Mencederai Konstitusi, PD PII Kota Palembang Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap PW PII Sumsel 2025–2027

redaksi — Mon, 16 Mar 2026 02:04:50 +0000

Ketua Umum PD PII Kota Palembang, Aflah Ramadhan, menegaskan bahwa komposisi kepengurusan PW PII Sumsel saat ini dinilai mencederai marwah organisasi dan berpotensi menghambat proses regenerasi kader secara sehat.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika rumah besar ini dikelola dengan cara-cara yang menabrak aturan dasar organisasi. PII adalah organisasi kader. Jika pada tingkat pimpinan wilayah saja konstitusi diabaikan, maka integritas organisasi sedang dipertaruhkan,” ujar Aflah Ramadhan.

Poin Utama Dugaan Pelanggaran Konstitusi

PD PII Kota Palembang menyoroti empat poin krusial yang menjadi dasar penyampaian mosi tidak percaya tersebut:

1. Pelanggaran Batas Usia
Ditemukannya pengurus atas nama Anggra Putra Lintang yang telah berusia di atas 30 tahun. Kondisi ini dinilai melanggar batas usia maksimal anggota aktif dan kader sebagaimana diatur dalam konstitusi PII.

2. Mandeknya Sirkulasi Kader
Penunjukan Sri Wulandari sebagai Bendahara Umum sekaligus merangkap Ketua Bidang Kaderisasi dinilai bermasalah. Yang bersangkutan tercatat telah menjabat selama empat periode dalam struktur PW PII Sumsel, melampaui batas maksimal dua periode. Selain itu, rekam jejak pengelolaan keuangan yang bersangkutan juga dipertanyakan untuk mengemban amanah sebagai Bendahara Umum.

3. Persoalan Integritas Personalia
Masuknya sejumlah nama yang memiliki riwayat mengundurkan diri pada periode sebelumnya, seperti Agus Awal Efendi (Kabid PPO), Deny Dafa Maulana, Muhammad Zazili, dan Kemas Syarif Hidayatullah, menunjukkan lemahnya proses seleksi serta pertimbangan kepemimpinan dalam penyusunan struktur organisasi.

4. Pelanggaran Kualifikasi Kader
Mayoritas personalia PW PII Sumsel periode 2025–2027 diketahui belum mengikuti jenjang perkaderan Advance Training dan Pendidikan Instruktur Dasar (PID). Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi organisasi yang berpotensi merusak standar kompetensi kepemimpinan di tingkat wilayah.

Sikap Resmi PD PII Kota Palembang

Berdasarkan temuan tersebut, PD PII Kota Palembang menuntut adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap struktur kepengurusan PW PII Sumsel periode 2025–2027. PD PII Kota Palembang juga meminta Pengurus Besar (PB) PII untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara konstitusional demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi.

“Mosi ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap PII. Kami ingin organisasi ini dipimpin oleh kader yang secara administratif sah, secara moral berintegritas, dan secara perkaderan mumpuni,” tutup Aflah.(Red)

Daftar ‘Dosa’ Polres Siantar Versi GMNI: Dari Kasus Mangkrak Hingga Judi&Narkoba yang Sengaja Dibiarkan?”

redaksi — Wed, 11 Feb 2026 13:53:16 +0000

PEMATANG SIANTAR|PERS.NEWS– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pematangsiantar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Polres Pematangsiantar. Kritik ini menyusul peningkatan angka kriminalitas, serta maraknya praktik perjudian dan peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Kota Sapangambei Manoktok Hitei.

Tyo Silalahi sebagai Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saat ini sedang berada di titik nadir. Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, mengingat aksi kejahatan jalanan dan penyakit masyarakat seolah dibiarkan tumbuh subur tanpa penindakan yang progresif.

“Kami melihat Polres Pematangsiantar kehilangan taringnya. Angka kriminalitas naik, judi makin terang-terangan, dan narkoba merusak generasi muda kita di setiap sudut kota. Kami bertanya, apakah polisi sedang tidur atau sengaja tutup mata?” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026)

Tiga Poin Utama Sorotan GMNI Pematangsiantar:

1. Meningkatnya Kriminalitas Jalanan : Balap liar, aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kian menghantui warga, terutama di malam hari.

2. Perjudian yang Terorganisir: GMNI menyoroti praktik judi toto gelap (togel) dan judi ketangkasan yang seolah “kebal hukum” dan beroperasi di wilayah pemukiman.

3. Darurat Narkoba: Peredaran gelap narkotika yang belum menyentuh bandar-bandar besar, sementara dampak kerusakannya sudah masuk ke level pelajar dan mahasiswa.

DPC GMNI Pematangsiantar menilai bahwa patroli rutin yang dilakukan selama ini hanya bersifat formalitas belaka dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku kejahatan.

*Kasus Mangkrak: Laporan Kader GMNI Diabaikan*

Secara khusus, Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Ronald Panjaitan mengungkapkan kekecewaan mendalam atas lambannya respons aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat. Salah satu kader GMNI Pematangsiantar menjadi korban pencurian sepeda motor dan telah resmi melapor ke pihak kepolisian.

