“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Fhoto : Jondamay Sinurat, S.H..

Kuasa hukum para pemohon, Jondamay Sinurat, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak memungut biaya ataupun membiarkan orang tua siswa menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dasar.

Menurutnya, praktik yang masih membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat merupakan bentuk constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan berpotensi menggeser praktik ketatanegaraan menuju rule of power, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi lembaga yudisial.

Pengalihan Anggaran Pendidikan ke MBG

Jondamay Sinurat juga menyoroti ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ia menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan gratis. Namun, menurutnya, pemerintah justru mengalihkan sebagian anggaran tersebut ke program MBG.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Lebih lanjut, Jondamay Sinurat menekankan bahwa putusan MK tersebut sejalan dengan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing global demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah taat hukum dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan dalam sidang pleno. Dengan demikian, tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi, dan seluruh lembaga negara, termasuk pemerintah (eksekutif) serta DPR (legislatif), wajib mematuhinya.(Red)

MK Batalkan UU Tapera

redaksi — Mon, 29 Sep 2025 12:35:33 +0000

PERS.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui putusan 96/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin, 29 September 2025.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa kata “wajib” dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Tapera akan menjadi beban bagi pekerja, terutama bagi mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beban tersebut akan dirasakan oleh para pemberi kerja yang usahanya dibekukan atau dicabut izin usahanya.

“Sehingga berpotensi mendegradasi kehidupan sosial-ekonomi yang semakin menjauhkan negara dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja maupun pemberi kerja,” kata Saldi dalam sidang.

Karena telah jelas dalam pasal selanjutnya terdapat sanksi administratif bagi pekerja atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta Tapera, seperti pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

“Hal demikian tentu saja memberatkan pemberi kerja, terlebih ketika berada dalam situasi perekonomian yang tidak kondusif,” tutur Saldi Isra.

Begitu juga dengan cakupan pekerja yang diwajibkan menjadi peserta Tapera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020.

Aturan ini menyebutkan bahwa peserta wajib dalam UU Tapera mencakup calon PNS, TNI, polisi, pejabat negara, pekerja/buruh BUMN maupun swasta, dan pekerja mandiri.

“Artinya, siapa pun yang bekerja dan menerima gaji atau upah wajib menjadi peserta Tapera,” ucapnya.

Atas dasar ini, MK kemudian mengabulkan permohonan pemohon dan menegaskan bahwa keseluruhan UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga memberikan waktu kepada pemerintah untuk menata ulang kepesertaan Tapera yang telah berjalan, dalam hal ini peserta aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah diminta untuk menata kembali dalam waktu dua tahun sejak putusan MK ini diucapkan. (*)

MK – Pers News

Jondamay Sinurat: Putusan MK tentang Pendidikan Gratis Sejalan dengan Amanat UUD 1945

Pengalihan Anggaran Pendidikan ke MBG

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

MK Batalkan UU Tapera