Muhammad Idris Sarumpaet – Pers News

Aktivis Soroti Kinerja Kasi Pidsus dan Kajari Langkat, Desak Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Smartboard

redaksi — Thu, 21 May 2026 11:42:19 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Ketua DPW GMP Sumatera Utara, Muhammad Idris Sarumpaet, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat terkait belum ditetapkannya Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49,9 miliar.

Idris menilai publik mulai mempertanyakan konsistensi dan keseriusan Kejari Langkat dalam mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pasalnya, nama Faisal Hasrimy secara jelas disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan kasus korupsi smartboard di Pengadilan Tipikor Medan.

Dalam surat dakwaan tersebut, Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat disebut memiliki peran dalam memperkenalkan Bahrun Walidin alias Baron kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, sebagai pihak rekanan yang diarahkan untuk memenangkan proyek pengadaan smartboard.

Selain itu, Faisal juga disebut memberikan arahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Langkat agar memasukkan anggaran pengadaan smartboard ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Menurut Idris, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Publik mempertanyakan adanya kejanggalan dalam penanganan perkara ini oleh Kasi Pidsus dan Kajari Langkat. Mengapa pihak yang namanya secara terang disebut dalam surat dakwaan hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka? Kajari Langkat wajib memberikan penjelasan dan akuntabilitas kepada masyarakat,” tegas Muhammad Idris Sarumpaet.

Ia menilai penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih dengan hanya menetapkan tiga terdakwa, sementara dalam fakta persidangan terdapat pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses pengondisian proyek tersebut.

Idris menegaskan, apabila Kajari Langkat dinilai tidak mampu menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan objektif, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta segera mengambil alih penanganan kasus tersebut.

Selain itu, GMP Sumut juga mendesak Kejati Sumut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasi Pidsus dan jajaran Kejari Langkat. Bahkan, Idris meminta agar dilakukan tindakan tegas apabila ditemukan adanya ketidakseriusan dalam penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik tersebut.

“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Semua pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara ini harus diperiksa dan diproses tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya.

Diketahui, perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat telah menyeret tiga terdakwa, yakni mantan Kadisdik Langkat Saiful Abdi, mantan Kasi Sarpras sekaligus PPK Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya dugaan pengondisian proyek, praktik mark-up harga, hingga dugaan pembagian keuntungan dalam pengadaan smartboard untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, Faisal Hasrimy hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Ia diketahui pernah diperiksa selama tujuh jam pada Desember 2025 dan sempat dua kali tidak memenuhi panggilan resmi dari Kejari Langkat. Kondisi tersebut pun memunculkan pertanyaan publik terkait keseriusan penyidik dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut.(MIS)

Dugaan Serobot RTH dan Abaikan ijin Royal Residence di sorot Keras GMP Sumut

redaksi — Thu, 09 Apr 2026 11:34:30 +0000

MEDAN|PERS.NEWS— Pembangunan perumahan Royal Residence di Jalan Pasar III, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, menuai perhatian publik. Proyek tersebut disorot karena diduga berdiri di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta belum sepenuhnya melengkapi dokumen perizinan.

Hasil pemantauan di lapangan pada Kamis (9/4/2026) menunjukkan aktivitas pembangunan masih berjalan. Sejumlah unit bangunan disebut belum memasang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara jelas, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pembangunan.

Selain itu, jumlah unit yang dibangun tercatat mencapai 61 rumah, melebihi rencana awal sebanyak 60 unit. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian perizinan serta potensi dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Ketua GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, turut angkat bicara. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, terutama jika pembangunan berada di kawasan yang memiliki fungsi ekologis seperti RTH.

“Pembangunan harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika berada di kawasan RTH, maka perlu perhatian khusus karena menyangkut keseimbangan lingkungan. Jangan sampai ada pelanggaran yang merugikan masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, pihak pengembang menyatakan bahwa proses perizinan masih dalam tahap penyelesaian dan berkomitmen untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Pemerintah setempat juga disebut akan melakukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan tidak ada pelanggaran, termasuk terkait perlindungan kawasan hijau.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dalam pembangunan serta keseimbangan antara kebutuhan hunian dan keberlanjutan lingkungan di Kota Medan.(Red)

GMPSU Minta Transparansi Penanganan Dugaan Jaringan Narkotika Tanjung Balai–Asahan

redaksi — Fri, 06 Mar 2026 23:05:44 +0000

Ketua DPW GMPSU, Muhammad Idris Sarumpaet, mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap pengembangan kasus narkotika tahun 2025 yang melibatkan sejumlah tersangka. Menurutnya, keterbukaan aparat diperlukan, terutama terkait informasi dugaan adanya pengendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan.

