PERS.NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan langsung kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan utang proyek kereta cepat akan ditangani Danantara.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, Danantara terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat karena lembaga itu sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun setoran dividen BUMN.

Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” terang Purbaya.

“Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak dari Rp 90 triliun,” tambahnya.

Saat ditanya soal respons CEO Danantara Rosan Roeslani soal penyelesaian utang kereta cepat tanpa APBN, Purbaya mengatakan pihak Danantara akan mempelajari terlebih dahulu dan mengusulkan kembali ke Kementerian Keuangan.

“Mereka bilang mereka akan belajar lagi, dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang, saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan terkait mekanisme pembayaran utang, apakah harus pemerintah yang membayar, menurutnya berdasarkan pengalaman negoisasi dengan China Development Bank (CDB) tidak ada masalah jika yang membayar bukan dari pemerintah.

“Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya tidak ada masalah, kalau Danantara bayar juga. Nanti kita lihat saja seperti apa, dan kita tunggu pemerintah dari Presiden,” terang Purbaya. (*)

PERS.NEWS – Pemerintah berencana membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Usulan pembentukan tim disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Purbaya menjelaskan, tim akselerasi akan menjalankan dua tugas utama.

“Untuk tim percepatan pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan memonitor seluruh program-program utama pemerintah atau pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya enggak macet lagi, kalau ada yang macet akan percepat supaya jalan dengan baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers.

Tugas kedua, menerima laporan dari pelaku usaha yang mengalami hambatan di sistem ekonomi.

“Kedua kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis siapa pun yang masih meresahkan ada gangguan apapun di sistem perekonomian maupun ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali,” jelasnya.

Purbaya menilai, tugas tim ini mirip dengan Kelompok Kerja (Pokja) IV yang pernah ada di pemerintahan sebelumnya.

“Saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga tumbuh dengan baik seiring mesin pertumbuhan punya pemerintah,” ujarnya. (*)