Namun, meski laporan sudah berjalan lebih dari satu bulan, hingga kini tidak ada progres berarti maupun upaya serius dari pihak kepolisian untuk mengejar pelaku.

“Kader kami sendiri sudah melapor sejak sebulan lalu, tapi sampai detik ini hasilnya nihil. Jangankan motor kembali, perkembangan kasus pun gelap gulita. Jika laporan dari organisasi mahasiswa saja bisa ‘mangkrak’ dan didiamkan selama sebulan, bagaimana dengan masyarakat sipil biasa yang tidak punya akses? Ini membuktikan bahwa kinerja Polres dan Polsek jajaran sudah sangat tumpul,” pungkas Ketua DPC GMNI Pematangsiantar.

“Polres jangan hanya sibuk dengan urusan administratif atau seremoni saja. Rakyat butuh rasa aman yang nyata, Jika dalam waktu dekat tidak ada gebrakan signifikan untuk memberantas pelaku curanmor, bandar judi dan narkoba, maka kami dari GMNI akan turun ke jalan untuk menyuarakan mosi tidak percaya,” tambahnya.

GMNI juga mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Pematangsiantar beserta jajarannya. Mereka menuntut adanya transparansi penanganan kasus dan pembersihan internal jika terindikasi adanya “main mata” antara oknum aparat dengan pelaku kejahatan.

Wakil Ketua Bidang Agitasi Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar [Tyo Silalahi]

Rapikan narasi berikan tag di ganti koma

ChatGPT bilang:

Berikut narasi yang telah dirapikan dengan penggunaan tanda koma sebagai pengganti pemisah yang tidak perlu serta penyesuaian struktur kalimat agar lebih runtut dan enak dibaca:

Daftar “Dosa” Polres Siantar Versi GMNI, Dari Kasus Mangkrak hingga Judi dan Narkoba yang Diduga Dibiarkan

PEMATANGSIANTAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pematangsiantar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Polres Pematangsiantar, menyusul peningkatan angka kriminalitas serta maraknya praktik perjudian dan peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Kota Sapangambei Manoktok Hitei.

Tyo Silalahi, Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar, menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini berada di titik nadir. Menurutnya, keresahan masyarakat bukan tanpa alasan, mengingat aksi kejahatan jalanan dan penyakit masyarakat seolah dibiarkan tumbuh tanpa penindakan yang progresif.

“Kami melihat Polres Pematangsiantar kehilangan taringnya. Angka kriminalitas naik, judi makin terang-terangan, dan narkoba merusak generasi muda di setiap sudut kota. Kami bertanya, apakah polisi sedang tidur atau sengaja tutup mata?” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/02/2026).

Tiga Poin Utama Sorotan GMNI Pematangsiantar

Meningkatnya kriminalitas jalanan, seperti balap liar dan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kian menghantui warga, terutama pada malam hari.

Perjudian yang terorganisir, yakni praktik judi toto gelap (togel) dan judi ketangkasan yang dinilai seolah kebal hukum dan beroperasi di wilayah permukiman.

Darurat narkoba, dengan peredaran gelap narkotika yang dinilai belum menyentuh bandar-bandar besar, sementara dampaknya telah merusak pelajar dan mahasiswa.

DPC GMNI Pematangsiantar menilai patroli rutin yang dilakukan selama ini hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Kasus Mangkrak, Laporan Kader GMNI Diabaikan

Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Ronald Panjaitan, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya respons aparat terhadap laporan masyarakat. Salah satu kader GMNI menjadi korban pencurian sepeda motor dan telah resmi melapor ke pihak kepolisian. Namun, meski laporan tersebut telah berjalan lebih dari satu bulan, hingga kini belum ada perkembangan berarti maupun upaya serius untuk mengejar pelaku.

“Kader kami sudah melapor sejak sebulan lalu, tetapi sampai sekarang hasilnya nihil. Jangankan motor kembali, perkembangan kasus pun tidak jelas. Jika laporan dari organisasi mahasiswa saja bisa mangkrak dan didiamkan selama sebulan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki akses? Ini membuktikan bahwa kinerja Polres dan Polsek jajaran sudah sangat tumpul,” ujar Ronald.

Ia menegaskan bahwa Polres tidak boleh hanya sibuk dengan urusan administratif atau seremoni semata. “Rakyat butuh rasa aman yang nyata. Jika dalam waktu dekat tidak ada gebrakan signifikan untuk memberantas pelaku curanmor, bandar judi, dan narkoba, maka kami dari GMNI akan turun ke jalan untuk menyuarakan mosi tidak percaya,” tambahnya.

GMNI juga mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Pematangsiantar beserta jajarannya. Mereka menuntut transparansi dalam penanganan kasus serta pembersihan internal apabila terdapat indikasi praktik main mata antara oknum aparat dan pelaku kejahatan.(Red)

Wakil Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Pematangsiantar, Tyo Silalahi