GMPSU menyebut terdapat dugaan seorang narapidana berinisial TL berperan dalam jaringan tersebut berdasarkan keterangan tersangka di lapangan serta bukti digital yang disebut telah diamankan penyidik. Sementara itu, aparat diketahui telah memproses sejumlah tersangka lain, termasuk berinisial H, atas dugaan kepemilikan dan peredaran narkotika.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Narkoba Polres Asahan menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait pendampingan penasihat hukum saat pemeriksaan tersangka.

GMPSU menilai proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan KUHAP, termasuk dengan menghadirkan penasihat hukum yang ditunjuk negara apabila penasihat hukum pribadi tidak hadir.

Selain itu, GMPSU juga menyoroti informasi mengenai bukti elektronik berupa rekaman percakapan video call antara inisial TL dan H, serta penyitaan telepon seluler yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas dasar itu, GMPSU menyatakan telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Propam Polda Sumatera Utara, Ditresnarkoba Polda Sumut, serta Kapolda Sumatera Utara agar penanganan perkara tersebut dapat diusut secara profesional dan transparan.

GMPSU juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.(Red)

Muhammad Idris Sarumpaet Resmi Daftar sebagai Calon Ketua Umum HIMMAH Sumut

redaksi — Sun, 08 Feb 2026 13:35:22 +0000

Dalam proses pendaftaran, berkas pencalonan Muhammad Idris Sarumpaet diterima langsung oleh Ketua Panitia, Banu Wira Baskara, sebagai tanda bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pendaftaran ini menandai keseriusan Muhammad Idris Sarumpaet untuk berkhidmat dan membawa arah baru bagi HIMMAH Sumut. Dengan mengusung tagline “Akademisi Beraksi, HIMMAH Sumut Berprestasi”, Idris menegaskan komitmennya untuk menjadikan HIMMAH Sumut sebagai organisasi mahasiswa yang unggul secara intelektual, matang secara etis, serta berpengaruh secara sosial.

Dalam keterangannya, Muhammad Idris Sarumpaet menyampaikan bahwa HIMMAH Sumut harus dikelola dengan basis keilmuan yang kuat, integritas moral, serta keberpihakan terhadap kepentingan umat dan bangsa. Menurutnya, organisasi mahasiswa tidak cukup hanya aktif secara struktural, tetapi juga harus hadir sebagai ruang kaderisasi intelektual dan etis yang melahirkan pemimpin masa depan.

“Akademisi beraksi adalah semangat menjadikan gagasan ilmiah sebagai fondasi gerakan. HIMMAH Sumut harus tampil sebagai organisasi yang progresif, berprestasi, dan mampu memberikan kontribusi nyata di ruang akademik, sosial, dan kebangsaan,” ujar Idris.

Sebagai calon Ketua Umum, Muhammad Idris Sarumpaet mengusung visi mewujudkan HIMMAH Sumut sebagai organisasi mahasiswa yang unggul secara intelektual, matang secara etis, dan berpengaruh secara sosial, berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, serta tanggung jawab kebangsaan. Visi tersebut dijabarkan melalui sejumlah misi strategis, di antaranya meneguhkan tradisi akademik yang progresif, membangun kader berprestasi dan berintegritas, mencetak kader unggul dan berdaya saing, serta memperkuat reputasi dan prestasi organisasi.

Proses pendaftaran berlangsung tertib dan sesuai dengan mekanisme organisasi. Kehadiran Muhammad Idris Sarumpaet sebagai calon Ketua Umum mendapat perhatian dari berbagai kalangan kader, mengingat rekam jejak akademik serta konsistensinya dalam aktivitas organisasi dan gerakan intelektual mahasiswa.

Dengan diterimanya berkas pencalonan oleh panitia, kontestasi pemilihan Ketua Umum HIMMAH Sumut diharapkan menjadi ajang adu gagasan yang sehat, demokratis, dan bermartabat demi kemajuan organisasi ke depan.(Red)