undang pemilu lah,” ucapnya usai mengisi acara Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawas Pemilu di Blora, Jawa Tengah, pada Minggu, 21 September 2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menyarankan publik untuk lebih fokus mengkritisi program-program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto

“Kalau jenengan mau ontran-ontran itu, kritisi awasi program pemerintah soal makan bergizi gratis, koperasi merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah unggulan Garuda, yang itu akan lebih bermanfaat,” terang Azis.

Menurutnya, program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan koperasi desa merah putih sangat membutuhkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitasnya.

“Berikanlah kritik-kritik yang konstruktif dan membangun. Sadarkan lah publik untuk memiliki program-program itu sehingga pemulihan ekonomi di masyarakat makin baik,” kata Azis.

Pria asal Wonosobo, Jawa Tengah ini menambahkan bahwa urusan undang-undang pemilu sebaiknya menjadi tanggung jawab para pejabat yang berkepentingan.

“Biarlah urusan-urusan yang terkait dengan pemilu itu menjadi pembahasan di tingkat elite karena memang itu ya tidak banyak yang terkait dengan masyarakat,” jelasnya. (*)