PERS.NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dihentikan.

Cak Imin menyebutkan, pemerintah belum berencana menghentikan program ini meskipun adanya desakan dan usulan penyetopan setelah ditemukan banyak kasus keracunan MBG.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.

Cak Imin juga menjawab diplomatis terkait usulan pembuatan paket makanan yang dikelola oleh masing-masing orang tua siswa melalui uang tunai.
Menurut dia, keputusan itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG.

Ia berujar, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan.

“Pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin.

Ia memastikan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Desakan Setop MBG

Diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa kemarin.

Dia mengatakan, penting juga untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.

“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” ungkap dia.

Sementara itu, BGN mencatat ada 4.711 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku. (*)

PERS.NEWS – Pemerintah akan meluncurkan program magang fresh graduate untuk 20.000 orang yang akan dimulai sebagai proyek percontohan (pilot project) pada akhir tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.

“Ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan model percontohan,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.

Cak Imin berharap program ini dapat diperluas jika mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya.

“Harapannya 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses peningkatan kapasitas dan proses pemagangan,” tuturnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program magang fresh graduate tersebut.

“Anggarannya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah siap untuk buka blokirnya,” ujar Yassierli.

Yassierli menuturkan, mekanisme program ini akan diawali dengan pendaftaran calon peserta magang dan perusahaan yang menjadi tempat permagangan.

Pendaftaran akan dilakukan lewat platform khusus yang akan disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan instansi/perusahaan terkait.

“Daftarnya nanti kita sedang siapkan platformnya. Jadi, daftarnya ke platform itu, kita harus siapkan dalam minggu ini,” ungkap Menaker. (*)